PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI

2. Sumber Materi: • Sebagian besar diadopsi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi

3. KONSEP DASAR • Teknologi Informasi, teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi. • Akses, perbuatan memasuki, memberikan instruksi atau melakukan komunikasi dgn fungsi logika, aritmatika, atau memori dari komputer, sistem komputer atau jarkom • TTD digital/TTD elektronik, tanda jati diri yang berfungsi sbg pengesahan oleh pengguna melalui metode elektronik/prsedur yg ditentukan

4. KONSEP DASAR • Sertifikat tanda tangan, sertifikat yg dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi TTD digital berdasar ketentuan yg berlaku. • Lembaga sertifikasi TTD digital, lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat digital

5. KENAPA PERLU ATURAN PEMANFAATAN TI? • Perkembangan TI yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dan melahirkan bentuk perbuatan hukum baru  pencurian credit card. • Adanya globalisasi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masy. Dunia. • Pemanfaatan TI mempunyai peranan dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian.

6. PEMANFAATAN TI • Perdagangan Elektronik • TI dalam Perbankan • TI dalam Pemerintahan • TI dalam Bidang Kesehatan • Nama Domain • Ketentuan HAKI dalam TI • Cyber Law

7. Perdagangan Elektronik • Perdagangan scr elektronik (PE) memiliki akibat hukum = Perdagangan Konvensional (PK). • Syarat multak PE  jujur & beritikat yang baik  betul nggak? • Dokmen dalam PE = dokumen tertulis lainnya.

8. Perdagangan Elektronik • Tanda Tangan Digital (TTD)= tanda tangan biasa pada dokumen tertulis lainnya. • Sementara ini ketentuan Dokumen Elektronik TTD tidak berlaku pada: • Pembuatan wasiat • Surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa. • Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak.

9. SENGKETA DLM TI • Masyarakat  gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang melakukan menyalahgunaan di bidang TI yang akibatnya dapat merugikan masy. • Jika kerugian oleh masyarakat dapat mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan TI dpt bertindak demi kepentingan masyarakat. • Ketentuan ini akan diatur dlm Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia belum ada

10. GUGATAN ATAS PELANGGARAN TI • Setiap orang/badan hukum/bukan badan hukum dapat mengajukan gugatan • Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga • Pengadilan Niaga yang sudah ada yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar. • Selain itu masih menjadi satu dengan Pengadilan Negeri

11. TATA CARA GUGATAN • Gugatan diajukan ke pengadilan niaga dlm wilayah hukum tempat tinggal tergugat. • Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui mengacu ke hk perdata  “kejadian dimana”? • Kalau pihak tergugat tinggal di luar wilayah RI maka diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta.

12. TATA CARA GUGATAN • Ketika mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan diterima oleh panitera dan diberi tanda terima. • Panitera menyampaikan ke ketua pengadilan dlm waktu 2 hari sejak gugatan didaftarkan • Pengadilan niaga mempelajari maksimal 3 hari • Sidang pemeriksaan paling lama 60 hari • Keputusan hrs diucapkan paling lama 90 hari dan dpt diperpanjang 30 hr atas persetujuan MA

13. TATA CARA GUGATAN • Setiap putusan atas gugatan hrs memuat scr lengkap pertimbangan hukum • Keputusan dpt dijalankan lebih dahulu meskipun masih ada upaya lain. • Keputusan pengadilan niaga WAJIB disampaikan oleh juru sita paling lambat 14 hari sejak keputusan diucapkan

14. UPAYA HUKUM TRHD KEPUTUSAN • Upaya hukum putusan pengadilan niaga hanya kasasi kepada MA • Setelah ada keputusan MA maka upaya lain adalah Peninjauan Kembali (PK) MA • PK dapat dilakukan bila: • Ada bukti baru yang penting • Pengadilan niaga telah melakukan pelanggaran berat

15. UPAYA HUKUM TRHD KEPUTUSAN • Pengajuan PK waktunya 180 hari • Tata cara PK sama dengan tata cara gugatan

16. PENYELESAIAN DI LUAR PENG. • Dapat dilakukan dengan arbitrase/ penyelesaian sengketa alternatif. • Dilakukan dengan iktikat baik • Dilakukan oleh para pihak dan diberi waktu paling lama 14 hari • Hasil kesepakatan ditanda tangani para pihak • Apabila tidak mencapai sepakat para pihak boleh menunjuk seorang/lebih penasehat ahli • Apabila penasehat tdk dpt selesaikan dlm waktu 14 hari para pihak dpt menunjuk seorang mediator

17. PENYELESAIAN DI LUAR PENG. • Mediator diberi waktu selama 7 hari • Mediator hrs memegang teguh rahasia yang telah disepakati dan hrs ditandatangani para pihak paling lama 30 hari. • Kesepakatan harus didaftarkan ke pengadilan negeri/niaga paling lama 30 hari dan harus dilaksanakan paling lama 30 hari • Jika tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian alternatif maka dpt diajukan sengketa tersebut melalui arbitrase independen (NGO)  BANI

18. YURISDIKSI • Tempat berlakunya suatu peraturan • Di Indonesia • Akibatnya dirasakan di Indonesia • Akan lebih baik jika menggunakan teori yang ke-3 dalam cyber law

19. KETENTUAN PIDANA • Menggunakan nama domain yang melanggar HAKI orang lain dipidana penjara mak. 5 tahun dan atau denda maksimal 1 milyar • Ketentuan di atas dapat dilaksanakan atas pengaduan dari orang

20. KETENTUAN PIDANA • Dengan sengaja melawan hukum mengakses data melalui komputer/alat elektronik dengan / tanpa merusak sistem dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta • Menahan atau mengintersepsi pengiriman data melalui komputer/alat elektronik dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta • Mengintersepsi pengiriman data melalui komputer/alat elektronik sehingga menghambat komunikasi dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta

21. KETENTUAN PIDANA • Apabila tindak pidana dilakukan milik pemerintah atau yang digunakan untuk kepentingan nasional pidananya ditambah 1/3 • Dengan sengaja/melawan hukum memasukan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer, program komputer atau data elektronik lainnya dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta