NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2. NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PengertianHukumyaitu : Seperangkatasasdanakidah yang mengaturkehidupanmanusiadalammasyarakatdanmeliputijugalembagadanproses yang mewujudkanberlakunyakaidahtersebutdalamkenyataan. Konsep Negara Hukumyaitu : • Nomokrasi Islam • Rechstaat • Rule Of Law • Socialist Legality • Negara Hukum Pancasila

3. KonsepNomokrasi Islam

4. Konsep Rechstaat

5. Konsep Rule of Law

6. Konsep Socialist Legality Konsep Negara Hukum Pancasila

7. Sejarah HAM HAM munculsbgjawabandaribanyaknyapenindasanmanusiaolehpenguasa yang tiranisehinggatumbuhkesadaranakanharkatdanmartabatnyasebagaimanusia. Perlindungan HAM yg universal dihasilkansetelahpasca-perangdunia II, majelisumum PBB menyetujuiDeklarasi Universal HAM padatgl 10 november 1948. Munculnyadeklarasi HAM krnbanyaknyakejadiandiluarprikemanusiaanygmenimbulkankorbanjiwamanusiadalamjumlahbesar. Tujuan HAM yaitu mempertahankan hak2 dasar manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sebagai individu sejak lahir hingga mati.

8. PengertianHakAsasiManusiadlmbahasaindonesiaadalah Hak-hakygbersifatmelekatygsecaraalamiahmanusiatidakbisahiduptanpaadanyahak-haktersebut. HAM menurut Prof. PadmoWahyonoadalahhakygmemungkinkanoranghidupberdasarkansuatuharkatdanmartabattertentu. Hubungan HAM denganHukumyaitu : HAM moderendituangkandalambentukinstrumen /dokumenhukum yang diakuibaiksecarainternasionalmaupunsecaranasional.

9. JENIS HAM YAITU : HAM dasar ( con: hak untuk hidup, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk memiliki sesuatu secara halal ) HAM politik ( con : hak berserikat dan berkumpul, hak mengemukakan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih, dll ) HAM sosial, ekonomi dan kebudayaan ( hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan informasi ) Hak untuk membangun yaitu hak asasi bagi suatu negara untuk membangun negaranya, tanpa campur tangan negara lain atau asing. Kedudukan Hukum dari HAM yaitu : Dorongan moral, konvensi HAM (mengikatmenurutinternasional), mengikatsecaranasionalmerupakanbagiandarihukumnasional.

10. KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM Diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan Negara Hukum adalah Negara Hukum Formal ( negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalis yang biasa disebut dengan Negara Penjara Malam) Konsep Negara Hukum menurut Jimlyyaitu : a. Supremasi hukumb. Persamaan dalam hukumc. Asas legalitasd. Pembatasan kekuasaane. Organ - organ eksekutif independentf. Peradilan bebas dan tidak memihakg. Peradilan tata usaha negarah. Peradilan tata negarai. Perlindungan HAMj. Bersifat demokratisk. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negaral. Transparansi dan kontrol sosial

11. Ciri Negara Hukum menurut F. J. Stahl a) Pengakuan terhadap hak - hak asasi manusiab) Pemisahan kekuasaan negarac) Pemerintahan berdasarkan undang - undangd) Adanya peradilan administrasi NEGARA HUKUM INDONESIA 1) Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga, yang berbunyi " Indonesia adalah Negara Hukum ", sebelumnya landasan negara hukum indonesia terdapat dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut :

12. Negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka • Sistem Konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas suatu konstitusi • Tidak bersifat Absolut ( kekuasaan yang tidak terbatas ) 2) Perwujudan Negara Hukum di Indonesia Negara indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip - prinsip sebagai berikut : • Norma hukumnya bersumber pada pancasila • sebagai hukum dasar nasional • Menganut sistem konstitusi • Kedaulatan rakyat atau prinsip Demokrasi • Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum • Adanya organ pembentuk UU ( Presiden dan DPR ) • Sistem Presidensiil • Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain ( eksekutif )

13. 3) Hubungan Negara Hukum dengan Indonesia Secara normatif hubungan negara hukum dengan indonesia sangat erat dan secara hukum dipandang sebagai sebuah kemanfaatan Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam Negara Hukum, yaitu :1. Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang – undangan 2.Adanya jaminan terhadap hak - hak asasi manusia 3.Adanya pembagian kekuasaan dalam negara 4.Adanya pengawasan dari badan - badan peradilan ( rechterlijke controle )

14. Dengan dinyatakannya dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara maka dengan ini dapat kita pahami bahwa segala tingkah laku manusia baik melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan harus menuruti peraturan yang berlaku Jadi dengan diundangkan dan diberlakukannya peraturan atau undang-undang, maka dengan ini dianggap semua orang sudah mengetahui tentang undang-undang atau peraturan tersebut.

15. Perwujudan Negara Hukum Di Indonesia. Negara Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip – prinsip sebagai tersebut : Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional, Sistemnya yaitu sistem konstitusi, Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi, Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, Adanya organ pembentuk UU (Presiden dan DPR), Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil, Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif) .

16. NEGARA HUKUM FORMIL DAN MATERIL Hukum formil adalah hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang cara mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan,memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tujuan untuk mempertahankan hukum materil. Hukum materil dapat disebut juga dengan hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi) yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis

17. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA Hakikat hak asasi manusia, yaitu : • HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. • HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. • HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

18. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia: Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu: • Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945 • Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat • Periode 17 Agustus - 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950 • Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

19. Sebagai negara yg berdasar atas hukum maka segala sesuatu yg berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu harus berlandaskan kepada aspek yuridis atau aspek hukum. 1. HAM di dalam UUD 1945 Ada beberapa pendapat yang berbeda dari para tokoh pejuang bangsa, sbb : A. Yang tidak menyetujui HAM dimasukkan dlm UUD 1945 antara lain : • Ir. Soekarno, menentang dimasukkannya HAM dlm UUD 1945 karena HAM berdasarkan individualisme yg harus dihilangkan/ditiadakan • Soepomo, S.H., HAM bersifat individualisme sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan

20. B. Yang menyetujui HAM dimasukkan dlm UUD 1945 antara lain : • Drs. Moh.Hatta, HAM perlu dimasukkan dlm UUD 1945 untuk menghindari penyalah gunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara • Moh.Yamin, HAM Perlu dimuat dlm UUD 1945, sebagai perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara Dalam UUD 1945 hasil amandemen ternyata, keberadaan HAM di Indonesia didukung oleh aspek-aspek yuridis konstitusional dan tercantum dlm pasal 28 UUD 1945. Selain HAM, setiap manusia mempunyai kewajiban dasar terhadap manusia yang lain, masyarakat bangsa, dan negara.

21. 2. UU RI No. 39 Th 1999 HAM menurut UU ini ialah seperangkat hak yg melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yg Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yg wajib dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak yg terdapat dlm UU ini yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, dll. Arti kewajiban dasar UU ini adalah seperangkat kewajiban yg apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

22. Pelanggaran HAM Di Indonesia Menjelang lahirnya orde reformasi dan berakhirnya masa orde baru mulailah HAM menjadi topik dalam melengkapi perjalanan kehidupan politik di Indonesia di samping demokrasi. Contohnya : kasus tanjung priok terjadi dalam masa orde baru. Banyak kasus yg tidak terjangkau oleh hukum secara wajar/belum pernah tuntas, mengingat kondisi negara dewasa ini yg sedang mengalami masa reformasi di segenap bidang kehidupan dan kesulitan memperoleh data/saksi yg dapat membantu kelancaran jalannya setiap persidangan kasus HAM.