1 / 32

Ekonomi Biaya Tinggi menghambat Investasi di Aceh

Ekonomi Biaya Tinggi menghambat Investasi di Aceh. Nazamuddin. Disampaikan pada TARI Seminar, Kamis 26 April 2007 Balai Sidang Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Latar Belakang.

chico
Télécharger la présentation

Ekonomi Biaya Tinggi menghambat Investasi di Aceh

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ekonomi Biaya Tinggimenghambat InvestasidiAceh Nazamuddin Disampaikan pada TARI Seminar, Kamis 26 April 2007 Balai Sidang Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

  2. Latar Belakang • Ekonomi biaya tinggi menyebabkan suatu daerah tidak mampu bersaing dengan daerah lain dalam pembangunan ekonominya • Pelaku usaha atau bisnis mengeluhkan tingginya biaya untuk memulai atau melakukan bisnis • Praktik-praktik ekonomi biaya tinggi • pungutan liar • pungutan resmi berdasarkan peraturan perpajakan dengan tarif yang relatif tinggi • pengenaan perpajakan berganda dan berlapis-lapis • birokrasi yang panjang • Berdasarkan penelitian LPEM UI Tahun 2003, pengeluaran perusahaan untuk biaya “tambahan atau pungutan liar” telah mencapai 11 persen dari biaya produksi (Sumber RPJMN)

  3. Tujuan Penelitian • mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja dalam mempengaruhi kegiatan dunia usaha di Provinsi NAD baik selama konflik dan setelah konflik.

  4. Biaya Ekonomi Akibat Konflik(Kajian Literatur) • terjadinya perpindahan internal dan eksternal penduduk (external and internal displacement of people) • penurunan pengeluaran pemerintah untuk sektor publik dan peningkatan anggaran keamanan • resiko investasi meningkat sehingga menambah biaya investasi • produksi tidak lagi efisien dan barang yang dihasilkan tidak lagi kompetitif

  5. (Lindgren; 2004). • loss of production yaitu selisih selisih antara produksi aktual (percent of actual GDP in conflict) dan produksi counterfactual nilai produksi counterfactual adalah perubahan nilai investasi akibat kenaikan anggaran militer • peningkatan anggaran militer akan mengurangi investasi dan selanjutnya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi

  6. Ra dan Singh (2005) • menghitung biaya ekonomi konflik dan pengaruhnya pada penurunan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Nepal • membagi tiga skenario menurut periode konflik yaitu • ‘no-conflict, • ‘conflict’, • ‘high conflict’. • Hasil penelitian • periode ‘conflict’ untuk periode 2005-2009 jika pengeluaran pemerintah menurun sebesar 4,2 persen maka pertumbuhan PDB turun sebesar 8,3 persen atau mengalami penurunan rata-rata 1,7 persen per tahun. • periode ‘high conflict’ jika pengeluaran pemerintah menurun dua kali lebih besar (8,4 persen) maka pertumbuhan PDB menurun sebesar 10,3 persen atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,1 persen per tahun.

  7. Knight et al. (1996), dan • Knight (1996) • perang menjadi pengaruh yang kuat terhadap penurunan tingkat investasi • Collier (1997) : • PDB per kapita menurun sebesar 2,2 persen per tahun jika dibandingkan dengan periode sebelum perang terjadi • Staines (2004) • Konflik sebelum 1990: pertumbuhan PDB riil sebesar 1,7 persen di bawah pertumbuhan normal. • Konflik setelah 1990: pertumbuhan PDB riil sebesar 12,3 persen di bawah pertumbuhan normal.

  8. Deng (2004) • menjelaskan strategi-strategi pemulihan ekonomi pascakonflik dan rekonstruksi di Sudan. • Strategi tersebut meliputi • pembangunan kembali infrastuktur kelembagaan • rehabilitasi infrastruktur fisik • human capital reinvestment • revitalisasi ‘social capital’ • meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

  9. Dampak Korupsi terhadap Indikator Sosioekonomi (Kajian Literatur)

  10. Metodologi Penelitian • 300 responden diambil dari tiga kabupaten/kota yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Langsa • 2006

  11. Faktor yang diteliti • (1) faktor birokrasi meliputi prosedur perizinan yang terlalu lama, biaya perizinan, pungutan liar dalam proses perizinan, dan tumpang tindih prosedur perizinan; • (2) faktor infrastruktur meliputi kuantitas dan kualitas infrastuktur yang mendukung kegiatan bisnis di Aceh • (3) faktor stabilitas keamanan

  12. Hasil Penelitian A A B C

  13. A. Faktor Keamanan 1. Pungutan Tidak Resmi selama Darurat Militer/Darurat Sipil di Provinsi NAD Sumber: Hasil penelitian, 2006.

  14. 2. Pungutan Tidak Resmi Sebelum dan Sesudah Damai di Provinsi NAD Sumber: Hasil penelitian, 2006.

  15. B. Faktor-faktor Birokrasi Prosedur dan Biaya Sumber: Hasil penelitian, 2006.

  16. Biaya Pengurusan Izin Usaha di Provinsi NAD Sumber: Hasil Penelitian, 2006.

  17. Birokrasi Proses Perizinan Investasi Sumber: Asia Foundation, 2005

  18. Sumber: Asia Foundation, 2005

  19. C. Faktor Infrastruktur 1. Kualitas Infrastruktur Dalam Mendorong Kegiatan Investasi di Aceh Sumber: Hasil penelitian, 2006

  20. Penanaman Modal Dalam Negeri di Aceh fluktuatif semasa DOMdan nihil setelah 2000 PT KKA PTPN I Aceh Timur DOM (1989-1998) Sumber: BKPMD Aceh

  21. Penanaman Modal Asing di Aceh menurun signifikan sejak 1993 PT SAI & AAF PT Humpus Aromatic Sumber: BKPMD Aceh

  22. Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi Sumber: KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha

  23. Sumber: KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha

  24. Sumber: KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha

  25. Sumber: KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha

  26. Sumber: KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha

  27. Sumber: KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha

  28. Sumber: KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha

  29. Pertanyaan lazim dari investor • Bidang investasi apa? Dan di mana? • Bagaimana memulai? Dan Prosesnya bagaimana? Mudah? Sulit? • Apa yang ditawarkan – insentif apa yang diberikan? Kebebasan apa yang ditawarkan? Walaupun dlm sebagian kasus tdk bgt penting • Menguntungkan tidak? • Jaminan hukum ? Dan bagaimana ttg lahan?

  30. Investasi tidak melulu PMA dan PMDN :Jenis-jenis Investasi: • Business fixed investment:businesses’ spending on equipment and structures for use in production • Residential investment:purchases of new housing units (either by occupants or landlords) • Inventory investment:the value of the change in inventories of finished goods, materials and supplies, and work in progress.

  31. TERIMA KASIH

More Related