BAHAN AJAR PERKULIAHAN HUKUM ACARA PIDANA

1. BAHAN AJAR PERKULIAHANHUKUM ACARA PIDANA monang monang monang monang monang monang monang monang OLEH : HAMONANGAN ALBARIANSYAH, SH., MH Blog : http://hamonangan.unsri.ac.id/ Materi perkuliahan Hukum Acara Pidana, FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS SRWIJAYA 2010/2011 Disarikan dari Buku “Hukum Acara Pidana” karya Bpk. Syarifuddin Pattanasse, SH.,M.Hum

2. KARTU KULIAH (KK) Lengkapi isian biodata KK Tempel pasphoto “pantas” dan stempel fakultas Tulis di pojok kanan atas KK kelas saudara berdasarkan isian KRS online Contoh : “ Kelas A “ Wajib mencantumkan tanggal di bagian kolom kiri,setiap perkuliahan Tulis jumlah paraf dosen pada saat akhir perkuliahan

3. KONTRAK KULIAH 3 SKS = maximal 23 X Pertemuan (termasuk mid) Mahasiswa wajib hadir minimal 85% = 21 X masuk :  Mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS  tidak ada tugas pengganti kehadiran Hadir di kelas tidak berdasarkan pilihan di KRS atau tidak di cantumkan tanggal/kuliah di KK = KK tidak di paraf Max telat masuk kelas 10 menit  tdk diizinkan masuk Komponen nilai Tugas - Quiz (lisan) + UTS (lisan) + UAS Tugas copy-paste atau kumpul tugas tidak tepat waktu = “ 0 ” Pemalsuan paraf, menitip KK dan/atau Kecurangan Ujian = “D“ Ujian susulan max.1 minggu setelah Mata Kuliah tsb KK hilang = ujian lisan 2 soal, 1 paraf Tidak ada absensi menggunakan KK sementara (kertas) Mahasiswa mentaati aturan akademik selama di kelas

4. Pertemuan ke-1Silabus dan Tujuan Pembelajaran File monang Silabus : • Penyelenggaraan Peradilan Pidana (PP) • Model Penyelenggaraan PP • Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia • Pemberlakuan Asas Konkordansi • Masa IR (Inlandsch Reglement) & HIR (Het Herriene indonesisch Reglement) • Masa pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan • Pembentukan KUHAP menurut UU No.1 (DRT) tahun 1951 • Pengertian Hukum Acara Pidana • Tujuan, fungsi, asas, pengetahuan pendukung & pihak yang terlibat

5. Tahapan Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana • Proses penyelidikan dan Penyidikan • Petugas dan Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan • Penangkapan & Penahanan • Penggeledahan badan & Rumah • Penyitaan • Pemeriksaan Surat, Tersangka, Saksi, ket.ahli • Penyelesaian dan penghentian Penyidikan dan perkara koneksitas • Perihal Penuntutan • Lembaga penuntut umum, tugas dan wewenang PU • Surat dakwaan, perubahan surat dakwaan • Penggabungan perkara, penghentian, penyampingan, penutupan perkara • Mekanisme pengajuan perkara oleh Penuntut Umum

6. Kewenangan Pengadilan Untuk mengadili • Ganti Kerugian, Rehabilitasi, penggabungan gugatan ganti kerugian • Pemeriksaan di Sidang Pengadilan • Saksi, terdakwa, saksi ahli, barang bukti, tuntutan pidana • Perihal Pembuktian • Pengertian dan Teori Pembuktian • Putusan Pengadilan • Upaya Hukum • Pengertian, upaya hukum biasa dan luar biasa • Tujuan Pembelajaran • Memahami mekanisme bekerja nya aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana

7. Pertemuan ke-2Penyelenggaran Peradilan Pidana Tujuan Pembelajaran : • Memahami mekanisme umum bekerja nya aparat penegak hukum (polisi,jaksa, hakim dan LP) • mulai dari proses penyelidikan & penyidikan ; • Penangkapan & penahanan ; • Penuntutan & pemeriksaan di sidang ; • serta pelaksanaan putusan hakim ; • hingga Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

8. SISTEM PERADILAN PIDANA PERKARA KEPOLISIAN KEJAKSAAN HAKIM LP Tujuan : PENCEGAHAN KEJAHATAN (Shock Teraphy) RESOSIALISASI PELAKU KEJAHATAN (Recovery) KESEJAHTERAAN SOSIAL (Social Walfare) Note : Sistem =Rangkaian bagian/unsur/komponen, yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, untuk mencapai satu tujuan

9. Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana INQUISITOIR (abad 13 s/d pertengahan abad 19)  Crime Control Model • Meneliti peristiwa tindak pidana • Identifikasi terhadap pelaku • Pelaku ditangkap • Pemeriksaan pelaku, saksi dilakukan secara terpisah • Pemeriksaan pelaku di tempat terasing, komunikasi dengan pihak lain & keluarga tidak diizinkan • Perbuatan yang dituduhkan terhadap pelaku tidak diberitahukan • Tujuan pemeriksaan hanyalah pengakuan melalui cara penyiksaan (torture). • Hasil pemeriksaan diserahkan pada pengadilan, hakim hanya memeriksa berdasarkan berkas hasil pemeriksaan penyidik tanpa pengembangan lebih lanjut • Terdakwa tidak dihadirkan di depan sidang dan sidang tertutup tanpa pembela • Berlaku asas Presumption of Guilt Ciri-ciri model Inquisitoir : • Proses singkat dan sederhana • Lembaga Penyiksaan merupakan hal yang harus ada • Berpotensi terjadi pelanggaran HAM

10. The Mixed Type (ACCUSATOIR)  Due Process Model • Pemeriksaan pelaku dilakukan pejabat yang tidak memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan bukti-bukti • Pengumpulan barang bukti dilakukan dan dihadiri oleh oara pihak yang terlibat perkara (tersangka, terdakwa & jaksa) • Tersangka yang diperiksa mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan pemeriksa • Tersangka/terdakwa dapat didampingi penasehat hukum nya • Terdakwa/tersangka memperoleh hak untuk meneliti kembali berkas perkara • Peradilan dilakukan secara terbuka, para pihak mempunyai hak yang sama mengajukan argumen dan semua alat bukti yang dikumpulkan diuji kembali kebenaran nya • Hakim berkewajiban mengupas semua permasalahan yang relevan dengan surat dakwaan dan memperhatikan alat bukti lain • Berlaku asas Presumption of Innocence Alasan DPM muncul : Kurang nya perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelnggaraan peradilan pidana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter penegak hukum.

11. John Griffiths, Family Model (model kekeluargaan) • Sebagai reaksi dari Model Herbert Packer (CCM & DPM) • Herbert mendasarkan pada pemikiran tentang hubungan negara dengan individu dalam proses kriminal,dimana pelaku kejahatan dianggap musuh masyarakat.(enemy of society)  Battle model • Tujuan dari penyelenggaraan PP model Herbert adalah mengasingkan pelaku dari masyarakat (exile function of punishment) • Model Peny.PP Herbert mengkondisikan pertentangan kepentingan individu dengan negara yang tidak dapat dipertemukan kembali (irreconcilable disharmony of interest)

12. Filosofi Peny.PP menurut Griffiths • Cinta kasih/nurani sesama manusia atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (mutually supportive and a state of love) • Tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa diselaraskan • Masyarakat tidak dapat diperbaiki / dinetralisasi dari kejahatan selama kita masih mempertimbangkan kepentingan dalam memahami kejahatan dan penjahat. • Tujuan peny.PP adalah mengingatkan, mengendalikan dan membina perilaku “si pelaku” (capacity for self-control) Note : Metode ini telah diaplikasikan di Belanda

13. Integrated Model (Model Terpadu)dirintis oleh Jepang Karakteristik nya : • Sistem Pendidikan dari Penegak Hukum • Seleksi hakim, jaksa & pengacara dilakukan oleh organisasi pengacara yang ditunjuk pemerintah • Setelah dinyatakan lulus seleksi, jaksa, hakim, pengacara masuk pada pendidikan yang sama dan dikoordinasikan oleh mahkamah agung Jepang. • Disiplin yang tinggi dan terorganisir dengan baik • Tujuan peny.PP adalah Seitmitsu Shiho “keadilan yang tepat” (Precise Justice), artinya efisien, cepat dan adil • Penghapusan “Guilty Plea” dalam sistem Jury sebagaimana CCM dan DPM, dikarenakan prinsip tersebut merupakan “Keadilan orang awam”( Layman Justice)

14. Partisipasi Masyarakat yang tinggi • Masyarakatnya yang menghargai penegak hukum nya • Indikator Keberhasilan : • Jumlah kasus yang terungkap oleh polisi yang tinggi, masyarakat tidak takut melaporkan setiap kejahatan  prestasi aparat yang bagus • Keberhasilan pengadilan dalam penyelesaian perkara  kualitas kerja polisi-jaksa-hakim • Tingkat Penundaan Penuntutan, jaksa dapat melakukan diskresi (wewenang untuk tidak meneruskan perkara). Syarat diskresi : • Faktor pribadi dan motif si pelaku terkait umur, karakter, dll • Daya pencegah umum dari pidana, terkait berat-ringannya kejahatan • Daya pencegah khusus dari pidana,pertimbangan tidak hanya norma hukum, melainkan keseluruhan politik kriminal.

15. Pemidanaan (sentencing) • prinsip rehabilitasi pembinaan (recovery), sehingga ancaman kejahatan di jepang sangat rendah (< 6 tahun). • Berpedoman pada standar yang diminta jaksa dalam penuntutan terhadap terdakwa (Requesting Penalty). • Penuntutan oleh jaksa disertai dengan riwayat sosial si pelaku. • Residivis relatif rendah (Reconviction Rate) -----*m*-----

16. Pertemuan ke-2Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia Tujuan Pembelajaran : • Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa berbagai perkembangan aspek hukum Indonesia. • Mahasiswa memahami kaidah-kaidah serta institusi hukum yang ada pada masa lalu dan sekarang.

17. Garis Besar Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia • 1838  Belanda merdeka dari Prancis • 1747  VOC telah membuat aturan sendiri bagi Hindia Belanda • Penerapan Asas Konkordansi, pro (legisme)-kontra • GubJen. Rochussen : • Suatu keharusan untuk membuat peraturan pengadilan yang terpisah bagi masing-masing golongan penduduk, dikarenakan perbedaan kecerdasan, dan Bumiputera membutuhkan peraturan yang lebih sederhana. • Hindia Belanda dalam posisi dijajah,memudahkan urusan hukum di wilayah jajahan. • Apabila ditemukan kesulitan dilapangan dalam menerapkan aturan, maka reglemen itulah yang harus tunduk pada kenyataan.

18. Hukum Acara Pidana masa IR dan HIR • Inlandsch Reglement (IR) berlaku sejak 1 Mei 1848 sebagai hukum acara pidana dan perdata bagi Bumiputera  Landraad • Reglement op de Strafvordering (RR) dan Reglement op de Rechsvordering (RS) bagi Gol.Eropa  Raad Van Justitie. Hoggerecht RVJ Landraad

19. Tujuan perubahan IR menjadi HIR : • Agar penyesuaian peraturan IR dengan peraturan yang berlaku bagi orang eropa, dengan mempertahankan sifat kesederhanaan dari acara yang berlaku bagii Landraad • Kenyataan nya IR dan HIR masih diterapkan bersamaan. Bandung, Batavia, Semarang, Malang (HIR), IR di kota-kota lain • Institusi Pengadilan terbagi dua

20. Pengadilan Perdata • IndonesiaEropa • Districtgerecht- Residentigerecht • -Regentschapgerecht Raad Van Justitie • Landraad Hooggerechtshof • Raad Van Justitie • Hooggerechtshof

21. Hukum Acara masa Penjajahan Jepang • UU No.14 tahun 1942, putusan hakim, surat pemeriksaan, surat resmi yang belum ditandatangani tidak berlaku, sedangkan yang sudah berlaku tetap dan sudah ditandatangani tapi belum diumumkan dianggap sah. • Landraad  Tihoon Hooin (PN) • Landgerecht  Keizai Hooin (P.Kepolisian) • Regentschpsgerecht  Ken Hooin (P.Kabupaten) • Districtsgerecht  Gun Hooin (P. Kewedanaan)

22. 2 Pengadilan Baru • Raad Van Justitie  Kootoo Hooin (PT) • Hooggerechtshof  Saikon Hooin (MA) Jepang menghapus Dualisme pengadilan

23. Hukum Acara Pidana menurut UU DRT No.1 tahun 1951 • Maksud pembentukan : mengadakan unifikasi susunan kekuasaan dan acara semua Pengadilan Negeri dan Tinggi yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 102 UUDS • Berisikan 20 Pasal, Aturan Peralihan 4 hal : • Penghapusan beberapa Pengadilan pada masa invasi Belanda & Jepang. • Penghapusan pengadilan Swapraja /keresidenan dan pengadilan adat • Melanjutkan pengadilan agama dan peradilan desa • Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat dimana dihapuskan nya pengadilan negara (Landregerecht), serta pembentukan Pengadilan Tinggi di Makasar dan pemindahan pengadilan Tinggi Jogya dan Bukit Tinggi ke Surabaya dan Medan

24. Kesimpulan mengenai Sejarah Hukum Acara Pidana,yaitu : • Dengan penghapusan institusi-institusi tersebut, PN saja yang berkuasa memeriksa perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. • Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana di lingkungan peradilan umum, (sebelum KUHAP) adalah Reglement Indonesia (HIR) staatsblad No.44 tahun 1941 • Tanggal 31 Desember 1981 UU No.76 tahun 1981 Ttg Hukum Acara Pidana diundangkan dalam lembar negara No.3209 menggantikan Dasar Hukum Acara Pidana UU DRT No.1 tahun 1951.

25. Pertemuan ke-3Pembentukan KUHAP File monang • Dirintis tahun 1965  Draft RUU  DPR • Tahun 1967  Panitia pembentukan  Dep.Kehakiman • Tahun 1968  Seminar Hukum Nasional  LPHN • Tahun 1973  menghasilkan naskah RUU HAPID  Kejaksaan Agung, Dep.Hankam, dan Dep.Kehakiman

26. Materi dalam RUU Hukum Acara Pidana : • Penyidikan dan Penyelidikan ; • Koordinasi, Pengawasan dan Pemberian petunjuk oleh Jaksa kepada Penyidik ; • Hakim Pengawas • Pemberi Bantuan Hukum • Tahun 1979  Sampai dengan penyempurnaan Draft RUU ke V disampaikan kepada DPR-RI • Tahun 1979-1980  sidang pembahasan RUU tsb, menghasilkan 13 kesepakatan pendapat • 23 September 1981  pendapat akhir fraksi • 31 Desember 1981  disahkan menjadi UU

27. Yang mendasar dari KUHP Hak Terdakwa / Tersangka - Asas Praduga Tidak Bersalah - Beban pembuktian pada PU - Diberitahu hal yang didakwa,menyiapkan pembelaan, memp.juru Bahasa, dll (Pasal 50 s/d 58 KUHAP) Bantuan Hukum pada setiap Tingkatan • Menunjuk dan berkomunuikasi dengan penasehat hukum nya • Pengadaan pensehat hukum oleh negara bagi yang tidak mampu • - Privasi atas segala informasi yang diberikan kepada penasehat hukum nya Penangkapan dan Penahanan • Mensyaratkan Dasar Menurut Hukum dan Dasar Menurut Keperluan • Masa waktu penahanan : Penyidik : 20 hari + 40 hari, PU : 20 hari + 30 hari , hakim : 30 hari + 30 hari ; Banding : 30+2x30 hari, kasasi : 50+2x50 hari

28. Rehabilitasi dan Ganti Kerugian • Sebagai jaminan terhadap tersangka/terdakwa yang dikenakan penangkapan atau penahanan yang tidak berdasarkan hukum • Ganti kerugian material/uang, rehabilitasi berupa putusan hakim Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian • Gugatan ganti kerugian dari korban tindak oidana yang sifatnya perdata berupa kerugian meterial bagi korban • Efisiensi dan efektifitas waktu dan biaya perkara Upaya-upaya Hukum • Upaya hukum biasa (perlawanan (verzet), banding maupun kasasi) • Upaya hukum luar biasa ( kasasi demi kepentingan hukum & Peninjauan Kembali terhadap putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Herzeining))

29. Koneksitas - Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang termasuk Pengadilan umum dan pengadilan militer. - Team tetap gabungan berupa : Penyidik-Polisi Militer-penyidik militer - Pada dasarnya perkara koneksitas diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer, namun dapat dilakukan oleh peradilan umum dengan catatan hakim anggota peradilan berasal dari militer dan umum secara berimbang Pengawasan Pelaksanaan Putusan pengadilan - Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System) - Pengawasan Perkembangan Prilaku Narapidana di LP

30. Pertemuan ke-4Overview Hukum Acara Pidana File monang Pengertian Umum • Hukum Pidana --- Hukum Acara Pidana • Hukum Pidana = Aturan mengenai Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Hukum Pidana Materill/substantive) • Hukum Acara Pidana = mengenai bagaimana cara / prosedur untuk menuntut orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana (hukum Pidana formal)

31. Pendapat Ahli • De Bos Kamper : • Sejumlah asas dan peraturan per-UU-an • Yang mengatur bilamana UU Hukum Pidana dilanggar • Negara dapat melaksanakan hak nya untuk mempidana • Simon : • Norma yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapan nya ; • Mempergunakan hak nya untuk memidana • Seminar hukum Nasional ke-1 1963 : • Norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara • Untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwasanya hukum pidana dilanggar

32. Tujuan & Fungsi Hukum Acara Pidana Tujuan : • Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materill (mendekati), yaitu kebenaran yang selengkap-lengkap nya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat • Sehingga diperoleh pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana • Untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah pelaku tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana nya.

33. Fungsi Hukum Acara Pidana • Sebagai pedoman bagi negara (melalui perangkat kekuasaan yudikatif) dalam proses mengungkap kebenaran dari suatu pelanggaran tindak pidana. Para pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana : • Setiap orang (sebagai saksi atau ahli) • Pejabat penyidik atau penyelidik (Polisi, & PPNS) • Pejabat Penuntut Umum • Pejabat eksekusi pidana (hakim, aparat panitensier, misal petugas LP) • Penasehat hukum

34. Ilmu Pengetahuan Pembantu Hukum Acara Pidana • Kenapa Hukum Acara Pidana Butuh Bantuan ilmu pengetahuan lain,..? • Karena Hukum Acara Pidana bertugas mengungkap kebenaran yang utuh/selengkapnya) • Misal nya : • Logika, psikologis, criminalistik, psikiatri, kriminologi,TI

35. Logika, berfikir dengan akal : • sebab-akibat, aksi-reaksi,hipotesis-antitesis • Bermanfaat dalam persangkaan, • menghubungkan beberapa fakta dan data • Orientasi – Hipotesis – verifikasi • Psikologi, ilmu tentang perilaku memperlakuakan psikis seseorang secara lebih tepat. • Kriminalistik, informasi yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diungkap oleh ilmu pengetahuan lain (forensik, toksiologi, balistik, datcyloscopie) • Kriminology, ilmu tentang sebab kejahatan dan penanggulangannya

36. Pertemuan ke-5Tahapan Pemeriksaan File monang • Pemeriksaan : • Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan yang pertama kali dilakukan oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun penyidik, atas adanya dugaan telah dilanggar nya hukum pidana materill • Pemeriksaan di sidang Pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak.

37. Proses Penyelidikan dan Penyidikan • Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukan penyidikan. • Tujuan penyelidikan adalah : • untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi ; • bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

38. Penyidikan (osporing, pengusutan) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan keterangan, bukti-bukti, guna mengungkap tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. (see Pasal.1 butir 2 KUHAP) • Keterangan meliputi : • Tindak apa yang telah dilakukan • Kapan dan dimana tindak tersebut dilakukan • Dengan apa dan bagaimana tindak tersebut dilakukan • Mengapa (motif) tindak tersebut dilakukan dan siapa pembuat. • Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian integral sistematis dari tindakan lain berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum

39. Petugas Penyelidik dan Penyidik • Penyelidik adalah setiap pejabat polisi (Pasal 4 KUHAP) • Wewenang Penyelidik (Pasal 5 KUHAP) : • Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana • Mencari keterangan & barang bukti • Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan memeriksa tanda pengenal diri. • Mengadakan “tindakan lain” menurut hukum yang bertanggung jawab.

40. Syarat “ tindakan lain “ untuk kepentingan penyelidikan • Tidak bertentangan dengan aturan hukum • Selaras dengan kewajiban hukum, tindakan tersebut patut, menghormati HAM dan masuk akal dalam lingkungan jabatan nya • Atas perintah penyidik, penyelidik dapat : • Melakukan penangkapan, peneriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, mempotret dan membuat laporan hasil penyelidikan kepada penyidik.

41. Penyidik • Pasal 6 KUHAP, Penyidik adalah: • Pejabat Polisi RI ( > Pembantu Letnan Dua atau Komandan Sektor Kepolisian berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua yang karena jabatan nya adalah penyidik) • Pejabat PPNS yang diberi wewenang oleh UU ( Pengatur Muda tingkat I atau Gol.II/b) • Wewenang Penyidik (Pasal 7 KUHAP), antara lain melakukan tindakan pertama di tempat kejadian & penghentian penyidikan,

42. Pelaksanaan Penyelidikan & Penyidikan • Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi suatu tindak pidana dari 2 sumber : • Tertangkap tangan (ontdekking op heterdaad) : • Pada waktu sedang melakukan tindak pidana • Sesudah setlah beberapa saat tindak pidana • Sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai pelaku • Penyelidik dapat bertindak tanpa perintah penyidik

43. Di Luar Tertangkap Tangan, informasi diperoleh dari : • Laporan, pemberitahuan oleh seseorang karena hak atau kewajiban nya kepada pejabat berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadi tindak pidana • Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan untuk menindak menurut hukum seseorang merugikan nya • Pengetahuan sendiri penyelidik atau penyidik

44. Perbedaan Laporan & Pengaduan

45. Penangkapan & Penahanan • Penangkapan = Pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, apabila terdapat cukup bukti, untuk kepentingan penyidikan • Masa waktu 1 x 24 jam (Pasal 19 KUHAP) • Tertangkap tangan tanpa perlu surat perintah (Pasal 18 KUHAP) • Penahanan adalah : • penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik/ penuntut umum/hakim, • dengan suatu surat penetapan dan • menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

46. Penangkapan & Penahanan = membatasi atau mengambil kemerdekaan bergerak yang merupakan salah satu HAM • “Penangkapan & penahanan seperti Pedang yang memenggal kedua belah pihak” Van Bemmelen • Sehingga aparat huum harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab secara yuridis dan moral sebelum mengambil kebijakan ini, karena kemungkinan orang yang tersangka tidak bersalah • Maka dari itu aparat hukum harus dilandasi keyakinan adanya Presumption of Guilt. Didukung bukti-bukti permulaan yang kuat.(Psal.17 KUHAP) • Apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka, maka harus dipilih tindakan yang meringankan, yaitu tidak menahan tersangka (asas in de bio pro reo).

47. Pelaksanaan dilakukan oleh penyidik polisi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. • Bukti permulaan yang cukup ialah bukti awal untuk menduga adanya TP & tersangka sebagai pelakunya • Dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang : • mencantumkan identitas tersangka ; • menyebutkan alasan penangkapan ; • uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan • tempat dia diperiksa • Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segerasetelah penangkapan dilakukan. • Konsekuensinya bila tidak terpenuhi Pasal 21 ayat 4 tsb, penahanan tersebut tidak sah menurut UU serta tersangka/ahli warisnya dapat menuntut ganti kerugian.

48. Syarat-syarat Penahan • Mr. W.A.FL. Winckel, • Gronden van Rechtmatigheid (pertimbangan hukum) • Gronden van Noodzakelijkeheid (pertimbangan kepentingan) • Prof. Moeljatno, SH berdasarkan KUHAP • Syarat objektif • Tindak pidana diancam > 5 tahun • Tindak Pidana yang diatur khusus walaupun ancaman hukuman nya < 5 tahun • Syarat Subjektif • Mencegah tersangka melarikan diri • Mencegah tersangka menghilangkan barang bukti • Mencegah tersangka mengulangi tindak pidana lanjutan

49. Tempat & Jangka waktu Penahanan • Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan • Untuk kepentingan penuntutan, PU berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan • Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim si sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. See Pasal 20 dan 21 (1)-(4) KUHAP

50. Jenis- jenis Penahanan (Pasal 22 KUHAP) : • Penahanan Rumah Tahanan Negara • Penahanan Kota (wajib lapor diri), • Penahanan Rumah (wajib lapor diri)