1 / 28

BANJIR di DKI JAKARTA

BANJIR di DKI JAKARTA. PETA LOKASI GENANGAN AIR 2002 & 2007. PENGENDALIAN BANJIR JAKARTA SUDAH DI ISYARATKAN SEJAK TAHUN 1973. DAERAH RENDAH. DAERAH RENDAH. PENGALIRAN DGN MEKANISASI SISTEM POLDER. PENGALIRAN DGN MEKANISASI SISTEM POLDER. 2. 3. 3. 4. 2. 4. 1. Situ. Situ.

temima
Télécharger la présentation

BANJIR di DKI JAKARTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BANJIR di DKI JAKARTA

  2. PETA LOKASI GENANGAN AIR 2002 & 2007

  3. PENGENDALIAN BANJIR JAKARTA SUDAH DI ISYARATKAN SEJAK TAHUN 1973

  4. DAERAH RENDAH DAERAH RENDAH PENGALIRAN DGN MEKANISASI SISTEM POLDER PENGALIRAN DGN MEKANISASI SISTEM POLDER 2 3 3 4 2 4 1 Situ Situ PRINSIP PENGENDALIAN BANJIR DKI JAKARTA • Aliran air dari hulu DKI dialihkan ke arah pinggir DKI dan mengalir langsung kelaut • Bagian Selatan wilayah DKI dengan Permukaan yang cukup tinggi dapat mengalir secara gravitasi • Daerah rendah dibagian utara (Pantura) Harus dengan sistem polder yaitu tanggul, waduk dan pompa. • Bagian hulu/ selatan harus dibangun/ dilestarikan situ-situ untuk menampung sementara aliran air Waduk Waduk Waduk DAERAH CUKUP TINGGI PENGALIRAN DGN GRAVITASI Kanal Kanal SUNGAI-SUNGAI YANG MASUK KE WILAYAH DKI JAKARTA

  5. Saluran Sudah ideal Saluran Belum ideal Saluran Sudah ideal Saluran Belum ideal NORMALISASI 13 ALIRAN SUNGAI Laut Pemerintah Pusat Saluran Sudah ideal Saluran Belum ideal Pemerintah daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta DINAS PEKERJAAN UMUM Jl. Taman Jatibaru No.1 Jakarta 10150

  6. 18 – 100 - 18 61 – 300 - 36 61 – 200 - 43 850 Kel. Marunda TRACE BANJIR KANAL TIMUR Kel. Rorotan Kel. Cakung Timur 5.800 Kel. Ujung Menteng Kel. Pulo Gebang 350 Kel. Pondok Kopi Kel. Malaka Jaya Kel. Malaka Sari Kel. Pondok Kelapa Kel. Duren Sawit Kali Cakung Kali Jati Kramat Kel. Pondok Bambu Kali Buaran Kel. Cipinang Muara 16.575 Kali Sunter Kel. Cipinang Besar Kali Cipinang

  7. Kali Angke sebelum normalisasi

  8. NORMALISASI KALI ANGKE

  9. NORMALISASI KALI ANGKE

  10. RENCANA PELAKSANAAN • Segera menyelesaikan pembebasan tanah untuk BKT dan pelaksanaan fisiknya s/d 2008 • Melaksanakan peningkatan BKB mulai dari PA Manggarai s/d Muara • Membangun 13 Polder • Merevitalisasi Situ-Situ di Jabodetabek • Normalisasi Kali • Membangun waduk di Hulu • Membangun sodetan Ciliwung – Cisadane dan meningkatkan kapasitas Kali Cisadane

  11. Penerapan Polder SebagaiPenanggulanganBanjirdi DKI Jakarta

  12. PENERAPAN POLDER DALAM MENANGGULANGI GENANGAN Polder : Lahan rendah yang dibatasi dengan tanggul. Aliran permukaan di dalam polder dapat dikendalikan dengan penguras atau pompa. • Komponen yang harus ada pada sistem polder : • Tanggul keliling dan atau pertahanan laut (sea defense). • Sistem drainase lapangan / Saluran Minor (field drainage system). • Sistem pembawa / Saluran Mayor (conveyance system). • Kolam penampung dan stasiun pompa (outfall system). • Badan air penerima (recipient waters).

  13. Gambar Sketsa Tipikal Sistem Polder Recipient Water Stasiun Pompa Tanggul Recipient Water Stasiun Pompa

  14. Sifat - Sifat Polder : • Polder adalah daerah yang dibatasi dengan baik, dimana air yang berasal dari kawasan tidak boleh masuk, hanya air hujan pada kawasan itu sendiri yang dikumpulkan. • Dalam polder tidak ada aliran permukaan bebas seperti pada daerah tangkapan air alamiah tetapi dilengkapi dengan bangunan pengendali pada pembuangannya (dengan penguras atau pompa untuk mengalirkan aliran ke luar). • Muka air di dalam polder tidak bergantung pada permukaan air di daerah sekitarnya namun dinilai berdasarkan elevasi lahan, sifat-sifat tanah, iklim, dan tanaman daerah sekitarnya.

  15. 6 4 7 4 28 25 08 35 31 5 29 9 20 2 21 24 10 16 22 27 3 11 26 13 1 33 23 14 12 36 30 15 17 34 32 19 18 Daerah Polder DKI Jakarta 37 Polder belum dibangun Polder sudah dibangun

  16. WILAYAH TENGAH • Polder Pluit : 100 – 200 cm • Polder Cideng : 100 – 160 cm • Polder Melati : 80 – 120 cm • WILAYAH TIMUR • Polder Sunter Utara : 100 – 140 cm • Polder Sunter Timur III : 80 – 100 cm • Polder Pulomas : 110 – 140 cm • Polder Pademangan : 130 - 160 cm Peta Subsidence Tanah di DKI Jakarta Laut Jawa Keterangan: Di wilayah tengah terjadi penurunan muka tanah sebesar 80 – 200 cm dalam kurun waktu 17 tahun. Di wilayah timur terjadi penurunan muka tanah sebesar 80 -160 cm dalam kurun waktu 17 tahun ini. 60 Ancol 100 Kapuk 60 80 Koja 40 Cilincing Kali Deres 80 100 120 100 140 Kemayoran 120 180 200 Kelapa gading 160 200 140 160 Gambir 180 140 Cempaka Putih Cakung Pulogadung 120 100 80 60 Keterangan : : Kontur Land Subsidence Periode 1982 – 1999 (dalam cm) Sumber : Data Survei Topografi Periode 1982 – 1999 (Dinas Pertambangan DKI Jakarta dan Sucofindo, 2000).

  17. KEHAKIMAN & HAM STAKEHOLDERS P L N PERHUBUNGAN P A M PERTAMBANGAN PEMDA DKI KEHUTANAN PEMDA BANTEN LINGKUNGAN HIDUP PEMDA JABAR KIMPRASWIL PEMERINTAH NEGARA DONOR KESEHATAN MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN MASYARA AKADEMISI INVESTOR & BISNIS GROUP MEDIA MASSA UKM LSM BADAN-BADAN DUNIA WARGA PEDULI PENDUDUK SEKITAR

  18. PETA PENGEMBANGAN KAWASAN PANTURA Rencana Pengembangan Kawasan EkonomiKhusus (KEK) Marunda

  19. RENCANA PENGEMBANGAN DI SEPANJANG KAWASAN PANTURA JAKARTA AS HARBOUR, INDUSTRIAL, AND WAREHOUSE FUNCTIONS THROUGH LAND RECLAMATION DAN REVITALZATION WESTERN AREA (HOUSING) CENTRAL AREA (CBD) EASTERN AREA (INDUSTRY) MARUNDA PORT OF TANJUNG PRIOK Pantai Kapuk KARANG TANJUNG TOLL ROAD PLUIT Soekarno-Hatta International Airport Ancol HARBOUR TOLLROAD Jakarta Old City RENCANA REL KA INNER RING ROAD OUTER RING ROAD OUTER RING ROAD OUTER-OUTER RING ROAD Sumber : MODIFIKASI DARI BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA SUB DIT PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN DIT PERKOTAAN METROPOLITAN

  20. PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL) DI TERKAIT DENGAN KAWASAN PANTURA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MARUNDA RENCANA PENGEMBANGAN KAPUK NAGA INDAH RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TUA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANCOL RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN TAJUNG PRIOK RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI MUTIARA, SK GUB. No. 1918 / 2005 RENCANA TPI DAN PERMUKIMAN MUARA ANGKE, SK GUB. No. 1263 / 2006 ± 7.283.473 M2 ± 191.686 M2 ± 10.816.613 M2 ± 19.234.691 M2 ± 717.331 M2 ± 21.903.044 M2 ± 1.888.175 M2 RENCANA PENGEMBANGAN PANTAI INDAH KAPUK, SK GUB. No. 1567 / 2005 ± 208.242 M2 REVITALISASI KAWASAN STASIUN TJ PRIOK ± 1.168.168 M2 ± 3.500.000 M2 RENCANA PENGEMBANGAN PANTAI INDAH KAPUK UTARA-BARAT RENCANA JALAN TOL KARANG TANJUNG RENCANA JALUR MRT RENCANA KERETA API BARANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN CBD PLUIT, SK GUB. No. 636 / 2006 RENCANA BANJIR KANAL TIMUR SUB KAWASAN BARAT SUB KAWASAN TENGAH SUB KAWASAN TIMUR Sudah disahkan Belum disahkan

  21. CONTOH PANDUAN RANCANG KOTA / UDGL UDGL PANTAI MUTIARA

  22. CONTOH PANDUAN RANCANG KOTA / UDGL UDGL PLUIT

  23. Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Pantura Jakarta

  24. ANALISIS KEBIJAKAN(TelaahRelatifIsiKebijakan) Pertimbangan terhadap: Integrasi ekosistem/ biodiversitas Daya dukung/ daya tampung Manajemen LH Manajemen bencana Tidak ada SKPD- urusan LH Dlm proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Amdal Keppres no. 52 1995 Reklamasi Pantura Perda no. 8 1995 Reklamasi & TR SK Gub. no. 220 1998 Orta BP Pantura (no.972/1995) Perda no. 6 1999 RTRW SK Gub. no. 1090 2000 Ortala pengendalian Perpres. No. 54. 2008 Kepmegneg PPN no.520 1997 Pedoman PR Pantura • Catatan: • Keputusan sifatnya menetapkan • Peraturan sifatnya mengatur • Pantura sebagai Kawasan Andalan

  25. ANALISIS KEBIJAKAN(TelaahRelatifIsiKelembagaan) Harmonisasi & sinkronisasi sentralisasi Koordinasi Dibentuk BP • Tggjwb Gub  Presiden • BP  BUsaha desentralisasi Keppres no. 52 1995 Reklamasi Pantura Perda no. 8 1995 Reklamasi & TR Kepmegneg PPN no.520 1997 Pedoman PR Pantura SK Gub. no. 220 1998 Orta BP Pantura (no. 972/1995) Perda no. 6 1999 RTRW SK Gub. no. 1090 2000 Ortala pengendalian Perpres. No. 54. 2008 • Catatan: • Keputusan sifatnya menetapkan • Peraturan sifatnya mengatur • Pantura sebagai Kawasan Andalan

  26. Kesimpulan Analisis Kebijakan (sementara) • Kesimpulana. AdakecenderunganpergeseranperhatianpembangunanPanturaditingkat DKI Jakarta kearahlebihpadarasionalisasikepentinganekonomi • b. NamunpadatingkatlintasprovinsisetelahmunculnyaPerpres no. 54 tahun 2008 tentangJabodetabekjur, perhatianpadakepentingan LH untukkeberlanjutanpembangunanmenguat • c. Pembangunan Panturalebihbanyakpertimbanganpadaurusanpropertiberikutmatarantainya, sepertiinfrastruktur • Rekomendasi • PerludikajiulangdampakkumulatifdiPanturadansekitarnyaterhadaprencanaperuntukandalamkurunwaktujangkapendeksampaipanjang. Artinyasistempemantauandanpengendalianharuslebihditingkatkan • Peranlembagaseperti BP ataupunbadan lain bentukannya (sepertiBadan Usaha/PT) tetapharusmengikutiprinciple guideline yang mengacupadapencapaianpembangunanberkelanjutanberbasislingkunganhidup • Penguatanotorita BP untukmampu/kapabelmengelolaharmonisasidansinkronisasi

More Related