Hukum Pasar Modal

1. HukumPasar Modal Cesare Firm

2. Penawaranumum

3. Pasal 1 butir 15 UU PM Penawaran umumadalahkegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.

4. Kegiatan Pelaksanaan Go Public • Penyerahan dokumen ke BAPEPAM • Tanggapan dari BAPEPAM • Perbaikan Dokumen Pernyataan Pendaftaran • Mini Expose di BAPEPAM • Penentuan Harga Perdana • Sindikasi dan Perjanjian Emisi

5. Penawaran Awal Ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon Pembeli efek dan ataupun perkiraan harga penawaran Efek.

6. Proses Penawaran Umum • Tahapan Persiapan • Tahapan Pengajuan Pernyataan Pendaftaran • Tahap Penawaran Saham • Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek

7. TujuanPenawaranUmum Memperbaiki Struktur Modal Meningkatkan Kapasitas Produksi Memperluas Pemasaran Memperluas Hubungan Bisnis Meningkatkan Kualitas Manajemen

8. Keuntungan dan Kerugian Keuntungan • Perusahaan menginginkan potensi untuk mendapatkan tambahan modal daripada harus melalui kredit pembiayaan (debt Financing). • Peningkatan Likuiditas perusahaan terhadap kepentingan pemegang saham utama dan pemegang saham minoritas. • Dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder • Meningkatkan prestise dan publisitas perusahaan • Kemampuan untuk mengadopsi karyawan kunci dengan menawarkan opsi

9. Kerugian • Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum. • Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala. • Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen, karna terjadi dilusi kepemilikan saham • Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan.

10. PenawaranPerdana

11. PenawaranPerdana(primary market) Penawaranumumdalampratiknyadilaksanakanmelaluipasarperdana (primary market) yang berlangsungdalambataswaktuselamabeberapahariaja. Penawaranefekdilakukanlangsungolehemitenkepadacalonpemodaldenganbantuanparapenjaminemisiefekdanparaagenpenjualan(jikaada).

12. PasarPerdana Penjualanperdanaefekataupenjualanefekolehperusahaan yang menerbitkanefeksebelumefektersebutdijualmelalui bursa efek. Efekdijualdenganhargaemisi, sehinggaperusahaan yang menerbitkanemisihanyamemperolehdanadaripenjualantersebut. Investor diberikesempatanmembelisahamsecaralangsungkepadapenjaminemisiefekatauagenpenjual. Denganberakhirnyapasarperdanadansahamtelahdicatatkan di bursa, makadimulailahperdaganganefek di pasarsekunder.

13. PasarSekunder Penjualanefeksetelahpenjualanpadapasarperdanaberakhir. Hargaefekditentukanberdasarkankursefek, yang ditentukanolehdayatarikmenarikantarapermintaandanpenawaranefektersebut. Bagiefek yang dapatmemenuhisyaratlisting dapatmenjualefeknya di dalam bursa efek, sedangkanbagiefek yang tidakmemenuhisyaratlisting dapatmenjualefeknya di luar bursa efek.

14. Ciri-ciriPasarPerdana • Emitenmenjualsahamkepadamasyarakatluasmelaluipenjaminemisidenganharga yang telahdisepakatiantaraemitendanpenjaminemisiseperti yang terteradalamprospectus. • Pembelitidakdipungutbiayatransaksi • Pembelibelumpastimemperolehjumlahsahamsebanyak yang dipesan, apabilaterjadi over-subscribed

15. Investor membelimelaluipenjaminemisiataupunagenpenjual yang ditunjuk • Masapesananterbatas • Penawaranmelibatkanprofesisepertiakuntanpublik, notaris, konsultanhukum, danperusahaanpenilai • Pasarperdanadisebutjugadenganistilahpasar primer (primary market) danpasarkesatu (first market).

16. TransparansiDalamPasar Modal

17. Pasal 1 angka 25 UUPM Keterbukaandalampasar modal mempunyaimaknabahwamenjadisuatukeharusanbagiemiten, perusahaanpublik, danpihak lain yang tundukkepada UUPM untukmenginformasikankepadamasyarakatdalamwaktu yang tepatseluruhinformasi material mengenaiusahanyaatauefeknya yang dapatberpengaruhterhadapkeputusanpemodalterhadapefek yang dimaksudatauhargadariefektersebut.

18. PrinsipKeterbukaan • Primary Market Level • Secondary Market Level • Timely Disclosure

19. Primary Market Level Keterbukaanpadasaatmelakukanpenawaranumum, yang didahuluidenganpengajuanPernyataanPendaftaranEmisikeBapepamdenganmenyertakansemuadokumenpenting yang dipersyaratkandalamPeraturanNomor IX.C.I. tentangPedomanBentukdan Isi PernyataanPendaftaran.

20. Secondary Market Level Keterbukaansetelahemitenmencatatdanmemperdagangkanefeknya di bursa. Dalamhaliniemitenwajibmenyampaikanlaporankeuangansecaraberkaladanterus-meneruskepadaBapepamdan Bursa, termasuklaporankeuanganberkala yang diaturdalamPeraturanNomor X.K.2.

21. Timely Disclosure Keterbukaankarenaterjadiperistiwapentingdanlaporannyaharusdisampaikansecaratepatwaktu, yakniperistiwa yang dirincidalamPeraturanNomor X.K.I.

22. FungsiPrinsipKeterbukaan • Untukmemeliharakepercayaanpublikterhadappasar • Untukmenciptakanmekanismepasar yang efisien • Untukmencegahpenipuan

23. PeraturanBapepam • Peraturan No. VIII.G.7. tentangPedomanPenyajianLaporanKeuangan • Peraturan No. X.K.2. tentangKewajibanPenyampaianLaporanBerkala • Peraturan No. X.K.5. tentangKeterbukaanInformasibagiEmitenatau Perusahaan Patungan yang DimohonkanPailit • Peraturan No. IX.H.1. tentangPengambilalihan Perusahaan Terbuka • Peraturan No. IX.E.1. tentangPenawaranTender

24. Peraturan No. X.K.4. tentangLaporanRealisasiPenggunaan Dana HasilPenawaranUmum • Peraturan No. IX.E.1. tentangBenturanKepentinganTransaksiTertentu • PeraturanNo. X.K.1. tentangKeterbukaanInformasi yang HarusSegeraDiumumkankepadaPublik • Peraturan No. IX.I.1. tentangRencanadanPelaksanaRapatUmumPemegangSaham • PeraturanBapepam No. IX.C.3. tentangpedomanMengenaiBentukdan Isi ProspektusdalamRangkaPenerbitanHakMemesanEfekTerlebihDahulu

25. AspekPentingGood Corporate Government • Adanyakeseimbanganhubunganantara organ-organ perusahaan di antaranyaRapatUmumPemegangSaham (RUPS), Komisaris, danDireksi. • Adanyapemenuhantanggungjawabperusahaansebagaientitasbisnisdalammasyarakatkepadaseluruhstakeholder.

26. Adanyahak-hakpemegangsahamuntukmendapatinformasi yang tepatdanbenarpadawaktu yang diperlukanmengenaiperusahaan. • Adanyaperlakuan yang samaterhadapparapemegangsaham, terutamapemegangsahamminoritasdanpemegangsahamasing

27. KetentuanSanksiAtasPelanggaran UU PM Pasal 102 ayat (2) Peringatantertulis Dendayaitukewajibanmembayarsejumlahuangtertentu Pembatasankegiatanusaha Pembekuankegiatanusaha Pencabutanizinusaha Pembatalanpersetujuan Pembatalanpendaftaran

28. ContohKasus

29. Jakarta - Bapepam-LK memberikansanksiterkaitkasuspembatalanpenawaranumum PT WahanaarthaHarsakaTbk. Duapenjaminemisinyayakni PT BNI Securities dan PT Investindo Nusantara Sekuritasdiberisanksiberupapembekuanizin. PenetapansanksiituditetapkanolehBapepam LK padaSenin (21/4/2008) setelahmelakukanserangkaianpemeriksaanterhadap PT WahanaarthaHarsakaTbk yang harusnyamencatatkansaham di BEI 11 April 2008. PenetapansanksiitudidasarkanpadaPasal 5 huruf (d) Undang-undangPasar Modal membatalkanSuratBapepamdan LK Nomor:S-1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentangefektifnyaPernyataanPendaftaranPenawaranUmum PT WahanaarthaHarsakaTbk. Sanksidiberikankepada:

30. A. PT BNI Securities, yang terdiridari: Terhadap PT BNI Securities dikenakansanksiadministratifberupapembekuanizinusaha Perusahaan EfeksebagaiPenjaminEmisiEfekatasnama PT BNI Securities selama 3 bulan. Terhadap Jimmy selakupenanggungjawabdari PT BNI Securities dalamkaitannyadenganpenjaminanEmisiEfekatasPenawaranUmum PT WahanaarthaHarsakaTbk, dikenakansanksiadministratifberupapembekuanizin orang perseoranganselakuWakilPenjaminEmisiEfekatasnama Jimmy selama 3 bulan.B. PT Investindo Nusantara Sekuritas, yang terdiridari: Terhadap PT Investindo Nusantara Sekuritasdikenakansanksiadministratifberupapembekuanizinusaha Perusahaan EfeksebagaiPenjaminEmisiEfek alas nama PT Investindo Nusantara Sekuritasselama 6 bulan,

31. TerhadapAlvernoJulyardonoSoenardjiselakupenanggungjawab PT Investindo Nusantara SekuritasdalamkaitannyadenganpenjaminanEmisiEfekatasPenawaranUmum PT WahanaarthaHarsakaTbk., dikenakansanksiadministratifberupapembekuanizin orang perseoranganselakuWakilPenjaminEmisiEfeka.n. Sdr. AlvernoJulyardonoSoenardjiselama 6 bulan. Kepala Biro Perundang-undangandanBantuanHukumBapepam-LK, Robinson Simbolonmenyatakan, PT Investindo Nusantara SekuritasdanAlvernoJulyardonoSoenardjidikenakansanksiberbedadengan PT BNI Securities dan Jimmy. Inimengingat PT Investindo Nusantara SekuritasdanAlvernoJulyardonoSoenardjibelummelaksanakankeseluruhankomitmennyauntukmembelisisasaham yang tidakterjualpadamasyarakatsebagaimanatertuangdalamPerjanjianPenjaminanEmisiEfek. Sementara PT BNI Securities telahmelaksanakanseluruhkomitmennyauntukmembelisisasahamdimaksud.

32. C. Teddy ArdhikaWardhanaselakuKonsultanHukumDikenakansanksiberupapembekuanSuralTandaTerdaftarselakuKonsultanHukumPasar Modal alas nama Teddy ArdhikaWardhana, sesuaiSuralTandaTerdaftarNomor: 361/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001 selama 6 bulan. Berdasarkanhal-haltersebutmakaBapepamdan LK berdasarkanPasal 5 huruf (d) Undang-undangPasar Modal membatalkanSuratBapepamdan LK Nomor: S-1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentangefektifnyaPernyataanPendaftaranPenawaranUmum PT WahanaarthaHarsakaTbk. danmengenakansanksikepadapihak-pihakterkait.

33. Analisis DapatdisimpulkanbahwaBapepam-LK telahtepatdalammemberikansanksi. KeduapenjaminefektelahmelanggarperjanjiandanPasal 39 UU Pasar Modal denganmembatalkanperjanjianpenjaminanemisi. Walaupundemikian PT. BNI Securities dikenakansanksilebihringandaripada PT. Investindokarena PT. BNI Securities telahmemenuhikewajibannyaberdasarkan full commitment sedangkan PT. Investindotidakmelaksanakankewajibannyatersebut. SelainituBapepam-LK telahtepatmemberikansanksiterhadapkelalaian yang dilakukanoleh Teddy ArdhikaWardhanasebagaikonsultanhukun yang telahmendapatkanizindariBapepam-LK karenatidak professional dalammenjalankanprofesinya.