Download
pengantar perpajakan topik bahasan pengadilan pajak dr sumiharti ak m si n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGANTAR PERPAJAKAN topik bahasan PENGADILAN PAJAK Dr. Sumiharti , Ak , M.Si PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGANTAR PERPAJAKAN topik bahasan PENGADILAN PAJAK Dr. Sumiharti , Ak , M.Si

PENGANTAR PERPAJAKAN topik bahasan PENGADILAN PAJAK Dr. Sumiharti , Ak , M.Si

376 Views Download Presentation
Download Presentation

PENGANTAR PERPAJAKAN topik bahasan PENGADILAN PAJAK Dr. Sumiharti , Ak , M.Si

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PENGANTAR PERPAJAKANtopikbahasanPENGADILAN PAJAK Dr. Sumiharti, Ak, M.Si

  2. DASAR PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK * Undang-UndangDasar 1945 Pasal 5 (1) danPasal 20 (1) * UU. No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimanatelahdiubahdengan UU No. 16 Tahun 2009

  3. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • KompetensiAbsolut PENGADILAN PAJAK adalahbadanperadilanpajak yang mempunyaitugasmemeriksadanmemutussengketapajakberupa : • Banding terhadapkeputusanpejabatberwenang; • Gugatanterhadappelaksanaanperaturanperundang-undanganperpajakandibidangpenagihan.

  4. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • SifatPutusan Putusan PENGADILAN PAJAK mempunyaikekuataneksekutorialdankedudukanhukum yang samadenganputusanpengadilan yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap, dengankepalaputusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

  5. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • UpayaHukum Pengajuan banding ataugugatanke PENGADILAN PAJAK merupakanupayahukumterakhirbagipembayarpajakdanputusannyatidakdapatdigugatkeperadilanumumatauPeradilan Tata Usaha Negara.

  6. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • KompetensiRelatif DenganUndang-undanginiuntukpertama kali dibentuk PENGADILAN PAJAK yang berkedudukandiibukotanegara, dandengankuasaUndang-undanginidapatdibentuklagi PENGADILAN PAJAK yang tingkatnyasamadiibukotanegaradantempat lain yang pelaksanaannyadiaturdenganKeputusanPresiden.

  7. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • Pembinaan Pembinaanorganisasi, administrasi, dankeuangan PENGADILAN PAJAK dilakukanolehDepartemenKeuangan.

  8. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • JangkaWaktuPenyelesaianSengketa Untukmemberikanpelayanan yang baikdankepastianhukum, kepadapemohon banding ataupenggugat, sertapemeriksaansampaidenganpelaksanaanputusan PENGADILAN PAJAK ditetapkanjangkawaktunya. Apabilaputusanditetapkan, banding ataugugatandikabulkan, sedangkanapabilasyarat-syarat formal pengajuan banding ataugugatantidakdipenuhi, banding ataugugatantidakdapatditerima.

  9. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • Syarat Banding: Salahsatupersyaratan formal pengajuan banding adalahjumlahpajak yang disengketakandalamkeputusan yang dibandingtidakharusdilunasidulu, danapabila banding dikabulkansebagianatauseluruhnya, kepadapemohon banding diberikanimbalanbungasebesar 2% sebulanuntukselama-lamanya 24 bulanataskelebihanpembayaranpajak.

  10. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • SyaratGugatan Salahsatusyaratgugatanadalahmelunasibiayapendaftaran • SyaratAnggota Anggota PENGADILAN PAJAK adalahtenaga professional, yaitusarjana yang mempunyaikeahliandibidangperpajakan yang dalammelaksanakanpersidangandibantuolehSekretarisSidang

  11. ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK • HukumAcara PemeriksaandenganacaracepatdapatdilakukanolehMajelisatauolehanggota Tunggal. • Pemeriksaan Berdasarkanpadasifatkerahasiaanperpajakan, pemeriksaanoleh PENGADILAN PAJAK dilakukandalamsidangtertutup. • PelaksanaanPutusan Putusan PENGADILAN PAJAK langsungdapatdilaksanakantanpamemerlukanlagikeputusanpejabat yang berwenang, kecualiundang-undangmengatur lain.

  12. KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK adalahbadanperadilanpajaksebagaimanadimaksuddalam UU No. 6/1983 tentang KUP sebagaimanatelahdiubahdengan UU No. 16/2009 (pasal 2)

  13. TEMPAT KEDUDUKANPasal 3 UNTUK PERTAMA KALI PENGADILAN PAJAK DIBENTUK DI IBUKOTA NEGARA Apabila dipandang perlu PENGADILAN PAJAK yg tingkatannya sama dapat dibentuk di ibukota negara dan ditempat lain Pelaksanaan pembentukan diatur dengan keputusan Presiden

  14. DI TEMPAT KEDUDUKAN SIDANG PENGADILAN PAJAK [Pasal 4] DI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH HUKUMNYA

  15. SUSUNAN PENGADILAN PAJAK( Pasal 6 dan 7 )

  16. SYARAT-SYARAT MENJADI HAKIM • Warga Negara Indonesia BerumurSekurang-kurangnya 45 Tahun. • BertagwakepadaTuhan Yang MahaEsa. • SetiakepadaPancasiladan UUD 1945. • Bukanbekasanggotaorganisasiterlarang PKI, termasukorganisasimasanyaataubukanseseorang yang terlibatlangsungataupuntidaklangsungdalamGerakanKontraRevolusioner G.30.S/PKI” atauorganisasiterlaranglainnya. • Mempunyaikeahliandibidangperpajakandanberijazahsarjanahukumatausarjana lain. • Berwibawa, jujur, adil, danberkelakuantidaktercela. • Tidakpernahmelakukantindakpidanaperpajakan.

  17. SYARAT-SYARAT MENJADI HAKIM SyaratkhususPasal 13 ayat(1), bukan merupakan : • Pelaksanaputusan PENGADILAN PAJAK; • Wali, pengampu, ataupejabat yang berkaitan; • Penasehathukum • KonsultanPajak; • Akuntanpublik; • Pengusaha. • Jabatan lain yang diaturlebihlanjutolehPeraturanPemerintah

  18. PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM(Pasal 9 & 10) • HAKIM • DiangkatOlehPresiden Dari DaftarNamaCalon Yang DiusulkanOlehMenteri • KETUA DAN WAKIL KETUA • DiangkatOlehPresiden Dari Para Hakim BerdasarkanUsulMenteri • MASA JABATAN: • Ketua, WakilKetua, Dan Hakim Selama 5 (Lima) Tahun • MASA JABATAN DimaksudDapatDiperpanjang 1 (Satu) Kali MasaJabatan

  19. SUMPAH DAN JABATAN(Pasal 11) • Bunyisumpahjabatanditentukan • KetuadanWakilKetuamengucapkansumpahdihadapanketua MA • AnggotadiambilsumpaholehKetua Catatan : Sekretaristidakmengucapkansumpah

  20. TUGAS KETUA(Pasal 12) PEMBINAAN PENGAWASAN • Pelaksanaan tugas • Perilaku wakil ketua, sekretaris Meningkatkan profesionalisme • petunjuk • teguran • Peringatan • Penyampaian usul untuk pengenaan sanksi petunjuk

  21. JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM(Pasal 13) • Pelaksanaputusan PENGADILAN PAJAK • Wali, pengampu, ataupejabat yang berkaitandegansuatusengketapajak yang akanatausedangdipeiksaolehnya; • Penasehathukum; • Konsultanpajak; • Akuntanpublik • Pengusaha • Jabatan lain yang diaturlebihlanjutolehPeraturanPemerintah

  22. PEMBERHENTIANKETUA, WAKIL KETUA, HAKIM DARI JABATANNYA DENGAN HORMAT pasal 14 Oleh Presiden • Berakhir masa jabatannya • Meninggal dunia • Permintaan Sendiri • Sakit jasmani atau rohani terus menerus • Telah berumur 65(enam puluh lima) tahun • Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankn tugas

  23. PEMBERHENTIANKETUA, WAKIL KETUA, HAKIM DARI JABATANNYA TIDAK DENGAN HORMAT Pasal 15 • Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; • melakukan perbuatan tercela; • Mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas; • Melanggar sumpah atau janji jabatan, atau; • * menjadi pelaksana putusan PENGADILAN • PAJAK; • * wali, pengampu; • * penasehat hukum; • * konsultan pajak; • * akuntan publik; • * pengusaha.

  24. PEMBELAAN DIRI(Pasal 16) Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 15 Huruf B,c,d,e Usul Pemberhentian Dengan Hormat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf D Diajukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan PENGADILAN PAJAK

  25. PEMBEBASTUGASAN (Pasal 18) KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibebastugaskan dari jabatannya oleh Menteri Atas Usul Majelis Kehormatan Pengadilan Pajak terhadap usul pembebastugasan tersebut, berlaku juga ketentuan kesempatan membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

  26. KETUA, WAKIL KETUA, ATAU HAKIM Dapat Dibebastugaskan oleh Menteri (Pasal 19) Dalam Hal : Dapat dikembalikan ke jabatan semula • dikeluarkan perintah penangkapan yang diikuti penahanan • dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa di tahan Apabila dalam pemeriksaan atau tuntutan pidana tersebut tidak terbukti (Pasal 20)

  27. KETUA, WAKIL KETUA, ATAU HAKIM PENGADILAN PAJAK DITANGKAP DAN/ATAU DITAHAN (PASAL 21) hanya atas perintah JAKSA AGUNG setelah mendapat persetujuan MENTERI KEUANGAN KECUALI • Tertangkap tangan. • Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan pidana kejahatan yang diancam pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara Paling lambat 2 x 24 jam dilaporkan pada Menteri Keuangan

  28. PASAL 22 Tatacara pembebastugasan pemberhentian dengan hormat/tidak hormat Ketentuan Mengenai Hak-hak Ketua, Wakil Ketua, Anggota yang dibebas tugaskan/diberhentikan DIATUR DENGAN PP

  29. SEKRETARIS(Pasal 23) Memimpin Sekretariat Dengan Tugas Pelayan Di Bidang Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak DibantuWakilSekretaris UMUM Khusus untuk penyelesaian sengketa pajak dibantu pula oleh satu atau lebih Sekretaris Pengganti

  30. SUMPAH(Pasal 24) SEKRETARIS, WAKIL SEKRETARIS DAN SEKRETARIS PENGGANTI SEBELUM MEMANGKU JABATAN DIAMBIL SUMPAH/ JANJI OLEH KETUA Persyaratan Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti (Pasal 25) • Pegawai Departemen Keuangan RI • Mempunyai keahlian di bidang perpajakan • Sarjana Hukum atau sarjana lain

  31. SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak (Pasal 26) Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak (Pasal 27) Ditetapkan Oleh Ketua Ditetapkan Dengan Keputusan Presiden

  32. TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN PAJAK • Memeriksa Dan Memutuskan Sengketa Pajak • (Pasal 28 (1)) 2.Mengawasi Kuasa Hukum Yang Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pihak-pihak Yang Bersengketa (Pasal 29) 3. Memanggil Atau Meminta Data Atau Keterangan Dari Pihak Ketiga (Pasal 30) • Tugas Dan Wewenang Pengadilan Pajak Berada Di Luar Tugas Dan Wewenang : • Peradilan Umum Dan • Peradilan Tata Usaha Negara • (Pasl 28 (2))

  33. HUKUM ACARA MENGATUR MENGENAI • KuasaHukum (Pasal 31) • Banding (Pasal 32 s/d Pasal 37) • Gugatan (Pasal 38 s/d Pasal 42) • PersiapanPersidangan (Pasal 43 s/d Pasal 47) • PemeriksaandenganAcaraBiasa (Pasal 48 s/d Pasal 67) • PemeriksaandenganAcaraCepat (Pasal 64 s/d Pasal 67) • Pembuktian (Pasal 68 s/d Pasal 75) • Putusan (Pasal 76 s/d Pasal 86) • PelaksanaanPutusan (Pasal 87 s/d Pasal 89)

  34. KUASA HUKUM Pihak yang bersengketa dapat didampingi oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan kuasa tertulis (Pasal 31(2)) Syarat-syaratKuasaHukum (Pasal 31 (2)) • WNI • Mempunyai keahlian di bidang • perpajakan; dan • Syarat lain yang ditetapkan Ketua Syarat tersebut tidak diperlukan dalam hal yang mewakili adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua, pengurus, pegawai, atau pengampu (Pasal 31 (3))

  35. BANDING Pasal 32 • Diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada • PENGADILAN PAJAK yang daerah hukumnya • meliputi wilayah kerja pejabat yang menerbitkan • keputusan banding. • Sesuai jangka waktu yang ditetapkan UU atau • dalam hal jangka waktu tidak di atur UU yang • bersangkutan, maka diajukan dalam jangka waktu 3 • bulan sejak tanggal terima keputusan • Jangka waktu tidak mengikat, karena keadaan di • luar kekuasan pemohon banding.

  36. BANDING Pasal 33 • Satu surat banding atas satu keputusan • Disertai alasan yang jelas dan mencantumkan • tanggal di terima keputusan yang di banding • Dilampirkan salinan surat keputusan yang • dibanding Pasal 34 Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar lunas (sudah dibatalkan oleh UU KUP)

  37. Pasal 35 BANDING DIAJUKAN SENDIRI OLEH PEMBAYAR PAJAK, AHLI WARISNYA, SEORANG PENGURUS ATAU KUASA HUKUM Apabila Selama Proses Terjadi Penggabungan, Peleburan, Pemecahan Atau Pemekaran Usaha Atau Likuidasi Apabila Selama Proses, Yang Bersangkutan Meninggal Dunia Atau Pailit Dapat Dilanjutkan Ahli Warisnya, Kuasa Hukum Dari Ahli Waris Atau Pengapmunya Dapat Dilanjutkan Oleh Yang Menerima Pertanggungjawaban

  38. Pasal 36 Pemohon Banding Dapat Melengkapi Bandingnya Untuk Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku Sepanjang Masih Dalam Jangka Waktu Pasal 32 (2))

  39. PENCABUTAN BANDING(Pasal 37) Banding DapatDicabut SebelumSidang dg PenetapanKetua SetelahSidang, Pencabutan Banding Dihapus Dari DaftarSengketaMelaluiPemeriksaanDenganAcaraCepat Kalau Banding dicabuttdkdapatdiajukanlagi

  40. GUGATANSYARAT-SYARAT PENGAJUAN GUGATAN 1. Diajukandalambahasa Indonesia kepada PENGADILAN PAJAK yang daerahhukumnyameliputiwilayahkerjapejabat yang menerbitkankeputusan(Pasal 38 ayat (1)). 2. Diajukandalamjangkawaktu 14 harisejaktanggalditerimakeputusan yang digugat (Pasal 38 ayat (1)). 3. Diajukansendiriolehpenggugatdisertaialasan yang jelas, dicantumkantanggalkeputusan yang digugatdandilampirisalinandokumenybs. (Pasal 39 ayat (1). 4. Apabilapenggugatmeninggaldunia, gugatandilanjutkanolehahliwaris, kuasahukumdariahliwaris, ataupengampunyadalamhalpailit (Pasal 39 ayat (2)). 5. MelunasibiayapendaftaranRp 1.000.000,00 sebelumgugatandiajukandanmelampirkanbuktisetoranpadasuratgugatan (Pasal 41 ayat (1) danPasal 42).

  41. GUGATAN (Lanjutan….) Terdapat keadaan diluar kekuasaan (force majeur) Pasal 38 ayat (2)) • Jangka waktu 14 hari tidak mengikat dan dapat diperpanjang, • Perpanjangan jangka waktu adalah 14 hari sejak berakhirnya force majeur.

  42. PENCABUTAN GUGATAN(Pasal 40) DIAJUKAN SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KEPADA PENGADILAN PAJAK • GugatanDapatDicabut • SebelumSidang dg PenetapanKetua • SetelahSidang, PencabutanGugatanDihapus Dari DaftarSengketaMelaluiPemeriksaanDenganAcaraCepat • KalauGugatandicabuttdkdapatdiajukanlagi DIHAPUS DARI DAFTAR SENGKETA MELALUI PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

  43. PROSEDUR PERMINTAAN SURAT URAIAN BANDING, SURAT TANGGAPAN, DAN SURAT BANTAHAN PENGADILAN PAJAK meminta surat uraian banding atau surat tanggapan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal terima surat banding atau gugatan (Pasal 43 (1)) Terdapat surat/ dokumen susulan, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima surat/dokumen susulan tersebut. (Pasal 43 (2)) Terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding atau surat tanggapan. (Pasal 44 (1))

  44. PROSEDUR PERMINTAAN SURAT URAIAN BANDING, SURAT TANGGAPAN, DAN SURAT BANTAHAN (Lanjutan……) Apabila terbanding tidak membuat surat uraian banding, tergugat tidak membuat surat tanggapan, dan pemohon banding/penggugat tidak membuat surat tanggapan dan pemohon banding/penggugat tidak membuat surat bantahan,pemeriksa banding atau gugatan tetap dilanjutkan. (Pasal 44 (4)) Pemohon banding/penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan secara lisan.(Pasal 45)

  45. PENUNJUKAN MAJELIS ATAU HAKIM TUNGGAL UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK(Pasal 46) UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN, KETUA MENUNJUK MAJELIS (TERDIRI DARI 3 HAKIM HAKIM TUNGGAL Salah Seorang Hakim Ditunjuk Oleh Ketua Sebagai Ketua Sidang BERSIDANG PADA HARI YANG DITENTUKAN DAN MEMBERITAHUKAN KEPADA PIHAK YANG BERSENGKETA (Pasal 46 (4)) Apabila Terdapat Lebih Dari Satu Sengketa Pajak Untuk Tahun Pajak Yang Sama Oleh Pemohon Banding Yang Sama, Ketua Menunjuk Majelis Atau Hakim Tunggal Yang Sama (Pasal 46 (3))

  46. PENUNJUKAN MAJELIS ATAU HAKIM TUNGGAL UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK(Pasal 46) UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN, KETUA MENUNJUK MAJELIS (TERDIRI DARI 3 HAKIM SUDAH MULAI BERSIDANG DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN SEJAK TANGGAL DITERIMA SURAT BANDING ATAU SURAT GUGATAN (Pasal 47)

  47. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA DILAKUKAN OLEH MAJELIS (Pasal 48) KETUA MEMBUKA SIDANG DAN MENYATAKAN TERTUTUP UNTUK UMUM; (Pasal 49 (2)) SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK SENGKETA DIMULAI, MAJELIS MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK KELENGKAPAN DAN/ATAU KEJELASAN BANDING ATAU GUGATAN (Pasal 49 (2)) KELENGKAPAN ATAU KEJELASAN DAPAT DIBERIKAN DALAM PERSIDANGAN (Pasal 49 (3)) APABILA BANDING ATAU GUGATAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK JELAS SEPANJANG BUKAN KARENA : BANDING DIAJUKAN TIDAK DALAM BAHASA INDONESIA (Ps 32(1)). SURAT KEPUTUSAN TIDAK DIAJUKAN DALAM SATU SURAT BANDING (Pasal 33 (1)) UTANG PAJAK BELUM/TIDAK DIBAYAR LUNAS (Pasal 34) GUGATAN DIAJUKAN TIDAK DALAM BAHASA INDONESIA (Ps 3 (1)) TIDAK MELUNASI BIAYA PENDAFTARAN (Pasal 41 (1))

  48. PENGUNDURAN HAKIM SIDANG ATAU SEKRETARIS SIDANG DARI SUATU PERSIDANGAN(Pasal 50) Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang terikat hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan salah satu Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang pada Majelis yang sama atau dengan pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukum. (Pasal 50 (1&2)) Berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa yang ditanganinya. (Pasal 51 (1)) Dapatdilakukanataspermintaansalahsatuataupihak-pihak yang bersengketa. (Pasal 51 (2)) Apabila terdapat keraguan atau perbedaan pendapat, Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri (Pasal 51 (3))

  49. PENGUNDURAN HAKIM SIDANG ATAU SEKRETARIS SIDANG DARI SUATU PERSIDANGAN Lanjutan… (Pasal 50) Apabila tidak diganti atau tidak mengudurkan diri sedangkan sengketa telah diputus , putusan tidak sah. Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidang kembali dengan susunan Majelis dan/atau Sekretaris Sidang yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 tahun. (Pasal 50 (3) dan Pasal 51 (4)) Dalam hal diketahui sebelum jangka waktu 1 tahun, sengketa disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 bulan sejak diketahuinya hubungan/kepentingan dimaksud. (Pasal 50 (4) & Pasal 51 (5))

  50. Ketua Sidang Memanggil Terbanding Atau Tergugat Dan Dapat Memanggil Pemohon Banding Atau Penggugat Untuk Memberikanketerangan Lisan. (Pasal 52 (1)) Dalam Hal Pemohon Banding AtauPenggugatMemberitahukanAkanHadirDalamPersidangan, KetuaSidangMemberitahukanTanggal Dan HariSidang (Pasal 52 (2)) Ketua Sidang Menjelaskan Masalah Yang Disengketakan (Pasal 53 (1)) Pemohon Banding AtauPenggugat, ApabilaDipandangPerlu, DapatDimintaHadirOlehKetuaSidangUntukMemberikanKeterangan (Pasal 53 (3))