Download
hukum acara pidana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUM ACARA PIDANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUKUM ACARA PIDANA

HUKUM ACARA PIDANA

1932 Views Download Presentation
Download Presentation

HUKUM ACARA PIDANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HUKUM ACARA PIDANA Oleh M. Mahendradatta

  2. Bahan-bahan • KUHAP • HUKUM ACARA PIDANA oleh Suryono Sutarto, S.H., M.S. dan Oeripah Soejakto, S.H. • ASPEK MANUSIAWI DALAM ORGANISASI oleh Stan Kossen • MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA oleh M. Luthfie Hakim, S.H. • MAKALAH HUKUM ACARA PIDANA oleh A. Wirawan Adnan, S.H. • PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP oleh M. Yahya Harahap, S.H.

  3. Pokok Bahasan I. POKOK BAHASAN I: Pengenalan HAP • Pengertian HAP • Fungsi/tugas dan Tujuan HAP • Sumber hukum HAP • Dramatis Personae dalam HAP II. POKOK BAHASAN II: Pengenalan Lanjutan HAP • Asas-asas HAP • Ilmu-ilmu Pengetahuan Pembantu HAP • Memahami Fakta dan Kesimpulan

  4. (lanjutan) Pokok Bahasan III. POKOK BAHASAN III: Pemeriksaan Pendahuluan (voorenderzoek) IV. POKOK BAHASAN IV: Pemeriksaan Pengadilan (gerechtelijk onderzoek)

  5. POKOK BAHASAN I: Pengenalan HAP • Pengertian HAP: HAP ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar (Sudarto)

  6. (Lanjutan) Hukum Acara Pidana Penegak Hukum Masyarakat

  7. (Lanjutan) Kesimpulan dari pengertian HAP: • Fungsi HAP adalah untuk melaksanakan atau menegakkan HUKUM PIDANA; • HAP telah beroperasi meskipun baru ada persangkaan saja adanya pelanggaran HUKUM PIDANA, berarti HAP sudah dapat berjalan meskipun belum jelas ada/tidaknya suatu tindak pidana;

  8. (Lanjutan) • Uraian Fungsi/Tugas HAP: • Menemukan fakta tentang terjadinya pelanggaran thd HUKUM PIDANA; • Menetapkan pelanggar hukum (tersangka); • Menemukan dan memeriksa tersangka (termasuk menangkap/menahannya); • Mengumpulkan alat-alat bukti; • Mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan;

  9. (Lajutan) • Memeriksa terdakwa dan menjatuhkan putusan; • Mengatur upaya-upaya hukum atas putusan hakim; • Melaksanakan dan mengawasi putusan hakim. • Tujuan HAP: Mencari kebenaran materiil (substantial truth/materiele waarheid) dan sekaligus untuk perlindungan terhadap HAM (protection of human rights);

  10. (Lanjutan) • Pemahaman ringkas tujuan HAP: Kebenaran materiil HUKUM ACARA PIDANA Perlindungan HAM

  11. (Lanjutan) • Sumber hukum HAP: • KUHAP; • UU Pokok Kehakiman; • UU Tentang Mahkamah Agung; • UU Pokok Kepolisian; • UU Pokok Kejaksaan; • PP Tentang Pelaksanaan KUHAP; • Berbagai UU lain, seperti UU Tentang Terorisme dll;

  12. (Lanjutan) • Dramatis personae dalam HAP: • Setiap orang: • Tersangka/terdakwa; • Saksi; • Ahli; • Pejabat Kepolisian dan PPNS (pemeriksaan pendahuluan/voorenderzoek): • Penyelidik (Polri); • Penyidik (Polri dan PPNS); • Penyidik Pembantu (Polri);

  13. (Lanjutan) • Pejabat Kejaksaan (melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan): • Jaksa; • Penuntut Umum (JPU); • Pejabat Pengadilan (memeriksa dan membantu memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan): • Hakim; • Panitera, Wa Panitera, Pan Muda, Pan Pengganti;

  14. (Lanjutan) • Penasihat Hukum; • Pejabat eksekutor (pelaksana) putusan pengadilan (menjalankan UU pelaksanakan pidana/penitentiaire recht): • Jaksa, Pejabat LAPAS, Polri;

  15. POKOK BAHASAN II: Pengenalan Lanjutan HAP • Asas-asas HAP: • Equality before the law (isonomia); • Principle of legality terhadap seluruh proses hukum; • Presumption of innocence; • Ganti rugi dan rehabilitasi; • Speedy trial (constante justitie) and fair trial;

  16. (Lanjutan) • Hak untuk membela diri dan menunjuk penasihat hukumnya; • Hak diberitahu akan hak-haknya; • Onmidelijkheid van het oderzoek (kelangsungan pemeriksaan pengadilan dng terdakwa hadir); • Openbaarheid van het proces kecuali ditentukan lain oleh UU;

  17. (Lanjutan) • Ilmu-ilmu Pengetahuan Pembantu HAP: • Logika: Orientasi – hipotesis – verifikasi – konstruksi logis ada/tidaknya tindak pidana; • Psikologi: Berusaha memahami jiwa manusia agar dapat memperlakukannya dengan tepat;

  18. (Lanjutan) • Kriminalistik: • Pelajari kejahatan dari sudut teknis. • Didukung ilmu-ilmu forensik (ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi pengadilan secara meyakinkan-ilmiah): • Ilmu kedokteran forensik (pelajari organ manusia menyangkut sebab-sebab luka atau kematian dalam kaitan dng tindak pidana);

  19. (Lanjutan) • Toksikologi forensik (“toxicon” dan “logos”, mempelajari racun dalam kaitan dng tindak pidana); • Ilmu kimia forensik (pelajari berbagai bahan kimia dengan dasar ilmu kimia analitika); • Ilmu alam forensik, misal: • Forensic ballistic (balistik kehakiman, pelajari peluru kejahatan atau geincrimineerde kogel) • Dactyloscopie (“doctylus” or “finger” dan “copy” atau cetakan – sidik jari/finger-prints);

  20. (Lanjutan) • Psikiatri: • Pelajari jiwa manusia yang sakit; • Kriminologi: • Pelajari kejahatan sebagai suatu masalah manusiawi: mengapa, bagaimana, apa tujuan orang melakukan kejahatan. Pelajari kejahatan dalam arti makro;

  21. Antara Fakta dan Kesimpulan • Memahami Fakta dan Kesimpulan: • Definisi fakta: • Segala sesuatu yang kita sepakati bahwa hal itu benar; • Sifat keberadaan sesungguhnya (Webster) • Fakta adalah (benar-benar) kesimpulan dengan kadar probabilitas yang berbeda-beda, makin suatu kesimpulan mendekati kepastian maka makin merupakan fakta; • Kesalahan dalam memahami fakta dan kesimpulan akan menjauhkan dari upaya mencari kebenaran materiil (substantial truth/materiele waarheid);

  22. Perhatikan Gambar Di bawah Ini

  23. Benar, Salah atau Tanda Tanya B S ? • Ada dua orang dalam ruangan _ _ _ • ME sedang tidur bersama _ _ _ • ME tidak memakai baju _ _ _ • Mereka bertemu malam hari _ _ _ • ME berada pada kamar hotel _ _ _ • ME baru selesai mandi _ _ _ • ME sedang tersenyum _ _ _

  24. (Lanjutan) • Skala Probabilitas Tidak Mungkin Mungkin Pasti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • Kita harus berusaha menjadikan kepastian dari probabilitas (certainties out of probabilities)

  25. (Lanjutan) • Perbedaan fakta dan kesimpulan: Kesimpulan: • Dibuat setiap waktu sebelum, selama dan sesudah pengamatan; • Melampaui apa yang anda amati; • Menunjukkan suatu kadar probabilitas; • Biasanya menimbulkan perselisihan pendapat; • Tak terbatas jumlahnya;

  26. (Lanjutan) Fakta: • Ditetapkan sesudah pengamatan atau pengalaman; • Terbatas pada apa yang anda amati saja; • Sedekat mungkin dengan kepastian; • Cenderung memperoleh persetujuan; • Terbatas jumlahnya;

  27. Pemahaman fakta dan kesimpulan dalam praktik konkrit: • Suatu fakta atau kesimpulan tunggal: = Munir tewas setelah minum juice jeruk; = Pramugari menyajikan minum juice jeruk pada Munir; = Pramugari meracun Munir hingga tewas (???) • Suatu fakta atau kesimpulan berkelanjutan: = Polycarpus terbang bersama Munir ke Singapura; = Polycarpus mempersilakan Munir duduk di kursinya di kelas bisnis; = Polycarpus mengaku telah meminta ijin pramugari untuk menyerahkan kursinya pada Munir; = Munir tewas setelah minum juice jeruk; = Pramugari menyajikan minum juice jeruk pada Munir; = Pramugari bersekongkol dengan Polycarpus meracun Munir hingga tewas (???) • Rumusan perundang-undangan menghindari kalimat yang mengandung kesimpulan;

  28. Tipe persepsi “mental set”: Kebanyakan orang cenderung mencerap apa yang ingin mereka lihat atau mereka persiapkan, terlepas dari kenyataan; • Penyebab persepsi “mental set”: Setiap orang memiliki “saringan persepsi” (perceptual filter) tentang benda dan manusia yang didasarkan pada latar belakangnya;

  29. POKOK BAHASAN III: Pemeriksaan Pendahuluan (voorenderzoek) • Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan: • Kedapatan tertangkap tangan; • Karena adanya laporan; • Karena adanya pengaduan; • Diketahui sendiri oleh penyidik;

  30. SETELAH DIKETAHUI ADA DUGAAN PERISTIWA HUKUM PENYIDIKAN (Penyidik) PENYELIDIKAN (Penyelidik) Tugas&Wewenang • Penyelidikan tindakan untuk menentukan apakah sesuatu peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan • Penyidikan serangkaian tindakan untuk menemukan tersangkanya

  31. PENANGKAPAN 1. Pengertian – 1 angka 20 KUHAP 2. Siapa yang berwenang –16 KUHAP 3. Syarat Penangkapan – 17 KUHAP 4. Lama Penangkapan – 19 KUHAP 5. Tatacara – 18-19 KUHAP

  32. PENAHANAN 1. Pengertian– 1.21 KUHAP 2. Siapa yang berwenang –20 KUHAP 3. Syarat Penahanan –21 KUHAP 4. Tatacara – 21.2 & 21.3 KUHAP 5. Jenis Penahanan – 22 KUHAP 6. Lama Penahanan – 24-29 KUHAP

  33. BATAS WAKTU PENAHANAN INSTANSI Awal Perpanjang TotalPasal 29 (hari) (hari/oleh) (hari)tambahan 1.PENYIDIKAN 20 40 (JPU)60 30 + 30 2. PENUNTUTAN 20 30 (KPN)5030 + 30 3. PENGADILAN 30 60 (KPN)90 30 + 30 4. BANDING 30 60 (KPT)90 30 + 30 5. KASASI 50 60 (KMA)110 30 + 30 ______________________________________________ Maximum hari penahanan 400 + (150+150) (700 hari) Pasal 29: ditambah, jika ada gangguan fisik+mentall, ancaman pidanan lebih 9 tahun. + Terhadap perpanjangan= boleh mengajukan keberatan KPT dan KMA

  34. PENANGGUHAN PENAHANAN(Pasal 31 (1) KUHAP) • Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. • Dalam Hal Penangguhan Penahanan dikabulkan oleh Pejabat yang berwenang. • Jaminan berupa uang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP. • Jaminan berupa orang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berasarkan Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP.

  35. Permohonan Penangguhan Penahanan harus mencantumkan syarat-sayarat : • Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri. • Tersangka atau Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti. • Tersangka atau Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. • Tersangka atau Terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan.

  36. Pejabat yang berwenang dapat mencabut penangguhan penahanan atas tersangka atau terdakwa jika melanggar syarat-syarat yang ditentukan, Yaitu wajib lapor,tidak keluar rumah atau kota. • Terdakwa, Tersangka, keluarga atau Penasehat Hukum dapat mengajukan permohonan perubahan status penahanan kepada pejabat yang berwenang, dari Status Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota atau Tahanan Rumah. • Permohonan perubahan Status Tahanan lazim mencantumkan: • Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri. • Tersangka atau Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti. • Tersangka atau Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. • Tersangka atau Terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan

  37. Perubahan Status Tahanan apabila dikabulkan akan mengurangi masa tahanan Tersangka atau Terdakwa dengan perhitungan masa tahanan : • Penahanan Rumah Tahanan Negara, jumlah pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanannya ( 1 hari : 1 hari). • Penahanan Rumah, jumlah pengurangannya 1/3 hari X jumlah masa penahanannya (misalnya Masa tahanan 60 hari, maka jumlah penahannya 60 hari X 1/3 hari). • Penahanan Kota, jumlah pengurangannya 1/5 hari X jumlah masa penahanannya (misalnya Masa tahanan 60 hari, maka jumlah penahannya 60 hari X 1/5 hari).

  38. PENGGELEDAHAN 1. Pengertian – 1.17 KUHAP 2. Siapa yang berwenang –32 KUHAP 3. Tatacara – Ps 33 KUHAP 4. Pengecualian – 34 dan 35 KUHAP 5. Jenis Penggeledahan- Pasal 32

  39. PENYITAAN 1. Pengertian – 1.16 KUHAP 2. Siapa yang berwenang –38 KUHAP 3. Tatacara – 38, 39,40,41 KUHAP 4. Penyimpanan –44 KUHAP 5. Tanggung Jawab- Pasal 44 (2)

  40. HAK-HAK TERSANGKA

  41. Pembelaan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan “Pasal 69 dan 70 KUHAP” Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu . Juklak angka 1 Lamp.Kep.Menkeh No.M.14-PW.07.03/1983, yang dimaksud setiap waktu adalah pada jam kerja.

  42. SURAT PANGGILAN( Pasal 112 s/d 113 ) • Penyidik melakukan panggilan guna pemeriksaan harus secara jelas. • Yang dipanggil harus datang. • Apabila orang yang dipanggil tidak datang harus memberikan alasan yang patut dan wajar.

  43. SURAT KUASA • PADA DASARNYA ACUAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MERUJUK PADA PASAL 1792 S/D 1797 KUH PERDATA • KUASA DAPAT DIBERIKAN DAN DITERIMA DALAM ; AKTA UMUM, TULISAN DIBAWAH TANGAN, SURAT ATAU BAHKAN SECARA LISAN. • DALAM SURAT KUASA MEMUAT: • IDETITAS PEMBERI KUASA; • IDENTITAS PENERIMA KUASA DAN DOMISILINYA; • HAL-HAL YANG DIKUASAKAN SECARA KHUSUS

  44. Berita Acara bukan pro yustisia; • Keterangan yang diberikan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan; • Tolak pemintaan dokumen oleh penyelidik (dapat terjadi self increminating). Penyerahan dokumen selaku barang bukti haruslah dibuatkan BAPenyitaan; • Kedudukan Penasihat Hukum tidak diatur, tetapi dalam praktek dapat mendampingi terperiksa dan memberikan nasihat hukum.

  45. Penyidikan—Pemeriksaan Saksi(Pasal 6 s/d 9 KUHAP) • Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidik. • Tidak diatur kedudukan Penasihat Hukum (PH) dalam hal pemeriksaan saksi; • Dalam praktek, penyidik menanyakan kepada saksi apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan dicatat dalam BAP nama Penasihat Hukumnya; • Dalam praktek, PH cukup leluasa membantu merumuskan pertanyaan dan jawaban agar pemeriksaan berjalan lancar dan cepat;

  46. Penyidikan—Pemeriksaan Tersangka • Kedudukan PH diatur secara sederhana dalam pasal 115 KUHAP; • Prinsip umum: melihat dan mendengar saja (within sight and within hearing); • Pengecualian: Perkara “keamanan negara” hanya dapat melihat, tidak dapat mendengar (within sight without hearing); • Dalam praktek untuk perkara selain “kamneg” PH dapat membantu merumuskan jawaban, bahkan terkadang membantu merumuskan pertanyaan. Hal ini sangat bergantung pada keluwesan dan etiket PH serta pribadi penyidik; • Tujuan membantu di sini untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, bukan untuk tindakan curang;

  47. PRAPERADILAN(Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP) Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. • Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; • Ganti Kerugian dan atau Rehebilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

  48. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal. • Praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya Kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan dengan menyebutkan alasannya. • Praperadilan diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Pihak Ketiga Kepada Ketua Pengadilan Negeri. • Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

  49. Acara Pemeriksaan Praperadilan : • Dalam waktu 3 hari diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan sidang. • Pemeriksaan dilakukan secara cepat yaitu 7 (tujuh) hari, apabila dalam waktu tersebut belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. • Terhadap permintaan tersebut tidak dapat dimintakan banding.

  50. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan dan mengikuti acara Praperadilan (Pasal 95 KUHAP).