PEDOMAN PENYUSUNAN PENGAJUAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

1. PEDOMAN PENYUSUNAN PENGAJUAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DirektoratPembinaan PK BLU DitjenPerbendaharaan

2. Dasar Hukum PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012

3. Dasar Hukum • BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan • Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk Tarifyang disusunatasdasarperhitunganbiaya per unit layananatauhasil per investasidana • Tarifdiusulkansatker BLU kepadaMenteri/pimpinanLembagaselanjutnyadiusulkankepadaMenteriKeuanganuntukditetapkan. • Tarifharusmempertimbangkan: • KontinuitasdanPengembanganlayanan • Dayabelimasyarakat • Asaskeadilandankepatutan • Kompetisi yang sehat (PASAL 9)

4. AlurPenetapan TARIF-BLU Pimpinan BLU mengajukanusulantarif Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Penelaahanusulan tarif, selanjutnya diajukan ke Menkeu Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif melakukan penilaian usulan tarif (on desk) Menteri Keuangan menetapkan tarif dengan PMK Satker BLU melaksanakan PMK Tarif Layanan Satker BLU, Menteri/Pimpinan Lembaga, Menkeu melaksanakan reviu Tarif Layanan

5. Tujuan Penetapan Tarif • Sebagailandasanhukumdantransparansiataspungutan BLU kepadamasyarakatdalamrangkaoptimalisasipenerimaannegarabukanpajak. • Menutupsebagianatauseluruhbiaya per unit layanan/hasil per investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLU kepada masyarakat. • Meningkatkanpengembangandanmutupelayanan BLU kepadamasyarakat. • Memperluasakses/keterjangkauanpelayananpublikbagimasyarakat.

6. Prinsip Penetapan Tarif • Tarif BLU ditetapkanolehMenteriKeuangandalambentukPeraturanMenteri. • Jenis layanan yang dikenakan tarif meliputi seluruh jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. • Tarif disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. • Tarif yang berdasarkan hasil per investasi dana, hanya untuk BLU pengelola dana khusus. • Dalamhaltertentu, MenteriKeuangandapatmendelegasikansebagiankewenanganpenetapantarifkepadaMenteri/PimpinanLembagadan/atauPemimpin BLU. • Pendelegasianpenetapantarifdengan memperhatikankondisi ekonomi, karakteristiklayanan,danpengaruhnyakepadamasyarakat.

7. Informasi dalam Usulan Penetapan Tarif • Definisioperasional, jenislayanan, satuan, dan/ataubentuk tarif; • Perhitungan akuntansiuntukmenghitungbiaya per unit layanandan/atauhasil per investasidana; • Kebijakan penyusunantarif; dan • Analisistarifterhadapkontinuitasdanpengembanganlayanan, dayabelimasyarakat, keadilandankepatutan, dankompetisi yang sehat.

8. Bentuk Tarif • Berupabesarandalam bentuk angka dan/atau persentase. • Pola tarif dalam bentuk formula dengan mengacu pada indikator tertentu.

9. Perhitungan Akuntansi • Untukmenghitungbiaya per unit layanan • Berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. • Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. • Dalam hal BLU belum menyusun standar, BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

10. Kebijakan Penyusunan Tarif • Kebijakan cost minus adalah kebijakan penetapan Tarif yang lebihrendahdariperhitungan biaya per unit layanan/hasil per investasidana, karena ada peraturan/kebijakan tertentu dan/atau ada subsidi yang diberikan. • Kebijakan costplus adalah kebijakan penetapan Tarif yang lebihtinggidari biayaperhitungan per unit layanan/hasil per investasidana, karena ada kebijakan tertentu. • Kebijakan cost recovery adalah kebijakan penetapan Tarif yang samadenganperhitungan biaya per unit layanan/hasil per investasidana

11. Analisa Tarif • kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu dengan mencantumkan paling kurang: • data realisasi pendapatan dan belanja tahun yang lalu. • data prognosa pendapatan dan belanja tahun berjalan dan tiga tahun ke depan. • daya beli masyarakat, yaitu dengan mencantumkan paling kurang: • data perkembanganjumlahpengguna layanan; • data perkembangan kegagalandalampembayaranoleh pengguna layanan; • datakarakteristikkeuangan daripengguna layanan untukmengukurabilitydanwillingness to pay

12. Analisa Tarif ... • asas keadilan & kepatutan, yaitu dengan menjelaskan paling kurang: • adanyakesamaanhakatautidakdiskriminatifdalampemberianlayanan. • Adanya diskriminasi tarif kepada golongan pengguna layanan tertentu antara lain golongan masyarakat yang perlu dilindungi, pelajar yang berprestasi, dan/atau untuk kegiatan nasional/kenegaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah. • kesesuaian antara tarif dengan manfaat yang akan diperoleh pengguna layanan. • kompetisi yang sehat, yaitu dengan menjelaskan antara lain: • data perbandingan sebagian/seluruh tarif dengan industri sejenis; • jenis dan karakteristik pasar serta posisi satker BLU dan produk layanannya di pasar; • pengaruhpemberlakuantariflayananterhadapkompetitor

13. SistematikaPenulisan I. PENDAHULUAN • KondisiUmumTarif yang berlaku • PotensidanPermasalahan II. KarakteristikSatker BLU • Visi, misidantujuan • Tupoksi, strukturorganisasi, pusatbiaya & unit-unit Layanan • ProdukdanLayanan III. Perhitungan Unit Cost/Per Investasi Dana • Kebijakandalamperhitungan Unit Cost/Per Investasi Dana • Perhitungan Unit Cost/Investasi Dana per produk/layanan IV. UsulanTarif • KebijakanTarif • Tarif yang dikenakan V. ANALISA TARIF • AnalisaTarifterhadapKontinuitasdanPengembangan • AnalisaTarifterhadapDayaBelimasyarakat • AnalisaTarifterhadapasaskeadilandankepatutan • AnalisaTarifterhadap competitor. VI. PENUTUP Lampiran-Lampiran (perhitungan unit cost)

14. Langkah-langkahpenyusunanusulantarif

15. Penelaahan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga • Menteri/pimpinan lembaga menelaah usulan tarif yang disampaikan Pemimpin BLU sesuai dengan pedoman umumdanpedomanteknis penyusunantarif. • Usulan tarif yang disetujui menteri/pimpinan lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan, disertaidenganhasiltelaah yang telahdilakukanolehmenteri/pimpinanlembaga.

16. Penetapan Tarif • Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukankajiandanpenilaian atas usulan tarif dari menteri/pimpinan lembaga. • Hasil kajiandan penilaian berupa rekomendasi : • menetapkanpersetujuantarif BLU dalambentukperaturanmenteri; atau • menolak usulan tarif dalam bentuk surat menteri/pejabat yang ditunjuk.

17. Reviu Tarif Pemimpin BLU, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan/atau Menteri Keuangan dapat melakukan reviu atas : • tarif yang sudah ditetapkan(besaran atau jenis layanan); • Layanan baru yang belum memiliki tarif. Hasil reviu digunakan untuk melakukan revisi tarif.

18. SEKIANTERIMA KASIH