1 / 25

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P.48/Menhut-II/2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.

brygid
Télécharger la présentation

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P.48/Menhut-II/2010TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  2. PeraturanMenteriKehutanan No. 48/Menhut-II/2010 tentang PengusahaanPariwisataAlamdiSuakaMargasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman WisataAlam PP Nomor 36 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 22,Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5),danPasal 29. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  3. PP Nomor 36 Tahun 2010 • Pasal 7 ayat (4) : Usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam ditetapkandenganperaturanMenteri. • Pasal 20 : Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapemberianizin, perpanjanganizin, sertaperalihankepemilikanizindansaranawisataalamdiaturdenganperaturanMenteri. • Pasal 22 : KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapelaksanaankewajibanpemegangizinpengusahaanpariwisataalamdiaturdenganperaturanMenteri. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  4. Pasal 24 ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan Menteri. • Pasal 25 ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri. • Pasal 29 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran ganti rugi kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam diatur oleh Menteri. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  5. LOKASI YG DIIZINKAN Usaha SaranaWisataAlam Usaha JasaWisataAlam • ZonaPemanfaatan TN • Blok Pemanfaatan TAHURA • Blok Pemanfaatan TWA • SM • TN kec. ZonaInti • TAHURA • TWA DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  6. PERIZINAN USAHA SARANA WISATA ALAM DI TN & TWA Syaratadministrasi & teknis 10 HK Dirjen/DirekturTeknis Pemohon Menteri Penilaian Tembusan : Sekjen, Dirjen, Gubernur,Bupati/Walikota, UPTD, SKPD pariwisatasetempat Ya Tidak 10 HK IzinPrinsipBatal Kewajibantidakdipenuhi 1 tahun 5 HK Menteri Pemohon PersetujuanPrinsip Penerbitan SPP-IIUPSWA olehDirjen 5 HK Kewajibandipenuhi 65+ 90 10 HK Lunas IIUPSWA IZIN PSWA 24 HK

  7. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGUSAHAAN SARANA WISATA ALAM DI TN , TWA DAN TAHURA Badan Usaha & Koperasi PersyaratanAdministrasi PersyaratanTeknis • Kepala UPT Setempat • SKPD urusankepariwisataan • Proposal • Aktependirian • SIUP • NPWP • Referensi Bank • Profil Perusahaan IZIN PRINSIP di TN & TWA Atau • Kepala UPTD Setempat • SKPD urusankepariwisataan • KepalaBalai/BalaiBesar KSDA Setempat IZIN PRINSIP diTahura Selambat-lambatnya 30 hari kerja kepala UPT/ SKPD menerbitkan rekomendasi teknis DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  8. PERIZINAN USAHA SARANA WISATA ALAM DI TAHURA Syaratadministrasi & teknis Kepala UPTD delegasi Pemohon Gubernur, Bupati/Walikota Penilaian Tembusan : Kepala UPTD setempat, Kepala SKPD kepariwisataansetempat Ya Tidak KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR MELALUI PERATURAN GUBERNUR ATAU PERATURAN BUPATI/WALIKOTA Izin PSWA Pemohon DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  9. PERIZINAN USAHA JASA WISATA ALAM DI SM, TN, & TWA Syaratadministrasi Pemohon Kepala UPT Penilaian 10 HK Tembusan SKPD kepariwisataan Ya Tidak 10 HK 14 HK 10 HK SPP-IIUPJWA Pemohon Terbit IUPJWA Lunas IIUPJWA

  10. PERIZINAN USAHA JASA WISATA ALAM DI TAHURA Syaratadministrasi Pemohon Kepala UPTD sesuaikewenangan Penilaian Tembusan SKPD kepariwisataan Prop/Kab/Kota Ya Tidak KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR MELALUI PERATURAN GUBERNUR ATAU PERATURAN BUPATI/WALIKOTA Izin UPJWA Pemohon

  11. PROSES IZIN PRINSIP MENUJU IPPA Membuatpeta areal rencana keg. usahaskala paling besar 1 : 5.000 dan paling kecil 1 : 25.000 MenyusunRencanaPengusahaanPariwisataAlamdandisahkanoleh Dirjen Melakukanpemberiantandabataspada areal ygdimohon yang dilaksanakanoleh UPT/UPTD berkoordinasidengan BPKH Menyusun & menyampaikandokumen UKL/UPL MembayarIuran Usaha DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  12. KETENTUAN IZIN USAHA • Bukan sbg hak kepemilikan/penguasaan • Tidak dapat dijadikan jaminan/agunan • Hanya dapat dipindahtangankan setelah ada izin • Luas areal yg diizinkan untuk dibangun sarana wisata maks 10% dari luas yg diberikan • Bangunan sarana akomodasi & wisata tirta disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat • Tidak mengubah bentang alam DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  13. HAK PEMEGANG IZIN • melakukan kegiatan usaha sesuai izin; • menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam; • mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  14. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN JASA WISATA ALAM • Membayar pungutan hasil usaha; • ikut serta menjaga kelestarian alam; • melaksanakan pengamanan terhadap kawasan • melaksanakan restorasi akibat kegiatan usaha; • menjaga kebersihan lingkungan; dan • menyampaikan laporan kegiatan usaha DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  15. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SARANA WISATA ALAM • Realisasi pembangunan sarana wisata alam min1 (satu) tahun • Membayar pungutan hasil usaha • Melaksanakan pengamanan pengunjung & kawasan • Menjaga kebersihan lingkungan dan merehabilitasi kerusakan • Memberi akses kepada petugas Pemerintah • Membayar biaya sewa dan memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah • Melibatkan tenaga ahli dan masyarakat • Membuat laporan kegiatan usaha • Menyerahkan RKL dan RKT DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  16. JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN 55 Tahun (dapatdiperpanjanguntukjangkawaktu 20 tahun) Badan Usaha & Koperasi Usaha Sarana 2 Tahun (dapatdiperpanjanguntukjangkawaktu2 tahun) Perorangan Usaha Jasa 5 Tahun (dapatdiperpanjanguntukjangkawaktu3 tahun) Badan Usaha & Koperasi DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  17. PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN JASA WISATA ALAM Perorangan Badan Usaha & Koperasi diajukan 3 bulansebelumizinberakhir 6 bulansebelumizinberakhir PersyaratanAdministrasi PersyaratanTambahan : • Hasilevaluasidaripengelolakawasan • Rekomendasi SKPD urusankepariwisataan • Rencanakegiatanusahajasalanjutan DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  18. PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA SARANA WISATA ALAM DI TN, TWA & TAHURA Badan Usaha & Koperasi PersyaratanAdministrasi PersyaratanTambahan • Laporanakhirkegiatan • RPPA Lanjutan • RekomendasidariKepala UPT/KSDA dan SKPD setempat • Buktipembayaraniuranhasilusaha • Laporankeuangan yang telahdiaudit • Aktependirian • SIUP • NPWP • Referensi Bank • Profil Perusahaan • Rencanapengusahaan 1 tahun sebelum izin berakhir DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  19. KERJASA PARIWISATA ALAM Kerjasamapariwisataalam: • KerjasamaTeknis: pembangunan & operasional • KerjasamaPemasaran &promosi • KerjasamaPermodalan: investasi • Kerjasamapenggunaanfasilitas Dapatdilakukanantara: Pengelolakawasandenganpemegang IUPJWA atauIUPSWA Pemegang IUPJWA denganPemegang IUPSWA Pengelolakawasan, pemegang IUPJWA atau IUPSWA denganpihak lain

  20. PENGAWASAN, EVALUASI dan PEMBINAAN Pengawasan: • Pemeriksaanlangsungdilapangan • Pemeriksaankondisisarana yang diusahakan • Pemeriksaanlaporanpemegangizinusaha Dilakukan min sekalidalam 6 (enam) bulanoleh : • Kepala UPT/UPTD untukkegiatansaranawisataalam • KepalaSeksi UPT/UPTD untukkegiatanjasawisataalam Kepala UPT/UPTD menyusun RP, menata zonasi/blok kedalam sub zona/blok sesuai dengan karakteristik bentang alam danatau kesuaian manajemen yang diusulkan oleh Kepala UPT/UPTD untuk disahkan oleh Direktur teknis

  21. Evaluasi : • Pemeriksaanlangsungkelokasi • Pemeriksaantidaklangsungterhadaplaporankegiatan Menunjukkankinerjabaik, diberikanpenghargaan • Prioritaspengembanganusahadilokasi lain • Sertifikat yang dikeluarkanolehMenteriatauGubernuratauBupati/Walikota KetentuanKinerjaBaik: • Tidakmelakukanpelanggaranketentuanperundangan yang berakibatpidana; • Tidakpernahmendapatperingatanselamamasaizinusaha; • Keuntunganfinansial yang diperolehselama 5 (lima) tahunberturut-turutmenunjukkanpeningkatansignifikan

  22. KRITERIA EVALUASI KINERJAPEGUSAHAAN PARIWISATA ALAM KUALITAS SUMBER DAYA ALAM 30 % KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 25 % KAPASITAS KELEMBAGAAN 20 % PENCEMARAN (GENETIK, JENIS, EKOSTM) 15 % PNBP 10 %

  23. Pembinaan : • Pengaturan • Bimbingan • Penyuluhan • Penghargaan • Teguran Dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh : • Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan • UPT atau UPTD Propinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan

  24. KENDALA PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM • Pedoman dan Juklak/Juknis sebagaimana diamanatkan PP 36 Th 2010 dan Permenhut No.48/Menhut-II/210 sedang dalam proses penyelesaian • Upaya promosi belum optimal • Objek wisata berada di daerah terpencil dan aksesibilitas masih sulit • Sarana prasarana dalam kawasan belum memadai • Jumlah dan kualitas interpreter & pemandu wisata alam belum memadai • Paket wisata belum dikembangkan • Link antar objek wisata belum dikembangkan • Penetapan harga belum tepat • Security & attitude masy. belum mendukung • Sanitasi & kebersihan objek wisata belum memadai • Minat masyarakat berwisata ke kawasan konservasi masih rendah DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

  25. TERIMA KASIH DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

More Related