1 / 41

Dr. Ir. Ari SANTOSO, DEA santoso@depkominfo.go.id Pusat Data

Persiapan Sistem Informasi Untuk Pelayanan Informasi dalam Persiapan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dr. Ir. Ari SANTOSO, DEA santoso@depkominfo.go.id Pusat Data. Dasar Standar Pelayanan Informasi. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang KIP

adia
Télécharger la présentation

Dr. Ir. Ari SANTOSO, DEA santoso@depkominfo.go.id Pusat Data

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Persiapan Sistem InformasiUntuk Pelayanan Informasidalam Persiapan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Dr. Ir. Ari SANTOSO, DEA santoso@depkominfo.go.id Pusat Data

  2. Dasar Standar Pelayanan Informasi • UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik • Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang KIP • Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : Seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data dan informasi (spasial dan nonspasial) yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. • Perpress No. 85/2007, tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)  mendorong terjadinya sharing dalam pemanfaatan data spasial di pemerintahan. • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003) tentang Pelayanan Publik • ISO 9001:2000 Tentang Standart Management • ISO 27000 Tentang Standar Sistem Informasi Manajement

  3. Asas Pelayanan Publik • Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:a. kepentingan umum;b. kepastian hukum;c. kesamaan hak;d. keseimbangan hak dan kewajiban;e. keprofesionalan;f. partisipatif;g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;h. keterbukaan;i. akuntabilitas;j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;k. ketepatan waktu; danl. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

  4. Standar Pelayanan Publik Komponen : • Dasar Hukum • Persyaratan • Sistem, Mekanisme, dan Prosedur • Jangka Waktu Penyelesaian • Biaya/Tarif • Produk Pelayanan • Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas • Kompetensi Pelaksana • Pengawasan Internal • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan • Jumlah Pelaksana

  5. Tujuan Pelayanan Informasi • Perencanaan Pembangunan Nasional • Sharing Data antar Lembaga Pemerintahan • Efisiensi Biaya  tidak harus mengurangi anggaran tapi mengalihkan anggaran ke aktifitas yang baru • Efektif dalam penggunaan sumber daya • Munculnya bentuk aktifitas ekonomi yang baru • Pertumbuhan Ekonomi • Penanggulangan bencana • Penggunaan Sumber Daya yang efisien, efektif dan ramah lingkungan • Pelayanan Publik • pelayanan informasi yang akuntabel dan transparan • Kebebasan untuk mendapatkan informasi • dll

  6. PrinsipInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 Asas Terbuka dan dapat diakses setiap pengguna Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Tujuan • Hak warga negara • Mendorong partisipasi • Peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan. • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. • Mengetahui alasan kebijakan publik. • Mengembangkan ilmu pengetahuan. • Meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik.

  7. Persiapan Berlakunya UU no 14 th 2008 • RPP TENTANG PELAKSANAAN UU KIP • Peraturan KI No. 1 th 2010 ttg Standar Layanan Informasi Publik • Persiapan Internal Badan Publik • Penyusunan Peraturan/Keputusan • Penataan Organisasi Pelayanan Publik • Klasifikasi Informasi Publik dan Uji konsekuensi Publik • Menyusun Pedoman Pengelolahan Informasi dan Dokumentasi • Anggaran untuk pelayanan informasi publik • SDM untuk pengelolahan, pendokumentasian dan pelayanan informasi • Perangkat lunak untuk Pelayanan Informasi Publik • Infrastruktur pendukung

  8. Persiapan Internal Kemkominfo • Penyusunan Peraturan/Keputusan • Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  9. Persiapan Internal Kemkominfo • Penyusunan Peraturan/Keputusan (cont.) • Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  • Surat Keputusan PPID tentang Tatacara Penyebarluasan Informasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika 

  10. Alur Informasi di Badan Publik

  11. Alur Informasi di Kesekjenan

  12. Penataan Organisasi Pelayanan Publik

  13. Penataan Organisasi Pelayanan Publik • Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : • Pengarah : Menteri Komunikasi dan Informatika • Ketua : Sekretaris Jenderal • Anggota : • Inspektur Jenderal; • Direktur Jenderal SKDI; • Direktur Jenderal Postel; • Direktur Jenderal Aptel; • Kepala BIP; • Kepala Balitbang dan SDM.

  14. Penataan Organisasi Pelayanan Publik • PPID : Kepala PIH • Bidang Pelayanan Informasi: • Kabid Pelayanan Informasi, PIH; • Kabid Humas, PIH. • Bidang Pengelolaan Informasi: Kepala Pusat Data • Bidang Dokumentasi dan Arsip: Kepala Biro Umum • Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

  15. Prinsip Keterbukaan Informasi Publik “MAXIMUM ACCESS LIMITED EXEMPTION”(MALE) INFORMASI RAHASIA INFORMASI PUBLIK Informasi Publik EXEMPTION (dapat dirahasiakan) • Melalui metode Consequential Harm dan Balancing Public Interests • Pembatasan waktu pemberlakuan kerahasiaan Rezim Pemerintahan Tertutup Rezim Pemerintahan Terbuka

  16. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  17. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 • informasi yang berkaitan dengan badan publik; • informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait • informasi mengenai laporan keuangan • informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala;

  18. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  19. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 • daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; • hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; • seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; • rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; • perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; • informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; • prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan • laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  20. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  21. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: • yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; • yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi, • memorandum/surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; • yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  22. Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 2 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; Informasi publik yang tidak tercantum dalam klasifikasi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  23. Prosedur standart mengidentifikasi Informasi • Prosedur ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan yang harus melakukannya adalah unit penghasil data dengan melihat UU & peraturan yang berlaku

  24. Prosedur standart mengidentifikasi Informasi (lanjt) • Prosedur ini adalah langkah selanjutnya untuk memisahkan data/informasi menurut fungsi waktunya • Dan juga memberikan metadata disetiap data yang ada

  25. Prosedur standart mengidentifikasi Informasi (lanjt) • Prosedur ini adalah langkah selanjutnya untuk data yang fungsi waktunya akan lebih baik di diseminasikan menggunakan media internet

  26. Prinsip cepat,tepat waktu dan biaya ringan. Mengajukan permintaan tertulis/tidak tertulis Jawaban dari Badan Publik (paling lambat 10 hari) Mekanisme Memperoleh Informasi 10 hari PENUNDAAAN: (7 hari) - Alasan Tertulis PERMINTAAN PENCATATAN TANDA BUKTI JAWABAN PENERIMAAN: - Alat/media - Biaya PENOLAKAN: - Alasan - Rujukan Lain

  27. Persiapan Internal Anggaran untuk pelayanan informasi publik : • Anggaran untuk operasional pelayanan informasi publik  apakah sudah cukup ? • Anggaran untuk pelatihan SDM dalam persiapan pelayanan informasi publik  di Pusdiklat • Anggaran untuk mendigitalkan berkas yang masih dalam bentuk hardcopy  ? • Anggaran untuk persiapan adanya permasalahan pelayanan informasi publik  ?

  28. Persiapan Internal • SDM yang dibutuhkan untuk pengelolahan, pendokumentasian dan pelayanan informasi, al : • Pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan data dan informasi  sudah siap ? • Pendokumentasian dan pengarsipan  sudah siap ? • Pelayanan dan penyampaian informasi Publik • Penanganan dan penyelesaian sengketa • Tutor untuk PPID

  29. Persiapan Internal • SDM yang dibutuhkan untuk pengelolahan, pendokumentasian dan pelayanan informasi, al : • Pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan data dan informasi • SOP untuk operasional • Formulir/SI untuk operasional • Standar kualitas SDM • Jumlah SDM yang dibutuhkan • Kondisi SDM untuk Kemkominfo

  30. Persiapan Internal • SDM yang dibutuhkan untuk pengelolahan, pendokumentasian dan pelayanan informasi, al : • Pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan data dan informasi  sudah siap ? • Pendokumentasian dan pengarsipan  sudah siap ? • SOP untuk operasional • Formulir/SI untuk operasional • Standar kualitas SDM  sertifikasi ? • Jumlah SDM yang dibutuhkan • Kondisi SDM untuk Kemkominfo

  31. Persiapan Internal • SDM yang dibutuhkan untuk pengelolahan, pendokumentasian dan pelayanan informasi, al : • Pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan data dan informasi • Pendokumentasian dan pengarsipan • Pelayanan dan penyampaian informasi Publik • SOP untuk operasional • Formulir/SI untuk operasional • Standar kualitas SDM  sertifikasi ? • Jumlah SDM yang dibutuhkan • Kondisi SDM untuk Kemkominfo

  32. Persiapan Internal • SDM yang dibutuhkan untuk pengelolahan, pendokumentasian dan pelayanan informasi, al : • Pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan data dan informasi • Pendokumentasian dan pengarsipan  sudah siap ? • Pelayanan dan penyampaian informasi Publik • Penanganan dan penyelesaian sengketa • SOP untuk operasional • Formulir/SI untuk operasional • Standar kualitas SDM sertifikasi ? • Jumlah SDM yang dibutuhkan • Kondisi SDM untuk Kemkominfo

  33. Persiapan Internal • SDM yang dibutuhkan untuk pengelolahan, pendokumentasian dan pelayanan informasi, al : • Pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan data dan informasi • Pendokumentasian dan pengarsipan  sudah siap ? • Pelayanan dan penyampaian informasi Publik • Penanganan dan penyelesaian sengketa • Tutor untuk PPID : • Peluang untuk Peran Kemkominfo • Kurikulum dan model pembelajaran • Sertifikasi

  34. Persiapan Internal • SDM untuk pengelolahan, pendokumentasian dan pelayanan informasi • Menata dan mengoptimalkan SDM dibidang arsiparis, pranata humas dan pranata komputer • Melatih SDM untuk Pelayanan Publik untuk pejabat eselon 4 dan 3

  35. Menyusun Pedoman Pengelolahan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemkominfo • Alur Informasi

  36. SOP Pengumpulan Informasi

  37. SOP Pelayanan Informasi

  38. Model Hubungan Penghasil Data ke Pusat Data • Semua data yang ada di Unit penghasil data tidak akan berubah dan berkurang • Hanya data yang telah disepakati saja yang akan di upload secara otomatis ke Data warehouse Pusat Data • Semua data yang di kirim akan melalui mekanisme yang baku dan standar baik secara keamanan dan keutuhan serta ke originalitas data/informasi

  39. INTEGRATED SYSTEM BADAN/IRJEND SEKJEND/DIRJEND DEPARTEMEN DIREKTORAT/UPT PUSAT/BIRO

  40. INTEGRATED DATABASE Data Center/Data warehouse DB 3 DB 1 DB 4 DB 2 APP APP APP APP APP APP APP APP APP

  41. Model Diseminasi Informasi melalui website Kedepan Departemen 1

More Related