sistem manajemen k3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SISTEM MANAJEMEN K3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SISTEM MANAJEMEN K3

play fullscreen
1 / 15

SISTEM MANAJEMEN K3

2031 Views Download Presentation
Download Presentation

SISTEM MANAJEMEN K3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH. 2012 Drs. HarisSadiminanto, MMSi, MBA SISTEM MANAJEMEN K3 MATERI 2

  2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

  3. PASAL 1 DalamPeraturanPemerintahini yang dimaksuddengan • SMK3 adalahbagiandarisistemmanajemenprsh.secarakeseluruhandalampengendalianrisiko yang berkaitandengankegiatankerjagunaterciptanyatempatkerja yang aman, efisiendanproduktif • K.3.adalah segalakegiatanuntukmenjamindanmelindungi k.3 tenagakerjamelaluiupayapencegahankecelakaankerjadanpenyakitakibatkerja • TenagaKerjaadalahsetiaporang yang mampumelakukanpekerjaangunamenghasilkanbarangdan/ataujasabaikuntukmemenuhikebutuhansendirimaupununtukmasyarakat BAB I. Ketentuanumum

  4. PASAL 1 • Pekerja/Buruhadalahorang yang bekerjadenganmenerimaupahatauimbalandalambentuk lain • Perusahaan adalah : • Setiapbentukusaha yang berbadanhukumatautidak, milikorangperseorangan, milikpersekutuan, ataumilikbadanhukum, baikmilikswastamaupun Negara yang mempekerjakanpekerja/buruhdenganmembayarupahatauimbalandalambentuk lain • Usaha-usahasosialdanusaha-usaha lain yang mempunyaipengurusdanmempekerjakanorang lain denganmembayarupahatauimbalandalambentuk lain BAB I. Ketentuanumum

  5. PASAL 1 • Pengusahaadalah : • Orangperseorangan, persekutuan, ataubadanhukum yang menjalankansuatuperusahaanmiliksendiri • Orangperseorangan, persekutuan, ataubadanhukum yang secaraberdirisendirimenjalankanperusahaanbukanmiliknya • Orangperseorangan, persekutuan, ataubadanhukum yang beradadi Indonesia mewakiliperusahaansebagaimanadimaksuddalamhuruf a danhuruf b yang berkedudukandiluarwilayah Indonesia BAB I. Ketentuanumum

  6. PASAL 1 • Audit SMK3 adalahpemeriksaansecarasistematisdanindependenterhadappemenuhankriteria yang telahditetapkanuntukmengukursuatuhasilkegiatan yang telahdirencanakandandilaksanakandalampenerapan SMK3 diperusahaan • MenteriadalahMenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangketenagakerjaan BAB I. Ketentuanumum

  7. PASAL 2 Penerapan SMK3 bertujuanuntuk : Meningkatkanefektivitasperlindungankeselamatandankesehatankerja yang terencana, terukur, terstruktur, danterintegrasi Mencegahdanmengurangikecelakaankerjadanpenyakitakibatkerjadenganmelibatkanunsurmanajemen, pekerja/buruh, dan/atauseriktatpekerja/buruh, serta Menciptakantempatkerja yang aman, nyaman, danefisienuntukmendorongproduktivitas. BAB I. Ketentuanumum

  8. PASAL 3 Penerapan SMK3 dilakukanberdasarkankebijakannasionaltentang SMK3 Kebijakannasionaltentang SMK3 sebagaimanadimaksudpadaayat 1 tertuangdalamLampiran I, Lampiran II, danLampiran III sebagaibagian yang tidakterpisahkandariPeraturanPemerintahini. BAB I. Ketentuanumum

  9. BAGIAN KESATU (UMUM) PASAL 4 Kebijakannasionaltentang SMK3 sebagaimanadimaksuddalamPasal 3, sebagaipedomanperusahaandalammenerapkan SMK3 Instansi Pembina sektorusahadapatmengembangkanpedomanpenerapan SMK3 sebagaimanadimaksudpadaayat 1 sesuaidengankebutuhanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan BAB II. SistemManajemenkeselamatandankesehatankerja

  10. PASAL 5 Setiapperusahaanwajibmenerapkan SMK3 diperusahaannya Kewajibansebagaimanadimaksudayat 1 berlakubagiperusahaan : mempekerjakanpekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau mempunyaitingkatpotensibahayatinggi Ketentuanmengenaitingkatpotensibahayatinggisebagaimana ayat2 huruf b sesuaiketentuanper.per-an Pengusahadalammenerapkan SMK3 wajibberpedomanpadaPeraturanPemerintahinidanketentuanperaturanperundang-undangansertadapatmemperhatikankonvensiataustandarinternasional BAGIAN KESATU (UMUM)

  11. PASAL 6 SMK3 sebagaimanadimaksuddalamPasal 3 ayat 1 meliputi : penetapankebijakan K3 perencanaan K3 pelaksanaan K3 pemantauandanevaluasikinerja K3 dan peninjauandanpeningkatankinerja SMK3 Penerapan SMK3 sebagaimanapadaayat 1 tertuangdalampedoman yang tercantumdalamLampiran I sebagaibagian yang tidakterpisahkandariPeraturanPemerintahini. BAGIAN KESATU (UMUM)

  12. PASAL 7 • Penetapankebijakan K3 sebagaimanadalamPasal 6 ayat 1 huruf a dilaksanakanolehpengusaha • Dalammenyusunkebijakansebagaimanapadaayat 1, pengusaha paling sedikitharus : • melakukantinjauanawalkondisi K3 yang meliputi • identifikasipotensibahaya, penilaiandanpengendalianrisiko • perbandinganpenerapan K3 denganprsh. dansektor lain yang lebihbaik • peninjauansebabakibatkejadian yang membahayakan BAGIAN KEDUA PENETAPAN KEBIJAKAN K3

  13. PASAL 7 • kompensasidangangguansertahasilpenilaiansebelumnya yang berkaitandengankeselamatan, dan • penilaian, efisiensidanefektivitassumberdaya yang disediakan • memperhatikanpeningkatankinerjamanajemen K3 secaraterusmenerus • memperhatikanmasukandaripekerja/buruhdan/atauserikatpekerjanya BAGIAN KEDUA PENETAPAN KEBIJAKAN K3

  14. PASAL 7 Kebijakan K.3 sebagaimanapadaayat 1 paling sedikitmemuat : Visi tujuanperusahaan komitmendantekadmelaksanakankebijakan, dan kerangkadan program kerja yang mencakupkegiatanpersh.secaramenyeluruh yang bersifatumumdan/atauoperasional PASAL 8 Pengusahaharusmenyebarluaskankebijakan K3 yang telahditetapkankepadaseluruhpekerja/buruh, orang lain yang beradadipersh., danpihak lain terkait BAGIAN KEDUA PENETAPAN KEBIJAKAN K3

  15. TerimaKasih