Regulasi Kepabeanan Di Bidang Ekspor Impor

1. REGULASI REGULASI KEPABEANAN KEPABEANAN DI DI BIDANG BIDANG EKSPOR EKSPOR- -IMPOR IMPOR Wahono Wahono Diphayana Diphayana

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DASAR HUKUM REGULASI KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR- IMPOR

3. BEBERAPA PENGERTIAN TERKAIT KEPABEANAN

4. Kepabeanan • Kepabeanan berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar • Daerah pabean adalah Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. adalah segala sesuatu yang wilayah Republik

5. KONSEP KEPABEANAN KEPABEANAN KEPABEANAN adalah pengawasan pengawasan atas pabean pabean serta adalah segala atas lalu lalu lintas serta pemungutan pemungutan bea segala sesuatu sesuatu yang lintas barang barang yang yang berhubungan berhubungan dengan yang masuk masuk atau atau keluar bea masuk masuk dan dan bea bea keluar dengan daerah keluar keluar daerah PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN DAERAH PABEAN DAERAH PABEAN PUNGUT BEA KELUAR PUNGUT BEA KELUAR ZEE PUNGUT BEA MASUK PUNGUT BEA MASUK LANDAS KONTINEN

6. Kawasan Pabean Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

7. Ekspor Ekspor adalah pengangkutan barang ke luar negeri atau keluar dari daerah Pabean Indonesia. Pengangkutan barang keluar negeri ini disebabkan antara lain: Perdagangan, misi diplomatic, barang pindahan, barang untuk pameran dagang / misi kesenian, dsb Pengertian ekspor menurut UU Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dimana barang yang dimaksud terdiri dari barang dari dalam negeri (daerah pabean), barang dari luar negeri (luar daerah pabean), barang bekas atau baru.

8. Impor Pengertian impor menurut UU Kepabeanan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean.

9. REGULASI KEPABEANAN EKSPOR

10. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)  Eksportir atau Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) wajib melakukan Pemberitahuan Pabean ke Kantor Bea dan Cukai pemuatan barang dengan memakai dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) menggunakan formulir BC 3.0 beserta dokumen pelengkapnya yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik.  Setelah pemberitahuan diterima maka Pejabat atau petugas Bea dan Cukai akan melakukan penelitian terhadap dokumen dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang oleh Pejabat Bea dan Cukai, diterbitkan dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang berarti secara hukum barang tersebut telah dianggap sebagai barang ekspor.  Setelah itu diperbolehkan melakukan pemuatan (stuffing) serta mengapalkan barang memakai moda transportasi udara (air cargo), laut (sea cargo) atau darat.

11. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Selain setiap barang ekspor umum (barang yang tidak kembali lagi ke daerah pabean) pemberitahuan pabean wajib diberitahukan untuk barang : 1) barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor sementara; 2) barang yang akan diimpor kembali sehingga pada saat impornya dapat diperlakukan sebagai barang impor kembali; atau 3) barang yang dikenakan Bea Keluar melebihi batas pengecualian pengenaan Bea Keluar sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

12. Tanpa PEB Sedangkan untuk pemberitahuan ekspor (PEB) tidak berlaku atau dikecualikan atas : 1) barang pribadi penumpang; 2) barang awak sarana pengangkut; 3) barang pelintas batas; atau 4) barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram. 5) 5) Barang Barang ekspor ekspor yang yang dikenakan dikenakan Bea Bea Keluar Keluar

13. Barang Barang Ekspor Dalam hal barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, ketentuan mengenai pengecualian menyampaikan pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang sebagaimana dimaksud di atas, mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai Bea Keluar. Ekspor Yang Yang Dikenakan Dikenakan Bea Bea Keluar Keluar

14. Barang Barang Ekspor Adapun barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK) adalah sebagai berikut : 1) Kulit dan Kayu; 2) Biji kakao; 3) Kelapa sawit, Crude Palm Oil(CPO), dan produk turunannya; 4) Produk hasil pengolahan mineral logam; dan 5) Produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Ekspor Yang Yang Dikenakan Dikenakan Bea Bea Keluar Keluar

15. Prosedur Pemeriksaan Barang Ekspor  Terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian dokumen.  Dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang ekspor yang :  Berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;  Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPn BM; atau;  Barang ekspor yang akan diimpor kembali (ekspor sementara)  Barang Impor sementara yang akan diekspor kembali (re-ekspor)  Barang yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)  Barang ekspor yang dikenakan bea keluar.

16. Prosedur Pemeriksaan Barang Ekspor Pemeriksaan dapat dilaksanakan di : Kawasan Pabean, Gudang eksportir, atau Tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

17. REGULASI KEPABEANAN IMPOR

18. ALUR TATALAKSANA KEPABEANAN ALUR TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG DI BIDANG IMPOR IMPOR 1. KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN KEDATANGAN BARANG IMPOR 2. PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN 3. PENGELUARAN BARANG IMPOR

19. KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENGANGKUT PENGANGKUT SEBELUM KEDATANGAN : Sarana Sarana Pengangkut Pengangkut • Datang dari luar Daerah Pabean (international); • Datang dari dalam Daerah Pabean (intersuler) mengangkut impor dan/atau barang ekspor; RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut) atau JKSP (jadwal kedatangan sarana pengangkut) Paling lama 24 jam Paling lama 24 jam sebelum sebelum kedatangan kedatangan SP SP barang Perubahan Perubahan RKSP/JKSP : RKSP/JKSP : RKSP ---- Paling lama pada saat kedatangan JKSP ---- Paling lama pada saat kedatangan pertama

20. KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENGANGKUT PENGANGKUT SAAT KEDATANGAN : Inward Inward Manifest Manifest • Barang impor: yang dibongkar /diselesaikan, diangkut lanjut, diangkut terus • Barang ekspor: diangkut lanjut, diangkut terus • Barang BC 1.3 Sarana Pengangkut • Datang dari luar Daerah Pabean (international); • Datang dari dalam Daerah Pabean (intersuler) mengangkut barang impor dan/atau barang ekspor; Paling lama: Paling lama: -24 jam sejak kedatangan SP (laut) -8 jam sejak kedatangan SP(udara) -Pada saat kedatangan SP (darat) Menyerahkan secara manual : a. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut, b. Daftar bekal kapal, c. Stowage plan, d. Daftar senjata api, dan e. Daftar obat-obatan termasuk narkotika. Tidak wajib menyerahkan Inward Manifest Untuk SP yang tidak melakukan kegiatan bongkar/muat dan : * lego jangkar tdk lebih 24 jam (SP Laut) atau Mendarat tidak lebih dari 8 jam (SP Udara) Menyerahkan Pemberitahuan Nihil Jika tidak melakukan kegiatan bongkar/muat, akan tetapi : * lego jangkar lebih 24 jam (SP Laut) atau mendarat lebih dari 8 jam (SP udara)

21. CARA PENGAJUAN PIB (PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG) KE KPBC  Setiap pengimporan atau secara berkala  Secara manual atau melalui media elektronik  Utk Kantor Pabean yg menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik), pengiriman data melalui komputer yg on-line dgn sistem PDE Kepabeanan  Dpt diajukan sebelum barang impor tiba

22. PENETAPAN JALUR JALUR MERAH JALUR MERAH JALUR HIJAU JALUR HIJAU JALUR PRIORITAS JALUR PRIORITAS

23. KRITERIA JALUR MERAH  Importir Baru  Importir dalam kategori ResikoTinggi  Barang impor sementara  Barang re-impor  Terkena pemeriksaan acak  Barang impor tertentu yg ditetapkan pemerintah  Brg impor resiko tinggi /berasal dari negara yg berisiko tinggi

24. JALUR HIJAU Mekanisme Mekanisme pelayanan kepada kepada importir importir yang persyaratan persyaratan/ /kriteria hanya hanya dilakukan dilakukan pe pelayanan kepabeanan kepabeanan di di bidang yang mempunyai mempunyai reputasi kriteria yg yg ditentukan ditentukan sehingga peneliti nelitian an dokumen dokumen bidang impor reputasi baik sehingga terhadap impor yg baik dan dan memenuhi memenuhi terhadap importasinya importasinya yg diberikan diberikan Hanya Hanya untuk kriteria kriteria sebagaimana sebagaimana tersebut untuk Importir Importir atau atau importasi importasi yg tersebut dalam jalur merah yg tidak tidak termasuk termasuk dalam dalam

25. JALUR PRIORITAS JALUR PRIORITAS Mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan/kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat

26. KRITERIA JALUR PRIORITAS Tidak pernah memberitahukan jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yg salah Telah diaudit Akuntan Publik  dan tidak mendapatkan opini disclaimer atau reverse Tidak mempunyai tunggakan BM (bea masuk) dan PDRI (pajak dalam rangka impor) Mempunyai kemampuan untuk mengajukan pemberitahuan pabean secara langsung.

27. FASILITAS YG DIBERIKAN THD IMPORTIR JALUR PRIORITAS TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK, KECUALI BRG IMPOR SEMENTARA , REIMPOR, NHI ATAU BRG DITETAPKANPEMERINTAH PEMERIKSAAN FISIK DPT DILAKUKAN DI LOKASI IMPORTIR TRUCKLOSSING PEMBAYARAN BERKALA untuk IMPOR BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG/BARANG MODAL PENYERAHAN HARDCOPY MAX 5 HARI SEJAK SPPB PRENOTIFICATION

28. Sistem Pelayanan Impor Sistem Pelayanan Impor Importir Jalur Prioritas PIB PIB Customs Customs Respon Respon Jaringan Jaringan EDI EDI Mandatory Mandatory Check Check Content Content Check Check PIB Importir Jalur Jalur Prioritas Prioritas Bayar Bayar Bukti Bukti Bayar Bayar Credit Credit Advice Advice Komputer KPBC Komputer KPBC Bank Bank SPPB Kantor Pelayanan DJBC Kantor Pelayanan DJBC Truck Truck- -Lossing Lossing x

29. TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PIB Pejabat Penerima Dokumen Komputer KPBC PIB Mandatory Check Content Check Dalam hal Barang termasuk Larangan /pembatasan Importir /PPJK Respon Analyzing Point Bayar Penetapan Jalur Bukti Bayar Credit Advice Hijau Merah SPPB Pemeriksaan Hi Co Scan Pemeriksaan Fisik Bank Penelitian Dokumen SPPB Pengeluaran Barang SPPB

30. TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET Pejabat DISKET + HARD COPY Komputer KPBC Penerima Dokumen PIB Dalam hal Barang termasuk Larangan /pembatasan Mandatory Check Content Check Importir /PPJK Analyzing Point Penetapan Jalur SPPB Bayar Bukti Bayar Hijau Merah Pemeriksaan Hi Co Scan Pemeriksaan Fisik SPPB SPPB Bank Penelitian Dokumen SPPB Pengeluaran Barang

31. TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA MANUAL Pejabat HARD COPY Penerima Dokumen PIB Pejabat Pemeriksa Dokumen Importir /PPJK Penelitian Dokumen SPPB Penetapan Jalur SPPB Bayar Bukti Bayar Hijau Merah SPPB Pemeriksaan Fisik Bank Back Pengeluaran Barang

32. TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR DENGAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI JARINGAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (JALUR PRIORITAS) PIB Paling Lama 5 hari Pejabat Penerima Dokumen Komputer KPBC PIB Mandatory Check Content Check Importir Jalur Prioritas SPPB Respon Bayar Penetapan Jalur Bukti Bayar Credit Advice Merah SPPB Pemeriksaan Fisik Bank Penelitian Dokumen Pengeluaran Barang SPPB Back

33. PEMERIKSAAN PABEAN PEMERIKSAAN PABEAN Barang Impor hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain dalam pengawasan Pabean setelah terdapat pemeriksaan pabean dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pemeriksaan Pabean Meliputi a. Pemerikasaan Dokumen dan / atau b. Pemeriksaan fisik barang Barang impor berupa BKC (Barang Kena Cukai) wajib dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai

34. TERIMA KASIH