PRIHATI YUNIARLIN & DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY

1. HIPOTIK PRIHATI YUNIARLIN & DEWI NURUL MUSJTARIFAKULTAS HUKUMUMY

2. HIPOTIK HIPOTIK

3. PENGERTIAN HUKUM JAMINAN • HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KETENTUAN YANG MENGATUR HUKUM JAMINAN; • SESUATU YANG DAPAT MEMBERIKAN KEPERCAYAAN BAGI KREDITUR BAHWA PIUTANG/PRESTASI SI DEBITUR DAPAT TERPENUHI

4. Tempat pengaturan • KUHPdt Buku II Bab XXI: Pasal 1162 s/d Pasal 1232; • Pasal 314 KUHD; • Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

5. PENGERTIAN: • Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya, bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUHPdt)

6. SIFAT-SIFAT HIPOTIK • Accesoir • Droit di Suite • Droit de preference

7. Objek Hipotik : • Berdasarkan Pasal 1162: Benda tidak bergerak. • Saat Sekarang: • Kapal yang telah terdaftar (Berdasarkan Pasal 314 ayat (3) KUHD). • Pesawat Terbang dan Helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia (Ps 12 UU No. 5 Ttg Penerbangan)

8. Penjelasan: • Sebagaimana gadai, Hipotik inipun merupakan hak yang bersifat assesoir. Obyek Hipotik sesuai dengan Pasal 1164 KUH Perdata adalah barang tidak bergerak. Hipotik tidak dapat dibebankan atas benda bergerak karena Pasal 1167 Kitab Undang-Undang Perdata secara tegas melarangnya.

9. ASAS-ASAS HIPOTIK • Asas Publiciteit: Asas yang mengharuskan hipotik didaftarkan, tujuannya agar diketahui oleh umum. 2. Asas Specialiteit: Asas yang menghendaki hipotik hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjukkan secara khusus.

10. ASAS-ASAS HIPOTIK 3. Tidak dapat dibagi-bagi: Berdasarkan: Pasal 1163 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata menetapkan bahwa Hipotik tidak dapat dibagi-bagi. Asas ini disebut asas tidak terbagi-bagi atau ondeelbaarheid dari Hipotik, artinya jika benda yang dibebani Hipotik lebih dari satu maka Hipotik tadi tetap membebani masing-masing benda tersebut dalam keseluruhannya.

11. Janji-janji dalam akta hipotik • Janji untuk menjual atas kekuasaaan sendiri. • Janji tentang sewa. • Janji tentang asuransi. • Janji untuk tidak dibersihkan, artinya tidak dibersihkan dalam hal ada penjualan benda jaminan.

12. SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK (SKMH) • Dasar Hukum Pasal 1171 ayat (1)KUHPdt. • Bentuk: Akta Autentik.

13. HAPUSNYA HIPOTIK • Karena Perjanjian Pokok sudah dibayar lunas • Karena Kreditur Melepaskan Haknya • Karena Penetapan Tingkat oleh Hakim.

14. KapalLaut dan PesawatTerbangsebagaiJaminanUtang • Kapal Laut, Pesawat Terbang dan Helikopter, jika dilihat dari sifatnya termasuk benda bergerak, namun menurut ketentuan undang-undang, benda-benda ini dimasukkan dalam kelompok benda tidak bergerak. Sehingga pembebanannya tidak menggunakan gadai tetapi menggunakan Hipotik.

15. Penggolongan Hipotik Kapal Laut: • Di dalam KUHD kapal laut dibedakan dalam dua golongan, yaitu kapal laut sebagai kebendaan yang bergerak dan kapal laut sebagai kebendaan yang tidak bergerak.

16. Di dalamPasal 314 KUHD: • Menentukan bahwa kapal laut-kapal laut yang mempunyai ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik isi kotor, dapat didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan yang dengan pendaftaran tersebut memiliki kebangsaan sebagai Kapal Indonesia.

17. Pasal 12 Undang-undangNomor 5 Tahun 1992 TentangPenerbangan: • menyatakan bahwa Pesawat Terbang dan Helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia dapat dibebani Hipotik.

18. Hipotik atas KapalLaut yang Terdaftar • Hipotik atas kapal laut diatur dalam Bab Kesatu Buku Kedua Pasal 314-316 KUHD, yang menentukan untuk selanjutnya menunjuk pemberlakuan Pasal 1168, 1169, 1171 ayat (3) dan (4), Pasal 1175, 1176 ayat (2), 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207-1219, 1124-1227 Bab Kedua Buku Kedua KUH Perdata.

19. dilakukandenganpembuatanAktaHipotikKapal di hadapanPegawaiPendaftaran dan PencatatBalikNamaKapal-kapal, yang dibantuolehPegawaiPembatuPendaftaranKapal-kapal di KantorSyahbandarsetempat, tempatkapaldidaftarkan. PEMBERIAN HIPOTIK ATAS KAPAL LAUT:

20. Berdasarkan Pasal 315 KUHD: • Jika pembuatan Akta Hipotik Kapal tersebut selesai, maka harus dilakukan pencatatan/pendaftaran pemberian Hipotik atas Kapal itu, dalam Buku Daftar yang disediakan untuk itu. • Hal tersebut dimaksudkan sebagai tanda telah terbitnya pembebanan Hipotik.

21. HAK-HAK Istimewa dari Hipotik Atas Kapal Laut: • Berdasarkan pendaftaran seperti uraian di atas, maka hak-hak istimewa dari Hipotik yang berupa droit de preference dan droit de suite dapat dilaksanakan oleh kreditur atas Kapal yang dijaminkan dengan Hipotik tersebut.