Isu Penting Kesehatan Pasca Tsunami & Solusi

1. Isu Penting Kesehatan Pasca Tsunami & Solusi Dipresentasikan oleh Kelompok Kerja KesehatanRapporteur: 1. H. Fauzi2. Faisar J.Ditujukan kepada:1. Pemerintah Propinsi NAD2. BRR3. DPRD NAD3. Bappeda Propinsi NAD4. Dinas Kesehatan NAD

2. Isu-Isu Umum • Tsunami mengangkat vulnerabilitas pelayanan kesehatan di Aceh • Sistem kesiapsiagaan darurat Kesehatan belum ada. • Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan sumber bantuan asing dalam pengimplementasian koordinasi, perencanaan dan implementasi • Akses pelayanan kesehatan untuk kaum miskin tidak terbentuk secara memadai • Sistem pelayanan rujukan tidak terbentuk dengan baik.

3. Isu Kesehatan Prioritas di Masyarakat • Kesehatan Ibu & Anak • Status Gizi • Malaria • TBC • Diare • ISPA • Demam Berdarah • Lepra • Infeksi Kulit • Kesehatan Jiwa (Based on DTPS Meeting on October 1st);

4. Sektor-Sektor Masalah dalam Pelayanan Kesehatan • Kebijakan & Strategi • SDM Kesehatan • Fasilitas & Logistik Kesehatan • Perencanaan & Pembiayaan Kesehatan • Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Based on Aceh Health Strategic Planning Workshop, September 19th, Brastagi)

5. 1. Kebijakan & Strategi Daerah • Kebijakan pembiayaan pra tsunami tidak merefleksikan kebutuhan perencanaan sekarang Solusi • Inisiasi kebijakan penanganan kesehatan khusus untuk penanganan dampak konflik dan tsunami, melalui pendekatan konsultasi & advokasi ke pengambil kebijakan penting di tingkat propinsi (BAPPEDA, DPRD ) dan nasional (KOMISI E, DPR-RI). Follow Up Action: • Perlu tim yang menginisiasi kegiatan konsultasi dan advokasi ke DPRD Kab/Kota dan Propinsi dengan anggota yang memiliki kapasitas cukup dalam kewenangan dan perencanaan. • Realisasi alokasi anggaran kesehatan 10-15% sesuai kesepakatan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

6. Belum optimalnya koordinasi pembangunan kembali sistem pelayanan kesehatan. Solusi • Meminta BRR dan Pemerintah Propinsi mempercepat pembangunan akses informasi tentang siapa berbuat apa di mana kepada publik. • Optimalisasi koordisasi regular sektor kesehatan dengan keterlibatan aktif dari Dinas Propinsi dan BRR dalam merespon persoalan kesehatan di masyarakat.

7. Ketidaktegasan pelaksanaan kebijakan yang mengatur akses pelayanan kesehatan dasar untuk kelompok rentan (wanita & anak-anak dan penduduk miskin) korban tsunami dan konflik Solusi • Mempertegas komitmen pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah Propinsi. • Sharing pemerintah daerah thd pembiayaan masy. miskin berdasarkan SK Gubernur. • Mendukung pembentukan Sistem Kesehatan Aceh melalui penyusunan RENSTRA Pembangunan Kesehatan 2006-2010.

8. Ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan yang berkualitas pada daerah rural dan urban. Solusi • Rekrutment tenaga kesehatan dengan proses yang transparan dengan menggunakan konsultan independen untuk mengganti tenaga kesehatan yang hilang akibat bencana dengan kualifikasi yang sesuai standar dan kebutuhan. • Mendukung penyusunan strategi pengembangan SDM Kesehatan dalam penyusunan RENSTRA Kesehatan 2006-2010. • Memperjelas mekanisme reward untuk tenaga kesehatan yang sudah menunjukkan dedidasi dan prestasi.

9. 2. MANAJEMEN SDM • Tidak berjalannya sistem manajemen data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan. Solusi • Membangun sistem manajemen data kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit untuk mendukung tupoksi pengelolaann SDM di Dinas Kesehatan. • Merekrut tenaga IT untuk mendukung program komputerisasi SIK di Puskesmas, RS dan Dinkes.

10. Lemahnya SDM Pengelolaan Obat dan Limbah Medis. Solusi • Pengembangan kapasitas SDM manajemen obat dan limbah medis secara sistematis dan berkelanjutan. • Pengadaan insinerator yang cukup di RS Rujukan dan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan.

11. 3. INFRASTRUKTUR & MANAJEMEN LOGISTIK • Kerusakan Infrastruktur Solusi • Meminta BRR dan Pemerintah Propinsi mengevaluasi kembali komitmen rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan dari donor. • Mendorong peran Tim Percepatan Pembangunan kembali Rumah Sakit telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur. • Mengefektifkan Pelabuhan Sabang sebagai pintu masuk untuk percepatan pemenuhan kebutuhan logistik pembangunan kembali fasilitas kesehatan di Aceh.

12. Pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya mempertimbangkan perubahan jumlah dan distribusi populasi pasca tsunami. Solusi • Membangun konsensus rehabilitasi fasilitas kesehatan secara realistis dan proporsional dalam perencanaan RENSTRA 2006-2010.

13. Lemahnya pertimbangan konstruksi sipil standar untuk daerah yang rentan bencana Solusi • Membangun fasilitas kesehatan di luar Kawasan Rawan Bencana (cth: banjir, pasang, longsor) kecuali gempa. • Menyesuaikan rancang bangun fasilitas kesehatan sesuai dengan daerah Aceh yang rawan gempa. • Assessment konstruksi sipil fasilitas kesehatan pasca bencana perlu diarahkan sebagai salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

14. 4. Perencanaan & Pembiayaan • Keterbatasan dana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan darurat • Pencairan dana di akhir tahun anggaran. Solusi • Dukungan perencanaan jangka panjang pembangunan kembali sektor kesehatan (RENSTRA) • Perlu inisiasi kebijakan pembiayaan kesehatan khusus yang mempermudah akses masyarakat miskin di Aceh terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.

15. 5. Penyediaan Pelayanan Kesehatan • Supervisi dan monitoring yang belum memadai untuk memastikan mutu pelayanan kesehatan. Solusi • Penguatan kapasitas tenaga pelaksana SIK untuk mendukung manajemen supervisi dan monitoring mutu dan pelayanan kesehatan. • Supervisi dan monitoring terhadap status kesehatan masyarakat, khususnya Kesehatan Ibu & Anak dan kelompok rentan lainnya (Usia Lanjut,dll) di barak pengungsian, oleh seluruh pihak berkepentingan. • Memastikan akses pelayanan kesehatan bagi pasien miskin. • Mempersiapkan tenaga emergensi untuk mengan tisipasi KLB • Mempertimbangkan pembentukan lembaga independen yang memiliki fungsi pokok menangani keluhan (complaint handling) dan melindungi hak konsumen pengguna pelayanan kesehatan.

16. Pelayanan pengobatan dipandang lebih penting dibandingkan upaya pencegahan. Solusi • Mendorong program surveillance penyakit, termasuk training surveillance. • Meningkatkan peran kegiatan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat dengan melalui Puskesmas, Pustu dan Polindes. • Revitalisasi Posyandu • Penguatan manajemen Pengelolaan Limbah Medis • Menyeimbangkan rencana jangka panjang pelayanan pencegahan dan pengobatan melalui perencanaan RENSTRA Kesehatan. • Pembangunan sistem pelayanan kesehatan rujukan berbasis di Puskesmas, yang menyeimbangkan upaya pencegahan dan pengobatan.

17. Rekomendasi • Desentralisasi memberikan kewenangan pada decision maker lokal untuk membuat perubahan. Pemerintah kabupaten sebaiknya mengalokasikan dana lebih besar dibidang kesehatan, terutama untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. • Dinkes Propinsi dan Kab/Kota perlu untuk merevitalisasi struktur organisasinya, tugas dan fungsi, agar bisa lebih merespon kebutuhan yang meningkat terhadap koordinasi pelayanan kesehatan dan kebutuhan percepatan pemulihan.

18. Sektor kesehatan di Aceh harus menempatkan prioritas ke pengembangan SIK untuk mendukung perencanaan kesehatan, monitoring dan kebutuhan supervisi. • Mengoptimalkan peran serta masyarakat, donor, pihak swasta dan LSM dalam penanganan kesehatan di Aceh. • Dinkes Prop dan Kab/Kota perlu untuk mengambil pelajaran berharga bahwa Aceh terletak di daerah yang rentan dengan bencana sehingga harus memiliki sistem kesiapsiagaan kesehatan darurat yang baik.