1 / 15

mencari alternatif pendanaan sekolah

komite sekolah

YudoSucitro
Télécharger la présentation

mencari alternatif pendanaan sekolah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MENCARI ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN MELALUI PEMBERDAYAKAN KOMITE SEKOLAH GUNA MENGHASILKAN SDM BERDAYA SAING TINGGI DI KABUPATEN BLITAR Disusun oleh: Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  2. Fakta • Pendidikanprogram pioritasPemkabBlitardalampaparan RPJMD 2016-2021. • Pendidikan gratis dilakukan untuk meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat. • Tuntutan masyarakat agar kualitas SDM meningkatmelalui pendidikan. Masalah: • Dana pendidikandalam APBD belummemenuhiamanat UUD 1945 dan UU 20/2003. • Sekolahtidak boleh melakukan mobilisasi dana dari orang tua untuk menutupi kekurangananggaran penyelenggaraan pendidikan (PerdaKab. Blitarnomor 8/2010) • Perandan fungsi komitesekolahbelummaksimal. A. Pendahuluan Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  3. Pemerintah Dan Pemerintah Daerah KabupatenBlitarHarusBerkomitmenMencukupiAnggaran Pendidikan. AmanatUndang-UndangDasar 1945 pasal 31 ayat 4: ”Negara memprioritaskananggaranpendidikansekurang-kurangnyaduapuluhpersendarianggaranpendapatandanbelanjanegarasertadarianggaranpendapatandanbelanjadaerahuntukmemenuhikebutuhanpennyelenggaraanpendidikannasional”, sedangkanUndang-undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan 20% dari APBD (diluargaji guru). 2. AlternatifSumberPendanaanPendidikan: pembentukanpaguyubankelas, CSR, danmenggiatkanortuasuh. B. Pembahasan Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  4. 3. PerluPenghapusanPeraturanPenghambatPenyelenggaraanPendidikan, yaitu: Permendikbudnomor 44 tahun 2012 tentangpungutandansumbanganbiayapendidikan, sertaPerdakabupatenBlitarnomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraanpendidikan. 4. PenerbitanPerdaTematik, yang dapatmengakomodasikansemuakepentingan, misalnya: • Program Uangsekolahtunggal (sekolahdiwajibkanhanyamenggalidanamasyarakatdalambentukSPP tunggal, tanpapungutanlainnya, khususnya di SMAN/SMKN/MAN).BatasanbesarnyaSPP misalnya maksimalRp. 100.000,00 / bulan/siswa. • Programsekolahkonservasibudaya. • Larangan merokok di lingkungan sekolah. • Pembuatan hutan sekolah. • Program 3P (Penampilan, Pelayanan, dan Prestasi). • Program Sekolah Berbudaya, Berkarakter dan bebas bullying Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  5. 5. MengubahKonsepPendidikan Gratis MenjadiPendidikanMurahBerkualitas. Adabeberapalangkahuntukmewujudkanhalini, meskipunanggaranpendidikandalam APBD tidakmengalamikenaikan yang signifikan, yaitu: • Efisiensijumlahsiswa per kelas, diharapkan minimal 32 siswa. Sekolah-sekolahdenganjumlahsiswa rata-rata dibawah 32 siswa, segeradilakukan regrouping. Langkahinidisertaidenganpenataanjumlah guru. • Pengawasanmaksimalpenggunaandanpemanfaatnanggaran yang tertuangdalam RKAS. Banyakkasusanggarantidaktepatsasarandanterjadipenggelembungan/manipulasi data. • Laranganpengunaananggaransekolahuntuk HR atau transport tambahanKepalaSekolah, walikelas, tugastambahanlainnya, pembelianseragam guru, study wisata, dankeperluanlainnya yang bersifat personal. Di beberapasekolahpenggunaananggaraninitelahmenghabiskansampai 25% danadalam RKAS, selaingaji. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  6. Pemanfaatan computer untukmengevaluasipesertadidik (CBT). Langkahinidiprediksidapatmenghemat 25% anggaransekolah. • Anjuranmengadakanperingatan HUT sekolahsecarasederhana, sehinggadapatmenghematsampai 5% anggaran. • Proses rekutmen Kepala Sekolah yang bersih, jujur, dan adil, jauh dari kepentingan politik, agar menghasilkan pemimpin yang kompeten. • Menjalankan program sekolah dengan tidak melawan aturan hukum. Beberapa sekolah (Kasek) yang berurusan dengan APH menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut dapat menghabiskan sampai 5% anggaran sekolah. Di level SMA/SMK/MA Negeri, masalah ini dilematis, karena ada dugaan pejabat berwenang tidak bisa memberi solusi terbaik. Sebagai contoh: (1) mobilisasi dana dari orang tua peserta didik dalam bentuk iuran insidental (uang gedung) dan SPP seharusnya dengan rekomendasi Bupati, tetapi faktanya rekomendasi tersebut tidak pernah diterbitkan; (2) pengesahan RKAS semestinya mengetahui Kepala Dinas Pendidikan, faktanya Kepala Dinas Pendidikan tidak berkenan. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  7. 6. PayungHukumKomiteSekolah • Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite. • PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. • PP 66 tahun 2010 tentangperubahanatas PP 17 tahun 2010 tentangpengelolaandanpenyelenggaraanpendidikan. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  8. 7. MengapaPerluMemberdayakanKomiteSekolah? • Proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih ada yang belumsepenuhnya dengan ketentuan yang berlaku; • Beberapa Komite Sekolah dibentuk hanya untuk tujuan sesaat, yakni sebagai salah satupersyaratan untuk memperoleh subsidi; • Ada beberapa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahkan ada yang belum memiliki AD/ART. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  9. 8. StrategiMemberdayakanKomiteSekolah. • dilakukan secara bottom up oleh Dewan PendidikanKabupaten/Kota. • Menyiapkantimfasilitatorygberasaldari DPKB. • Menyiapkanmodulpemberdayaankomitesekolah. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  10. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  11. 9. Indikatorkeberhasilanpemberdayaankomitesekolah • Proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak lagi dilakukan secara instan, melainkan melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan AD/ART. • Komite Sekolah harus benar-benar telah menjadi lembagamasyarakat yang mandiri, dengan melaksanakan prinsip manajemen yang demokratis, transparan, dan akuntabel. • Komite Sekolah di masa depan benar -benar telah menjadilembaga masyarakat yang diakui eksistensinya secara mantap oleh pemangku kepentingan (stakeholder). • Komite Sekolah di masa depan dapat menjalin hubungan dan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  12. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  13. Pembahasan (lanjutan) Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  14. PemerintahdanPemerintah Daerah kabupatenBlitarharusberkomitmenmencukupikebutuhan anngaran pendidikan sebagaimana amanah UUD 1945 dan UU 20 tahun 2003. • Pembentukanpaguyubankelas, CSR, orang tua asuhdipercayadapatmengatasikekurangananggaranpendidikan, dandapatmenyiasati Perda KabupatenBlitarnomor 8 tahun 2010. • Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menghapusperaturanpenghambatpenyelenggaraanpendidikandanmenggantidenganPerdatematik. • Pemerintah Daerah perlumengubahkonsepPendidikan gratis menjadipendidikanmurahberkualitas, melaluiefisiensidanpengawasan. • Kondisi dan kinerja Komite Sekolah sampai saat ini masih sangat variatif, baik dari secara kuantitatif maupun kualitatif. • Program pemberdayaan Komite Sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran Renstra DinasPendidikan. C. Simpulan Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

  15. Terimakasih Makalah rembug pendidikan, 2 Juni 2016

More Related