1 / 9

PERADILAN DI INDONESIA

PERADILAN DI INDONESIA. SISTEM . STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (UU No.48 Th.2009). MAHKAMAH AGUNG UU No.14 Th.1985 UU No.5 Th.2004 PERADILAN PERADILAN PERADILAN PERADILAN UMUM AGAMA MILITER T U N

alden
Télécharger la présentation

PERADILAN DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERADILANDI INDONESIA SISTEM

  2. STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (UU No.48 Th.2009) MAHKAMAH AGUNG UU No.14 Th.1985 UU No.5 Th.2004 PERADILAN PERADILANPERADILANPERADILAN UMUM AGAMA MILITER T U N UU No.2 Th.1986 UU No.7 Th.1986 UU No.31 Th.1997 UU No.5 Th.1986 UU No.8 Th.2004 UU No.50 Th.2009 UU No.9 Th.2004 UU No.49 Th.2009 UU No.51 Th.2009

  3. SUSUNAN PENGADILAN MILITER* a. Pengadilan Militer a. Oditur Militer b. Pengadilan Tinggi Militer b. Oditur Militer Tinggi c. Pengadilan Militer Utama c. Oditur Jenderal d. Pengadilan Militer Pertempuran (PMP) d. Oditur Militer Pertempuran • Peradilan Militer punya hukum acara tersendiri yang tercantum dalam UU No.31 Th.1997. • Pengangkatan Hakim maupun Jaksanya juga diatur tersendiri. • Pengadilan dan Oditur Militer Pertempuran wilayahnya mengikuti lokasi pertempuran. • PMP memberikan petunjuk, teguran atau peringatan terhadap a, b, d. • PMP meneruskan permohonan kasasi, PK dan grasi ke MA

  4. SISTEM PERADILAN MAHKAMAH AGUNG PT UMUM PT AGAMA PT MILITER* PT PTUN P.UMUM P. AGAMA P.MILITER* P.TUN yudexyurist YUDEX FACTIE

  5. Perbandingan Sistem Peradilan

  6. KEKUASAAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA • PENGADILAN – KEJAKSAAN  NEGERI banding • PENGADILAN – KEJAKSAAN  TINGGI kasasi • MAHKAMAH – KEJAKSAAN AGUNG PK

  7. Alat-alat bukti dalam hukum pidana: Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa Alat-alat bukti dalam hukum perdata: Bukti tertulis (surat) Saksi Persangkaan Pengakuan Sumpah PEMBUKTIAN

  8. UPAYA HUKUM BIASA Pasal 191 (1) putusan bebas – bila tuduhan tidak terbukti (2) tuduhan terbukti tapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran (3) penghukuman – menjatuhkan hukuman Pasal 67 upaya banding (+pasal 21 (1) UUKK) UPAYA HUKUM LUAR BIASA Pasal 256-262 - kasasi demi kepentingan hukum (+ pasal 22 UU KK) Pasal 263 (2) - Peninjauan Kembali (+ pasal 23 UU KK) UPAYA HUKUM BIASA: Biasa: (a) banding (b) kasasi UPAYA HUKUM LUAR BIASA Upaya hukum yang diajukan untuk putusan-2 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap UPAYA HUKUM

  9. PENEGAKAN HUKUM SUBSTANSI HUKUM • Apakah peraturannya sudah dapat digunakan dengan mudah, berpihak pada yang lemah, ada sanksi • Apakah peraturannya konsisten antara yang satu dengan yang lain • Apakah proses pembuatan sudah memenuhi perUU yang berlaku STRUCTURE • Apakah lembaga yang menegakkan substansinya ada dan punya kewenangan yang jelas antara yang satu dengan yang lain • Apakah aparat penegaknya punya kapabilitas yang memadai • Apakah biayanya cukup CULTURE • Apakah aparat penegak hukumnya + masyarakat punya budaya hukum yang tidak terlalu jauh berbeda • Apakah aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan mendasarkan pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang konsisten

More Related