STARTEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB

1. STARTEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB Mata Kuliah : Pancasila Dosen : Mujiayana LathifaRosianaDewi 20100540023 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2012

2. LATAR BELAKANG Saatini di Indonesia banyakterjadipraktek-praktekkorupsi. Hal inidibuktikandenganadanya survey tentangnegara-negaraterkorup di Asia. MenurutSusetiawatidalamblognya: Indonesia selalumenempatiposisiteratassebagainegaraterkorup (Survey dilakukanoleh Political and Economy risk consultancy yang berada di Hongkong) selamasepuluhtahunlebihsecaraberturut-turut. HalamanbberikutakanmenampilkanGrafikdariperingkatkorupsibeberapanegara di Asia.

4. Grafikpadahalamansebelumnya yang dilakukanpadatahun 2006 menunjukkanbahwa Indonesia selalumenempatiurutanteratasnegarakorup se-Asia. PERC (Political and Economy Risk Consultancy) selalumengadakan survey setiaptahundanhasilnya Indonesia sejaktahun 1997-2006 bahkan 2011 tidakmengalamiperubahan yang signifikandalampenanggulangankorupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia adalahakibatdarikurangnya rasa amanahdantanggungjawabpemerintahterhadaptugas yang diberikanolehmasyarakat. Selainitumungkinpemerintahbelummenyadariartipemerintahan yang bersihdanbertanggungjawabdanmanfaatnya. Olehkarenaitupadamakalah kali inisayaakanmembahastentang “Strategimewujudkanpemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab”. Makalahiniterdiridari 3 bagianyaitu: Pembukaan, isidanpenutup. Padabagianisiakandibahastentangciri-ciripemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab, manfaatdanstrategiuntukmewujudkanpemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab. Padaakhirmakalahiniakandiberikankesimpulandan saran.

5. RUMUSAN MASALAH • Bagaimanaciri-ciripemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab? • Apasajamanfaatsuatunegara yang memilikipemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab? • Apasajastrategiuntukmewujudkanpemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab?

6. Ciri-ciripemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab • Menurut MTI (MasyarakatTransparansi Indonesia) ada 9 ciri-ciri good governance ataupemerintahan yang bersih, baikdanbertanggungjawab : • Participation (partisipasi). Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. • Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut Santosa, setidaknya konsep rule of law harus memenuhi karakter-karakter, yaitu: 1) Supremasi hukum; 2) Kepastian hukum; 3) Hukum yang responsif; 4) Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif; 5) Keberadaan independensi peradilan.

7. Tranparancy (transparansi). Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. • Responsiveness. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (masyarakat). • Consensus Orientation. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Contohnya melalui forum musyawarah.

8. Equity (kesetaraan atau keadilan). Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. • Effektiveness and Efficiency. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. • Accountability. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung-jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu, keputusan tersebut, bersifat kedalam atau keluar. • Strategic Visions. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman akan kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

9. Manfaatpemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab • Ada beberapamanfaat (khususnyabagi Indonesia) jikapemerintahnyabersihdanbertanggungjawab: • Demokrasi di Indonesia akansemakinlancarkarenatidakadaperbedaanantarwarganegara. Saatinimasihbanyaksekaliketimpangankhususnyadalamurusanhukum. Orang yang kaya akanbisamembelihukum di Indonesia. Jikapemerintahsudahbersihdanbertanggungjawabhalsepertiinitidakakanterjadilagi di Indonesia.

10. Masyarakat di Indonesia bisamenikmatifasilitas-fasilitas yang memangdisediakanuntukmerekadenganbaik. • Tidakadanyakecurangan-kecuranganseperti KKN karenapemerintahtransparanterhadapsegalaaspek yang menyangkuturusanpublik. • Kesejahteraanmasyarakat di Indonesia akansemakinmeningkat. • Nama Indonesia di mataduniaakanlebihbaik

11. StrategiMewujudkanPemerintahan yang BersihdanBertanggungjawab • Setelahkitamengetahuitentangciri-ciridanmanfaatpemerintah yang bersihdanbertanggungjawab, selanjutnyakitaakanmembahastentangstrategiuntukmewujudkanpemerintah yang bersihdanbertanggungjawab. Berikutadalahstrategiuntukmewujudkanpemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab : • membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggungjawaban atau akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan; dan • menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. • Adanyakesadaranpribadidarimasing-masinganggotapemerintahanuntukmenjadipemerintah yang amanah, bersihdanbertanggungjawabterhadap

12. KESIMPULAN DAN SARAN • Kesimpulan • Pemerintah di Indonesia belumbisamenjadipemerintah yang bersihdanbertanggungjawab. Hal inidapatdibuktikandenganmasihbanyaknyapraktik-praktikkorupsi di Indonesia. Selainitu, dariciri-ciri yang adapemerintah di Indonesia jugabelummemenuhi . • Untukmewujudkanpemerintahan yang bersihdanbertanggungjawabseluruhaspekpemerintahharusbisabekerjasamadanmenyadaribahwainiuntukkepentinganbersamadantidakmementingkankepentingandirisendiri • Pentingnyaintropeksiseluruhwarganegara agar bisamemajukan Indonesia

13. Saran • Sebaiknyapemerintah Indonesia mencontohpemerintahdarinegara-negaramajuuntukmenghilangkankorupsidari Indonesia • Perlunyaketegasanpemerintah agar tidakadaperbedaanuntukmendapatkanfasilitas-fasilitasumumseperti: fasilitaskesehatanuntuksetiapwarganegara • Pemerintahharuslebihtegasterhadapkoruptor-koruptorbaik yang adadalamlembagapemerintahanmaupun yang bukan

14. REFERENCES • (2004, December 12). Retrieved May 19, 2012, from Bappenas.go.id: www.bappenas.go.id/get-file-server/node/819/ • Soll_cup collection's blog. (2010, July 02). Retrieved May 19, 2012, from wordpress.com: http://newberkeley.wordpress.com/2010/07/02/good-governance-tata-pemerintahan-yang-baik/ • susetiawati, S. E. (2011, November 23). Srie, Pustaka Digital PendidikandanKemanusiaan. Retrieved May 19, 2012, from Blogspot: http://blogguru-srie.blogspot.com/2011/11/korupsi-di-indonesia-1-peringkat.html