1 / 14

KELOMPOK 4

KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB - P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. KELOMPOK 4. Dian Purnama Sari 105030100111123 Putri Permata Taqwa 105030100111127 Fitron Fahmi Faruqi 105030100111129. LATAR BELAKANG.

birch
Télécharger la présentation

KELOMPOK 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

  2. KELOMPOK 4 • Dian Purnama Sari 105030100111123 • PutriPermataTaqwa 105030100111127 • FitronFahmiFaruqi 105030100111129

  3. LATAR BELAKANG • Upaya Pemerintah memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. • BPHTB dan PBB-P2 diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensial bagi daerah.

  4. RUMUSAN MASALAH • Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengalihan PBB P2 dan BPHTB? • Bagaimana pengaruh pengalihan PBB P2 dan BPHTB pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

  5. KAJIAN PUSTAKA : TEORI EMPIRIS • Kebijakan “pendaerahan” PBB tentunya tidak terlepas dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah mengarah kepada pelaksanaan otonomi luas. • Kebijakan desentralisasi tersebut akan berhasil jika aparat pemerintah daerah cukup terlembaga sehingga mampu menciptakan tata pemerintahan yang demokratis. Perjalanan menuju pelaksanaan desentralisasI tersebut merupakan perwujudan konkrit akan adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah.

  6. PEMBAHASAN :KONSEP KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB P-2 DAN BPHTB

  7. Lanjutan . . . .

  8. Tujuankebijakanpengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagaiPajak Daerah adalahsebagaiberikut: • Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah • Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah) • Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah • Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah DenganterbitnyaUndang-undangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah, Pemerintah Daerah kinimempunyaitambahansumberpendapatanaslidaerah (PAD) yang berasaldariPajak Daerah

  9. PENGARUH PENGALIHAN PBB DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH PADA PENINGKATAN PAD

  10. PBB-P2 • Pengalihan PBB-P2 didesain tidak dilakukan serentak pada seluruh Pemda, namun dilakukan sesuai dengan kesiapan Pemda. • Sampai dengan 31 Juli 2012, terdapat 245 daerah atau 49,8 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2. • Kota Surabaya yang telah memungut PBB-P2 tahun 2011 dan 17 daerah mulai memungut PBB-P2 tahun 2012. Sementara sekitar 110 daerah lainnya merencanakan akan mulai memungut PBB-P2 tahun 2013 dan 117 daerah akan memungut tahun 2014. • Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

  11. BPHTB • Salah satu indikator keberhasilan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah adalah kemampuan daerah untuk memungut seluruh potensi BPHTB di daerahnya. • Secara nasional pengalihan BPHTB memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang cukup besar, yaitu kurang lebih Rp8,2 triliun. • Tabel di sampingmemperlihatkan bahwa dalam semester I Tahun 2011, beberapa daerah dapat merealisir pemungutan BPHTB dengan baik (proporsional dengan realisasi penerimaan semester I tahun sebelumnya).

  12. KESIMPULAN • Dengan disahkannya UU PDRD pada tanggal 15 Desember 2009, dan berlaku mulai 1 Januari 2010, maka PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah • BPHTB sepenuhnya dialihkan ke Pemerintah Kabupaten / Kota mulai 1 Januari 2011, sedangkan untuk PBB P2 masih tetap dikelola DJP paling lama sampai dengan 31 Desember 2013 • Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) • Pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah terbukti berhasil meningkatkan PAD Kabupaten/Kota • Dilihat dari sisi penerimaan, secara nasional pengalihan BPHTB memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang cukup besar.

  13. SARAN BagiPemerintahDaerah: • Membangun kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB • Segera membuat peraturan daerah mengenai PBB-P2 dan BPHTBsebelumakhir 2013 • Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja • Menyiapkan Sumber Daya Manusia • Melakukan pengadaansaranadanprasaranaseperti peralatan dan pengadaan barang percetakan, serta menyiapkan aplikasi pendataan yang online dengan data yang dimiliki oleh BPN dan notaris PPAT.

More Related