1 / 22

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN DAN PPnBM berlaku 1 April 2010

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN DAN PPnBM berlaku 1 April 2010. PASAL YANG DIUBAH DAN ATAU DI TAMBAH. Perubahan yang dilakukan ada yang bersifat substansi , ada yang hanya bersifat perbaikan gramatikal, serta pembenahan dasar hukum. POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN.

bud
Télécharger la présentation

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN DAN PPnBM berlaku 1 April 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN DAN PPnBMberlaku 1 April 2010

  2. PASAL YANG DIUBAH DAN ATAU DI TAMBAH Perubahan yang dilakukan ada yang bersifat substansi , ada yang hanya bersifat perbaikan gramatikal, serta pembenahan dasar hukum

  3. POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN 1. PENYERAHAN & BUKAN PENYERAHAN BKP 2. OBJEK & SUBJEK PPN 3. BUKAN BKP/BUKAN JKP 4. RETUR PPN ATAS PENYERAHAN JKP 5. PPnBM 6. RESTITUSI 7. DEEMED PAJAK MASUKAN 8. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN 9. PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG 10. FAKTUR PAJAK 11. SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN 12. FASILITAS PERPAJAKAN 13. PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN 14. TANGGUNG RENTENG

  4. Pasal 1. PENYERAHAN BKP 1A A. Penyerahan BKP SesuaiPrinsipSyariah PENYERAHAN BKP

  5. Pasal 1. BUKAN PENYERAHAN BKP 1A A. PengalihanDalamRangkaRestrukturisasi PENYERAHAN BKP B. PengalihanPasal 16D

  6. Pasal 2. OBJEK & SUBJEK PPN A. Ekspor JKP dan Ekspor BKP Tidak Berwujud SubjekPajakdanSaatTerutangdalam UU PPN ditambahkarenaterdapatobjek PPN tambahan

  7. 3. BUKAN BKP A. Barang Hasil Tambang Golongan C yang telah dikenakan Pajak Daerah BUKAN BKP

  8. Pasal 3. BUKAN BKP 4A A. Daging, Telur, Susu, Sayur-sayuran dan Buah-buahan BUKAN BKP B. Makanan/Minuman Dalam Rangka Catering

  9. Pasal 3. BUKAN JKP 4A A. Jasa Keuangan BUKAN JKP

  10. Pasal 3. BUKAN JKP 4A B. Jasa-Jasa Tertentu BUKAN JKP Jenisbarang dan jasa yang tidakdikenakan PPN sebelumnya diaturlebihlanjutdalamPeraturanPemerintah, namunsaatinijenisbarangdanjasatersebutdiaturdalamUndang-Undang.

  11. Pasal 4. RETUR ATAS PENYERAHAN JKP

  12. Pasal 5. PPnBM A. TARIF PPn BM B. KRITERIA BKP YANG TERGOLONG MEWAH Kelompok BKP MewahditentukandenganPeraturanPemerintahsedangkanJenisnyaditentukandenganPeraturanMenkeu

  13. Pasal 6.A. RESTITUSI UMUM 9 RESTITUSI

  14. Pasal 6.B. PENGEMBALIAN PENDAHULUAN 9 RESTITUSI

  15. Pasal 6.C. RESTITUSI UNTUK TURIS ASING RESTITUSI

  16. Pasal 8.A. Pajak Masukan yang boleh dikreditkan oleh PKP yang belum berproduksi

  17. Pasal 9. PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG

  18. Pasal 10. FAKTUR PAJAK 13 A. Saat Pembuatan Faktur Pajak FAKTUR PAJAK B. Jenis Faktur Pajak

  19. Pasal 10. FAKTUR PAJAK 13 C.Sanksi atas Pelanggaran Syarat Formal Faktur Pajak FAKTUR PAJAK D.Syarat Formal dan Material Faktur Pajak

  20. Pasal 11. Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN

  21. Pasal 13. PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

  22. Pasal 14. TANGGUNG RENTENG

More Related