HAK ASASI MANUSIA

1. HAK ASASI MANUSIA • Pengertian HAM. Adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya. Makna: • Hakekatnya sebagai manusia mendapatkan pengakuan oleh manusia lain • Pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia tersebut menjadi anggota masyarakat.

2. 2. Sejarah Hak Asasi Manusia • PiagamMadinah 622 M • Magna Charta,1215 Suatudokumen yang mencatatbeberapahak yang diberikan Raja John Lacklandkepadabangsawanatattuntutanmereka. c. Petition of Rights, 1629 M • Habeas Corpus Act, 1679 M • Bill of Right, 1689 UU hakmengenaiparlemenInggris yang dikeluarkan Raja Willem II • The Declaration of America Independence, 1776 Bahwasemuaorangdiciptakansama, merekadikaruniaiTuhanhak-hak yang tidakdapatdicabutpadanyaialahhakhidup, hakkebebasandanhakmengejarkebahagiaan

3. e. Declaration des droits de l’home et du citoyen, 1789 Pernyataan hak asasi manusia dan warganegara yang berisi: • Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama • Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan sebagainya • The Four Freedom of Rosevelt, 1941 • Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech) • Kebebasan beragama (freedom of religion) • Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear) • Kebebasan dari kekurangan (freedom from want)

4. g. The Universal Declaration of Human Rights, 1948 • Hak kemerdekaan: • Hak kemerdekaan seseorang • Hak perlindungan kepemilikan • Hak perlindungan atas rumah kediaman • Hak kemerdekaan memeluk agama • Hak perlindungan atas rahasia surat • Hak mengeluarkan pikiran dan perasaan • Hak kemerdekaan pendidikan dan pengajaran • Hak politik • Hak pilih • Hak untuk membela negara • Hak untuk menjadi pegawai negara

5. 3. HAM di Indonesia • Pembukaan UUD 1945 • Pasal 28A sampaidengan 28J • UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM • UU N0. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM • UU N0. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak • Keppres N0. 50 Tahun 1993 tentangKomnas HAM • Kovenaninternasionalhak-haksipildanpolitik (UU N0 12 Tahun 2005) • Kovenaninternasionalhak-hakekonomi, sosial, danbudaya (UU N0 11 Tahun 2005)

6. OTONOMI DAERAH UU N0. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah • Pemerintah daerah: kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah • Pemerintahan daerah: penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan DPRD menurut asas desentralisasi

7. Daerah otonom: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI • Otonomi daerah: kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Desentralisasi: penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI • Dekonsentrasi:pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah

8. Tugas pembantuan: penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan • Kewenangan daerah: kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain • Kewenangan pemda propinsi: • Bidang pemerintahan lintas kabupaten dan kota • Bidang pemerintahan tertentu diatur dalam PP N0. 25/2000 • Bidang pemerintahan yang tidak/atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota • Bidang pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur (selaku Kepala Wilayah)

9. KEWENANGAN PEMDA KABUPATEN/KOTA • Pekerjaan umum • Kesehatan • Pendidikan dan kebudayaan • Pertanian • Perhubungan • Industri dan perdagangan • Penanaman modal • Lingkungan hidup • Pertanahan • Koperasi • Tenaga kerja