1 / 17

Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan

Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan. Disampaikan pada Forum Internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) Provinsi DIY Jumat, 14 Maret 2012 Yogyakarta 2012. Batasan Pengertian Berdasar UU No 14 Tahun 2008.

Télécharger la présentation

Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Teknik Penentuan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan Disampaikan pada Forum Internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) Provinsi DIY Jumat, 14 Maret 2012 Yogyakarta 2012

  2. BatasanPengertian BerdasarUU No 14 Tahun 2008 Informasipublik: adalahinformasiyang dihasilkan,disimpan,dikelola, dikirim,dan/atauditerimaolehBadanPublik yang berkaitandenganpenyelenggaradanpenyelenggaraannegaradan/ataupenyelenggaradanpenyelenggaraanBadanPubliklainnyasesuaidenganUndang-undanginisertainformasi lain yang berkaitandengankepentinganpublik. Badanpublik: adalah embagaeksekutif,legislatif, yudikatif, danbadan lain yang tugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaradanpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhnyadananyabersumber APBN dan/atau APBD, atauorganisasi non pemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdari APBN/APBD, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri.

  3. PrinsipInformasiPublikUU 14 tahun2008 Asas Terbuka dandapatdiaksessetiappengguna Informasi yang dikecualikanbersifatketatdanterbatas. Informasidiperolehdengancepatdantepatwaktu, biayaringan, dancarasederhana. Tujuan • Hakwarganegara • Mendorongpartisipasi • Peranaktifmasyarakatdalampengambilankebijakan. • Mewujudkanpenyelenggaraannegara yang baik. • Mengetahuialasankebijakanpublik. • Mengembangkanilmupengetahuan. • Meningkatkanpengelolaaninformasipadabadanpublik.

  4. Jenis-jenisInformasiPublik • informasi yang berkaitan dengan badan publik; • informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait • informasi mengenai laporan keuangan • informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; 2 Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  5. Jenis-jenisInformasiPublik 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; • Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 2 Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  6. Jenis-jenisInformasiPublik • daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; • hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; • seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; • rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; • perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; • informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; • prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan • laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; 2 Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  7. JenisInformasiPublik • yang apabiladibukadandiberikankepadaPemohon, dapatmerugikankepentinganhubunganluarnegeri: • yang apabiladibukadapatmengungkapkanisiaktaotentik yang bersifatpribadidankemauanterakhirataupunwasiatseseorang; • yang apabiladibukadandiberikankepadaPemohondapatmengungkaprahasiapribadi, • memorandum/surat-suratantarBadanPublikatau intra BadanPublik, yang sifatnyadirahasiakankecualiatasputusanKomisiInformasiataupengadilan; • yang tidakbolehdiungkapkanberdasarkanUndang-Undang 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; 2 Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh Berdasarkan Permintaan

  8. JenisInformasiPublik 1 Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; 2 Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 3 Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; • Informasi publik yang tidak tercantum dalam klasifikasi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. 4 Yang Dikecualikan 5 Yang Diperoleh BerdasarkanPermintaan

  9. HAK BADAN PUBLIK: Menolakmemberikaninformasi yang dikecualikan. Menolakbilatidaksesuaidenganperaturanperundangan Informasi yang tidakdapatdiberikan: Membahayakannegara. Yang berkaitandengankepentinganperlindunganusahadaripersaingantidaksehat. Informasi yang berkaitandenganhakpribadi Info yang berkaitandenganrahasiajabatan. Info yang dimintabelumdikuasaiataudidokumentasikan. Hak dan KewajibanUU 14 Tahun 2008

  10. PrinsipKeterbukaanInformasiPublik“MAXIMUM ACCESS LIMITED EXEMPTION”(MALE) INFORMASI RAHASIA INFORMASI PUBLIK Informasi Publik EXEMPTION (dapat dirahasiakan) • Melalui metode Consequential Harm dan Balancing Public Interests • Pembatasan waktu pemberlakuan kerahasiaan Rezim Pemerintahan Tertutup Rezim Pemerintahan Terbuka

  11. Alasan Dibuatnya Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan • Memberi kepastian kepada pemohon IP, mana yang boleh diakses dan yang tidak • Membantu kelancaran tugas PPID dalam proses pengumpulan data dan penyusunan IP di Badan Publik bersangkutan • Membantu kelancaran PPID dalam memberikan layanan IP kepada pemohon • Selama belum ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, IP yang dimaksud harus dibuka untuk publik

  12. Siapa yang Berhak Menetapkan Jenis Informasi Publik yang Dikecualikan? • Pimpinan tertinggi dari Badan Publik yang bersangkutan • Pejabat di atas Pimpinan tertinggi dari Badan Publik yang bersangkutan

  13. Prinsip Penetapan Jenis Informasi yang Dikecualikan • Sangat selektif • Diusahakan seminimal mungkin • Tidak boleh sepihak • Tidak untuk menutupi penyimpangan • Mengutamakan kepentingan publik • Harus lewat uji konskuensi • Memiliki masa retensi (batas waktu) yang pasti

  14. Prosedur Penetapan Jenis Informasi yang Dikecualikan • Mengiventarisasi jenis informasi publik yang akan dikecualikan • Melakukan uji konskuensi terhadap setiap jenis informasi publik yang akan dikecualikan • Menetapkan masa retensi dari setiap jenis informasi publik yang akan dikecuali • Membuat inventarisasi jenis informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan hasil uji konskuensi • Menetapkan dengan Surat Keputusan jenis informasi publik yang dikecualikan • Mengumumkan kepada publik tentang jenis informasi publik yang dikecualikan

  15. Dasar Pertimbangan Utama Pelaksanaan Uji Konskuensi • Mengutamakan pemenuhan hak publik atas IP • Melindungi Kepentingan internal Badan Publik • Tersedianya rujukan hukum yang jelas: UU, PP, Inpres, Kepres, Permen, dll

  16. Tahapan Pelaksanaan Uji Konskuensi • Membuat daftar jenis informasi publik yang akan dikecualikan • Menyebutkan alasan pengecualian • Menemutunjukkan dasar hukum yang dipakai untuk menetapkan pengecualian • Menemutunjukkan alasan penentuan masa retensi • Menetapkan masa retensi bagi jenis IP yang dikecualikan

  17. Selanjutnya.... • LATIHAN YUUUK

More Related