1 / 100

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR. DASAR HUKUM. UU NO. 10 /1995 tentang Kepabeanan jo UU. 17/2006 SK Menteri Keuangan RI No. 453/04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor SK Dirjen BC No. 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di BIdang Impor.

knoton
Télécharger la présentation

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

  2. DASAR HUKUM • UU NO. 10 /1995 tentangKepabeanan jo UU. 17/2006 • SK MenteriKeuangan RI No. 453/04/2002 tentangTatalaksanaKepabeanandiBidangImpor • SK Dirjen BC No. 07/BC/2003 tentangPetunjukPelaksanaanTatalaksanaKepabeanandiBIdangImpor

  3. MASUK KEPABEANAN adalahsegalasesuatu yang berhubungandenganpengawasanataslalu-lintasbarang yang masukataukeluar Daerah Pabeansertapemungutan Bea Masukdan Bea Keluar KELUAR

  4. DAERAH PABEAN adalahwilayahRepublik Indonesia yang meliputiwilayahdarat, perairandanruangudaradiatasnya, sertatempat-tempattertentudizonaekonomieksklusifdanlandaskontinen yang didalamnyaberlakuundang-undangini. ZEE LANDAS KONTINEN

  5. KAWASAN PABEAN KAWASAN DENGAN BATAS-BATAS TERTENTU DI PELABUHAN LAUT, BANDAR UDARA, ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN UNTUK LALU LINTAS BARANG YANG SEPENUHNYA BERADA DI BAWAH PEGAWASAN DJBC

  6. TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.

  7. WAKTU TERHUTANG BEA MASUK Saat Barang Barang Impor masuk ke dalam Daerah pabean Indonesia Dibongkar di kawasan pabean atau yang tempat lain dengan ijin Kepala Kantor

  8. KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK Saat Barang Dikeluarkan dari Kawasan Paban atau yang dipersamakan tujuan ke Peredaran Bebas Penyelesaian formalitas dan kewajiban pabean impor dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan pabean di Kantor pabean atau tempat lain yang disamakan

  9. FORMALITAS KEPABEANAN • PemberitahuanImporBarang (PIB). • PemberitahuanEksporBarang (PEB). • Pemenuhankewajibanpabean membayar Bea Masuk, PajakDalamRangkaImpor, PungutanEkspor, dan lain-lain. • Pemenuhanpersyaratantataniaga / larangan/ pembatasanimpor / ekspor  suratizindariinstansiterkait.

  10. Instansi Terkait Dalam Kegiatan Impor Dan Ekspor Di Pelabuhan LINI I GATE Pemasukan/PengeluaranBarang Pembongkaran / PemuatanKontainer KapalsandardiKade PelayananImpor/Ekspor 1. CIQ (Customs, Imi- gr,asiQuarantine) 2. Kepanduan (JasaPandu) 3. Pelindo (Prosesbiayatambat) 1.Customs 2.Polisi 3. KPLP 4.Security 5.Pelindo (pas pelabuhan) 6.SatuanPengawalbarang 1. Customs 2. Pelindo 3. Operator Terminal 4. TKBM (TenagaKerjaBongkarMuat) 1. Operator Terminal 2. AgenKapal (THC) 3. Pengelola TPS 4. Perusahaan BongkarMuat Instansi Penerbit Ijin/ Rekomendasi (Tata Niaga Impor / Ekspor) • Kementerian Lingkungan Hidup • Mabes TNI/ POLRI, Dephan • Barantan ,BPOM, BSN, BKPM • Instansi Teknis Lainnya • Departemen Perdagangan • Departemen Perindustrian • Departemen Pertanian • Departemen Perhubungan • Departemen Kelautan & Perikanan • Departemen Kehutanan • Departemen Kesehatan • Departemen Komunikasi dan Informasi

  11. PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK TUJUAN • DIIMPOR UNTUK DIPAKAI • DIIMPOR SEMENTARA • DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT • TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA • DIANGKUT TERUS / DIANGKUT LANJUT • DIEKSPOR KEMBALI

  12. JENIS-JENIS KEGIATAN IMPOR • Impor Umum ( BC 2.0/PIB dan BC 2.1/PIBT ) a. Bayar b. Bebas c. Penangguhan • Impor Fasilitas ( BC 2.3 / BC 2.4 / BC 2.5 ) a. Penundaan BM b. Pengembalian BM c. Pembebasan BM • Impor barang Penumpang ( BC 2.2/CD) a. Bayar b. Pembabasan • Impor Kiriman Pos a. Bayar b. Pembebasan

  13. PEMBERITAHU DOK PABEAN IMPOR 1. IMPORTIR - Pribadi (Lintas batas, Kiriman, Penumpang dan ABK) - Perusahaan 2. PPJK 3. Perusahaan Jasa Titipan/PJT 4. PERUSAHAAN PENGANGKUT

  14. SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB MEMBAYAR BM? PASAL 30 UU NO. 10/1995: • IMPORTIR BERTANGGUNGJAWAB THD BEA MASUK YANG TERUTANG SEJAK TANGGAL PIB. • BM YANG DIBAYAR DIHITUNG BERDASARKAN TARIF YANG BERLAKU PADA TANGGAL (PENDAFTARAN) PIB DI KPBC. • BILA IMPORTIR TIDAK DITEMUKAN, YANG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH PPJK YANG DIBERI KUASA OLEH IMPORTIR TSB.

  15. PEMBAYARAN PNBP • Bank Devisa Persepsi • Pos Persepsi • Kantor Pabean Pemuatan • paling lambatpadasaatpenyampaian PEB • setelahpenyampaian PEB PEMBAYARANPNBP BERKALA

  16. TUJUAN REGISTRASI IMPORTIR DAN PPJK • EXISTENCE  ALAMAT DAN IDENTITAS 2. RESPONSIBILITY  SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB 3. NATURE OF BUSINESS 4. AUDITABLE

  17. Depperindag Importir LAMP. XV Tertib Administrasi Importir • DASAR HUKUM : • Keputusan Bersama Menkeu No. 527/KMK.04/2002 dan • Menperindag No. 819/MPP/Kep/12/2002 Tgl. 31 Desember 2002 • Keputusan Bersama Dirjen BC No.KEP-03/BC/2003 dan Dirjen • Perdagangan LN No. 01/DAGLU/KP/1/2003 Tgl. 17 Januari 2003 Komunitas Internet www.beacukai.go.id Komunitas Intranet Timbc02@beacukai.go.id Tim Registrasi Sub Tim Registrasi Database System x

  18. JENIS FASILITAS KEPABEANAN • PEMBEBASAN/KERINGANAN BEA MASUK. • KEMUDAHAN PROSEDUR KEPABEANAN.

  19. PEMBEBASAN/KERINGANAN BEA MASUK

  20. PASAL 25 UU No. 10/1995 Pembebasan BM diberikanatasimpor; a. Barangperwakilannegaraasingbesertaparapejabatnya yang bertugasdi Indonesia berdasarkanasastimbalbalik; b. Baranguntukkeperluanbadaninternasionalbesertapejabatnya yang bertugasdi Indonesia; c. Barangdanbahanuntukdiolah, dirakit, ataudipasangpadabarang lain dengantujuanuntukdiekspor KITE; d. Bukuilmupengetahuan; e. Barangkirimanhadiahuntukkeperluanibadahumum, amal, sosial, ataukebudayaan; f. Baranguntukkeperluan museum, kebunbinatang, dantempat lain semacamitu yang terbukauntukumum;

  21. PASAL 25 UU No. 10/1995 Pembebasan BM diberikan atas impor; g. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; h. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; i. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; j. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; k. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; l. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; m. Barang pindahan; n. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

  22. BARANG PINDAHAN BARANG YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA KARENA KEPINDAHAN PEMILIKNYA DARI LUAR NEGERI KEMBALI KE INDONESIA.

  23. SYARAT BARANG PINDAHAN UNTK MENDAPAT PEMBEBASAN BM: • PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA TNI-POLRI YANG TINGGAL DI LUAR NEGERI KARENA TUGAS. • PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA TNI-POLRI YANG TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI SEKURANG-KURANGNYA SELAMA 1 TAHUN. • PELAJAR/MAHASISWA YANGB ELAJAR DI LUAR NEGERI SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN. • TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI LUAR NEGERI SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN TERUS-MENERUS BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA DENGAN DEPLU.

  24. SYARAT BARANG PINDAHAN UNTK MENDAPAT PEMBEBASAN BM: • WNI YANG PINDAH KERJA KE LUAR NEGERI DAN TINGGAL SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN TERUS-MENERUS. • WNA YANG KARENA PEKERJAANNYA PINDAH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA DAN MENDAPAT IZIN MENETAPDAN IZIN BEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN. • PERUSAHAAN YANG MEMINDAHKAN KEGIATANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA KARENA PERUSAHAANNYA DILIKUIDASI DI LUAR NEGERI. • JENIS BARANG TIDAK TERMASUK DALAM PERATURAN LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR. • BARANG TIBA PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH YBS TIBA DI INDONESIA.

  25. BARANG CONTOH BARANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI CONTOH BAGI PEMBUATAN HASIL PRODUKSI, BAIK YANG AKAN DIEKSPOR MAUPUN UNTUK TUJUAN PEMASARAN LUAR NEGERI.

  26. SYARAT PEMBERIAN PEMBEBASAN BM UNTUK BARANG CONTOH: • TIDAK DIPINDAHTANGANKAN, DIJUAL, ATAU DIKONSUMSI DI DALAM NEGERI. • BUKAN BARANG UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT. • TIDAK MELEBIHI 3 BUAH PER JENIS/MODEL/TIPE/UKURAN. • BISA DIBAWA SENDIRI ATAU DIKIRIM MELALUI POS, KAPAL LAUT, KAPAL UDARA. • BILA DIBAWA SENDIRI NILAI KESELURUHAN TIDAK LEBIH DARI FOB US$ 1.000,00 ATAU MATA UANG LAIN YANG SETARA. • WAJIB DISIMPAN SELAMA 2 TAHUN SEJAK REALISASI IMPOR, SETELAH ITU BEBAS DARI KEWAJIBAN NEGARA.

  27. BARANG KORPS DIPLOMATIK • BARANG KEPERLUAN KONSULER. • BARANG KEPERLUAN RESMI WAKIL DIPLOMATIK. • BARANG UNTUK PENDIRIAN DAN/ATAU PERBAIKAN GEDUNG YANG DITEMPATI PERWAKILAN DIPLOMATIK,KONSULER, DAGANG.

  28. BARANG KORPS DIPLOMATIK • BARANG YANG DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN SENDIRI (TERMASUK KELUARGA) PARA WAKIL DIPLOMATIK, KONSULER, DAN DAGANG NEGARA ASING YANG BERTUGAS DI INDONESIA SERTA PEJABAT KONSULER YANG TERIKAT PADA PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.

  29. SYARAT PEMBEBASAN BM BARANG KORPS DIPLOMATIK • WAKIL DIPLOMATIK, KONSULER, DAN DAGANG TERSEBUT TIDAK MENJALANKAN PEKERJAAN ATAU PERUSAHAAN DI INDONESIA. • NEGARA BERSANGKUTAN MEMBERI PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP DIPLOMAT INDONESIA. • KHUSUS UNTUK PEJABAT KONSULER, MEREKA TIDAK DIANGKAT DI INDONESIA. • UNTUK KENDARAAN BERMOTOR, DIATUR DALAM KETENTUAN TERSENDIRI.

  30. BARANG PENUMPANG BARANG BAWAAN PENUMPANG DALAM SATU KALI PERJALANAN DAN BUKAN BARANG DAGANGAN.

  31. SYARAT PEMBEBASAN BM BARANG PENUMPANG: • HARGA FOB MAKSIMUM US$ 250 PER ORANG ATAU US$ 1.000 PER KELUARGA. • BARANG TIBA BERSAMA-SAMA PENUMPANG. • JUMLAH WAJAR UNTUK DIPAKAI SENDIRI OLEH PENUMPANG DAN/ATAU KELUARGANYA. • TIDAK TERMASUK DALAM KETENTUAN LARANGAN/PEMBATASAN IMPOR. • DIBEBASKAN JUGA DARI CUKAI: 200 BATANG SIGARET/50 BATANG CERUTU/200 GRAM TEMBAKAU IRIS, DAN 1 LITER MMEA.

  32. BARANG KIRIMAN BARANG YANG DIKIRIM OLEH SESEORANG/PENGIRIM DI LUAR NEGERI KEPADA SESEORANG PENERIMA DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN JASA POS ATAU JASA TITIPAN ATAU ANGKUTAN KAPAL LAUT ATAU PESAWAT UDARA.

  33. SYARAT PEMBEBASAN BM BARANG KIRIMAN • BUKAN BARANG DAGANGAN DENGAN NILAI TIDAKLEBIH DARI US$ 50 PER KIRIMAN. • TIDAK TERMASUK DALAM KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR.

  34. BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BARANG YANG DIKIRIM KE INDONESIA OLEH PBB BESERTA ORGANISASINYA, NEGARA ASING, DAN ORGANISASI ASING LAINNYA UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI (TERMASUK KELUARGA) PEJABAT DAN AHLI YANG BEKERJA UNTUK LEMBAGA/ORGANISASI TERSEBUT.

  35. SYARAT PEMBEBASAN BM BARANG KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL • PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL TERSEBUT ADALAH PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL YANG DITUNJUK ORGANISASI INDUKNYA UNTUK BERKEDUDUKAN DIINDONESIA. • PEJABAT BADAN INTERNASIONAL TERSEBUT DIANGKAT LANGSUNG OLEH ORGANISASI INDUKNYAUNTUK BERKEDUDUKAN DI INDONESIA. • PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL TERSEBUT TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA. • PEJABAT PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL TERSEBUT BUKAN WARGANEGARA INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA.

  36. PASAL 26 UU No. 10/1995 Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor: a. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; b. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu; c. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; d. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan; e. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin; f. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, atau pengujian.

  37. PASAL 26 UU No. 10/1995 Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor: g. Barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama; h. Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam Daerah Pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai; i. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan; j. Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; k. Barang dengan tujuan untuk diimpor sementara.

  38. BARANG IMPOR SEMENTARABARANG YANG PADA WAKTU IMPORNYA NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN UNTUK DIEKSPOR KEMBALI, DENGAN SYARAT: • TIDAK HABIS DIPAKAI SELAMA MASA PENGIMPORAN SEMENTARA; • TIDAK BERUBAH BENTUK, KECUALI AUS; • JELAS IDENTITASNYA; • ADA BUKTI BAHWA BARANG TERSEBUT AKAN DIEKSPOR KEMBALI.

  39. BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DAPAT DIBERIKAN PEMBEBASAN BM • BARANG KEPERLUAN PAMERAN. • BARANG KEPERLUAN PERTUNJUKAN UMUM. • BARANG KEPERLUAN TENAGA AHLI, PENELITIAN, PEMBUATAN FILM. • BARANG KEPERLUAN CONTOH. • BARANG KEPERLUAN PERLOMBAAN. • KENDARAAN YANG DIGUNAKAN SENDIRIOLEH WISATAWAN MANCANEGARA. • BARANG OPERASI PERMINYAKAN (BOP) GOL II. • BARANG UNTUK DIPERBAIKI.

  40. BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DAPAT DIBERIKAN KERINGANAN BM: • BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK; • BARANG UNTUK KEPERLUAN PRODUKSI ATAU ANGKUTAN DALAM NEGERI.

  41. KEMUDAHAN SISDUR KEPABEANAN

  42. KEMUDAHAN SISTEM PROSEDUR KEPABEANAN • JALUR PRIORITAS. • PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING). • PENGELUARAN BARANG DENGAN PENANGGUHAN BM, CUKAI, DAN PDRI. • PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR DI TEMPAT LAIN SELAIN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA. • PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PENGAMBILAN CONTOH UNTUK PEMBUATAN PIB. • PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DI GUDANG ATAU LAPANGAN PENIMBUNAN MILIK IMPORTIR. • PENGEMAS YANG DIPAKAI BERULANGKALI (RETURNABLE PACKAGE).

  43. KEMUDAHAN SISTEM PROSEDUR KEPABEANAN • PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) BERKALA. • PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) BERKALA. • IMPOR SEMENTARA. • TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (KAWASAN BERIKAT, GUDANG BERIKAT, ENTREPOT TUJUAN PAMERAN, TOKO BEBAS BEA). • PRE-ENTRY CLASSIFICATION. • CUSTOMS ADVICE & VALUATION RULING.

  44. ALUR TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN KEDATANGAN BARANG IMPOR PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN PENGELUARAN BARANG IMPOR

  45. LAMP. IV Agen Pelayaran Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Importir PT. Pelindo Sistem Pelayanan Manifest(EDI-Manifest) Cusres (No/Tgl BC1.1) Cuscar (Manifest) Cusres (No/Tgl BC1.1) Cuscar (Manifest) Jaringan EDI Cusdec (Dok.PIB) Cuscar (Manifest) Laporan Penimbunan Cusres (No/Tgl BC1.1) x

  46. KEWAJIBANPENGANGKUT SEBELUM KEDATANGAN : • Sarana Pengangkut • Datang dari luar Daerah Pabean (international); • Datang dari dalam Daerah Pabean (intersuler) mengangkut barang impor dan/atau barang ekspor; RKSP atau JKSP Menyerahkan Paling lama 24 jam sebelum kedatangan SP Perubahan RKSP/JKSP : RKSP ---- Paling lama pada saat kedatangan JKSP ---- Paling lama pada saat kedatangan pertama

  47. RENCANA/JADWAL KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT MELIPUTI • Nama SP • No. pengangkutan (voy./flight no) • Pelab. asal • Pelabterakhirygdisinggahi • Pelab.tujuan • Perkiraantanggalkedatangan • Rencanajumlahkemasan, petikemasataubarangcurah yang akandibongkar • Pelab. tuj. berikutnyadalam Daerah Pabean Diberitahukan 24 jam sebelum kedatangan

  48. CONTOH PENGAJUAN RKSP : Australia Singapore Kapal D Tidak mengangkut barang impor Kapal B Kapal C Kapal A Tg.Priok Tg.Emas Tg.Perak Memuat BE dariTg.Emas Tujuanke Australia, bongkarTg Perak utkdimuatkapal D Memuat BI eks A/L dariTgPrioktujuanKeTg.Emas Wajibmenyerahkan RKSP / JKSP

  49. KEWAJIBANPENGANGKUT SAATKEDATANGAN : • Inward Manifest • Barangimpor: yang dibongkar/diselesaikan, diangkutlanjut, diangkutterus • Barangekspor: diangkutlanjut, diangkutterus • Barang BC 1.3 SaranaPengangkut • Datangdariluar Daerah Pabean (international); • Datangdaridalam Daerah Pabean (intersuler) mengangkutbarangimpordan/ataubarangekspor; Menyerahkan Paling lama: • 24 jam sejak kedatangan SP (laut) • 8 jam sejak kedatangan SP(udara) • Pada saat kedatangan SP (darat) Menyerahkan secara manual : • Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut, • Daftar bekal kapal, • Stowage plan, • Daftar senjata api, dan • Daftar obat-obatan termasuk narkotika. Tidakwajibmenyerahkan Inward Manifest Untuk SP yang tidakmelakukankegiatanbongkar/muatdan : * legojangkartdklebih 24 jam (SP Laut) atau Mendarattidak lebihdari 8 jam (SP Udara) Menyerahkan Pemberitahuan Nihil Jika tidak melakukan kegiatan bongkar/muat, akan tetapi : * lego jangkar lebih 24 jam (SP Laut) atau mendarat lebih dari 8 jam (SP udara)

  50. KEWAJIBANPENGANGKUT SAAT KEBERANGKATAN : SaranaPengangkut • Menujulangsung/tidaklangsungkeluar Daerah Pabean; • Menujudalam Daerah Pabean (intersuler) mengangkutbarangimpordan/ataubarangekspor; Outward Manifest • Barangekspor: yang dimuat, diangkutlanjut, diangkutterus • Barangimpor: diangkutlanjut, diangkutterus • Barang BC 1.3 Menyerahkan Paling lama sebelumkeberangkatan SP TidakwajibmenyerahkanOutwardManifest • Untuk SP yang tidakmelakukankegiatanbongkar/muatdan : • legojangkartdklebih 24 jam (SP Laut) • Mendarattdklebihdari 8 jam (SP udara)

More Related