1 / 145

PENGANTAR PERPAJAKAN

PENGANTAR PERPAJAKAN . Pengertian PPh. Pasal 1 UU PPh “ pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak . Mengandung arti : 1. Namanya Pajak Penghasilan ( PPh ) 2. Termasuk pajak subjektif

cheri
Télécharger la présentation

PENGANTAR PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGANTAR PERPAJAKAN Oleh: Abu SammanLubis, SH.,MM. Program D1 KeuanganSpesialisasiKepabeanandanCukai BalaiDiklatKeuangan Malang

  2. PengertianPPh Pasal 1 UU PPh “pajakpenghasilandikenakanterhadapsubjekpajakataspenghasilan yang diterimaataudiperolehnyadalamtahunpajak. Mengandungarti: 1. NamanyaPajakPenghasilan (PPh) 2. Termasukpajaksubjektif 3. Termasukkelompokpajaklangsung.

  3. Pengertian PPh PASAL 21/26 PPh Pasal 21 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - Pekerjaan atau Jabatan - Jasa dan Kegiatan yang dilakukan WP Orang Pribadi PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  4. LatarbelakangPemotongandanPemungutanpajak 1. Sistempemungutanpajakdi Indonesia 2. Pajakakancepatmasukkekasnegaradengansistempemotongan/pemungutmelaluipihak III.

  5. PemotongdanpemungutPPh Pemotongan (memotong) 1. Kewajibandilakukanolehpembayarpenghasilanataupenerimajasautmemotongsejumlahuang. 2.Mengurangi penghasilanorang, PPhpsl 21. 3. Tidakperluditunjukataudikukuhkanterlebihdahulucukupterdaftarsbg WP (untukbadan), ut WP orangtertentumelaluipenunjukan agar bisasbgpemotongpph 23. Pemungut: 1. Kewajibanperpajakanadapadaygmenerimapenghasilan 2. Mengurangipenghasilanbadan, PPN, PPhpsl 22. 3. WP harusmelaluipenunjukan (utPPh 22 danpengukuhan (ut PPN).

  6. DASAR HUKUM KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA UU • UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.28 Tahun 2007 • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 • UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.18 Tahun 2000 • PP No.80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaksanaan KUP) PP • No.28/2007 tentang KUP • No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23) • No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun) • No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21) • No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian) PERATURAN MENKEU PERATURAN DIRJEN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  7. Bendahara sebagai Pemotong Pajak BENDAHARA YG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI/KETUA LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/ BENDAHARA PROYEK BENDAHARA/ PEMEGANG KAS PEMERINTAH DAERAH Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  8. Bendahara Sebagai Pemotong PPh Pasal 21 Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh Bendahara Pemerintah TERMASUK Bendahara: - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  9. APBN/APBD DIKELOLAH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PUSAT TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  10. Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan Bendahara • PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan • PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu • PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang • PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21 • PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri • PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak • Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  11. SUBJEK/WAJIB PAJAK PENGHASILAN • Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari : • Orang adalah WP Dalam Negeri, bila : • Bertempat tinggal di Indonesia • Berdiam di Indonesia lebih dari 183 harin dalam 12 bulan • Berniat untuk tinggal di Indonesia • Warisan yang belum terbagi, yaitu warisan sebagai satu kesatuan digolongkan sebagai subyek pajak dalam negeri. • Pemotong dan/atau pemungut pajak • Badan sebagai WP dalam Negeri, bila didirikan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia, termasuk pemotong dan pemungut pajak • Wajib Pajak Luar Negeri

  12. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI • Orang digolongkan sebagai subyek pajak luar negeri, apabila : • Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, namun menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. • Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. [ UU PPh Pasal 2 ayat (4) ] • Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) sebagaiPajak LN adalah bentuk usaha atau kegiatan di Indonesia yg dipergunakan oleh : • Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan; • Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia

  13. Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : • Tempat kedudukan manajemen; • Cabang perusahaan; • Kantor perwakilan; • Gedung kantor; • Pabrik; • Bengkel; • Pertambangan, penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan eksplorasi pertambangan; • Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; • Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan; dll.

  14. Private Sector ContohPajak Penghasilan • Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter,notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dsb.; • Penghasilan dari usaha dan kegiatan; • Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tak gerak seperti bunga, deviden, rolayti, sewa, keuntungan penjualan harta dsb.; • Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dsb.

  15. PemotongPPhpasal 21 dan/atau 26 KewajibanutmemotongpajakPPh 21 dan 26 meliputi: 1. Pemberikerja, yang terdiridariorangpribadidanbadan. 2. Bendaharaataupemegangkas 3. Dana pensiun, badanpenyelenggarajamsostek, danbadan-badan lain. 4. Orangpribadiygmelakukan keg usahaataupekbebassertabadanygmembayar. a. Honor/imbalan lain utsubjekpajakdalam neg. b. honor/imbalan lain utsubjekpajakluar neg. c. honor/imbalan lain kepadapesertapend, lat, danmagang. 5. Penyelenggaraan keg termasukbadanpemerintah, org nasdsbygmenyelenggarakan keg ygmembayar honor, hadiahpenghargaandalambentukapaun.

  16. Yang dipotongPPh 21/26 adalahorangpribadi yang merupakaqn: 1. Pegawai 2. Penerimauangpesangon, pensiun 3. Bukanpegawai yang menerimaataumemperolehpenghasilansehubdenganpek, jasaataukegiatan. 4. Pesertakegiatan yang menerimaataumemperolehpenghasilansehubkeikutsertaan dl kegiatan.

  17. BukanPegawai (Penghasilan tidak teratur) Penghasilan tidak teratur lainnya meliputi honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, yang terdiri dari : • Tenaga ahli; • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; • Olahragawan; • Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator • Pengarang, peneliti, penerjemah; • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; • Agen iklan; • Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lain dalam segala bidang kegiatan; • Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan • Petugas penjaja barang dagangan, dsb.

  18. Pesertakegiatan yang menerimaataumemperolehpenghasilansehubkeikutsertaan dl kegiatan. • Pesertaperlombaandalamsegalabidang, • Pesertarapat, konferensi, sidang, pertemuan, ataukunjungankerja, • Pesertaatauanggota dl suatukepanitiaansbgpenyelenggarakegiatanttt, • Pesertapendidikan, pelatihan, danmagang, • Pesertakegiatanlainnya.

  19. TidakTermasuk/bukanpemotongPPh 21/26 1. Kantor Perwakilannegaraasing, 2. orgn2 internasionalygtelahditetapkanolehmenkeu, 3. Pemberikerjaorangpribadiygtdkmelakukaqnkegiatanusahaataupek. bebasygsemata-matamempekerjakanorangpribadiutmelakukanpek RT ataupekbukan dl rangkamelakukan keg. Usaha ataupek. Bebas.

  20. Tidaktermasukdalampengertian yang dipotongPPhpasal 21 1. Pembayaranmanfaatatausantunanasuransi 2. Penerimaan dl bentuknaturadan/ataukenikmatan dl bentukapapun 3. Iuranpensiunygdibayarkandanapensiun. 4. Zakatygditerimaolehorangpribadi yang berhak. 5. Bea siswasebagaimanadimaksuddalampasalpsl 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh.

  21. PENERIMA & JENIS PENGHASILAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN SELAIN PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH Jenis Penghasilan PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  22. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  23. PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  24. Penghitungan PPh Pasal 21 Mulai 1 Januari 2009 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 DIUSULKAN PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI DIPOTONG PPh Ps. 21 : 15% DARI PENGH. BRUTO (FINAL) TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH • KECUALI DIBAYARKAN KEPADA: • PNS GOL. II/d KE BAWAH • PEMBANTU LETNAN SATU KE • BAWAH Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

  25. PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN • PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, • PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN • TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA • AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  26. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  27. 9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  28. Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari) Contoh untuk Gaji + Tunjangan Bulan Januari - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp3.500.000,- DIKALI 12 Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,- DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 • (5%xRp42.000.000)+Rp600.000) • (Rp2.100.000+Rp600.000) • - Rp2.700.000 Rp39.300.000,- PENGHASILAN NETO DIKURANGI - Rp15.840.000 PTKP Rp23.460.000 PENGHASILAN KENA PAJAK Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000 12 12 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas X TARIF PS.17 UU PPh 12 Rp97.750 = PPh bln Januari

  29. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir PPh Pasal 21 terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian tahun pajak PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak ybs PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000) (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000 Rp169.000 Rp 1.075.250 X 5% = Rp24.885.000 = Rp1.244.250 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  30. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur PPh Pasal 21 Terutang atas seluruh Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk teratur PPh Pasal 21 Yg terutang atas penghasilan teratur x 12 PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS) (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000 Rp169.000 Rp 1.173.000* X 5% = Rp24.885.000 = Rp1.244.250 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas *lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.20

  31. DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI SEJAK AWAL TAHUN SETELAHPERMULAAN TAHUN PAJAK MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X TARIF PSL 17 : 6 BLN TIDAK DISETAHUNKAN DirektoratPenyuluhanPelayanandanHumas

  32. Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Para Pensiunan BERUPA : HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN TIDAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/DAERAH TARIF Ps. 17 UU PPh JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  33. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  34. Penghitungan PPh Pasal 21 Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,- LEBIH DARI Rp 150.000,- DIKURANGI Rp 150.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN < Rp 6.000.000 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI • TARIF 5% PKP DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN > Rp 6.000.000 • TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG

  35. Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PPh SETAHUN PPh SEBULAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  36. PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN KEPADA • TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS,PENILAI DAN AKTUARIS); • SENIMAN, OLAHRAGAWAN; • PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR, • PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; • PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, • KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL • AGEN IKLAN; • PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; • PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU • ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN • & MAGANG DLL; • PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA • DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING • PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI; • PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU • PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA YG MENERIMA PENGHASILAN DARI PEMOTONG PPh PASAL 21 SECARA BERKESINAMBUNGAN. • JIKA MEMILIKI NPWP DIKURANGI JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO PTKP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  37. KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21 MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  38. KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  39. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO TDK ADA PENYETORAN BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  40. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KAPENPA MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA KPPN PD HARI KERJA BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  41. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Drs. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium sebesar Rp 1.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 Rp 1.000.000,- x 5% = Rp 50.000,- Mengingat yg menerima bukan PNS , maka tarif yg digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh Jika Drs Slamet tidak punya NPWP Rp 1.000.000,- x 5% x 120% = Rp 60.000,- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  42. Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  43. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  44. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  45. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  46. BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 PPh Pasal 22 • DITJEN ANGGARAN • BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH • BENDAHARAWAN BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  47. PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WAJIB PAJAK (REKANAN) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

  48. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 Menunggu PMK PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.1.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

More Related