1 / 48

KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN. Jumlah Penduduk di Indonesia. 3 Juta / Th. PERTANIAN DI INDONESIA. Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India Penghasil kopi nomor 4 Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan Ghana

aldon
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN

  2. JumlahPendudukdi Indonesia 3 Juta/Th

  3. PERTANIAN DI INDONESIA • Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia • Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India • Penghasil kopi nomor 4 • Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan Ghana • Penghasil lada putih nomor 3 • Penghasil karet alam nomor 4, • Penghasil cengkehnomor 1 • Penghasil sawit nomor 2

  4. Dari sisi impor tahun 2010 Indonesia masih impor; • Beras, gula, kedelai, gandum • Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk, • Makanan olahan, singkong dan kacang tanah

  5. Tujuan Kebijakan Pertanian • Memajukan pertanian • Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif • Meningkatnya produksi & efisiensi produksi • Tingkat pendapatan petani meningkat • Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dll

  6. kebijakan pemerintah pada sektor pertanian diperlukan karena beberapa hal: untuk stabilisasi harga input dan output kegagalan pasar timbul karena eksternalitas. Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.

  7. Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian mencakup beberapa hal: • kebijakan harga • kebijakan perdagangan • Kebijakan subsidi • Kebijakan struktural • Kebijakan pengaturan • Kebijakan fasilitas • Kebijakan intervensi

  8. Tujuan kebijakan harga: • Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan • Memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri • Meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran • Menjaga stabilitas politik www.themegallery.com

  9. Kebijakan Harga Ex; Kebijakan pd komoditas beras • Kebijakan harga minimum (melindungi petani) • Kebijakan harga maksimum (melindungi konsumen)

  10. Kebijakan perdagangan • Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. • Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas • Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia • Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia.

  11. Kebijakan Subsidi • Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk • Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak tanah, BBM Berpengaruh; Menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran.

  12. Kebijakan Struktural • Perbaikan prasarana pertanian • Pengenalan teknologi pertanian • Penyuluhan pertanian • Pengusahaan alat-alat pertanian

  13. Kebijakan pengaturan • Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg berkenaan dgn perekonomian & niaga • Maksud : • Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm persaingan • Perlindungan kepentingan & kesehatan kons • Menciptakan kondisi perdagangan efektif & lancar • Meningkatkan pendptn pemerintah

  14. Maksud : • Pencegahan praktek persaingan tdk wajar & monopoli yg tdk wajar • Pengaturan kelancaran perdag & jasa yg diperlukan • Perlindungan konsumen • Pengaturan barang • Bantuan kemajuan perekonomian & sosial www.themegallery.com

  15. Program Fasilitas • Investasi & kredit • Pengadaan fasilitas penyimpanan • Layanan informasi & berita pasar • Penelitian tataniaga • Pendidikan & penyuluhan tataniaga

  16. Guna Informasi Pasar • Produsen : • Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha • Mengarahkan produksi & penjualan hasil • Merencanakan pembelian sarana produksi • Lembaga pemasaran • Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan • Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran • Memperlancar proses pemasaran • Konsumen • Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat, harga & waktu yg diinginkan www.themegallery.com

  17. Program Intervensi • Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2 pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk • Tujuan : meliindungi produsen & kons • BULOG • PN Garampemasaran migas, dsb

  18. Program Pemerintah lain • Monopoli & manipulasi oleh pemerintah • Penelitian & pembangunan station percobaan • Pembentukan pusat-pusat penelitian • Penetapan pajak, bea cukai • Marketing agreement • Pengawasan produk • Penjatahan barang

  19. Strategi Kebijakan Pertanian • Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani • Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas • Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas • Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added)

  20. Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah. • Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya • Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand) • Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur tangan dan atau peran pemerintah

  21. PERAN AGRIBISNIS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

  22. Konsep Agribisnis Paradigmabarudalammelihatpertaniansebagaisuatusistem : (a) Pengadaandandistribusi input pertanian (b) Kegiatanusahatani (on farm) (c) Kegiatanpengolahanhasilpertanian (d) Kegiatandistribusihasilpertanianataupemasaranhasilpertanian, dan (e) Lembagalayananpenunjangataupemandusistem.

  23. Tantangan Agribisnis • Sektor pertanian dihadapkan pada persoalan-persoalan kemiskinan, tekanan penduduk, tenaga kerja yang tidak terampil, dan penyempitan lahan usahatani, dan penurunan kualitas lahan. • Resultandaripersoalan-persoalantersebutmenyebabkankeragaansektorpertanianselalutertinggaldibandingsektor non-pertanian. • Kemiskinanpendudukmenyebabkankualitassumberdayamanusiarendahdankurangmampuberadaptasidenganperkembanganteknologibaru. • Di sisi lain, tekananjumlahpendudukdenganketerampilanrendahmenyebabkansektorpertanianmenjaditerbebanidengantenagakerja. • Produktivitastenagakerjacenderungrendah, sehinggamenimbulkanpenganggurantidakkentara (disguised unemployment).

  24. Blue Print Agribisnis Beberapahal yang perlumenjadipegangandalampengembanganagribisnisadalahsebagaiberikut: • PengembanganIndustriHuluAgribisnis • PengembanganProduk Primer • PengembanganIndustriPengolahanHasil • PengembanganPemasaran • PengembanganLembagaPendukungAgribisnis • SistemNilai

  25. SISTEM NILAI HARMONISASI, SINERGI, KONSERVASI, MODERN, KOMPETITIF, BERLANJUT, KWIRAUSAHAAN SUBSISTEM PENGOLAHAN SUBSISTEM AGRIBISNIS HULU SUBSISTEM ONFARM SUBSISTEM PEMASARAN • Pengembangan Industri Bibit/Benih Unggul Lokal • Pengembangan pupuk dan obat-obatan ramah lingkungan • Pengembangan peraltan dan mesin pertanian tepat guna • Pemanfaatan lahan tidur, konservasi lahan kritis • Pengembangan industri pengolahan hasil untuk merebut nilai tambah produk pertanian bidang makanan minuman, serat, kayu, biofarmaka • Pengembangan, penguatan, dan penataan organisasi industri pengolahan hasil, termasuk home industry. • Pengembangan lembaga pemasaran yang dapat diakses petani lokal/kecil • Peningkatan daya saing produk pertanian lokal di pasar global • Pengembangan terminal dan subterminal agribisnis di sentra-sentra produksi pertanian • Pengembangan Best Practice Farming tanaman, ternak, dan ikan • Pengembangan dan penataan dan penguatan organisasi produksi petani • Peningkatan nilai tukar petani • Menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif untuk pengembangan investasi usaha sekala besar, menengah dan kecil. • Menjaga stabilitas politik yang konsisten dan persisten mengembangkan sektor pertanian. • Mengembangkan lembaga-lembaga penelitian untuk teknologi praktis di setiap subsistem agribisnis. • Mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan bidang bisnis dan kewirausahaan di lembaga pendidikan formal dan informal. • Mengembangkan lembaga keuangan yang dapat diakses oleh bisnis bidang pertanian hulu, onfarm, dan hilir • Pengembangan infrastruktur agribisnis: jalan, pelabuhan, listrik, komunikasi, dan lain-lain • Mengembangkan lembaga pengatur dan pemandu sistem agribisnis di tingkat nasional dan daerah Blue Print PengembanganAgribisnis Indonesia

  26. STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TERINTEGRASI Mengintegrasikan aktivitas hulusampaihilir melaluipendekatan sistem yang berorientasi pada pencapaian tujuan (cybernetic),holistik dan efektif.

  27. KelompokTaniPeternaksapi KelompokTaniPeternaksapi KelompokTaniPeternaksapi KelompokTaniPeternaksapi KoperasipengolahanSusu : pasteurisasi, yoghurt, packaging, dll Program PeningkatanGiziSiswa-siswi TK/SD terintegrasidengan program pengembanganpeternakanSapirakyat (dapatdidanai/dibiayaidari APBD) Konsumsisiswa-siswa SD/SMP

  28. Produkhortikulturberkualitastinggi PetaniHortikultura (organik) KoperasiPetani : Sortasi, Grading, Packaging, dll Pengembanganpertanianhortikulturaorganik(Organic Farming)berkualitastinggidanberbasispadapemberdayaanpetani/kelompoktanidankemitraandenganretailer

  29. STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS FOKUS Pembangunan pertanian perludifokuskan padakomoditasunggulan, berdayasaingtinggidanberbasispadasumberdaya/keunggulanlokal.

  30. STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS Affirmative Pembangunan pertanianIndonesia juga harus berpihak kepada petani, nelayan, peternak danmasyarakat sekitar hutan.

  31. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

  32. 5 PerumusanKebijakan Pembangunan Pertanian 1 2 3 4 RumusanKebijakan Pembangunan Pertanian DefinisiKebijakan Pembangunan Pertanian Pendahuluan Paradigma Pembangunan Pertanian KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

  33. PENDAHULUAN ”Kebijakanpembangunanekonomidi Indonesia mestinyadifokuskanpadasektor yang menghidupimayoritaspendudukyaitupenduduk yang adadipedesaandenganprofesisebagaipetani. Pengembanganindustrimestinyajugadifokuskanpadaaktivitas yang memilikiketerkaitandengankepentinganmayoritas” (Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in Economics), 2004)

  34. PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN Meletakan PETANI sebagai SUBYEK BUKAN Semata-mata PESERTA dalammencapaitujuanNasional

  35. INTI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN INTI DARI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT MEMPERCEPAT PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI

  36. PEMBANGUNAN PERTANIAN • Menurut Samsul Bahari, persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada 4 aspek yang menjadi pra-syarat melaksanakan pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah, (2) akses input dan proses produksi, (3) akses terhadap informasi dan pasar (4) akses terhadap kebebasan.

  37. VISI & MISI PERTANIAN DAPAT DICAPAI MELALUI PEMBANGUNAN STRATEGIS

  38. Pemantapan usaha potensi SD Perikanan Peningkatan Kesejahteraan petani Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan SD Perikanan Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Pertanian RevitalisasiPertanian (Arifin 2005)

  39. DEFINISI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN • MenurutKamus Webster : Kebijakansebagaiprinsipataucarabertindak yang dipilihuntukmengarahkanpengambilankeputusan. Kebijakan Pembangunan Pertanianadalahusahaterencana yang berkaitandenganpemberianpenjelasan(explanation) dan preskripsiataurekomendasi (prescription or recommendation) terhadapkonsekuensi-konsekuensikebijakanpembangunanpertanian yang telahditerapkan(Sutejo,2006)

  40. DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN • DalamkontekssejarahekonomidanpembangunanpertaniandiIndonesia, telahterjadipasangsurutkehidupanpetani yang menerimadampakkebijakanpadamasanya. • Secaraumum, petaninampaknyaselaluberadapadaposisi yang lemahdantermarjinalkanolehberbagaikebijakan yang seringtidakberpihakdantidakmemberikandampak yangnyata pada perbaikan kualitas hidupnya.

  41. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Kebijakan Pembangunan Pertanian yang baikmemilikitigaunsur (Subejo, 2006) yaitu

  42. 1 2 3 • Program industrialisasiuntukkepentinganMayoritas Pendidikansebagaisyaratutamaharusdapatdijangkauoleh Golonganmayoritas. Usaha pengembanganekonomilebihfokuskesektorygmenghidupimayoritaspendudukyaitupendudukdipedesaanygbekerjasebagaipetani HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004))

  43. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004)) 4 6 5 • Dalampembangunanpertanianprioritasbukanlahmenghasilkankomodititetapimenciptakannilaitambah (value added) • Indutrialisasiharusterkaitdengankepentinganpetani • Perlukeseimbanganantarakepentinganpasardancampurtangansertaperanpemerintah

  44. RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN • Beberaparumusankebijakanpembangunansektorpertanian yang pentingselamaempattahunterakhir yang disusunberdasarkanhasilkajiansebagaiberikut: • (1) KebijakanPengendalianKonversiLahanSawahkePenggunaan Non Pertanian; • (2) KebijakanReservasiLahanSawahdiJawa; • (3) KebijakanKemandirianPanganNasional; • (4) KebijakanPenentuanHargaDasarPembelianGabah; • (5) KebijakanPeningkatanTarifGulauntukMeningkatkanPendapatanPetaniTebu; • (6) KebijakanHarga Air Irigasi; • (7) KebijakanTarifImpor Paha AyamdalamMelindungiIndustriPerunggasanNasional; • (8) Kebijakan Tata NiagadanDistribusiPupukBersubsididi Indonesia; • (9) KebijakanPercengkehanNasional.

  45. PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Yudohusodo (2004), menyarankan bahwa dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian ke depan perlu dirumuskan kebijakan ”modernisai pertanian”, dimana kebijakan tersebut secara operasional perlu didukung beberapa prasyarat mendasar yaitu: (1) Pemberian kepada setiap keluarga petani luasan lahan yang memenuhi skala ekonomi (mikro) untuk menjadi sejahtera (note: bandingkan dengan kasus Jepang, untuk hidup layak petani minimal perlu mengelola lahan 3 ha), (2) Mekanisasi dalam rangka optimalisasi tenaga kerja,

  46. Lanjutan (3)Pembangunan pertanian dilakukan secara agribisnis untuk menjadikan para petani berpikir dan bekerja secara ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraannya, (4) Meningkatkan antara kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar pertanian didesa-desa melalui pembangunan agro-industri agar ketahanan ekonomi rakyat meningkat, dan (5) Membangun desa-desa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi

  47. Usaha-usaha Meningkatkan Hasil Pertanian www.themegallery.com

  48. Thank You !

More Related