1 / 13

PERLUASAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA

PERLUASAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA. M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PENDAHULUAN:. Pada awalnya KUH Perdata hanya berlakiu untuk gol. Eropa

brian
Télécharger la présentation

PERLUASAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERLUASAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

  2. PENDAHULUAN: • Pada awalnya KUH Perdata hanya berlakiu untuk gol. Eropa • Perkembangan perdagangan antara masing-masing golongan dan banyaknya perusahaan Belanda di bidang perkebunan memerlukan hukum yang juga berlaku bagi gol. TA dan BP • Upaya: • Menyatakan berlakunya KUHPerdata/hukum perdata barat kepada BP dan TA (toepaselijk verklaring) • Penundukan diri secara sukarela kepada KUH Perdata/hukum perdata barat (vrijvilijk onder wepping)

  3. (1). MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. BP DAN TA • Politik hukum pem. Kolonial Belanda untuk melindungi kepentingan orang Eropa dan menjamin kepastian hukum • Dilakukan dengan “PAKSA”, karena kepada BP dan TA setuju maupun tidak setuju harus tunduk pada hukum perdata barat

  4. MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. TIMUR ASING • Banyaknya Tionghoa (TA) yang menjadi tengkulak sebagai perantara antara gol. BP dengan Eropa • Tujuan: memudahkan kontrak antara Belanda dengan tengkulak, dan menjamin kepastian hukum • Dilakukan secara bertahap • Stb. 1855:79: berlaku seluruh hukum perdata barat kecuali hukum keluarga dan hukum waris ab intestato (hukum waris tanpa wasiat). Jadi hukum kekayaan dan hukum dagang berlaku untuk TA. • Stb. 1917 no. 129: 2 gol. TA, yaitu: • Gol. TA Tionghoa: seluruh hukum perdata barat kecuali tentang catatan sipil dan tata cara melakukan perkawinan • Gol. TA non Tionghoa: tetap berlaku sebagaimana Stb. 1855:79

  5. MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. BUMI PUTRA • Hubungan kontrak orang Belanda dengan BP dalam bidang perkebunan dan industri dimana BP sebagai buruh/tenaker • Dilakukan pada sebagian hukum perdata barat: • Stb. 1879:156: bagi gol. BP dinyatakan berlaku pasal 1601-1603 KUHP, yaitu pasal-pasal tentang perjanjian kerja dan perburuhan • Stb. 1933:49: bagi gol. BP diberlakukan sebagian hukum dagang, yaitu sebagian besar dari hukum laut • Peraturan khusus: • Stb. 1933 no. 74: HOCI: tentang perkawinan yang dilakukan oleh BP yang beragama kristen • Stb. 1939:569: Maskapai Andil Indonesia • Stb. 1939 no. 570: perkumpulan Indonesia yang berbadan hukum

  6. (2). PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA KEPADA HUKUM PERDATA BARAT • Politik hukum pemerintah Belanda yang tidak ada unsur paksaan • Dasar hukum: • Pasal 131 (4) IS: “bagi orang BP dan TA sepanjang mereka belum diletakkan di bawah satu peraturan dengan golongan Eropa diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa” • Tujuan: memberikan keamanan dan keuntungan bagi orang Belanda apabila melakukan perjanjian dengan gol. Lain, karena kepastian hukum pada hukum tertulis • Pada mulanya hanya berlaku untuk yang beragama kristen

  7. JENIS PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA • PENUNDUKAN DIRI PADA SELURUH HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 1-17 STB. 1917:12) • PENUNDUKAN DIRI PADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 18-25 STB. 1917:12) • PENUNDUKAN DIRI PADA PERBUATAN HUKUM TERTENTU (PASAL 26 STB 1917: 12) • PENUNDUKAN DIRI SECARA DIAM-DIAM/ANGGAPAN (PASAL 29 STB. 1917:12)

  8. PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELAPADA SELURUH HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 1-17 STB. 1917:12) • Mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat • Syarat: • Cakap bertindak hukum (dewasa, tidak dibawah pengampuan, perempuan yang tidak terikat perkawinan) • Mempunyai seorang istri (monogami) • Bagi yang telah beristri harus dengan persetujuan istrinya • Apabila dikabulkan, berakibat hukum: • Bagi ybs, istri dan anak yang belum dewasa serta keturunannya selanjutnya tunduk dan atau berlaku hukum perdata barat (hukum orang, keluarga, kekayaan dan waris testamen dan ab intestato/tanpa wasiat)

  9. Lanjutan….. • Penundukan diri pada seluruh hukum perdata barat TIDAK menyebabkan beralihnya golongan penduduk (bedakan dengan persamaan hak, yang beralih menjadi gol. Eropa)) • Penundukan diri secara sukarela hanya berlaku untuk hukum privat (hukum perdata barat), TIDAK termasuk hukum publik (bedakan dengan persamaan hak, yang berlaku untuk hukum publik dan privat)

  10. PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELAPADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 18-25 STB. 1917:12) • Sebagian: hukum kekayaan barat dan hukum waris testamen barat • Tidak berlaku untuk TA (lihat stb 1855 no. 79 dan Stb 1917:129, bagi TA berlaku seluruh hukum perdata) • Mengajukan permohonan, syarat: • Cakap bertindak dalam hukum • Ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya • Mengapa syarat beristri 1 tidak termasuk? • Akibat hukum: • Ybs, istri, anak-anak yang belum dewasa serta keturunan selanjutnya berlaku hukum kekayaan barat dan hukum waris testamen barat • Di luar hukum tersebut berlaku hukium adat

  11. PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELAPADA PERBUATAN HUKUM TERTENTU (PASAL 26 STB 1917: 12) • Tidak haris ada permohonan • Cukup adanya kata sepakat dengan pihak yang melakukan per buatan hukum tertentu • Terbatas pada hukum kekayaan • 2 orang BP melakukan perbuatan jual beli atau sewa dengan menggunakan KUHPerdata • TIDAK BOLEH: laki-laki dan perempuan BP sepakat tunduk pada hukum perkawinan barat

  12. PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELASECARA DIAM-DIAM/ANGGAPAN(PASAL 29 STB. 1917:12) • Pasal 29 Stb. 1917:12 • “Jika orang dari golongan BP melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal oleh hukum adatnya, maka dianggap secara diam-diam menundukkan diri kepada hukum perdata barat” • Terbatas pada hukum kekayaan (di luar hukum kekayaan, walau tidak dikenal dalam hukum adat tidak diperbolehkan) • Contoh: • Pembuatan wessel dan cek • Mendirikan PT • Menghadap notaris untuk membuat akta • Mengadakan asuransi

  13. TA Stb. 1855:79 (seluruhhk. Perdata Barat kecualiHk. Keluargadanwarisabintestato Menyatakanberlakunyahk. Pdt. barat Stb. 1917:129 TA Tionghoa (seluruhhk. Perdatabaratkecualiperatcatatansipildantatacaraperkawinan TA Non Tionghoa: Stb. 1855:79 Sebagianhukumperdatabarat Stb. 1879:156 (Pasal 1601-1603) PerluasanberlakunyaHukumperdata Barat Stb. 1933:49 (sebagian KUHD: h Laut) BP Stb. 1933:74 (HOCI) Peraturankhusus Stb. 1939:569 (Maskapaiandil Ind.) Stb. 1939:570 (Perkump. BdnHk. Ind) Seluruhhk. Perdatabarat (psl. 1-17 Stb. 1917:12) Penundukandirisecarasukarela Sebagianhk. Perdatabarat (psl. 18-25 Stb. 1917:12) Perbuatanhk. Tertentu (psl. 26 Stb. 1917:12) Secaradiam-diam/anggapan (psl. 29 Stb. 1917:12)

More Related