HUKUM PIDANA LANJUTAN

1. HUKUM PIDANA LANJUTAN YUSRIANTO KADIR

2. RUANG BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (feit) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana. Asas LegalitasAnselm von Feuerbach dalam teori : “vom psychologishen zwang (paksaan psikologis)” (nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali)Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

3. Lanjutan..... Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali mengandung tiga prinsip dasar : • Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang) • Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana) • Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada) Hal inimenganjurkansupaya : • Dalammenentukanperbuatan-perbuatan yang dilarangdidalamperaturanbukansajatentangmacamnyaperbuatan yang harusdirumuskandenganjelas, tetapijugamacamnyapidana yang diancamkan; • Dengancarademikianmakaorang yang akanmelakukanperbuatanyangdilarangitutelahmengetahuiterlebihdahulupidanaapayangakandijatuhkankepadanyajikanantibetul-betulmelakukanperbuatan; • Dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapat tekanan untuk tidak berbuat. Andaikata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dinpandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

4. Lanjutan..... Prof. Moeljatno menjelaskan inti pengertian yang dimaksud dalam asas legalitas yaitu : • Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal inidirumuskandalamPasal 1 ayat (1) KUHP. • Untukmenentukanadanyaperbuatanpidanatidakbolehdigunakananalogi, akantetapidiperbolehkanpenggunaanpenafsiranekstensif. • Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

5. Lanjutan..... Schaffmeister dan Heijder merinci asas ini dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut : • Tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana berdasar peraturan perundang-undangan (formil). • Tidak diperkenankan Analogi(pengenaan suatu undang-undang terhadap perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang tersebut). • Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan (Hukum tidak tertulis). • Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas(lex Certa). • Tidak boleh Retroaktif (berlaku surut) • Tidak boleh ada ketentuan pidana diluar Undang-undang. • Penuntutan hanya dilakukan berdasarkan atau dengan cara yang ditentukan undang-undang.

6. RUANG BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (LEX LOCI) Teori tetang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan (yurisdiksi hukum pidana nasional), apabila ditinjau dari sudut Negara ada 2 (dua) pendapat yaitu : • Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi diwilayah Negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas territorial). • Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga Negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah Negara. Pandangan ini disebut menganutasas personalatau prinsip nasional aktif. Dalamhaliniasas-asashukumpidanamenuruttempat : • AsasTeritorial. • Asas Personal (nasionalaktif). • AsasPerlindungan (nasionalpasif) • Asas Universal.

7. Ad. I. AsasTeritorial AsasinidiaturjugadalamKitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP) yaitudalampasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuanpidanadalamperundang-undangan Indonesia diterapkanbagisetiaporang yang melakukansuatutindakpidanadi Indonesia”. Asas territoriallebihmenitikberatkanpadaterjadinyaperbuatanpidanadidalamwilayah Negara tidakmempermasalahkansiapapelakunya, warga Negara atauorangasing. PerluasandariAsasTeritorialitasdiaturdalampasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuanpidanaperundang-undangan Indonesia berlakubagisetiaporang yang diluarwilayah Indonesia melakukantindakpidanadidalamkendaraan air ataupesawatudara Indonesia”. Tujuandaripasaliniadalahsupayaperbuatanpidana yang terjadididalamkapalataupesawatterbang yang beradadiperairanbebasatauberadadiwilayahudarabebas, tidaktermasukwilayah territorial suatu Negara, sehinggaada yang mengadiliapabilaterjadisuatuperbuatanpidana.

8. Lanjutan..... Asas-asasExtra Teritorial / kekebalandanhak-hak Istimewa (Immunity and Previlege). • Kepala Negara asing dan anggota keluarganya. • Pejabat-pejabatperwakilanasingdankeluarganya. • Pejabat-pejabatpemerintahan Negara asing yang berstatusdiplomatik yang dalamperjalananmelalui Negara-negara lain ataumenuju Negara lain. • Suatuangkatanbersenjata yang terpimpin. • Pejabat-pejabatbadanInternasional. • Kapal-kapal perang dan pesawat udara militer / ABK diatas kapal maupun di luar kapal.

9. Ad.II. AsasPersonal Pasal 5 KUHP menyatakan : • “Ketetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan : salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. • “Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan”. Asas Personal atau Asas Nasional yang aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga Negara yang sedang berada dalam wilayah Negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Apabila ada warga Negara asing yang berada dalam suatu wilayah Negara telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana dan tidak diadili menurut hukum Negara tersebut maka berarti bertentangan dengan kedaulatan Negara tersebut.

10. Lanjutan..... Sekalipun rumusan pasal 5 ini memuat perkataan “diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia”’, sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif) karena : Ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga Negara diluar wilayah territorial wilayah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional. Sedangkan untuk asas personal, harus diberlakukan seluruh perundang-undangan hukum pidana bagi warga Negara yang melakukan kejahatan di luar territorial wilayah Negara.