1 / 23

Introducing Hukum acara pidana

Introducing Hukum acara pidana. Flora Dianti, SH, MH. TODAY’S. INTRODUCTION PERATURAN SATUAN ACARA PROGRAM DEFINISI PRINSIP BAGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA. INTRODUCTION. BAGAIMANA BISA LULUS ? PRESENCE 10% ASSIGNMENTS 15% MID TERM TEST 35%

jaron
Télécharger la présentation

Introducing Hukum acara pidana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Introducing Hukum acara pidana Flora Dianti, SH, MH.

  2. TODAY’S • INTRODUCTION • PERATURAN • SATUAN ACARA PROGRAM • DEFINISI • PRINSIP • BAGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

  3. INTRODUCTION BAGAIMANA BISA LULUS? PRESENCE 10% ASSIGNMENTS 15% MID TERM TEST 35% FINAL TEST 40% (10+15+15+16) ALTERNATIF: KUIZ OR PRESENTATION TOLERANSI KETELATAN MAX 30 MIN.

  4. SAP DAN TUGAS • SAP = tugas mingguan SYARAT: - dikumpulkan tepat waktu • Tulis tangan • Min 3 referensi • Kertas Folio • Fotokopi sebg bukti

  5. Pembahasan Definisi KedudukanHapid ProsesHukumAcaraPidana Penyelidikan Penyidikan

  6. DEFINISI dan kedudukan hapid

  7. DEFINISI • KUHAP: tidakmemberikandefenisi, tapimendefenisikanttgfungsidsb sep penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusanpengadilan, upayahukum, dll. • DefinisiWirjonoProdjodikoro: rangkaian peraturan2 ygmemuatcarabgmnaparaturpenegakhukumdlmsistemperadilanpidanabertindakgunamencapaitujuannegaradgnmengadakanhkmpidana. Dalamhkmpidanadiatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dptmenjatuhkanpidana. (pengertianinisempit, punishment oriented).

  8. DEFINISI • Hkacarapidanadiadakanutkmenegakkan (i) keadilan, (ii) memberantaskejahatandan (iii) mencegahsekaligus. Hkacarapidanaharusbeorientasikesisteman, suatusistem yang menegakkankeadilan, memberantaskejahatan, danmencegahkejahatan. • Pengertianhkacarapidanasebagairangkaianpenegakanhukum yang diarahkanuntukmencapaiketigatujuantersebutkemudiandisebutsistemperadilanpidana (“SPP”) pengertian yang lebihluasdarihkacarapidana ( vide, Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, SuatuStudiTeoritisMengenaiSistemPeradilanPidana, 2009:72-74).

  9. UU No.8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana (KUHAP) • UU “Para Penegak Hukum” • UU 2002:2 ttg Kepolisian Negara RI • UU 2004:16 ttg Kejaksaan RI • UU 2009: 48 ttg Kekuasaan Kehakiman; • UU 2009:3 ttg MA RI; • UU 2004:5 ttg Peradilan Umum • UU yg mengatur wewenang PPNS 2. Ketentuan Hukum Acara Pidana • UU Substansial • UU 2000:26 ttg Pengadilan HAM • UU 2002:30 ttg KPK • UU 2009:46 ttg Pengadilan Tipikor • UU 1997:3 ttg Pengadilan Anak • UU 2009:22 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • UU 2003:15 ttg Pemberantasan TP Terorisme • UU 2004:31 ttg Perikanan Ketentuan Hukum Acara Pidana Perundang-Undangan Sektoral Secara Khusus • Peraturan Pemerintah, mis : PP No.27 Tahun 1983 • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) • Surat Keputusan Kapolri • Surat Keputusan Jaksa Agung • Surat Keputusan Menteri Kehakiman • Peraturan Menteri Kehakiman Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Lainnya

  10. PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

  11. Proses Ajudikasi Perkara Pidana

  12. 3. SISTEM PERADILAN PIDANAPERJALANAN ORANG BEBAS MENJADI TERPIDANA Upaya Paksa Pra-P Pembuktian SPDP Bisa disidik? SD Upaya Paksa BAP Putusan ST Tugas & Tanggung Jawab LP Hakim Wasmat Wewenang Wewenang Hakim Wewenang JPU Wewenang Penyidik/Penyelidik Penyidik J-Peneliti (1) Orang bebas (3) Tersangka (2) Saksi (4) Terdakwa (5) Terpidana Hak Peristiwa Hukum Pidana Hak Hak Surat Keberatan Praperadilan Remisi, Asimilasi & pelepasan bersyarat Eksepsi Pledoi Surat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan konpensasi uang Pasca-Ajudikasi: terima atau upaya hukum,biasa & luarbiasa Ajudikasi Pra-Ajudikasi

  13. Penyelidikan & penyidikan

  14. JalurDiketahuinya TP • Laporan: • Pemberitahuan yang disampaikanseorangkrnhak / kewjbberdasar UU kpdpejabatberwenangttgtelahatausedangataudidugaakanterjadiperistiwapidana. (pasal 1 butir 24) • Dilaporkanolehsemuaorang yang mengalami, melihat, mendengarsuatuperistiwapidana. • Tidakdapatdicabutkembali • Merupakandelikumum • Bukanmerupakansyaratuntukdilakukannyaprosespenyidikan.

  15. JalurDiketahuinya TP • 2. Pengaduan: • Pemberitahuandisertaipermintaanolehpihak yang berkepentingankpdpejabatberwenanguntukmenindakmenuruthukumseorang yang telahmelakukan TP aduan yang merugikannya. (pasal 1 butir 25) • Dilakukanolehkorban /calonkorban/pihakygberkepentinganmenurut UU. • Dapatdicabutkembali • Merupakandelikaduan • Merupakansyaratuntukdilakukannyaprosespenyidikan.

  16. JalurDiketahuinya TP 3. TertangkapTangan: • Tertangkapnyaseorangpadawaktusedangmelakukan TP ataudengansegerasetelahbebrapatsaat TP dilakukan. Atausesaatkemndiserukanolehkhalayakramaisebgorngygmelakukannya. (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 4. InformasiKhusus: • Adanyainformasikhususdarimasyarakatbahwatelahterjadiatauakanterjadisuatu TP, shgkemudianataslaporantersebutaparatmelakukanpenangkapan.

  17. Penyelidikan … - Pengertian: Pasal 1 butir 5 Penyelidik: * KUHAP (Psl 1 btr 4 jo. ps 4) Polri * UU Khusus Lain Korupsi: KPK, Kejaksaan, Polisi, Timtas TPK TP Kelautan & Perikanan: TNI AL, PNS Perikanan (UU No.31/2004 ttgperikanan) TP Imigrasi: PNS Imigrasi Lingkungan: Bapedal (UU No.23/97) Money Laundering: Polisi, melaluibahan PPATK (UU No.15/2002) HAM: Komnas HAM (UU No.26/2000) Pasar Modal: Bapepam TP Kehutanan: PNS Kehutanan (UU No.41/99)

  18. TugasdanWewenangPenyelidik Pasal 5 KUHAP 1. KrnKewajibannya: MenerimaLaporan / Pengaduan MencrKetrgndanBrgBukti MenyuruhBerhenti, MenanyakandanMemeriksaTandaPengenal AtasPerintahPenyidik: a. MelakukanUpayaPaksa b. PemeriksaandanPenyitaanSurat c. MengambilSidikJaridanMemotret

  19. TeknikPenyelidikan • Penyelidikan Terbuka - untuk tindak pidana biasa - mudah untuk diungkap • Penyelidikan Tertutup • Untuk tindak pidana tertentu yang sulit diungkap (narkotika, terorisme, dll) • Surveillance, undercover, observation.

  20. Penyidikan … - Pengertian: Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidik: * KUHAP (ps. 1 bt.1 jo. Ps.6 ayat 1) Min. Aipda * UU Khusus Lain Imigrasi, -Ditjen HAKI, dll Korupsi: Kejaksaan, KPK, Kepolisian TP Kelautan: TNI AL, Lingkungan:Bapedal

  21. TugasdanWewenangPenyidik • Pasal 7 KUHAP 1). UpayaPaksa: • Penangkapan (Ps.16-19) • Penahanan (Ps.20-31) • Penggeledahan (Ps.32-37) • Penyitaan (Ps. 38-46) • PemeriksaanSurat (Ps. 47-49) 2).Melakukan Pemeriksaan2

  22. Proses Verbal • Proses Verbal Verhoor: • Proses BAP dgncarainterogasi / tatapmukalangsung/ mendengarketerangantersangka / paratersangkaataucalontersangka, korbansertasaksi-saksidikantorkepolisian, • BAP diperiksadanditandatanganiolehpenyidikdan yang diperiksa. • secaraformilbelummerupakanalatbuktipenuhdalamprosespembuktian, secaramateriiltergantungbagaimana hakim menafsirkanisiketerangan.

  23. Proses Verbal 2. Proses Verbal Van bevinding: • proses BAP olehpenyidik, dengancaraatasinisiatifpenyidiksendiriberdasarkewenangannya, dgnmendatangi TKP, mencarilangsung keterangan2 darisaksi-saksi, korbansertasaksi-saksi yang ditemuidi TKP, • BAP diperiksadanditandatanganiolehpenyidiksaja. • Prosesinisecaraformilsudahmerupakanalatbuktipenuhdalamprosespembuktian, hakim bisamendapatkanhasilpenyidikanlebihlengkap.

More Related