1 / 42

UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM

UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010. DASAR HUKUM. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 , UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 , (TERAKHIR)

chesmu
Télécharger la présentation

UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

  2. DASAR HUKUM • UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983, • UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, • UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009, (TERAKHIR) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PPN ADALAHPAJAK YANG DIKENAKAN KARENA ADANYA PERTAMBAHAN NILAI SUATU BARANG / JASA

  4. Pengertian • Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan

  5. Pengenaan PPN PPN dikenakan dengan syarat : • Syarat Subyekpajak : PengusahaKenaPajak • SyaratObyekPajak : a. BarangkenaPajak(BKP)/JasakenaPajak (JKP) b. AdanyaaktivitasPenyerahanKenaPajak

  6. Barang kena pajak dan Jasa kena Pajak (BKP/JKP) • SetiapbarangadalahBarangkenapajak/BKP kecuali yang dikecualikan menurut undang 2 • SetiapJasaadalahJasakenapajak/JKP kecualiyang dikecualikan menurut undang 2 Apabila barang/jasa tersebut tidak dikecualikan berarti termasuk Barang/Jasa Kena Pajak.

  7. B A R A N G Ps. 1 angka 2 BARANG ADALAH BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD BARANG BERGERAK • CONTOH : • HAK ATAS MEREK • DAGANG • HAK PATEN • HAK CIPTA BARANG TIDAK BERGERAK

  8. J A S A Ps. 1 angka 5 YANG MENYEBABKAN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM - SUATU BARANG; - FASILITAS; - KEMUDAHAN; - HAK TERMASUK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

  9. JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN Ps. 4 A ayat (1) dan (2) JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB : BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI, BIJI BESI/TIMAH/EMAS, batu bara, Galian C (asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata dll) BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANGSANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN YG TIDAK BERYODIUM, daging segar, Telur, susu, buah segar, sayur segar MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, katering (UNTUK MENGHINDARI PAJAK BERGANDA, KARENA SUDAH MERUPAKAN OBYEK PAJAK DAERAH) UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

  10. JENIS JASA YANG TIDAKDIKENAKAN PPN Ps. 4 A ayat (3 Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan,Jasa Pemakaman, Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko JASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah jasa asuransi Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah,Atau Dakwah Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah) Jasa Kesenian Dan Hiburan Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Jasa penyediaan tempat parkir Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam Jasa pengiriman uang dengan wesel pos jasa boga atau katering

  11. Obyek Pajak : PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps. 1 A ayat (1) ADALAH : PENYERAHAN HAK ATAS BKP Karena SUATU Perjanjian, Mis : Jual Beli, Tukar Menukar, Jual Beli Dengan Angsuran Pengalihan Bkp Oleh Karena Suatu Perjanjian Sewa Beli, Atau Perjanjian Leasing Dgn Hak Opsi Penyerahan Bkp Kepada Pedagang Perantara (Komisioner), Atau Melalui Juru Lelang Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Atas Bkp, Seperti Pemberian Contoh Barang Untuk Promosi Kepada Relasi Atau Pembeli Persediaan Bkp & Aktiva Yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan Yg Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan, Sepanjang Ppn Atas Perolehan Aktiva Tsb. Menurut Ketentuan Dapat Dikreditkan Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya & Penyerahan Bkp Antar Cabang Penyerahan Bkp Secara Konsinyasi Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

  12. Bukan Obyek Pajak BUKAN PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps.1 A ayat (2) ADALAH : PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya & Penyerahan ANTAR Cabang, Dalam Hal Pkp Telah Memperoleh Ijin Pemusatan Tempat Pajak TerutangDari Direktur Jenderal Pajak pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihanusaha dengan syarat pihak Yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

  13. Subyek Pajak adalah PENGUSAHA ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA • - MENGHASILKAN BARANG; • - MENGIMPOR BARANG; • - MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak berwujud; • - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; • - MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa; • MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.

  14. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Ps. 1 angka 15 PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL yaitu Omzet per tahun Maks 600 Jt, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

  15. Penghitungan PPN Tarif PPN DasarPengenaanPajak (DPP) SistemPengenaanPajak (sistemFaktur) Penghitungan PPN

  16. Tarif Pajak • SelainEkspor = 10% dariDasarPengenaanPjk • Ekspor = 0% dariDasarPengenaanPjk

  17. DASAR PENGENAAN PAJAK(DPP) Ps. 1 angka 17 HARGA JUAL YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN OLEH MEN KEU

  18. NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17 . Jo. 75/PMK.03/2010 DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, ADALAH : • UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR • UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA • UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM • UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR • UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR • UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH • UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH • UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI JURU LELANG ADALAH HARGA LELANG • UNTUK PENYERAHAN PRODUK HASIL TEMBAKAU ADALAH SEBESAR HARGA JUAL ECERAN • UNTUK PENYERAHAN BKP MELALUI PEDAGANG PERANTARA ADALAH HARGA YANG DISEPAKATI ANTARA PEDAGANG PERANTARA DENGAN PEMBELI • Nilai lain yang sudah tidak berlaku lagi mulai 1 April 2010 : • UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ADALAH 10% DARI HARGA JUAL • UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH

  19. Mekanisme Penghitungan PPN • Mekanisme PK – PM • Mekanisme Pedoman pengkreditan PM • Mekanisme Nilai Lain

  20. 1. Mekanisme umum PK -PM • Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan cara mengurangkan pajak masukan dengan Pajak keluaran dalam masa yang sama • PPN = PK - PM

  21. Mekanisme PK-PM PPN • PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR • SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI PAJAK KELUARAN FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN

  22. PAJAK KELUARAN Ps. 1 angka 25 PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP KARENA PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU KARENA EKSPOR BKP

  23. PAJAK MASUKAN Ps. 1 angka 24 PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP KARENA PEROLEHAN BKP PENERIMAAN JKP D A R I PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD LUAR DAERAH PABEAN PEMANFAATAN JKP IMPOR BKP

  24. Contoh • PT Aant bergerak dibidang distributor alat listrik, transaksi dalam bulan Jan 2007 sbb: • Tgl 3/1 membeli barang dagangan Rp. 15.000.000 • Tanggal 5/1 menjualbarangdaganganRp. 10.000.000 • Tanggal 7/1 menjualbarangdaganganRp. 20.000.000 Hargatersebuttidaktermasuk PPN, Berapa Pajak Keluaran dan Masukannya? ** Pajak Keluaran (10% dari penjualan) yaitu + 10% X 10.000.000 (nomor 2) = 1.000.000 + 10% X 20.000.000 (nomor 3) = 2.000.000 Jumlah Pajak Keluaran = 3.000.000

  25. ** Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu • + 10% X 15.000.000 (nomor 1) = 1.500.000 • *** Jadi jumlah • Pajak keluaran sebesar Rp. 3.000.000 • Pajak Masukan Rp. 1.500.000 sehingga Pajak yang harus dibayar ke kas negara adalah (PK-PM) yaitu Rp. 3.000.000 – 1.500.000 = Rp. 1.500.000,-

  26. PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (8) / UU 42/2009 ATAS PENGELUARAN UNTUK : PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6) PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi

  27. 2. Mekanisme Pengkreditan PM Mekanisme penghitungan PPN terhadap usaha2 tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan Pajak masukan terhadap pajak keluaran namun pajak masukan berdasarkan prosentase dr pajak keluaran : • Usaha Semata2 penjualanmobil bekas • Usaha semata2 pedagang emas perhiasan • Usaha dgn omzet s.d. 1,8 M

  28. 2a. Usaha mobil bekas dan Emas perhiasan (PMK 79/PMK.03/2010) • Mobil bekas : PK = 10 x harga jual PM = 90% x PK  PPN = PK – PM = 10% - (90% x10%) x jual = 1% x harga jual 2. Pedagang Emas Perhiasan : PK = 10 x harga jual PM = 80% x PK  PPN = PK – PM = 10% - (80% x10%) x jual = 2% x harga jual Semua Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dpt dikreditkan

  29. 2b. Omzet s.d. 1.8 M (PMK 74/PMK.03/2010) • Bagi PKP yang penyerahan BKP/JKP tidak lebih dari 1.8 M setahun  dapat menggunakan mekanisme ini • 1. Untuk usaha BKP : PK = 10% x harga jual PM = 70% x PK PPN = PK – PM = 3% x harga jual 2. Untuk usaha JKP : PK = 10% x harga jual PM = 60% x PK PPN = PK – PM = 4% x harga jual Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

  30. 3. Mekanisme Nilai Lain (75/PMK.03/2010) • Dipergunakanuntukusaha : • Usaha Jasapengirimanpaket • Usaha Jasapaketwisata PPN yang dibayar = 10% x DPP Nilai lain = 10% X (10% x nilaitagihan) = 1% x nilaitagihan/penj. Ex. Paketwisatake Bali Rp. 100.000.000 PPN = 10% x 10% x 100.000.000 = Rp. 1.000.000

  31. FAKTUR PAJAK • SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : 1. PENYERAHAN BKP/ JKP 2. EKSPOR BKP FUNGSI FAKTUR PAJAK • BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK) • BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM) BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010) • Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut Kepentingan PKP (boleh kecil/besar) • Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa dipersamakan sbg F.P.

  32. PM DIKREDITKAN DG PK PADA MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 ayat (9) Jika belum dikreditkan DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKANSBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKANDGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK APABILA JANGKA WAKTU TSB. DILAMPAUI PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS

  33. 1. FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (5) HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT : Tidak Wajib diisi jika pembeli tidak jelas NAMA, ALAMAT, NPWP YANG MENYERAHKAN BKP/JKP NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA PPN YG DIPUNGUT PPn BM YG DIPUNGUT (jika ada) Tidak Wajib diisi jika pedagang eceran KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK NAMA, TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK Ukuran Faktur Pajak dapat disesuaikan menurut kebutuhan PKP (bisa besar/kecil) Yang penting isinya memuat minimal ket di atas

  34. KODE, NO. SERI & FAKTUR PAJAK

  35. KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR KODE, NO. SERI FAKTUR PAJAK 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Kode Transaksi Kode Cabang Tahun Penerbitan Nomor Urut Kode Status Kode FP Standar Nomor Seri FP Standar

  36. Kode Faktur Pajak 01-kpd Selain Pemungut PPN 02-kpd Pemungut Bendaharawan 03-kpd Pemungut PPN lainnya 04-yg menggunakan DPP Nilai Lain kpd selain Pemungut PPN 05-yg Pajak Masukannya di Deemed kpd selain Pemungut PPN 06-pnyrhn Lainnya kpd selain Pemungut PPN 07-yg PPN-nya Tidak Dipungut kpd selain PemungutPPN 08-yg dibebaskan dr pengenaan PPN kpd selain Pemungut PPN 09-pnyrhn Aktiva Psl 16 Dkpd selain Pemungut PPN Kode Transaksi (2 DIGIT PERTAMA): Kode Status : 0-Normal 1-Penggantian

  37. DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (6) jo. PER-10/PJ/2010 • DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA: • Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan; • NAMA PENERIMA DOKUMEN; • JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA; • DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS • PIB YANG DILAMPIRI SSPCP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBC • PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE • SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU • PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK PENYERAHAN BBM / NON BBM • TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI jasa telekomunikasi • TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI • SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN • Tanda pembayaran atau kuitansi listrik • NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN

  38. SAAT PEMBUATAN, FAKTUR PAJAK • 1. Faktur pajak : • Jika belum ada pembayaran  Dibuat pada saat penyerahan • Contoh : tgl jual : 3 -11-2010 faktur dapat dibuat maks 3-11-2010 • 2. Jika sudah ada pembayaran tetapi belum terjadai penyerahan Dibuat pada saat pembayaran • Contoh : tgl dibayar : 3-11-2010, dijual 10-11-2010, faktur dibuat tgl 3-11-2010 (bukan tgl 10-11-2010) 2. Faktur pajak Gabungan Paling lambat akhir bulan yang sama dengan bulan penyerahan atau pembayaran.

  39. PEMUNGUT PPN Ps. 1 angka 27 - BENDAHARAWAN PEMERINTAH; - BADAN; - INSTANSI PEMERINTAH. YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK MEMUNGUT PAJAK YG TERUTANG OLEH PKP ATAS PENYERAHAN BKP/ JKP KEPADA PEMUNGUT PPN MENYETOR MELAPORKAN

  40. OBYEK PPn BM Ps. 5 ayat (1), (2) Ps. 5 (1) PPn BM DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH DALAM DAERAH PABEAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)

  41. DASAR PERTIMBANGAN PENGENAAN PPn BM Penjelasan Ps. 5 (1) ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn BM DENGAN PERTIMBANGAN PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA

  42. TARIF PPN & PPn BM Ps. 7 & Ps. 8 10 % TARIF PPN (Ps. 7) ATAS EKSPOR BKP 0% PALING RENDAH 10% TARIF PPn BM (Ps. 8) PALING TINGGI 200 % ATAS EKSPOR BKP YG TERGOLONG MEWAH 0%

More Related