Sistem Pengkodean Wilayah Administrasi BPS

1. Sistem Pengkodean Wilayah Administrasi BPS Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

2. Tujuan Pengkodean Wilayah Administrasi di BPS • Pengolahan data mudah mengelompokkan data menurut kecamatan/kabupaten/provinsi • Penyusunan dokumen  memudahkan pencarian dokumen jika dokumen dikelompokkan dan disusun menurut kode kecamatan/kabupaten/provinsi • Pengambilan sampel  agar sampel terpilih menyebar di seluruh wilayah

3. Tatacara Pengkodean Wilayah Administrasi Tatacara penomoran wilayah administrasi mengacu pada letak suatu wilayah pada wilayah administrasi satu tingkat di atasnya. Penomoran dilakukan secara zigzag dan berkesinambungan dimulai dari wilayah yang berada di barat daya.

4. Sistem PengkodeanWilayah AdministrasiYang Berlaku Saat Ini

5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Kode Wilayah Administrasi

6. Kode Wilayah Administrasi (1) • Digit pertama menunjukkan nomor urut pulau/ kepulauan • Digit kedua menunjukkan nomor urut Daerah Tingkat I (Provinsi, Daerah Istimewa dan Daerah Khusus) dalam suatu pulau atau kepulauan • Digit ketiga dan empat menunjukkan nomor urut kabupaten/kota pada suatu Daerah Tingkat I. Nomor urut untuk kabupaten adalah 01, 02, 03,…,69, sedangkan nomor urut untuk kota adalah 71, 72, 73,…

7. Nomor Urut wilayah Pulau/Kepulauan

8. Peta Indeks Indonesia

9. Peta IndeksProvinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota

10. Kode Wilayah Administrasi (2) • Digit kelima, enam, dan tujuhmenunjukkan nomor urut dan kode wilayah kecamatan. Dalam hal ini, digit kelima dan enam menunjukkan nomor urut kecamatan pada suatu kabupaten/kota dan digit ketujuh menunjukkan apakah kecamatan yang bersangkutan merupakan kecamatan pecahan atau bukan. Nomor urut untuk kecamatan yang membentuk kabupaten/ kota adalah 01, 02, 03,…,69, sedangkan nomor urut untuk kecamatan yang membentuk kotif adalah 71, 72, 73,… Digit ketujuh pada awalnya adalah 0 (nol), berubah menjadi 1, 2, 3, ... jika kecamatan bersangkutan mengalami pemecahan/penggabungan.

11. Peta Indeks Kabupaten Purwakarta Per Kecamatan

12. Kode Wilayah Administrasi (3) • Digit kedelapan, sembilan, dan sepuluh menunjukkan nomor urut desa/kelurahan atau UPT/PMT yang berada pada suatu kecamatan tertentu. Nomor urut untuk desa/kelurahan adalah 001, 002, 003,…

13. Peta Indeks KecamatanBojongPer Desa

14. Kode Wilayah Administrasi yang Mengalami Pemecahan/Penggabungan Setelah SP2000 • Nama wilayah sama dengan yang lama  kode wilayah menggunakan kode lama • Nama wilayah tidak sama dengan yang lama  kode wilayah merupakan kelanjutan kode terakhir. Khusus kecamatan, digit pertama sampai dengan keenam sama, sedangkan digit ketujuh berubah dari 0 menjadi 1, 2, 3, ...

15. Kondisi Kode-KodeWilayah AdministrasiSaat Ini

16. Pemekaran wilayah membuat urutan desa menjadi tidak beraturan, sampel yang terpilih bisa tidak menyebar • Pada kecamatan yang baru terbentuk seringkali pemberian kode desa tanpa melihat peta, urutan desa tidak berkesinambungan

17. Pemekaran Kecamatan Belitang II

18. Pemilihan Sampel Tanpa Renumbering

19. Pengambilan Sampel Jika Renumbering

20. Desa yang tidak mengalami pemekaran tetapi berubah namanya seringkali diberi kode baru padahal kode baru hanya diberikan untuk desa-desa yang mengalami pemecahan dan atau penggabungan desa. Aturan pemberian kode berdasarkan berubah-tidak berubahnya nama wilayah perlu ditinjau ulang • Banyak desa baru yang tidak disertai informasi desa induknya, sulit menyusun series MFD • Pada beberapa kasus pemekaran kecamatan, kode-kode desa di kecamatan lama diurutkan kembali (banyak ditemukan pada MFD PPLS).

21. Untuk kecamatan yang sudah terbentuk pada tahun 2000 disediakan 9 kode cadangan untuk kecamatan baru pecahan dari kecamatan bersangkutan. Saat ini 2 kecamatan di Kabupaten Yahukimo dan 2 kecamatan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua mekar menjadi lebih dari 10 kecamatan. Belum ada aturan baku cara pengkodean kecamatan baru ke-10 dst sehingga kode kecamatan di 2 kabupaten tersebut tidak beraturan.

22. Di Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, NTT, dan Sulawesi Selatan ada kecamatan yang digit ke-7 kodenya adalah 7 dan masih berpotensi mekar lagi, perlu segera ditentukan aturan baku cara pengkodean kecamatan baru ke-10 dst.

23. Sistem PengkodeanWilayah AdministrasiDepdagri

24. Kode Wilayah Administrasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi

25. Kode Wilayah Administrasi (1) • Digit pertama menunjukkan nomor urut pulau/ kepulauan • Digit kedua menunjukkan nomor urut Daerah Tingkat I (Provinsi, Daerah Istimewa dan Daerah Khusus) dalam suatu pulau atau kepulauan Note: Depdagri: Papua = 91; Papua Barat = 92 BPS : Papua = 94; Papua Barat = 91 • Digit ketiga dan empat menunjukkan nomor urut kabupaten/kota pada suatu Daerah Tingkat I. Nomor urut untuk kabupaten adalah 01, 02, 03,…,69, sedangkan nomor urut untuk kota adalah 71, 72, 73,…

26. Nomor Urut wilayah Pulau/Kepulauan

27. Kode Wilayah Administrasi (2) • Digit kelima dan enam menunjukkan nomor urut kecamatan pada suatu kabupaten/kota. Nomor urut untuk kecamatan yang membentuk kabupaten/ kota adalah 01, 02, 03,…,99.

28. Kode Wilayah Administrasi (3) • Digit ke tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh menunjukkan nomor urut dan kode wilayah desa. Digit ke tujuh = 1 untuk kelurahan dan 2 untuk desa, sedangkan digit ke delapan, sembilan, dan sepuluh menunjukkan nomor urut desa/kelurahan atau UPT/PMT yang berada pada suatu kecamatan tertentu. Nomor urut untuk desa/kelurahan adalah 001, 002, 003,…

29. Kode Wilayah Administrasi yang Mengalami Pemecahan/Penggabungan • Nama wilayah sama dengan yang lama  kode wilayah menggunakan kode lama • Nama wilayah tidak sama dengan yang lama  kode wilayah merupakan kelanjutan kode terakhir. Khusus kecamatan, digit pertama sampai dengan keenam sama, sedangkan digit ketujuh berubah dari 0 menjadi 1, 2, 3, ...