SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah : Pendidikan Agama Islam Semester : Satu ( 1 ) SKS : 2 PJMK : Abdul Hakim, M.E.I. Waktu Pertemuan : 2 x 50 menit Pertemuan : VII ( Ketujuh ) • Pokok Bahasan : Hukum Islam dan Kontribusi Umat Islam • Sub Pokok bahasan: 1. Sumber Hukum Islam 2. Fungsi Hukum Islam 3. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan Sistem Hukum Nasional C. Metode : Ceramah, diskusi, penugasan.

2. E. Kegiatan Belajar Mengajar

3. Hukum Islam dan Kontribusi Umat Islam Indonesia Tujuan Intruksional Umum Memahami tentang Hukum Islam & Kontribusi Umat Islam Tujuan Intruksional Khusus 1. Menjelaskan tentang sumber hukum Islam 2. Menjelaskan tentang fungsi hukum islam dalam kehidupan masyarakat. 3. Menjelaskan tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan Hukum Nasional Kompetensi Dapat menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam dan kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem Hukum Nasional.

4. Sumber Hukum Islam • Menurut Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 59, Setiap mukmin itu wajib mentaati Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri (yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya). • Dengan demikian sumber Hukum Islam itu secara garis besar ada 3 macam, yaitu: 1. Dari Allah Al-Qur’an 2. Dari Rasulullah Al-Sunnah / Al-Hadits 3. Dari Ulil Amri Al-Ijtihad (termaktub dalam kitab-kitab fiqih)

5. Al-Qur’an: Yaitu kalam Allah yang merupakan mu’jizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril yang selanjutnya ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. • Al-Qur’an memiliki nama yang lain yaitu: Al-Kitab (buku catatan), Al-Furqan (pembeda), Al-Dzikru (peringatan). • Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama (menjadi rujukan pertama, dan yang lain tidak boleh bertentangan dengannya)

6. Al-Hadits/Sunnah: Yaitu segala ucapan, perbuatan, ketetapan/persetujuan Nabi Muhammad SAW. (meliputi qauly, fi’ly, dan taqriry nabi). Atau cara hidup/kebiasaan Nabi Muhammad SAW. yang diikuti oleh para sahabatnya. • Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua, dan memiliki fungsi untuk: Memperkuat dan menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an (bayan taqrir), Memberikan penafsiran pada ayat-ayat yang masih mujmal (bayan tafsir, tafshil), Menetapkan hukum baru yang tidak termuat dalam Al-Qur’an.

7. Al-Ijtihad: Yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur’an dan atau Hadits dengan cara istinbath (menggali kesesuaiannya pada Al-Qur’an dan ataupun Hadits) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah. • Bentuk-bentuk / prosedur ijtihad antara lain: Al-Ijma’ (konsensus), Al-Qiyas (komparasi), Al-Istishlah (proyeksi). • Hasil ijtihad merupakan pelengkap atau pengembangan dari Al-Qur’an dan Al-Hadits.

8. Fungsi atau Tujuan Hukum Islam Dalam Kehidupan Masyarakat • Dari segi pembuat hukum (Allah dan rasul-Nya) hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer, skunder, dan tersier dari manusia, untuk ditaati, serta untuk dijalankan dengan benar oleh manusia. • Dari segi manusianya sendiri, hukum Islam adalah berfungsi untuk mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat.

9. Peranan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat antara lain : • Fungsi ibadah (patuh hukum berarti ibadah) • Fungsi Amar ma’ruf Nahi Munkar (sbg sarana) • Fungsi Zawajir (sarana pemaksa) • Fungsi Tandzim Wa Islah al-Ummah

10. Abu Ishaq Al Shatibi merumuskan ada lima tujuan dari hukum Islam, yaitu: 1. Untuk memelihara agama (murtad dibunuh) 2. Untuk memelihara jiwa (adanya qishash) 3. Untuk memelihara akal (dilarang mabuk) 4. untuk memelihara keturunan (harus merawat anak) 5. Untuk memelihara harta (dilarang mencuri, merampas, dll. Kelima tujuan tersebut selanjutnya terkenal dengan istilah Al-Maqashid al Khamsah atau Al-maqashid al Syari’ah

11. Kontribusi Umat Islam Dalam Perumusan Sistem Hukum Nasional • Telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang memang mayoritas sejak awal kemerdekaannya. Antara lain dipelopori oleh: Hazairin, Hasbi Ash-Shiddiqy, Syafruddin Prawiranegra, dll. • Akhir-akhir ini kontribusinyasemakin signifikan dengan dirativikasinya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam antara lain: UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menampung Bank Syari’ah, UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dll.

12. Untukmenegakkanhukum Islam dalam praktekberbangsa dan bernegaraharus terus dilakukanmelalui proses kultural dan formal melalui dakwah yang bijaksana, dan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM umat Islam itu sendiri. • Secara substansialupaya penegakan hukum Islam di Indonesia cukup intensif, terbukti dengan maraknya aktivitas keIslaman dalam berbagai aspeknya (dakwah, pendidikan,budaya, penelitian, lembagaperekonomian), dll.