1 / 46

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jakarta, 15 PEBRUARI 2013

Kebijakan bkkbn dalam mencapai sasaran mdgS. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jakarta, 15 PEBRUARI 2013. Dr. Sudibyo Alimoeso, MA Plt. Kepala BKKBN. SITUASI DAN KONDISI KEPENDUKAN DAN KB. PERKEMBANGAN JUMLAH & LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK.

chayton-pereyra
Télécharger la présentation

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jakarta, 15 PEBRUARI 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan bkkbn dalam mencapai sasaran mdgS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jakarta, 15 PEBRUARI 2013 Dr. Sudibyo Alimoeso, MA Plt. Kepala BKKBN

  2. SITUASI DAN KONDISI KEPENDUKAN DAN KB

  3. PERKEMBANGAN JUMLAH & LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK • Dalamperiode 10 tahun (2000–2010): • Jumlahpenduduk Indonesia meningkatsebanyak 32,5 jutajiwa. Hal inilebihbanyak 3,4 jutajiwadariproyeksisebanyak 234,2 jutajiwa • DemikianhalnyadenganLPP, yaitumeningkatmenjadi sebesar1,49 persendari 1,45% . Hal inilebihbanyak 0,22% dariproyeksisebesar 1,27% Sumber: Sensus Penduduk 1961-2010, Proyeksi Penduduk 2005-2025. BPS.

  4. PERSEBARAN/DISTRIBUSI PENDUDUK

  5. KONDISI dan PERKEMBANGAN STRUKTUR PENDUDUK PIRAMIDA PENDUDUK SP1961 -SP2010 Triple Burden on Pop USIA TUA 64+ Thn Infrastruktur dan fasilitas untuk usia lanjut (jaminan sosial, dan pantijompodsb) USIA PRODUKTIF 15-64 Thn Fasilitas dan infrastruktur pada pendidikan sekunder dan tersier, sertapenyediaanpekerjaan USIA Muda 0-14 Thn Sosial dan ekonomi investasi di bidang infrastruktur dan fasilitas pelayanansosialdasar

  6. ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) STAGNAN, ASFR 15-19 TAHUN MENINGKAT • CPR NAIK TDK SIGNFIKAN DAN UNMET NEED MENURUN SEDIKIT Target 2014: 2,1 Target 2014: 30 Target 2014: 65 Target 2014: 5 Sumber: BPS, SDKI 1991 - 2012

  7. CURRENT FERTILITY RATE

  8. Fertility by Province (1) Wilayah Pengembangan Wilayah Penyangga Utama (70% pop Ind)

  9. Fertility by Province (2) Wilayah Pengembangan Wilayah Penyangga Utama (70% pop Ind)

  10. Percentage CPR any method

  11. ASFR SDKI 2007-2012

  12. ASFR SDKI 2012

  13. ASFR SDKI 2007-2012

  14. PERBANDINGAN PA DENGAN BERBAGAI METODE DAN POSISI PB (2008 – 2012) (Dalam ribuan) • Kontribusi PB terhadap PA : • Thn ’08 : 6.796 PB , Kontrib ke PA :-1.480 • Thn ‘09 : 7.679 PB , Kontrib ke PA : -440 • 3. Thn ‘10 : 8.647 PB , Kontrib ke PA : 289 Kontribusi PB terhadap PA : 4. Thn ‘11 : 9.581 PB , Kontrib ke PA :975 5. Thn ‘12 : 8.608 PB , Kontrib ke PA : 1 *TOTAL : 41.310, Kont. ke PA : -555

  15. SASARAN MDGs TERKAIT DENGAN KB

  16. PEMBANGUNAN KKB DALAM MDGS • MDGs merupakankomitmennasionaldan global • Upayapercepatanpencapaian target MDGs menjadiprioritaspembangunannasionaldansinergisantaraperencanaannasional di pusatdandaerah • Target MDGs telahdiakomodasikandalam RPJMN 2010-2014 • Sebagianbesarpencapaian MDGs Indonesia sudahsesuaidenganrencana target yang ditetapkan (on track). Namun demikian, masih ada beberapa target MDGs yang memerlukan upaya keras untuk mencapainyadanmasihterjadidisparitas pencapaian target MDGsdi tingkat provinsi. • Petajalan (roadmap) nasionalpercepatanpencapaian target MDGs telahdirumuskan. • Roadmapperlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.

  17. GOAL 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH Target 5a: Reduce By Three Quarters The Maternal Mortality Ratio 5.1. Maternal Mortality Ratio (MMR) 5.2. Proportion Of Birth Attended By Skilled Personnel Target 5b: Achieve, by 2015, universal access to reproductive health 5.3. Contraceptive prevalence rate (CPR) 5.4. Adolescent birth rate 5.5. Antenatal care coverage 5.6. Unmeet need for family planning

  18. Keterkaitan Program KKB PENCAPAIAN TARGET 5B Contraceptive prevalence rate (CPR) Adolescent birth rate (ASFR15-19) Unmet need for Family Planning

  19. PEMBANGUNAN KKB PRIORITAS RKP SESUAI DENGAN RPJMN DAN KELANJUTAN RKP SEBELUMNYA PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010 - 2014 6 3 8 2 7 5 1 9 4 12 11 14 13 10 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Bidang Kesejahteraan Rakyat Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Iklim Investasi dan Iklim Usaha Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar, & Pascakonflik Infrastruktur Kesehatan Energi Pendidikan Ketahanan Pangan Bidang Perekonomian Penanggulangan Kemiskinan Program KKB menjadi salah fokus prioritas nasional Kesehatan dan Kenanggulangan Kemiskinan

  20. SASARAN PROGRAM KKB DALAM RPJMN 2010-2014 SASARAN TARGET RKP

  21. LAPORAN PENCAPAIAN MDGs TERKAIT DENGAN KB

  22. 12. POSISI PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) INTRODUCTION--CONTINUE

  23. SASARAN & PENCAPAIANOUTCOME PROGRAM KKB, RPJMN 2010-2014

  24. PENCAPAIAN TARGET OUTPUT RPJMN 2010-2014 • Keterangan: • k) Kumulatif penjumlahan 5 tahun (2010-2014) • t) Jumlah bertambah menjadi sekian dari tahun sebelumnya • Capaian sampai dengan bulan Juni 2012 • Meskipun secara kuantitas tercapai, namun masih banyak penggunaan kontrasepsi jangka pendek, dan peserta KB baru yang berkembang menjadi peserta KB aktif masih rendah, yaitu berbanding 10:1 • Perlu kerja keras untuk membina peserta KB baru menjadi peserta KB Aktif, dan mendorong penggunaan MKJP • 3) Meskipun secara kuantitas tercapai, namun terdapat ketidak berlangsungan penggunaan kontrasepsi (DO), dengan rincian sebagai berikut: • -kegagalanalat/cara KB 1,6%, - keinginanuntukhamillagi 5,4%, • - efeksamping 9,5% - danalasan lain 3,4% • Perlu kerja keras untuk membina/melestarikan peserta KB aktif agar tidak DO, dan mendorong penggunaan MKJP • 4) Target dalam RKP 2013. ON TRACK PERLU KERJA KERAS SANGAT SULIT BELUM TERCAPAI

  25. PETUGAS LAPANGAN KB KURANG • Jumlah PLKB 21.501 orang sehingga rasio PLKB per desa 1:4 • SPM KB/KS rasio PLKB per desa adalah 1:2 • Sehingga membutuhkan tenaga penggerak sebanyak 18,037 orang

  26. DUKUNGAN KABUPATEN DAN KOTA Perencanaan dan Anggaran • Alokasi anggaran KB sangat terbatas • (0.04% - 0.2% dari total anggaran APBD (2012) • Tidak adaacuan kabupaten/kota dalam menyusun rencana alokasi anggaran kegiatan KB • Permendagri No 13/2006: KB dan KS merupakan URUSAN WAJIB yang harusdibiayaiolehPemda. Sumber data: Bappeda di 15 Kabupaten/Kota : (Nias, Simalungun, Nias Selatan, Sambas, Singkawang, Cirebon, Tasikmalaya, Alor, Manggarai, TTS, Mamuju Utara, Mamasa, Jayapura, Merauke , Manokwari)

  27. ISU UTAMA PROGraM KKB • TFR selama 10 tahun stagnan (tetap 2,6) • Kelahiran di kalangan remaja tinggi (“urban” naik, “rural” dua kali lipat “urban”) • Peningkatan CPR selama 5 tahun hanya 0,5 % (57,4% menjadi 57,9%) • Penurunan Unmet need selama 5 tahun hanya 0,5 % ( dari 9 % pada tahun 2007 menjadi 8,5% pada tahun 2012) • LPP meningkat menjadi 1,49% Data dasar : SDKI 2003, 2007 dan 2012

  28. IDENTIFIKASI MASALAH • Komitmen penggrapan KB melemah---koordinasi di lapangan juga melemah • SDM baik di tingkat pelayanan mmaupun di lini lapangan perlu ditingkatkan jumlah maupun kapabilitasnya • Melemahnya pembinaan kepesertaan KB aktif (CPR naik hanya meningkat 0.5% selama 5 tahun terakhir) • Berubahnya nilai jumlah anak ideal dalam keluarga (rata2 jumlah anak ideal yg diinginkan meningkat) • Angka DO tinggi akibat angka kegagalan dan komplikasi berat. • Rendahnya pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang (Peserta Baru--- dari 13.8% (2010) menjadi 17.8% (2012); peserta KB Aktif : 24,9% (2012)). • Pelayanan Kb yang belum terjangkau secara merata • Meningkatnya kelahiran usia remaja (asfr 15-19) • Kebijakan kependudukan yang masih parsial

  29. VISI, MISI dan Tujuan VISI MISI Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 TUJUAN Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera

  30. PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI BKKBN MENURUNKAN TFR UNTUK MENCAPAI REPLACEMENT LEVEL & PTS (TFR 2,1 ATAU NRR = 1 --- 2015??) ASFR REMAJA 30 PER 1000 WANITA, CPR 65% DAN UNMET NEED = 5 %

  31. Kebijakan: • reVITALISASI KB • PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

  32. STRATEGI DAN Upaya STRATEGIS

  33. UPAYA STRATEGIS (1) 1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KKB ---komitmen dan perubahan nilai • Advokasi dan KIE yang lebih terarah pada sasaran khusus: TOMA, TOGA, PUS keluarga miskin • Advokasi yang intensif terhadap para Bupati/Walikota sebagai pelaksana otonomi daerah • Kampanye intensif: “2 anak CUKUP” dan “4 TERLALU” • Penguatan Lini Lapangan: kader-kader dibina kembali • Penguatan kemitraan antar lembaga: organisasi profesi, hubungan yang harmonis SKPD KB-DINKES • Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi berbasis TIK: penyiapan peta kerja di lapangan (minimal 4 isu dipetakan: bumil, unmetneed, PUS ber-KB/non-KB)

  34. UPAYA STRATEGIS (2) 2. Peningkatan akses dan kualitas KB-KR • Pembinaan KB fokus pada 10 Propinsi Penyangga Utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT; dan 2 Propinsi perhatian (Papua dan Papua Barat) • Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah (maping tempat pelayanan dan fasilitas yg dapat diberikan; jampersal—MKJP; ) di 60.077 fasyankes • Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta (maping pelayanan KB swasta; menjamin alkon tersedia di pelayanan KB swasta) : 3.395 Klinik KB swasta; 7.395 BPS; 32.951 DPS • Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus • Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi (dibekali dengan KIE Kit ttg KBKR; ABPK, dsb • Peningkatan kesertaan KB melalui Bhakti Sosial/momentum (Rakornis Kemitraan: TNI/POLRI/PKK/IBI//IDI: Maret 2013)

  35. UPAYA STRATEGIS (3) 3. Memperkuat SDM operasional program KKB • Pengelolaan SDM yang profesional : maping kompetensi tenaga pelayanan; pelatihan bagi tenaga pelayanan dengan konsentrasi pelayanan kontrasepsi jangka panjang (2011/2012: Dokter/bidan dilatih CTU dan implant --- 12.104/45.183; MOW: 1.903; MOP:1.564) • Rakornis Kemitraan IBI/IDI untuk akselerasi program: minggu kedua (tanggal 20) Maret 2013 • Penguatan SDM lini lapangan: penguatan PLKB/PKB; penguatan peran kader2 (dilakukan pelatihan/orientasi ttg KB (2010-2012—KIP/K: 1.740; pelatihan teknis lain: 11.068; refreshing: 6.477

  36. UPAYA STRATEGIS (4) 4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Pembinaan dan pengembangan ketahanan keluarga: untuk program BKB ibunya diajak ber-KB; untuk program Remaja (GenRe)---diturunkan sampai tingkat SLTP dan pesantren---penundaan usia kawin/ASFR remaja; • Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan keluarga---anggota kelompok UPPKS diarahkan menjadi peserta KB lestari

  37. UPAYA STRATEGIS (5) 5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana program • Sarana pelayanan: maping fasilitas pelayanan; kemudahan akses ke tempat sarana pelayanan • Sarana penggerakan : mengoptimalkan MUPEN dan MUYAN KB; pembiayaan penggerakkan • Sarana pendukung: alkon cukup dan tersedia di tempat pelayanan --- prinsip 6 TEPAT; mewajibkan setiap tenaga pelayanan melakukan pelayanan KB

  38. UPAYA STRATEGIS (6) 6. Penataan pengendalian kependudukan • Penyerasian Program Kependudukan • Penyiapan indikator dan parameter kependudukan yang akurat • Penguatan analisis dampak kependudukan • Pemantapan program pendidikan kependudukan

  39. UPAYA STRATEGIS (7) 7. Meningkatkan pembiayaan program KKB • Peningkatan dan sinergitas dukungan anggaran program KKB dari APBN dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota • Penguatan sistem jaminan pembiayaan program kependudukan dan KB, khususnya bagi rakyat miskin (memastikan pembiayaan pelayanan KB dalam SJSN Kesehatan) • Terjaminnya sumber pembiayaan penyediaan alat/obat kontrasepsi (ketersediaan dalam APBD untuk komplimen penyediaan alkon

  40. PERAN MASING-MASING SEKTOR

  41. Terima Kasih CUKUP

  42. JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 1961 – 2010DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK Sumber: SP 1961 - 2010

  43. ASFR SDKI 2007-2012

More Related