1 / 21

PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA

PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA. JAMALUDDIN F HASYIM. KPU PROVINSI DKI JAKARTA. DASAR HUKUM. ALUR PENCALONAN PERSEORANGAN. PESERTA PEMILUKADA. PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. SYARAT PENGAJUAN CALON JALUR PARTAI POLITIK.

christmas
Télécharger la présentation

PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA JAMALUDDIN F HASYIM KPU PROVINSI DKI JAKARTA

  2. DASAR HUKUM

  3. ALUR PENCALONAN PERSEORANGAN

  4. PESERTAPEMILUKADA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

  5. SYARAT PENGAJUAN CALON JALUR PARTAI POLITIK Parpolataugabunganparpol yang memperolehkursipadaPemiluanggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2009sekurang-kurangnya 15% darijumlahkursi DPRD Provinsi DKI Jakarta Parpolataugabunganparpolyang memperolehsuarasahpadaPemiluanggota DPRD DPRDProvinsi DKI Jakarta tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% darijumlahperolehansuarasahdalamPemiluAnggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

  6. KOALISI PARTAI POLITIK

  7. DATA PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARPOL

  8. SYARAT BAKAL PASANGAN CALON

  9. CALON PERSEORANGAN

  10. Berkas dukungan harus sudah diserahkan pada masa penerimaan berkas dukungan, paling lambat 30 hari sebelum pendaftaran pasangan calon (8 – 12 Februari 2012) • Dokumen dibuat3 rangkap; 2 rangkap ASLI diserahkan ke KPU Provinsi dan PPS berisiseluruhlembardukungan dengan tanda tangan asli pendukungdan data elektronik, khusus untuk PPS dilampirifotokopi KTP/identitas kependudukan, satupendukungsatuidentitaskependudukan; 1 rangkap untuk arsip bakal calon. • Berkasberbentuklembardukungan per kelurahan, bermeterai, dan bertandatanganbasahpasangancalon.

  11. Di KPU Provinsi • KPU Provinsi menghitung jumlah minimal dukungan, bila memenuhi batas minimal kemudian diserahkan ke PPS. • Selama masa penerimaan berkas syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon dapat memperbaiki kekurangan syarat dukungan hingga 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pendaftaran Pasangan Calon.

  12. VERIFIKASI DI PPS • PPS melakukan verifikasi dukungan secara administratif dan faktual selama 14 (empat belas) hari • Verifikasi administrasi dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK , alamat dan tanda tangan/cap jempol pendukung. Jika data tidak sesuai, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan. • Verifikasi faktual dilakukan selama 9 (sembilan) hari setelah verifikasi administrasi selesai, dalam bentuk pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal calon perseorangan.

  13. Verifikasi faktual dilakukan dalam bentuk coklit secara langsung setiap nama pendukung bakal pasangan calon, atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama; atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan, berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon. • Jika terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan, yang bersangkutan mengisi formulir Model B 8-KWK KPU Perseorangan, dan nama tersebut dicoret dari daftar pendukung. • Pendukung yang tidak dapat hadir dalam penelitian kebenaran dukungan diberikan kesempatan hingga 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual . • Dalam verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari RT/RW setempat. • PPS membuat Berita Acara Hasil verifikasi .

  14. VERIFIKASI DI PPK • Paling lama 7 hari

  15. VERIFIKASI DI KPU KOTA

  16. VERIFIKASI DI KPU PROVINSI Paling lama 7 hari

  17. PENELITIAN BERKAS PENDAFTARAN Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi. Bila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi, kemudian dibuatkan berita acara. Selama 21 hari KPU Provinsi memberitahukan kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat. Setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, parpol atau gabungan parpol dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan pertainya.

  18. PERBAIKAN BERKAS PENDAFTARAN PASANGAN CALON DIBERIKAN KESEMPATAN MELENGKAPI DAN/ATAU MEMPERBAIKI SURAT PENCALONAN BESERTA PERSYARATAN PASANGAN CALON Selama 14 hari

  19. PERBAIKAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN • Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan minimal jumlah dukungan setelah verifikasi oleh PPS, PPK, KPU Kota dan KPU Provinsi diberikan kesempatan untuk memperbaiki jumlah dukungan. • Dukungan yang ditambahkanpadamasa perbaikanberkasmaksimaldua kali lipatjumlahkekurangandukungansesuaidenganbatas minimal. • Suratdukungandiserahkan paling lambat 7 (tujuh) harisetelahsuratpemberitahuanperbaikanberkasditerima. • Dukungan yang ditambahkanadalahpendukungbaru yang belummemberikandukungansebelumnyakepadapasangancalonmanapun. • Pasangan calon dapat menentukan kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan.

  20. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN NAMA DAN NOMOR URUT CALON KPU MENETAPKAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON PALING SEDIKIT 2 (DUA) PASANGAN CALON KPU MELAKUKAN UNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PASANGAN CALON WAJIB MENGHADIRI PENGUNDIAN NOMOR URUT, DAN MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PADA DAFTAR NAMA DAN FOTO CALON KPU MENGUMUMKAN NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PALING SEDIKIT 2 (DUA) PASANGAN CALON

  21. T E R I M A K A S I H JAKARTA, NOVEMBER 2011

More Related