Model rasional dan model inkremental dalam pembuatan kebijakan publik

1. Model rasionaldanmodel inkrementaldalampembuatan kebijakan publik Tim Pengampu MK Adm. Kebijakan Publik

2. PENGANTAR Model Pembuatan Kebijakan Publik

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN • Pengambilan kpts sangat penting dlm mnj dan mrp tugas utama dr pemimpin (manajer). Pengambilan keputusan (decision making) diproses oleh pengambil keputusan (decision maker) yg hasilnya keputusan (decision). • G. R. Terry: “pemilihan alternatif tindakan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada”. • Harold Koontz dan Cyril O’Donnel: “pemilihan diantara alternatif-alternatif ttg sesuatu cara bertindak - adalah inti dari perencanaan”. Model Pembuatan Kebijakan Publik

4. KAITAN DENGAN KEBIJAKAN • Kebijakan Publik adalah bentuk keputusan. • Thp pengambilan kpts dlm siklus KP, mjd perhatian pd awal pengembangan ilmu kbjk (1960). • Meminjam bbgi model pengambilan kpts dlm orgns yg kompleks. • Model rasional (bgmn shrsnya kpts diambil), model inkremental (paling banyak dipakai), dan model alternatif (elemen rasional perilaku organisasional). Model Pembuatan Kebijakan Publik

5. ISU KONSEPTUAL Gary Brewer dan Peter DeLeon (1983: 179), menyatakan thp pengambilan kpts dlm KP sbg: “Pilihan bbgi alternatif kbjk yg selama ini dimunculkan dan dampak yg mungkin muncul dlm mslh yg diestimasi…Thp ini adalah thp yg paling bersifat politis ketika bbgi solusi potensial bagi suatu mslh ttt hrs dimenangkan dan hanya satu atau bbrp solusi yg dipilih dan dipakai. Jelasnya, pilihan-pilihan yg paling mungkin tdk akan direalisasikan dan memutuskan utk tdk memasukan alur tindakan ttt adalah suatu bagian dr seleksi ketika akhirnya sampai pd kpts ttg yg paling baik”. Model Pembuatan Kebijakan Publik

6. POIN KUNCI • Pengambilan kpts bukan sebuah thp yg berdiri sendiri, tpi mrp thp yg berakar thp sebelumnya dlm siklus KP, melibatkan tindakan memilih, sbgmn telah diidentifikan dlm proses formulasi kbjk utk memecahkan mslh publik. • Pengambilan kpts dlm KP bukan hal teknis, ttpi lebih sbg proses politik, kpts KP menciptakan “pemenang” dan “pecundang”, atau “status quo” bila tdk melakukan apapun. Model Pembuatan Kebijakan Publik

7. KETERLIBATAN AKTOR • Setiap model mengakui bhw jmlh aktor kbjk yg relevan semakin berkurang seiring berjalannya proses kbjk. • Agenda setting (banyak aktor negara dan masyarakat)  formulasi kbjk (aktor negara dan masyarakat sbg bagian sub sistem kbjk)  pengambilan kpts (politisi dan pjbt pemerintah yg berwenang) Model Pembuatan Kebijakan Publik

8. DERAJAT KEBEBASAN • Semua model mengakui bhw dlm pemerintahan modern, derajat kebebasan pengambil kpts dibatasi oleh sejumlah aturan ttg jbtn pol dan adm-tif serta pilihan tindakannya. • Aturan bersumber dari konstitusi negara sd mandat spesifik  membatasi kewenangan dan menentukan prosedur  mjd bersifat rutin dan repetitif. • Pada sisi lain, ada diskresi terkait dg “CARA” terbaik sesuai keadaan yg ada. Model Pembuatan Kebijakan Publik

9. OTORITAS (Makro dan Mikro) Sistem Parlementer Sistem Presidensiil • Otoritas pengambilan kpts hanya dimiliki oleh kabinet dan birokrasi (lembaga eksekutif), kecuali tdk mayoritas di parlemen • Contoh: Australia, Inggris, Kanada • Otoritas pengambilan kpts ada ditangan Presiden, ttpi mempersyaratkan adanya persetujuan lembaga legislatif • Contoh: Amerika Serikat Model Pembuatan Kebijakan Publik

10. OTORITAS (Makro dan Mikro) • Pengambilan kpts pembuatan KP terkait: • Secara makro dengan otoritas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan (parlementer atau presidensiil), yg memiliki perbedaan dlm aplikasi penyelenggaraan pemerintahan • Secara mikro dengan individu pengambil kpts yg memiliki perbedaan latar blkg, pengetahuan, pilihan, penafsiran mslh dan solusi  variasi Model Pembuatan Kebijakan Publik

11. MODEL RASIONAL Model Pembuatan Kebijakan Publik

12. LATAR BELAKANG • Aplikasi model pengambilan kpts bisnis di arena publik. • Sebuah model ideal pengambilan kpts KP scr rasional terdiri dr “seseorang individu rasional” yg menempuh aktifitas-aktivitas ttt scr berurutan. • Rasional dlm pengertian adanya preskripsi berbagai prosedur pengambilan kpts yg menghasilkan pilihan cara paling efisien utk mencapai tujuan kbjk Model Pembuatan Kebijakan Publik

13. PROSEDUR AKTIVITAS • Menentukan sebuah tujuan utk memecahkan sebuah mslh. • Seluruh alternatif strategi utk mencapai tujuan itu dieksplorasi dan didaftar. • Segala konsekuensi yg signifikan utk setiap alternatif diperkirakan dan kemungkinan munculnya setiap konsekuensi diperhitungkan. • Strategi/alternatif yg paling dekat dg pemecahan mslh atau bisa memecahkan mslh dg biaya paling rendah dipilih berdasarkan kalkulasi tsb. Model Pembuatan Kebijakan Publik

14. IDENTIFIKASI MASALAH • BUAT ALTERNATIF SOLUSI • KEMBANGKAN ALTERNATIF SOLUSI • PILIH SOLUSI TERBAIK TAHAPAN • Identify and define the problem, mengenali dan mendefinisikan permasalahan yg sdg dihadapi. • Generate alternative solution to the problem, membuat dan merumuskan alternatif pemecahan permasalahan. • Select solution and implement it, melakukan perhitungan dan pemilihan alternatif terbaik utk pemecahan permasalahan, menyiapkan strategi pelaksanaannya, kmd siap diimplementasikan. Model Pembuatan Kebijakan Publik

15. TAHAPAN Model Pembuatan Kebijakan Publik

16. ASUMSI • Pengambil kpts mengetahuimengenaiseluruhalternatiftindakandankusekuensinyadptdilakukan • Kemungkinanutkmengumpulkaninformasiygdibutuhkanutkmembuatkeputusanygterbaikdptdilakukan • Pengambil kpts memilikikapabilitasintelektualtdkhanyautkmengevaluasiseluruhkemungkinanalternatifpilihan ttpijugautkmenyeleksiberbagaisolusi • Walaupunindividu pengambil kpts berbeda, namunmemilikipilihandannilaiygsama,danakanmenggunakanaturan-aturanygsamautkmemutuskanalternatifterbaik. Model Pembuatan Kebijakan Publik

17. PELOPOR • Secara teoritis berakar pd aliran pemikiran positifisme dan rasionalisme yg berusaha mengembangkan pengetahuan ilmiah utk meningkatkan kondisi hidup manusia  H. Fayol, L. Gulick dan L. Urwick. • Berorientasi pd pemecahan mslh, model ini sering disebut juga model “ilmiah”, “rekayasa”, atau “manajerialis”. Model Pembuatan Kebijakan Publik

18. KRITIK • Berkembang argumen, utk pembuatan kpts dg model rasional, hanya akan memberikan hasil maksimal jika seluruh alternatif yg mungkin disertai pembiayaannya dipertimbangkan sebelum sebuah kpts diambil  Model Rasional Komprehensif. • Kritik thd model rasional (model rasional komprehensif)  problematik, keterbatasan manusia pembuat kpts (kalkulasi + dan – kpts), batasan politik dan institusional dlm seleksi alternatif  menyesatkan! Model Pembuatan Kebijakan Publik

19. KRITIK • Kritik Herbert Simon thd model ini: “ada bbrp hambatan yg tdk memungkinkan para pengambil kpts utk mencapai rasionalitas yg murni dan komprehensif dlm kpts mereka”  (1) keterbatasan kognitif kemampuan pengambil kpts, bertindak selektif, terpengaruh ideologi/politik, acak/tanpa perhitungan dampak efisiensi, (2) tdk mungkin mampu mengetahui “semua” konsekuensi alternatif (+ dan -), sangat situasional. • Tidak memaksimalkan manfaat di atas beban, ttpi hanya cenderung utk memenuhi kriteria yg ditetapkan. Model Pembuatan Kebijakan Publik

20. KRITIK • Pembuat kpts memilikisemuainformasiygdibutuhkan • Pembuat kptsadalahcerdas • Pembuat kpts bersepakatmengenaiapakebutuhanutkdijalankan • Mengabaikanambiguitas, ketidakpastian, dan chaos ygsenantiasadptmengganggupengambilan kpts Model Pembuatan Kebijakan Publik

21. MODEL INKREMENTAL Model Pembuatan Kebijakan Publik

22. LATAR BELAKANG • Model politik yg diaplikasikan dalam KP. • Muncul sbg kritik atas model rasional  proses yg bercirikan tawar menawar dan kompromi antara berbagai pengambil kpts dg berbagai kepentingan yg berbeda  fisibilitas politik. • Pelopor model inkremental adalah seorang ilmuwan politik, Charles Lindblom, merangkum model ini sbg model yg terdiri dari strategi-strategi yg saling mendukung dlm melakukan penyederhanaan dan pemusatan fokus. Model Pembuatan Kebijakan Publik

23. KRITERIA MODEL INKREMENTAL • Pembatasan analisis hanya pd bbrp alternatif kbjk yg familiar…hanya sedikit berbeda dr status quo; • Sebuah analisis tujuan kbjk yg terjalin dg bbgi aspek empiris dr mslh yg dihadapi; • Sebuah strategi yg mengedapankan analisis utk mencari mslh yg ingin diselesaikan drpd tujuan-tujuan positif yg ingin dikejar; • Serangkaian percobaan, kegagalan, dan percobaan ulang; • Analisis yg mengeksplorasi hanya sebagian, bukan keseluruhan, konsekuensi-konsekuensi yg penting dr suatu alternatif yg dipertimbangkan; • Fragmentasi kerja analitis utk bbgi partisipan dlm pembuatan kbjk (setiap partisipan mengerjakan bagian mereka dari keseluruhan domain). Model Pembuatan Kebijakan Publik

24. LANGKAH • Identifikasi::pembuat kpts mengembangkanprosedurutkmengakuimasalahdanmemahamiapaygterjadi. • Pengembangan: pembuat kpts mencaridanmendesainalternatifutkmenyelesaikanmslhygtelahditetapkan, solusibisabrprencanabaruataubrpmodifikasirencana lama. • Seleksi: pembuat kpts menggunakanprosesseleksi inkremental (penilaiandanintuisi, tawarmenawar) utkmencapaikeputusan final. Model Pembuatan Kebijakan Publik

25. POIN KUNCI • Model ini melakukan perbandingan terbatas yg berurutan dg kbjk sebelumnya – kpts yg sdh familiar – sdh berlangsung terus-menerus, setapak demi setapak dlm derajat perubahan yg terbatas (kecil). • Penyebab kondisi di atas: (1) adanya proses bargaining yg mensyaratkan distribusi sbr dy yg terbatas, melanjutkan yg lama, (2) adanya SOP yg mjd tujuan birokrasi, keberlanjutan, menghambat inovasi, hanya mengulang yg sdh ada Model Pembuatan Kebijakan Publik

26. POIN KUNCI • Menyaratkan pemisahan “tujuan dg cara”, namun tdk berjalan optimal, krn ada batasan wkt dan informasi  menghindari merubah isu (trial and error drpd evaluasi komprehensif), pilihan yg terlalu berbeda  hasilnya kpts yg hanya sedikit berbeda • Model ini melihat pengambilan kpts sbg kgt praktis yg berfokus pd pemecahan mslh yg dihadapi drpd berupaya mencapai tujuan jk panjang. Model Pembuatan Kebijakan Publik

27. MODEL INKREMENTAL Model Pembuatan Kebijakan Publik

28. KRITIK • Model ini sangat kurang memperhatikan orientasi tujuan. • Model ini hanya cocok diaplikasikan pd lingkungan yg relatif stabil, tdk pd situasi yg tdk biasa (krisis). • Model ini sangat konservatif, terlalu pesimis pd perubahan berskala besar dan inovasi. • Model ini mengabaikan perencanaan sistemik, menghindari alternatif baru, menekankan perhitungan jk pendek dampak konsekuensi negatif jk panjang. • Model ini tdk demokratis, krn membatasi pengambilan kpts hanya pd bargaining klp kecil org pilihan/senior. Model Pembuatan Kebijakan Publik

29. MODEL ALTERNATIF Model Pembuatan Kebijakan Publik

30. LATAR BELAKANG • Akibat adanya keterbatasan model rasional dan model inkremental. • Amitai Etzioni mengembangkan model mixed scanning utk menjambatani berbagai kekurangan kedua model tsb, dg mengkombinasukan elemen2 keunggulannya. • March dan Olsen mengembangkan model garbage can, yg menyangkal adanya pengunaan rasionalitas dlm pengambilan kpts, walaupun terbatas seperti model inkremental • Dll Model Pembuatan Kebijakan Publik

31. KASUS DAN TUGAS Model Pembuatan Kebijakan Publik

32. CONTOH KASUS: Model Rasional Pada saat bulan puasa tahun 2009 kemarin harga gula pasir di pasar Jawa Tengah, khususnya di Semarang melambung tinggi, dengan melihat kondisi tersebut maka Pemprov Jateng melakukan kebijakan untuk melakukan “Operasi Pasar”, sehingga memberikan alternatif kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas kenaikan harga tersebut untuk membeli gula pasir di pasar yang disediakan Pemprov tersebut, tentu saja masyarakat sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut, karna perbedaan yang signifikan antara harga gula pasir di pasar milik Pemprov dan di pasar-pasar biasa.(sindo) Model Pembuatan Kebijakan Publik

33. CONTOH KASUS: Model Inkremental Pemerintah berencana menaikkan gaji Presiden, Menteri, dan para Pejabat Negara pada tahun 2001. Kebijakan ini di berlakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kinerja para pejabat negara. Melalui Kemeneg PAN intrsumen yang akan dijadikan dasar untuk mengatur kenaikan gaji tersebut telah disiapkan. Namun penentuan besarnya nominal gaji akan ditentukan oleh Depkeu, adapun beberapa pertimbang yang dijadikan dasar kenaikan gaji tersebut yakni, kenaikan gaji berkala yang sudah sejak lama tidak diberikan. Sejak lima tahun lalu, gaji tidak pernah mengalami kenaikan padahal kebutuhan semakin meningkat, selain itu kenaikan juga dipertimbangkan dari kinerja masing-masing pejabat negara. Karena itu Kemeneg PAN telah menyusun pedoman berdasarkan kinerja. Model Pembuatan Kebijakan Publik

34. TUGAS • Penanganan peningkatan angka atau kejadian kriminalitas. • Analisis pemecahannya dengan menggunakan model pembuatan keputusan! Model Pembuatan Kebijakan Publik

35. TERIMA KASIH Model Pembuatan Kebijakan Publik