1 / 18

TELAAH HUKUM

TELAAH HUKUM. ATAS. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/ Menlhk-Seijen /2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. ADV. dr. H. Mahdar Solihin . SH.

auguste
Télécharger la présentation

TELAAH HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TELAAH HUKUM ATAS PeraturanMenteriLingkunganHidupdanKehutananRepublik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Seijen/2015 Tentang Tata Cara Dan PersyaratanTeknisPengelolaan LimbahBahanBerbahaya Dan Beracun Dari FasilitasPelayananKesehatan ADV. dr. H. MahdarSolihin. SH.

  2. MenurutKamusBesarBahasa Indonesia Telaah/te·la·ahartinya : penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian: merekamengadakan -- untukpermukiman;

  3. TENAGA MEDIS TENAGA KESEHATAN TENAGA KESEHATAN LAIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

  4. UU No.36 Tahun 2014 TentangTenagaKesehatan Pasal 11 (1) TenagaKesehatandikelompokkankedalam: a. tenagamedis; b. tenagapsikologiklinis; c. tenagakeperawatan; d. tenagakebidanan; e. tenagakefarmasian; f. tenagakesehatanmasyarakat; g. tenagakesehatanlingkungan; h. tenagagizi; i. tenagaketerapianfisik; j. tenagaketeknisianmedis; k. tenagateknikbiomedika; l. tenagakesehatantradisional; dan m. tenagakesehatan lain. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanPemerintahini yang dimaksuddengan: FasilitasPelayananKesehatanadalahsuatualatdan/atautempat yang digunakanuntukmenyelenggarakanupayapelayanankesehatan, baik promotif, preventif, kuratifmaupunrehabilitatifyang dilakukanolehPemerintah, pemerintahdaerah,dan/ataumasyarakat.

  5. BagianKedua JenisdanTingkatanFasilitasPelayananKesehatan Pasal 3 FasilitasPelayananKesehatanmenyelenggarakanpelayanan kesehatanberupa: a. pelayanankesehatanperseorangan; dan/atau b. pelayanankesehatanmasyarakat. Pasal 4 (1) JenisFasilitasPelayananKesehatansebagaimana dimaksuddalamPasal 3 terdiriatas: a. tempatpraktikmandiriTenagaKesehatan; b. pusatkesehatanmasyarakat; c. klinik; d. rumahsakit; e. apotek; f. unit transfusidarah; g. laboratoriumkesehatan; h. optikal; i. fasilitaspelayanankedokteranuntukkepentingan hukum; dan j. FasilitasPelayananKesehatantradisional.

  6. PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UU No.32 Tahun 2009 tentangPerlindungandanPengelolaan LH (pasal 58 – 61] pidana (pasal 97 – 120) UU No.23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah PP No.27 Tahun 2012 tentangIzinLingkungan PP No.101 Tahun 2014 tentangPengelolaanLimbah B3 Permen LH No.02 Tahun 2008 tentangPemanfaatanLimbah B3 Permen LH No.05 Tagun 2009 tentangPengelolaanLimbah di Pelabuhan Permen LH No.18 Tahun 2009 tentang Tata Cara PerizinanPengelolaanLimbah B3 Permen LH No.30 Tahun 2009 tentang NSPK (Norma,Standar,Prosedur,Kriteria] PengelolaanLimbah B3 9. Permen LH No.33 Tahun 2009 tentang Tata Cara PemulihanLahan TerkontaminasiLimbah B3 10.Permen LH No.14 Tahun 2013 tentangSimboldan Label Limbah B3 11.Permen LHK No.55 Tahun 2015 tentang Tata Cara UjiKarakteristikLimbah B3 12.Permen LHK No.63 Tahun 2016 tentangLimbah B3 di FasilitasPenimbunan Akhir 13.Kep. Ka. BapedalNomor : Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan PersyaratanTeknisPenyimpanandanPengumpulanLimbah B3 14.Kep. Ka. BapedalNomor : Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentangDokumenLimbah B3 15.Kep. Ka, BapedalNomor : Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentangPersyaratanTeknis PengelolaanLimbah B3 16.Kep. Ka. BapedalNomor : Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana PengawasanPengelolaanLimbah B3

  7. Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 tentangPraktikKedokteran Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentangRumahSakit Undang-UndangNomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Undang-UndangNomor 38 Tahun 2014 tentangKeperawatan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2018 tentangKepalangmerahan Undang-UndangNomor 4 Tahun 2019 tentangKebidanan PeraturanPemerintahNomor 51 Tahun 2009 tentangPekerjaanKefarmasian PeraturanPemerintahNomor 103 tahun 2014 tentangPelayananKesehatanTradisional PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 2019 tentangKepalangmerahan PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor922/MENKES/PER/X/1993 tentangKetentuandanTata Cara PemberianIzinApotek PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor1109/MENKES/PER/IX/2007 tentangPenyelenggaraanPengobatanKomplementerAlternatif di FasilitasPelayananKesehatan; PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesiaNomor780/MENKES/PER/VIII/2008 tentangPenyelenggaraanPelayananRadiologi; PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor003/Menkes/Per/I/2010 tentangSaintifikasiJamuDalamPenelitianBerbasisPelayananKesehatan;

  8. 16. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor411/MENKES/PER/III/2010 tentangLaboratoriumKlinik; 17. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor812/MENKES/PER/VII/2010 tentangPenyelengaraanPelayananDialisisPadaFasilitasKesehatan; PeraturanMenteriKesehatanRepublikNomor1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang IzinEdarAlatKesehatan. 19. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentangPenyaluranAlatKesehatan; 20. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor2052/MENKES/PER/X/2011 tentangIzinPraktikdanPelaksanaanPraktikKedokteran; 21. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor006 Tahun 2012 tentang Industridan Usaha ObatTradisional; 22. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor007 Tahun 2012 tentang RegistrasiObatTradisional; 23. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor19 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPekerjaanRefraksionisOptisiendanOptometris; 24. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor22 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPekerjaandanPraktikOrtotisProstetis; 25. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor23 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPekerjaandanPraktikOkupasiTerapis; 26. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor24 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPekerjaandanPraktikTerapisWicara;

  9. 27. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor26 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraanPekerjaandanPraktikTenagaGizi; 28. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor31 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraanPekerjaanPerawatAnestesi; 29. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor32 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraanPekerjaanTenaga Sanitarian; 30. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor55 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraanPekerjaanPerekamMedis; 31. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor80 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraanPekerjaandanPraktikFisioterafis; 32. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor81 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraanPekerjaanRadiografer; 33. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor8 Tahun 2014 tentangPelayananKesehatanSPA; 34. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor9 Tahun 2014 tentangKlinik; 35. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor39 Tahun 2014 tentangPembinaan, PengawasandanPerizinan, PekerjaanTukang Gigi; 36. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor43 Tahun 2014 tentangHigieneSanitasi Depot Air Minum; 37. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor56 Tahun 2014 tentangKlasifikasidanPerizinanRumahSakit; 38. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor75 Tahun 2014 tentangPusatKesehatanMasyarakat;

  10. 39. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor70 Tahun 2014 tentang Perusahaan RumahTanggaAlatKesehatandanPerbekalanKesehatan RumahTangga 40. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor42 Tahun 2015 tentangIzindanPenyelenggaraanPraktikAhliTeknologiLaboratoriumMedik; 41. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor01 Tahun 2016 tentangPenyelenggaraanOptikal; 42. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nomor20 Tahun 2016 tentangIzinPenyelenggaraanPraktikTerapis Gigi danMulut; 43. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor31 Tahun 2016 tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriKesehatanNomor889/MENKES/PER/V/2011 TentangRegistrasi, IzinPraktik, Dan IzinKerjaTenagaKefarmasian; 44. PeraturanMenteriKesehatan RI No. 61 Tahun2016 tentangPelayananKesehatanEmpiris; 45. KeputusanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor996/MENKES/SK/VIII/2002 tentangPedomanPenyelenggaraanSaranaPelayananRehabilitasiPenyalahgunaandanKetergantunganNarkotika, PsikotropikadanZatAdiktifLainnya (Napza); 46. KeputusanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor167/KAB/B.VIII/1972 tentangPedagangEceranObat, sebagaimanatelahdiubahdenganKeputusan MenteriKesehatanNomor1331/MENKES/SK/X/2002 tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriKesehatanRI Nomor. 167/Kab/B.VIII/1972 tentangPedagang EceranObat;

  11. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB IV PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIUNDANGKAN Pasal 29 (1) Pemerintahwajibmenyebarluaskanperaturanperundang-undangan yang telahdiundangkandalamLembaranNegara RepublikIndonesia danBerita Negara Republik Indonesia. (2) Pemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahMenteri, Sekretariat Negara, SekretariatKabinet, LembagasebagaimanadimaksuddalamPasal 11, Kementerian/LembagaPemerintah Non Departemen yang memprakarsai rancanganperaturanperundang-undangan yang ditetapkanataudisahkanolehPresidendanmenteri/PimpinanLembaga,PemerintahNon Departemen/PimpinanLembagasebagaimanadimaksuddalamPasal 26 ayat (1). (3) Pemerintah Daerah wajibmenyebarluaskanperaturanperundang-undangan yang telahdiundangkandalamLembaran Daerah danperaturan di bawahnya yang telahdiundangkandalamBerita Daerah.

  12. (4) Penyebarluasanperaturanperundang-undangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (3) dimaksudkan agar masyarakatmengerti, danmemahamimaksud-maksud yang terkandungdalamperaturanperundang-undangandimaksud, sehinggadapatmelaksanakanketentuanperaturanperundang-undangandimaksud. (5) Masyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat (4), adalah: a. Lembaran Negara, Kementerian/LembagaPemerintahNonDepartemen, Pemerintah Daerah danpihakterkaitlainnya;dan b. masyarakat di lingkungan non pemerintahlainnya. (6) Penyebarluasanperaturanperundang-undangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (3) dilakukanmelalui: a. media cetak; b. media elektronik; dan c. caralainnya

  13. Pasal 34 (1) Dalamrangkapenyebarluasanperaturanperundang-undangandengancara lain sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 29 ayat (6) huruf c: a. Sekretariat Negara danSekretariatKabinet; b. LembagasebagaimanadimaksuddalamPasal 12 ayat (2); c. Kementerian yang memprakarsairancanganperaturanperundang-undangan yang ditetapkanataudisahkanoleh Presiden; d. Kementerian/LembagasebagaimanadimaksuddalamPasal 26 ayat (1); dan e. Pemerintah Daerah, dapatmelakukansosialisasiperaturanperundang-undangan, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d sertaPasal 31 baiksendiri-sendirimaupunbekerjasamadengan Menteridan/ataulembagaterkait lain. (2) Sosialisasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukandengancaratatapmukaatau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuanilmiah, konferensipersdancaralainnya.

  14. Timeline Permen LHK No : P.56/Menlhk-Setjen/2015 ttgTatacaradanPersyaratanTeknisPengelolaanLimbah B3 dariFasyankes PP No.101 Tahun 2014 ttgPengelolaanLimbah B3 Permen LHK No.5 Tahun 2014 ttg Baku Mutu Air Limbah UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH SE Menkes No.02-02-V-0361-2019 TentangKewajibanMemiliki TPS Limbah B3 di Fasyankes 2009 2014 2015 28 Oktober 2018 SuratMenteri LHK KepadaKapolrittgPembinaanPengelolaanLimbah B3 PadaFasyankes Limbah B3 di Klinik Kab. Majalengka Kota/Kab. Tasikmalaya Kab. Bandung 2016 2019 2017 2018

  15. TERIMA KASIH

More Related