KELOMPOK 8 1 . Masyarakat

1. KELOMPOK 8 1. Masyarakat • Kasus Marsinah termasuk pelaggaran HAM karena melanggar hak hidup seorang manusia • Hak berpendapat Marsinah sebagai warga negara Indonesia juga tidak dapat tersalurkan secara maksimal • Kasus Marsinah membuat masyarakat yang lain enggan untuk mengeluarkan pendapat karena takut bernasib sama dengan Marsinah 2. Pemimpin Perusahan • Marsinah merupakan provokator bagi teman-temannya untuk mogok kerja dan hal itu merugikan perusahaan • Sebagai seorang buruh pabrik, harusnya Marsinah bekerja dengan baik untuk melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut haknya. • Kasus pembunuhan Marsinah merupakan rekayasa untuk menjatuhkan nama baik perusahaan

2. 3. Mahasiswa • Mengapresiasi kepada tindakan Marsinah yang kritis dan berani untuk membela haknya dan teman-temannya • Menilai bahwa seharusnya para aparat penegak keadilan lebih serius lagi dalam menangani kasus Marsinah karena selama ini dinilai bertele-tele dan tidak adil. • Kasus Marsinah seharusnya diusut sampai tuntas sehingga menimbulkan efek jera kepada para rezim otoriter yang mengekang kebebasan berpendapat • Tindakan tegas tidak hanya diberikan kepada para terdakwa terkait pembunuhan Marsinah tetapi juga kepada hakim dan jaksa yang menangani kasus Marsinah secara tidak adil. 4. Buruh Pabrik • Mengecam keras tindakan pelaku pembunuhan Marsinah karena itu juga menyakiti kaum buruh • Tindakan Marsinah merupakan pejuang kaum buruh yang harus mendapat penghargaan karena ia telah berani membela hak buruh

3. Kesimpulan • SejarahHakAsasiManusiasebagaimana yang saatinidikenal (baik yang di cantumkandalamberbagaipiagammaupundalam UUD), memilikiriwayatperjuanganpanjangbahkansejak Abad Ke-13. Menurut Muhammad Kusnardidan Ibrahim (1981:308), bahwasannyaperkembangandarihak-hakasasimanusiaadalahdenganditandatanganinyaPolition of Rights • Hakasasimanusiaadalahhak-hakdasar yang dimilikiolehsetiapmanusiasebagaianugerahTuhan yang dibawasejaklahir. • LandasanhukumHakAsasiManusiaadalahPancasila, DalamPembukaan UUD 1945,Dalam BatangTubuh UUD 1945, Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia, HukumInternasionaltentang HAM yang telahDiratifikasi Negara RI, Undang- undang republic Indonesia No 5 Tahun 1998 tentangpengesahan (Konvensimenentangpenyiksaandanperlakuanataupenghukuman lain yang kejam, ridakmanusiawi, ataumerendahkanmartabat orang lain, Undang-undangNomor 8 tahun 1984 tentangpengesahanKonvensiMengenaiPenghapusansegalaBentukDiskriminasiterhadapWanita, DeklarasiseduniatentangHakAsasiManusiaTahun 1948 (Declaration Universal of Human Rights).

4. Kesimpulan • Macam-macamHakAsasiManusiaadalahHakasasipribadi / personal Right, Hakasasipolitik / Political Right, Hakazasihukum / Legal Equality Right, HakazasiEkonomi / Property Rigths, HakAsasiPeradilan / Procedural Rights, Hakasasisosialbudaya / Social Culture Right • KasusMarsinahmerupakanpelanggaranhukum HAM beratkarenatidakadanyapemberianhakuntukhidupdanhakberpendapat. Hinggasaatini, kasusMarsinahbelumselesaidikarenakantidakadanyapenegasandaripemerintahsertahukum yang tidaktegas, selainitubuktikasusinimasihsimpang – siur. Walaupundemikian, kasusinisudahditetapkansebagaikasus HAM berat.

5. Saran Hak Asasi setiap manusia harus dihargai oleh manusia yang lain yang dalam kasus ini adalah hak asasi berpendapat dan hak untuk hidup. Selain itu, kasus marsinah yang tak kunjung usai ini diakibatkan oleh kurangnya transparansi dan kredibilitas para penyidik. Seharusnya kredibilitas dan transparansi penyidikan lembaga terhadap suatu kasus haruslah dijaga oleh para penegak hukum sehingga tercipta keadilan dan ketentraman masyarakat Indonesia.