1. Peraturan Kelembagaan Bank Syariah

2. Kelembagaan Bank Syariah Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998: Persyaratan dan tatacara pendirian bank umum dan BPR Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia • SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah • PBI No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (mencabut SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah) • PBI 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI 6/17/2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah • PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. • PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 ttg Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konv menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

3. BENTUK USAHA • Bank Umum Syariah Bank Muamalah Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) • Bank Konvensional Cabang Syariah Unit Usaha Syariah (1 level dibawah Direksi) BNI Syariah, IFI Syariah, Danamon Syariah, Bukopin Syariah, BTN Syariah, HSBC Syariah dsb.

4. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 ttg Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konv menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional :  wajib membentuk Unit Usaha Syariah • Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) • Pembukaan Kt di bawah KCS • Unit Syariah (US) • Layanan Syariah

5. Alternatif Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah • UUS (unit usaha syariah) • US (unit syariah) • KCK (kantor cabang konvensional) • KCS (kantor cabang syariah) • KbKCK (kt pembantu kc konvensional)

6. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) dengan cara: • Membuka KCS baru • Mengubah KC konvensional menjadi KCS • Meningkatkan status KCPS menjadi KCS Wajib melaksanakan hal-hal sbb: • Membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) • Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) • Menyisihkan modal kerja unt kegiatan ush berdsrkan prinsip syariah minimum unt mengcover bi ops awal, memenuhi rasio KPMM bagi UUS

7. PSAK - 59 Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Syariah RUPS / Rapat Anggota Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Dewan Audit Dewan Direksi Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang

8. PSAK - 31 PSAK - 59 Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah RUPS / Rapat Anggota Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Dewan Audit Dewan Direksi Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Konvensional Kantor Cabang Konvensional

9. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) • Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah • Penjelasan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m : Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: • Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; • Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah • Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

10. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) • DPS wajib mengikuti fatwa dari DSN • DPS adalah dewan yang ditempatkan di Bank Syariah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank. • DSN merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia

12. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah Pasal 1 angka 13 UU No.10 Th.1998 ttg Perbankan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)