1 / 21

Pajak Pertambahan Nilai: Introduction

Pajak Pertambahan Nilai: Introduction. Perhitungan Pajak: Tax base X Tax rate Apa Tax base untuk PPN? Mengapa pertambahan nilai dikenakan pajak?. Ad Valorem: Objek pajak. Awal : 1954 di Perancis Hampir sama di seluruh dunia Termasuk Pajak yang dikenakan terhadap nilai suatu objek pajak

analu
Télécharger la présentation

Pajak Pertambahan Nilai: Introduction

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pajak Pertambahan Nilai: Introduction • Perhitungan Pajak: • Tax base X Tax rate • Apa Tax base untuk PPN? • Mengapa pertambahan nilai dikenakan pajak?

  2. Ad Valorem: Objek pajak • Awal: 1954 diPerancis • Hampirsamadiseluruhdunia • TermasukPajak yang dikenakanterhadapnilaisuatuobjekpajak • PajakPertambahanNilai (PPN, VAT, BTW) dihitungberdasarkannilaitambah yang didapatsetiapterjaditransaksi. • Sales Tax dihitungberdasarkan total nilaibarang, dikenakandisebagian USA

  3. PPN & Sales Tax: Subjek pajak Pembeli, bukan penjual. Sehingga dinamakan juga Pajak tidak langsung (Indirect Tax) Wajib pajak: penjual Penanggung pajak: pembeli

  4. Trivia • VAT ini juga dikategorikan sebagai pajak atas konsumsi. • Barang ekspor konsumsinya di luar negeri = bukan objek pajak, VAT biasanya 0%.  Toko Duty Free • Destination principle • Eropa : EU VAT Area: Impor/Ekspor kalau keluar masuk EU. Negara member EU: pada umumnya VAT dibayar di negara penjual.

  5. Apa beda Sales Tax & Value Added Tax? • Administrasi: • Sertifikat • Kesederhanaan • Kemungkinan melakukan Tax Evasion

  6. Contoh Hitungan VAT • VAT/PPN 10%: • Material belumdiproses = Rp 1000 • PabrikbeliRp1100 = (Rp1000 + [Rp1000x10%]), penjual material bayarkekantorpajakRp100 • Pabrikmenetapkan material yang sudahdiprosessehargaRp. 1200 (sudahtermasuk profit). Hargautk retailer adalahRp1320 = (Rp1200 + [Rp1200x10%]), bayarPPNRp(120-100) =Rp20kekantorpajak • Retailer menetapkanhargajualkembaliRp. 1500 sudahtermasuk profit. BarangdijualkekonsumenRp1650 = (Rp1500 + Rp[1500x10%]), bayarRp(150-120) = Rp30kekantorpajak • Total VAT/PPNdibayarkankepemerintah: Rp. 150

  7. Contoh hitungan Sales Tax • Sales Tax 10% • Pabrik beli material Rp1000 dengan pembuktian bukan konsumen akhir, tax free • Pabrik jual ke retailer Rp1200 dengan pembuktian bukan konsumen akhir, tax free • Retailer jual ke konsumen akhir barang dihargai Rp1500. tapi konsumen beli barang seharga Rp. 1650 = Rp1500+ (Rp 1500x10%). Bayar Rp150 ke kantor pajak

  8. Praktek di Indonesia • Pajak keluaran: pajak yang dipungut dari pembeli • Pajak masukan: pajak yang dibayar kepada penjual • Contoh: • A adalah pedagang perantara. Beli barang dari B untuk dijual lagi. Bayar ke B, sekaligus PPN. A membayar pajak masukan pada B. • A menjual ke distributor retail C. A menerima pembayaran dari C sekaligus PPN. A memungut pajak keluaran dari C • Pembayaran ke pemerintah oleh A: pajak masukan – pajak keluaran • Pencatatan!

  9. Praktek di Indonesia • A mencatat seluruh pajak masukan dan keluarannya untuk diperhitungkan pada akhir bulan • Pajak keluaran>Pajak masukan, maka selisihnya harus dibayarkan oleh A ke kas negara • Pajak masukan>Pajak keluaran, selisihnya dapat digunakan A untuk diperhitungkan/ditambahkan pada pajak masukan bulan berikutnya.

  10. Pertanyaan Selain perhitungan dan pembayaran, apa beda VAT dan Sales Tax?

  11. HukumPajak Indonesia: PPN & PPn BM (PajakPertambahanNilai & PajakPenjualanAtasBarangMewah) . • Diatur dalam UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM sebagaimana diubah terakhir de-ngan UU no. 18 tahun 2000)

  12. Subyek Pajak . • Pengusaha Kena Pajak (PKP) • ialah pengusaha yang melakukan penyerahan: • Barang Kena Pajak (BKP) dan • Jasa Kena Pajak (JKP) • Tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditentukan oleh Menteri Keuangan.

  13. . • Barang Kena Pajak • Barang yang dikenakan PPN berdasarkan UU • Jasa Kena Pajak • Jasa yang dikenakan PPN berdasarkan UU

  14. Yang tidaktermasukpengertianpengenaan BKP • Penyerahan BKP pada makelar • Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang

  15. TermasukpengertianpenyerahanBarangKenaPajak . • Penyerahan hak atas BKP krn suatu perjanjian • Pengalihan BKP, karena Perj. sewa beli/leasing • Penyerahan BKP kpd pedagang perantara • Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma2 • Persediaan BKP dan aktiva yg semula tidak dijual belikan yg masih tersisa saat pembubaran perush • Penyerahan BKP ke cabang atau sebaliknya • Penyerahan BKP secara konsinyasi.

  16. ObjekPajak . • Penyerahan BKP dan JKP di daerah pabean • Impor BKP • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari • luar daerah pabean di dalam daerah pabean. • Expor BKP oleh PKP

  17. JenisBarang yang tidakdikenakan PPN . • Barang hasil pertambangan / pengeboran • Barang-barang kebutuhan pokok • Makanan minuman yang disajikan di hotel dan restoran • Uang, emas batangan dan surat berharga pemerintah

  18. Jasa yang tidak dikenakan PPN • Adalah jasa di bidang: • Pelayanan Kesehatan • Pelayanan Sosial • Pengiriman surat dengan perangko • Perbankan, asuransi usaha dengan hak opsi • Keagamaan • Pendidikan • Kesenian / hiburan • Penyiaran yang bukan iklan • Angkutan umum di darat dan di air • Tenaga kerja • Perhotelan • Pemerintahan umum .

  19. Tarif Pajak . • Tarif PPN atas ekspor BKP – 0 % • Tarif PPN – 10 % • Dengan PP tarif dapat diubah menjadi : • - serendah-rendahnya 5 % • - setinggi-tingginya 15 %

  20. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) . • Disamping pengenaan PPN , dikenakan juga PPn BM terhadap : • - Penyerahan BKP yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, di derah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya • - Impor BKP yang tergolong mewah • PPn BM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan oleh Pengusaha yang menghasilkan atau waktu impor

  21. Tarif PPn BM • Tarif PPn BM paling rendah – 10 %, dan • Paling tinggi – 75 % • Jenis Barang Mewah dan tarif ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan • Atas ekspor BKP Barang Mewah, tarif = 0 %

More Related