1 / 15

SISTEM MANAJEMEN K3

PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH. 2012. Drs. Haris Sadiminanto , MMSi , MBA. SISTEM MANAJEMEN K3. MATERI 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. PASAL 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

cher
Télécharger la présentation

SISTEM MANAJEMEN K3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH. 2012 Drs. HarisSadiminanto, MMSi, MBA SISTEM MANAJEMEN K3 MATERI 2

  2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

  3. PASAL 1 DalamPeraturanPemerintahini yang dimaksuddengan • SMK3 adalahbagiandarisistemmanajemenprsh.secarakeseluruhandalampengendalianrisiko yang berkaitandengankegiatankerjagunaterciptanyatempatkerja yang aman, efisiendanproduktif • K.3.adalah segalakegiatanuntukmenjamindanmelindungi k.3 tenagakerjamelaluiupayapencegahankecelakaankerjadanpenyakitakibatkerja • TenagaKerjaadalahsetiaporang yang mampumelakukanpekerjaangunamenghasilkanbarangdan/ataujasabaikuntukmemenuhikebutuhansendirimaupununtukmasyarakat BAB I. Ketentuanumum

  4. PASAL 1 • Pekerja/Buruhadalahorang yang bekerjadenganmenerimaupahatauimbalandalambentuk lain • Perusahaan adalah : • Setiapbentukusaha yang berbadanhukumatautidak, milikorangperseorangan, milikpersekutuan, ataumilikbadanhukum, baikmilikswastamaupun Negara yang mempekerjakanpekerja/buruhdenganmembayarupahatauimbalandalambentuk lain • Usaha-usahasosialdanusaha-usaha lain yang mempunyaipengurusdanmempekerjakanorang lain denganmembayarupahatauimbalandalambentuk lain BAB I. Ketentuanumum

  5. PASAL 1 • Pengusahaadalah : • Orangperseorangan, persekutuan, ataubadanhukum yang menjalankansuatuperusahaanmiliksendiri • Orangperseorangan, persekutuan, ataubadanhukum yang secaraberdirisendirimenjalankanperusahaanbukanmiliknya • Orangperseorangan, persekutuan, ataubadanhukum yang beradadi Indonesia mewakiliperusahaansebagaimanadimaksuddalamhuruf a danhuruf b yang berkedudukandiluarwilayah Indonesia BAB I. Ketentuanumum

  6. PASAL 1 • Audit SMK3 adalahpemeriksaansecarasistematisdanindependenterhadappemenuhankriteria yang telahditetapkanuntukmengukursuatuhasilkegiatan yang telahdirencanakandandilaksanakandalampenerapan SMK3 diperusahaan • MenteriadalahMenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangketenagakerjaan BAB I. Ketentuanumum

  7. PASAL 2 Penerapan SMK3 bertujuanuntuk : Meningkatkanefektivitasperlindungankeselamatandankesehatankerja yang terencana, terukur, terstruktur, danterintegrasi Mencegahdanmengurangikecelakaankerjadanpenyakitakibatkerjadenganmelibatkanunsurmanajemen, pekerja/buruh, dan/atauseriktatpekerja/buruh, serta Menciptakantempatkerja yang aman, nyaman, danefisienuntukmendorongproduktivitas. BAB I. Ketentuanumum

  8. PASAL 3 Penerapan SMK3 dilakukanberdasarkankebijakannasionaltentang SMK3 Kebijakannasionaltentang SMK3 sebagaimanadimaksudpadaayat 1 tertuangdalamLampiran I, Lampiran II, danLampiran III sebagaibagian yang tidakterpisahkandariPeraturanPemerintahini. BAB I. Ketentuanumum

  9. BAGIAN KESATU (UMUM) PASAL 4 Kebijakannasionaltentang SMK3 sebagaimanadimaksuddalamPasal 3, sebagaipedomanperusahaandalammenerapkan SMK3 Instansi Pembina sektorusahadapatmengembangkanpedomanpenerapan SMK3 sebagaimanadimaksudpadaayat 1 sesuaidengankebutuhanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan BAB II. SistemManajemenkeselamatandankesehatankerja

  10. PASAL 5 Setiapperusahaanwajibmenerapkan SMK3 diperusahaannya Kewajibansebagaimanadimaksudayat 1 berlakubagiperusahaan : mempekerjakanpekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau mempunyaitingkatpotensibahayatinggi Ketentuanmengenaitingkatpotensibahayatinggisebagaimana ayat2 huruf b sesuaiketentuanper.per-an Pengusahadalammenerapkan SMK3 wajibberpedomanpadaPeraturanPemerintahinidanketentuanperaturanperundang-undangansertadapatmemperhatikankonvensiataustandarinternasional BAGIAN KESATU (UMUM)

  11. PASAL 6 SMK3 sebagaimanadimaksuddalamPasal 3 ayat 1 meliputi : penetapankebijakan K3 perencanaan K3 pelaksanaan K3 pemantauandanevaluasikinerja K3 dan peninjauandanpeningkatankinerja SMK3 Penerapan SMK3 sebagaimanapadaayat 1 tertuangdalampedoman yang tercantumdalamLampiran I sebagaibagian yang tidakterpisahkandariPeraturanPemerintahini. BAGIAN KESATU (UMUM)

  12. PASAL 7 • Penetapankebijakan K3 sebagaimanadalamPasal 6 ayat 1 huruf a dilaksanakanolehpengusaha • Dalammenyusunkebijakansebagaimanapadaayat 1, pengusaha paling sedikitharus : • melakukantinjauanawalkondisi K3 yang meliputi • identifikasipotensibahaya, penilaiandanpengendalianrisiko • perbandinganpenerapan K3 denganprsh. dansektor lain yang lebihbaik • peninjauansebabakibatkejadian yang membahayakan BAGIAN KEDUA PENETAPAN KEBIJAKAN K3

  13. PASAL 7 • kompensasidangangguansertahasilpenilaiansebelumnya yang berkaitandengankeselamatan, dan • penilaian, efisiensidanefektivitassumberdaya yang disediakan • memperhatikanpeningkatankinerjamanajemen K3 secaraterusmenerus • memperhatikanmasukandaripekerja/buruhdan/atauserikatpekerjanya BAGIAN KEDUA PENETAPAN KEBIJAKAN K3

  14. PASAL 7 Kebijakan K.3 sebagaimanapadaayat 1 paling sedikitmemuat : Visi tujuanperusahaan komitmendantekadmelaksanakankebijakan, dan kerangkadan program kerja yang mencakupkegiatanpersh.secaramenyeluruh yang bersifatumumdan/atauoperasional PASAL 8 Pengusahaharusmenyebarluaskankebijakan K3 yang telahditetapkankepadaseluruhpekerja/buruh, orang lain yang beradadipersh., danpihak lain terkait BAGIAN KEDUA PENETAPAN KEBIJAKAN K3

  15. TerimaKasih

More Related