Instrumen Ekonomi sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan LH: alternatif pendanaan PPLH

1. Instrumen Ekonomi sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan LH: alternatif pendanaan PPLH Asisten Deputi Urusan Insentif dan Pendanaan Lingkungan

2. LINGKUP BAHASAN • Pendahuluan: Tentang Instrumen Ekonomi • UU PPLH dan Instrumen Ekonomi • Kebijakan dan Program Pendanaan Lingkungan: saat ini dan pengembangan di masa mendatang • Penutup

3. PENDAHULUANTentang Instrumen Ekonomi

4. This is Indonesia, not so long ago......

5. This is also Indonesia......

6. BENCANA LINGKUNGAN KELANGKAAN SDA KUALITAS LINGKUNGAN MEMBURUK PEMBANGUNAN INDONESIA Pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih didominasi eksploitasi SDA, terutama pemakaian “fossil fuel” (minyak bumi dan batubara)

7. KONSEKUENSI SIFAT LINGKUNGAN • Barang publik Sikap tak acuh • Eksternalitas Sikap tak acuh • Common property Eksploitasi berlebihan • Priceless Eksploitasi berlebihan Kebijakan & Program

8. Kebijakan & Program • Meningkatkan efektifitas (komplementer) instrumen PPLH lainnya (command and control) • Perlunya suatu pengaturan/penerapan instrumen PPLH • Perlunya internalisasi dari eksternalitas • Penerapan Prinsip pencemar harus membayar (polluter pays principle)

9. Environmental Policy Instruments Economic Incentives/ Economic Instruments/ Market-Based Instruments Information-Recognition Incentives/ Voluntary Instruments/ Voluntary Approaches “Command-Control” Instruments/ Regulation Instruments/ Control and Standard Instruments Economic Incentives System

10. UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupInstrumen Ekonomi

11. KLASIFIKASI INSTRUMEN EKONOMI – UU PPLH • PERENCANAAN PEMBANGUNAN  INSTRUMEN AKUTANSI SDA-LH • Akutansi SDA-LH • PDRB Hijau • Pembayaran Jasa Lingkungan • PENDANAAN LINGKUNGAN • Jaminan Kinerja Lingkungan (Performance bonds) • Dana Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan • Dana amanah (Trust fund) • INSENTIF/DISINSENTIF • Deposit refund system • Fiskal/Finansial • Pembayaran Jasa Lingkungan 11

12. INSTRUMEN EKONOMI • Definisi Instrumen yang mempengaruhi estimasi biaya dan manfaat dari alternatif penanggulangan pencemaran yang terbuka bagi para pelaku ekonomi Instrumen ekonomi adalah instrumen yang digunakan untuk mendorong perubahan perilaku perusahaan yang mencemari lingkungan untuk mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan melalui mekanisme penetapan biaya • Sifat memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk memberi tanggapan terhadap stimulus tertentu sesuai dengan manfaat yang diperkirakan

13. INSTRUMEN EKONOMI Menurunkan tingkat pencemaran /kerusakan dengan memberikan insentif (disinsentif) ekonomi kepada pelaku pencemaran/kerusakan sehingga berubah perilakunya TUJUAN • Integrasi aspek ekonomi dan lingkungan • insentif bagi pemilihan alternatif investasi dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran. • Internalisasi biaya lingkungan • Mendukung prinsip pencemar membayar (PPP) • Menambah pendapatan untuk kegiatan lingkungan • Mendorong pengurangan dan pencegahan pencemaran • Mendorong inovasi dan kompetisi MANFAAT 13

14. Kebijakan dan Program Pendanaan Lingkungan: saat ini dan pengembangan di masa mendatang

15. KEBIJAKAN PENDANAAN dan INSENTIF LINGKUNGAN Program pendanaan dan insentif lingkungan merupakan perwujudan dari pendekatan PLH yang berorientasi pada instrumen pasar (Market Based Instrument); Tujuan: Menurunkan tingkat pencemaran dengan memberikan beban finansial kepada pelaku pencemaran; Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam; Memberikan insentif untuk menurunkan jumlah limbah di bawah standar yang telah ditetapkan; Mendorong industri/ masyarakat/pemerintah berperan sebagai pelaku dalam menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 15

16. KRITERIA • Dana yang terhimpun harus memadai untuk pengendalian pencemaran /kerusakan dan pemulihannya; • Mendorong penurunan biaya pengendalian pencemaran/kerusakan; • Menurunkan biaya sosial; • Mampu meningkatkan kualitas lingkungan; • Sederhana dan mudah diterapkan;

17. KRITERIA • Disepakati oleh semua pihak; • Mempunyai fungsi insentif dan disinsentif; • Diterapkan secara bertahap; • Melengkapi pendekatan instrumen pengaturan Command and Control (CAC).

18. LANGKAH PENERAPAN • Perumus kebijakan harus mempunyai pengertian yang jelas tentang kondisi ekonomi yang berlaku dan kemampuan memahami kecenderungan ekonomi masa depan  tidak menjadi distorsi ekonomi • Disyaratkan adanya otoritas legal, maka harus diterapkan sistem hukum yang berlaku untuk menetapkan di mana dan bagaimana instrumen ekonomi dapat diterapkan • Perlunya kelembagan yang jelas  institusi, sumber daya manusia dan kebijakan • Perlunya kejelasan dalam penetapan subjek pajak/retribusi/iuran/ganti kerugian, dll  berdasarkan jenis bahan pencemar, volume, tingkat kerusakan • Perlunya kejelasan pemanfaatan dana yang terkumpul  transparansi dan tanggung gugat

19. KEGIATAN UTAMA • Mempengaruhi harga • Mempengaruhi jumlah bahan pencemar atau material yang diekstraksi • Mempengaruhi teknologi produksi • Mempengaruhi tingkat pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan

20. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP (UU 32/2009) • Perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi : neraca SDA dan LH; penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan SDA; mekanisme kompensasi /imbal jasa LH antar daerah; internalisasi biaya lingkungan. • Pendanaan Lingkungan Hidup : dana jaminan pemulihan LH; dana penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan serta pemulihan LH; dana amanah / bantuan untuk konservasi. 3. Insentif dan / disinsentif : pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan; penerapan pajak, retribusi dan subsidi LH; pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan; pengembangan sistem perdagangan ijin pembuagan limbah dan/ atau emisi; pengembangan sistem pembayaran jasa LH; pengembangan asuransi LH; pengembangan sistem label ramah lingkungan; sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.

21. Dana JaminanPemulihan LH atauJaminanKinerjaLingkungan(Performance bond) Merupakan instrumen di mana suatu perusahaan menjaminkan sejumlah uang sebagai jaminan perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan. • Dana JaminanPemulihan LH  Suatu usaha dan/atau kegiatan wajib menitipkan dana jaminan kinerja lingkungan (performance bond) kepada Pemerintah/pemerintah daerah untuk pemulihan kualitas fungsi lingkungan yang rusak karena usaha dan/atau kegiatannya. Dana jaminan ini akan disita oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk digunakan bagi pemulihan kualitas fungsi lingkungan. Sebaliknya dana jaminan ini akan dikembalikan apabila ternyata kegiatan usaha tidak menurunkan kualitas fungsi lingkungan. Contoh: • UU 41/1999: Kehutanan Dana Reboisasi • UU 4/19 : Pertambangan Dana Reklamasitambang

22. Dana Penanggulangan Pencemaran/ Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Dana yang dikembangkan dan digunakan oleh Pemerintah/pemerintah daerah sebagai sarana untuk menanggulangi kerusakan atau pencemaran lingkungan secara seketika dan untuk pemulihan kualitas fungsi lingkungan. Dana ini berasal dari pungutan pajak atas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (pajak lingkungan) dan pungutan lainnya. Contoh: • Dana penyusutan/deplesi  untuk litbang, mis. teknologi SDA tak terbarukan, terbarukan • Dana pencemaran/degradasi lingkungan • Dana ganti kerugian lingkungan • Dana retribusi/iuran lingkungan untuk biaya pengelolaan lingkungan sesuai tujuan retribusi/iuran

23. Dana Amanah (Trust fund) • Dana amanah (trust fund) merupakan dana yang berasal dari berbagai sumber (donasi, hibah, dll) yang dihimpun dan dikelola untuk digunakan bagi kepentingan konservasi lingkungan. Contoh: Dana Amanah Kehati

24. PRINSIP PENGEMBANGAN DI MASA MENDATANG

25. SISTEM INSENTIF BAGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Instrumen Fiskal Instrumen Finansial Instrumen Pasar Subsidi Pinjaman Lunak Pengadaan Teknologi Pengecualian Pajak Telah diterapkan Hibah Deposit Refunds Retribusi/iuran Sumber pendanan alternatif Royalti Performance Bonds Retribusi/iursn Performance Bonds Pengurangan suku bungan Pajak Barang Bulk Purchasings Potensi pengembangan Pajak Emisi Deposit Refunds Dana Lingkungan Pembedaan Pajak Liabilities Payments Penjaminan Finansial Pengecualian Pajak Denda Ketidakpatuhan 25

26. Deposit-refund system Biasanya digunakan untuk produk atau kemasan yang dapat digunakan kembali Ditujukan pada konsumen agar bersedia mengembalikan sisa produk atau kemasan untuk digunakan kembali Kajian kemungkinan penerapan Deposit Refund (DR) untuk produk minyak pelumas, baterai basah (aki), lampu TL, baterai kering Yang sudah ada pemanfaatannya : minyak pelumas dan aki bekas Yang perlu diperhatikan: peranan pemulung 26

27. Deposit-refund system • Yang perlu dikaji lebih lanjut: • Teknologi daur ulang lampu TL dan baterai kering • Mekanisme Deposit Refund System • Kelembagaan Deposit Refund System • EPR (Extended Producers Responsibility) atau share responsibility • Deposit-recycling • Mirip seperti deposit-refund • Agar konsumen mau mengembalikan sisa produk atau kemasan untuk daur ulang

28. Pembayaran Jasa Lingkungan Penyedia Jasa Lingkungan Penerima manfaat Jasa Lingkungan 28

29. Dari Teori ke Praktik (Pagiola, 2007)

30. BANTUAN FISKAL/FINANSIAL YANG TERSEDIA Pinjaman Lunak Lingkungan Program Perlindungan Lapisan Ozon (ODS phase out) Pembebasan Bea Impor CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih) Debt for Nature Swap Global Environmental Financing (GEF) Subsidi Kompos Dana Alokasi Khusus Peluang pengurangan Pajak Penghasilan atas biaya pengolahan limbah dll

31. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 (1): Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi, a.l. biaya pengolahan limbah; Amandemen ttg Pembebasan Bea Masuk PMK NO 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan bea masuk import peralatan dan bahan yang digunakan untuk pencegahan pencemaran lingkungan; Pembebasan bea masuk bagi program spesifik lainnya, misalnya konservasi energi. INSENTIF FISKAL 31

32. Pembebasan bea masuk impor • Dikembangkan KLH sejak tahun 1989 • Insentif bagi perusahaan yang melakukan investasi bagi peralatan pengendalian pencemaran • Mendukung perdagangan global dalam rangka penurunan tarif bagi environmental goods. • SK Menteri Keuangan No. 136/KMK.05/1997 tertanggal 31 Maret 1997 ttg Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Peralatan dan Bahan yg Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan. 32

33. 8 Perusahaan (End User) 1 6 7 MENTERI Departemen Keuangan Dirjen Bea Cukai 2 Unit Teknis Terkait 3 Penilaian Kelayakan Teknis STOP 5 Tidak Layak Layak 4 NOTE: Rekomendasi Teknis = Permohonan = Rekomendasi 33

34. Program Hibah, a.l. kompos, penggantian BPO, dll Program Pinjaman Lunak Lingkungan Kemudahan akses kredit perbankan PBI No 7/2/2005 dan SEBI No 7/3/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum: bank perlu memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup CDM (Clean Development Mechanism) PES (Payment for Environmental Services) INSENTIF FINANSIAL 34

35. Litbang Tahap awal Tahap Pengembangan Tahap Kemapanan FASILITAS PENDANAAN PLH (peran intervensi KLH) Bank, Modal Komersial Modal Ventura Modal awal Modal awal “Death Valley” Teknologi Teruji Rekayasan Sistem Proven Business System Solid Business System Source: YBUL, 2003 35

36. SEGMENTASI SISTEM PENDANAAN PLH -Tbd- • DNS • IEPC • PAE -tbd- Dana Bank • Ozon grant • Compost • D A K • Hibah lain2 Dana Bank RIDLB -tdd- APBN dan Dana Bank A Pinjaman Komersial penuh B APBN/ Fiskal Pinjaman Komersial Khusus C APBN/ Fiskal Pinjaman Bersubsidi D Bantuan Dana Bergulir E Bantuan Cuma Cuma Commercial line FUNGSI / KEMAMPUAN USAHA 12 36

37. Pollution Abatement Equipment -Japan Bank International Cooperation (PAE-JBIC) Industrial Efficiency and Pollution Control-Kreditanstalt fur Wiederaufbau (IEPC-KfW) Tahap I Industrial Efficiency and Pollution Control-Kreditanstalt fur Wiederaufbau (IEPC-KfW) Tahap II Pembiayaan investasi lingkungan bagi UMK (Skema DNS) PROGRAM PINJAMAN LUNAK LINGKUNGAN 37

38. MENGAPA DISEBUT PINJAMAN LUNAK LINGKUNGAN ? • Tingkat suku bunga pinjaman rendah (lebih rendah dari suku bunga komersial) • Masa pengembalian pinjaman yang panjang: 3-10 tahun • Grace Periode (masa tenggang): 0-3 tahun

39. Skema Pinjaman Lunak Lingkungan 39

40. (5) KLH (4) BANK PELAKSANA (2) (3) (1) (6) PERUSAHAAN PEMOHON PROGRAM PINJAMAN LUNAK Konsultan Teknis 40

41. PemanfaatanPendanaanLingkungan(program pinjamanlunak) Per Jenis Industri Per Jenis Investasi 41

42. KOMPONEN INVESTASI YANG DAPAT DIBIAYAI Peralatan pencegahan pencemaran (Mesin produksi yang ramah lingkungan) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (IPPU) Instalasi Pengolahan Limbah Padat (IPLP) Instalasi Daur Ulang Limbah (IDUL) Jasa konsultasi desain sistem dan konstruksi sipil, pencegahan dan pengendalian pencemaran, serta daur ulang Lahan tapak IPAL

43. Overview of available incentive instruments for the environment Diagram based on Emerton, L. et al. (2006) Sustainable Financing of Protected Areas, IUCN and Fischer, A. / Petersen, L. / Hubbert, W. (2004): Natural Resources and Governance: Incentives for Sustainable Resource Use, GTZ). PRACTICE 1 - Analysis of EFR instruments

44. Pokok-pokok Penting Pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan

45. Pokok-pokok Penting Pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan

46. Potensi Benefit yang diharapkan

47. Potensi Benefit yang diharapkan

48. TERIMA KASIH