1 / 84

Delivered by : Dr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MM

JOB GRADING Designing an Effective Salary System The Most Important HR Initiative and Key to Successful HR Administration. Delivered by : Dr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MM.

boyd
Télécharger la présentation

Delivered by : Dr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. JOB GRADING Designing an Effective Salary SystemThe Most Important HR Initiative and Key to Successful HR Administration Delivered by : Dr.Ir.J.F.X.Susanto.S.MBA.,MM

  2. MERANCANG SISTIM PENGGAJIAN YANG EFFECTIVE--- JOB GRADING ---Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah

  3. We’ll learn these things. Designing an Effective Remuneration System : ٭Job Description ٭Job Analysis ٭Job Evaluation ٭Point System ٭Job Value ٭Salary Structure ٭Salary Scale ٭Job Grading

  4. Job Description & Job Analysis Which comes first, egg or chicken?

  5. PASAL 92 UU 13/2003 • Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. • Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. • Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Apa maksudnya? KEPMEN 49/2004

  6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 1 • Upah • Struktur upah • Skala upah • Jabatan • Analisa jabatan • Uraian jabatan • Evaluasi jabatan • Pengusaha • Buruh

  7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 1

  8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 1

  9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 2 Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upah pekerja / buruh di perusahaan.

  10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 3 Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui : • Analisa jabatan • Uraian jabatan • Evaluasi jabatan Duluan mana? Mana ?

  11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 4 Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperlukan data / informasi : • Bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan. • Tingkat teknologi yang digunakan. • Struktur organisasi. • Manajemen perusahaan.

  12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 5 • Analisa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merumuskan jabatan-jabatan baik tenaga palaksana, non managerial, maupun manajerial dalam suatu perusahaan. • Analisa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan menghasilkan uraian jabatan dalam organisasi perusahaan meliputi : • Identifikasi jabatan • Ringkasan tugas • Rincian tugas • Spesifikasi jabatan termasuk didalamnya : d.1. Pendidikan d.2. Pelatihan / kursus d.3. Pengalaman kerja d.4. Psikologi (bakat kerja, temperamen kerja dan minat kerja) d.5. Masa kerja • Hasil kerja • Tanggung jawab

  13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 6 • Evaluasi jabatan berfungsi untuk mengukur dan menilai jabatan yang tertulis dalam uraian jabatan dengan metoda tertentu. • Faktor-faktor yang diukur dan dinilai dalam evaluasi jabatan antara lain : • Tanggung jawab • Andil jabatan terhadap perusahaan • Risiko jabatan • Tingkat kesulitan jabatan • Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan antara lain : • Penetapan upah • Penilaian pekerjaan • Penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Mana ?

  14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 7 Dasar pertimbangan penyusunan struktur upah antara lain: • Struktur organisasi. • Rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan. • Kemampuan perusahaan. • Biaya keseluruhan tenaga kerja. • Upah minimum. • Kondisi pasar.

  15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 8 • Penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui : • Skala tunggal • Skala ganda • Dalam skala tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, setiap jabatan pada golongan sama mempunyai upah yang sama. • Dalam skala ganda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, setiap golongan jabatan mempunyai nilai upah nominal terendah dan tertinggi.

  16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 9 • Skala ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat berbentuk skala ganda berurutan dan skala ganda tumpang tindih. • Dalam skala ganda berurutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), upah tertinggi pada golongan jabatan dibawahnya lebih kecil dari upah terendah dari golongan jabatan diatasnya. • Dalam skala ganda tumpang tindih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), upah tertinggi pada jabatan dibawahnya lebih besar dari upah terendah pada golongan jabatan diatasnya.

  17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 10 • Petunjuk teknis penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. • Penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan mempertimbangkan kondisi perusahaan.

  18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004 Pasal 11 Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2004 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia YACOB NUWA WEA

  19. Lampiran :Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah • Adanya struktur dan skala upah merupakan hal yang biasa pada perusahaan-perusahaan modern, tetapi mungkin untuk perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia merupakan hal yang baru • Struktur dan skala upah merupakan suatu alat bantu administratif dan alat kebijakan yang dapat memetakan bobot jabatan dengan imbalan upah pokok yang diterima. Sistim administratif ini juga menjamin kesetaraan internal dan tingkat persaingan perolehan pasar tenaga kerja yang diinginkan sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. • Struktur upah mengelompokan beberapa jabatan yang memiliki bobot jabatan yang setara dalam suatu golongan jabatan (yang biasanya lebih dikenal dengan istilah grade atau level).

  20. Lampiran :Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KEP.49/MEN/IV/2004Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah (lanjutan) • Informasi yang diperoleh dari hasil data pasar pengupahan terhadap kelompok jabatan tertentu, dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari golongan jabatan tersebut. • Dalam realitasnya struktur dan skala upah sangat ditentukan oleh kondisi yang ada dalam tiap perusahaan. Oleh sebab itu dalam membuat struktur dan skala upah harus mempertimbangkan kesiapan teknis dan kemampuan pembiayaan masing-masing perusahaan. Diharapkan pada waktunya upah terendah dalam struktur tersebut lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku. • Berikut 2 (dua) metode sebagai contoh yang dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah di Indonesia.

  21. I. Metode sederhana – 5 tahap (1-2) Contoh yang mungkin cocok dalam penyusunan struktur dan skala upah dengan menggunakan metode sederhana, cukup dengan menetapkan ranking terendah dan tertinggi dari upah yang terdiri dari 5 (lima) tahap sebagai berikut : • Menentukan upah terendah (titik A). • Menentukan upah tertinggi (titik B). • Menghubungkan upah terendah dengan upah tertinggi, disebut sebagai garis upah. • Menetapkan jumlah golongan upah (membagi garis upah kedalam beberapa golongan) bilamana perlu misalnya berdasarkan klasifikasi berikut (tidak mutlak) sesuai dengan kondisi perusahaan : • Operator • Teknisi • Supervisor • Professional • Managerial

  22. I. Metode sederhana – 5 tahap (2-2) • Membuat skala upah (dengan mengatur besarnya spread, rentang atau kisaran), sehingga diperoleh batas upah minimum dan batas upah maksimum untuk masing-masing golongan.

  23. Rp. Upah • A Golongan jabatan Menentukan Upah terendah Gambar 1

  24. Rp. Upah • B Golongan jabatan Menentukan Upah tertinggi Gambar 2

  25. Rp. Upah • • A B Golongan jabatan Menarik Garis Upah Gambar 3

  26. Rp. Minimum Minimum • • • A B Minimum Managerial Klerikal Penyelia Golongan jabatan Skala ganda tumpang tindih Upah Gambar 4.a.

  27. Rp. Upah Minimum Minimum • • • A B Minimum Managerial Klerikal Penyelia Golongan jabatan Skala Ganda Berurutan Dengan pengaturan rentang yang berbeda diperoleh : Gambar 4.b.

  28. Batas Upah Maksimum Batas Upah Minimum Batas Upah Maksimum Dan Batas Upah Minimum • Batas upah maksimum adalah besarnya upah maksimum dalam satu golongan upah. • Batas upah minimum adalah besarnya upah minimum dalam satu golongan upah.

  29. Nilai Tengah (Mid Point) • Mid Point atau Nilai Tengah dalam satu golongan upah didefinisikan sebagai : • MidPoint = BatasUpahMaksimum + BatasUpahMinimum 2 Batas Upah Maksimum Nilai Tengah (Mid Point) Batas Upah Minimum

  30. Prosentasi Posisi Dalam Skala Upah (Percentage In Range) • Menjelaskan posisi suatu upah dalam skala upah yang dinyatakan dalam prosentasi, didefinisikan sebagai : Prosentasi posisi = Upah - BatasUpahMinimum x 100% Batas UpahMaksimum – Batas UpahMinimum Posisi upah Rp. 1.200.000,- dalam Skala Upah = Upah mak = Rp. 1.500.000 Upah min = Rp. 900.000 1.200.000 – 900.000 x 100% = 300.000 x 100% = 50% 1.500.000 – 900.000 600.000

  31. Batas Upah Maksimum Upah Batas Upah Minimum Gambar Lampiran 7

  32. Dimana upah lebih besar atau sama dengan batas minimum dan lebih kecil atau sama dengan batas upah maksimum. Prosentase posisi tersebut memiliki nilai antara 0% sampai dengan 100%. Apabila prosentasi posisi sama dengan 0% maka besarnya upah sama dengan batas upah minimum. Apabila prosentase posisi sama dengan 50% maka upah terletak diantara batas upah maksimum dengan batas upah minimum. Apabila prosentasi posisi sama dengan 100% maka besarnya upah sama dengan batas upah maksimum.

  33. Batas Upah Maksimum Rentang/ Kisaran / Spread Batas Upah Minimum Rentang, Kisaran Atau Spread Skala Upah • Rentang, Kisaran Atau Spread Skala Upah dalam satu golongan upah didefinisikan sebagai : • Spread = BatasUpahMaksimum – BatasUpahMinimum x 100% BatasUpahMinimum

  34. Berbagai Formula Dalam Skala Upah • Berikut adalah beberapa formula yang dapat digunakan untuk menghitung beberapa besaran skala upah, yaitu : • Batas upah minimum • Batas upah maksimum • Rentang atau kisaran atau spread • Nilai tengah atau mid point • Jika diketahui nilai dua besaran diatas, maka nilai dari dua besaran lainnya dapat dicari dengan menerapkan formula berikut :

  35. Formula Skala Upah Tabel Lampiran 4

  36. Berbagai pendekatan terhadap garis upah yang umumnya dijumpai, tiga diantaranya : • Garis lurus kontinu. • Garis lurus tidak kontinu. • Exponensial atau Kuadratik.

  37. Rp. Garis Upah Upah Bobot Jabatan Garis lurus kontinu. Gambar 5

  38. Rp. Garis Upah Upah Bobot Jabatan Garis lurus tidak kontinu Gambar 6

  39. Rp. Garis Upah Upah Bobot Jabatan Exponensial atau Kuadratik Gambar 7

  40. Pemilihan garis upah disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan dalam memahami kesetaraan internal dan tingkat persaingan pasar yang dipilih.

  41. Contoh Metode Sederhana Garis Lurus • Tentukan nilai upah terendah : Untuk kemudian kita definisikan sebagai A. A = Rp.500.000,- • Tentukan nilai upah tertinggi : Untuk kemudian kita definisikan sebagai B. B = Rp.5.000.000,- • Menetapkan garis upah : Direpresentasikan oleh garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B.

  42. Rp. Garis Upah Upah Jabatan B A Gambar Lampiran 5

  43. Garis upah tersebut dapat diformulasikan dengan rumus B = A (1 + PN) Dimana : P adalah laju kenaikan upah dalam garis upah. N adalah jumlah golongan upah – 1. • Menetapkan jumlah golongan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Misalkan dalam hal ini terdapat 5 (lima) golongan upah. N = 5 -1 = 4 Kemudian dapat dihitung laju kenaikan upah P adalah sebagai berikut : 5.000.000 _ 1 B P = 500.000 =10 - 1= 9 = 2,25 A 4 4 4 P = N 1

  44. Dengan mengetahui nilai laju kenaikan upah P dan nilai minimum upah adalah A, maka dapat dihitung nilai upah dalam setiap golongan upah dengan menerapkan rumus : Ci = A (1 + P.i) dimana : A adalah nilai upah terendah. Ci adalah nilai upah untuk golongan upah ke- i + 1. i adalah pencacah bernilai 0,1 …. , jumlah golongan upah – 1. Ci = 500.000 ( 1 + (2,25 x i )) C3 = 500.000 ( 1 + (2,25 x 2 ))

  45. Jika dikehendaki maka dapat dibuat skala upah untuk ke-lima golongan upah diatas. Untuk setiap golongan upah ditentukan dahulu spread atau rentang atau kisaran skala upah. Nilai upah yang dihitung diatas dapat dianggap sebagai Nilai Tengah atau Mid Point dari Skala Upah. Misalkan ditetapkan :

  46. 2 X MidPoint Minimum = Spread + 2 2 X MidPoint X (Spread + 1) Maksimum = (Spread + 2) Menghitung Nilai Minimum dan Nilai Maksimum untuk setiap golongan upah dengan menggunakan formula :

  47. Diperoleh hasil :

More Related