KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA (DAK BIDANG KB) TAHUN 2013

1. KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA (DAK BIDANG KB) TAHUN 2013 Ir. Ambar Rahayu, MNS Kepala Biro Perencanaan BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANAN NASIONAL

2. LATAR BELAKANG Tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia: Pertamaberkaitan dengan kuantitas penduduk. Dalam permasalahan ini antara lain diwarnai dengan jumlah yang besar disertai dengan pertumbuhan yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi, struktur umur muda. Keduaberkenaan dengan kualitas penduduk seperti angka kematian tinggi, pendidikan rendah, angka kemiskinan tinggi. Ketigaadalah persebaran penduduk antar wilayah yang yang sangat timpang, baik antarpulau maupun antara perkotaan dan perdesaan.

3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPAI DALAM PROGRAM KKB Permasalahan yang dihadapipembangunanKependudukandan KB diantaranya : Masihtingginyalajupertumbuhanpendudukdibandingkandengankondisi yang akan dicapaisebesar 1,1 persen; Masihtingginyaangkakelahiran total (TFR) dibandingkandengankondisiidealsebesar 2,1 anak per perempuanusiareproduksi dan disparitasantarprovinsi, antarwilayahdesa-kota, sertaantarkelompoksosialekonomi; Masihrendah dan tidaksignifikannyakenaikanpemakaiankontrasepsi (CPR), dan masihterdapatdisparitasantarprovinsi, wilayah dan tingkatkesejahteraan; Relatif masihrendahpasanganusiasubur (PUS) yang memilihmenggunakanmetodekontrasepsijangkapanjang (MKJP)seperti IntraUterineDevice (IUD), ImplanRemoval, MetodeOperasiWanita dan Pria (MOW dan MOP), dan lebihbanyakmenggunakanmetodekontrasepsijangkapendeksepertiSuntikan dan Pil; Masihtingginyaangka drop-out (termasukkegagalan dan komplikasi) dalampemakaianalatkontrasepsijangka

4. PERMASALAHAN YANG DIHADAPAI DALAM PROGRAM KKB (Lanjutan. . . . .) Masihrendahnyapartisipasi pria dalam ber-KB; Masihtingginyakebutuhan ber-KB yang tidak/belumterpenuhi (unmetneed), dengandisparitasunmetneed yang tinggibaikantarprovinsi, antarwilayahdesa-kota, sertaantarkelompoksosialekonomi; Masih rendahnya pengetahuan orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; Masihrendahnyapengetahuan dan kesadaranremaja dan PUS tentang KB dan kesehatanreproduksi; Belumoptimalnyapembinaan dan kemandirianpeserta KB; Masihterbatasnyakapasitastenaga dan kelembagaan program kKB; Masihbelumsinergisnyakebijakanpengendalianpenduduk; dan Masihterbatasnyaketersediaan dan kualitas data dan informasikependudukan.

5. KEBIJAKAN Kebijakanpembangunankependudukan dan KB yang tertuangdalamRencanaKerjaPemerintah (RKP) Tahun 2013adalahRevitalisasiProgram KB, yang diprioritaskan pada : Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; Meningkatkanpembinaanketahanandankesejahteraankeluarga Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; Peningkatan pemanfaatan sistem informasi menajemen (SIM) berbasis Teknologi Informasi (IT); Pelatihan, penelitian, dan pengembangan program kependudukan dan KB; Peningkatan kualitas manajemen program; Peningkatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN.

6. ARAH KEBIJAKAN RKP 2013 Peningkatanakses dan kualitas pelayanan KB yang merata, melalui: Pembinaan peserta KB dengan penyediaan alokon terutama PUS KPS dan KSI Penurunan disparitas akses dan kualitas pelayanan KB Peningkatan peserta KB pria Penurunan DO termasuk kegagalan dan komplikasi Penguatan advokasi dan KIE KB bagi PUS dan remaja Penguatan Kelembagaaan KKB (pembentukan BKKBD) Penguatan Klinik KB pemerintah dan swasta dengan penyediaan sarana dan prasarana Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB dan tenaga medis KB, serta IMP/Kader KB. Pembinaan ketahanan keluarga melalui BKB,BKR dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB serta meningkatkan KB Mandiri.

7. ARAH KEBIJAKAN RKP 2013 (Lanjutan . . . .) • Penyerasian kebijakan kependudukandan KB, • Identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB, • perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitasdenganmenyusunrancanganindukkependudukanbaiknasionalmaupun regional/daerah • penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait; • analisisdampakkependudukan; serta • peningkatankerjasamakependudukandalampendidikan • Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu • penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk dan survei kependudukan serta data sektoral bidang KKB;

8. SASARAN (RKP) TAHUN 2013 Menurunnya Unmet need menjadi5,6 %; Menurunnya rata-rata lajupertumbuhanpendudukdanangkakelahiran total (TFR) yang ditandaidengan: Tercapainya Contraceptive Prevelance Rate (CPR) sebesar 63,8persen; Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta, terdiri dari : - Peserta KB Baru Miskin 3,97 juta - Peserta KB Baru MKJP13,2% - Peserta KB Baru Pria4,6% Meningkatnya peserta KB aktif sebanyak 29 juta terdiri dari : - Peserta KB AktifMiskin12,8 Juta - Peserta KB Aktif MKJP 26,7 %

9. SASARAN (RKP) TAHUN 2013 Lanjutan........... Meningkatnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB, terutama dalam memperkuat penggerakan lini lapangan; Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku remaja dan pasangan usia subur tentang perencanaan kehidupan berkeluarga; Tersedianya sarana dan prasana pelayanan KB di klinik KB untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta; Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.

10. SASARAN (RKP) TAHUN 2013 (Lanjutan...........) Guna mendukung pencapaian sasaran RKP 2013 tersebut, program prioritas Dana AlokasiKhususBidangKeluargaBerencanaTahun 2013 (DAK KB 2013) adalah: Peningkatkanmobilitas dan kapasitastenaga PKB/PLKB dan PPLKB dalampembinaan dan penyuluhan KB; Peningkatanakses dan kualitaspelayanan KB, terutamabagikeluarga Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I (keluargamiskin); IntensifikasiAdvokasi dan KIE; Peningkatansaranapengasuhan dan pembinaantumbuhkembanganak; Pembangunan/renovasi Gudang Alokon; Pembangunan Balai Penyuluhan Program Kependudukan dan KB tingkat Kecamatan yang sekaligus sebagai Kantor Para Petugas Lapangan KB; Melengkapi sarana pengolahan data dan informasi berupa personal komputer.

11. TUJUAN UMUM Tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukandan keluarga berencana dalam RKP 2013 untuk mencapai NRR = 1 atau TFR 2,1 per wanita dan laju pertumbuhan penduduk 1,1 persen pada tahun 2014

12. TUJUAN KHUSUS • Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KKB; • Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentan lainnya; • Meningkatnya advokasi dan KIE program KKB, khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau; • Meningkatnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam keluarga; • Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KKB, baik antarwilayah maupun antarkelompok sosial ekonomi masyarakat

13. ARAH PEMANFAATAN DAK Bidang KB Tahun 2013 diarahkan Kepada Kabupaten dan Kota tertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana dan sarana fisik Program Kependudukan dan KB, dengan prioritas pada Kabupaten dan Kota yang mempunyai: CPR (persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur) relatif masih rendah. Angka kelahiran (Child Woman Ratio/CWR = rasio anak di bawah usia lima tahun terhadap wanita usia subur) relatif masih tinggi. Persentase keluarga dalam kategori Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) relatif tinggi. Jumlah keluarga relatif besar. Jumlah dan kepadatan penduduk relatif besardantidakmerata.

14. KRITERIA DAK(Pasal 40 UU 33 tahun 2004) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi Kriteria Umum, Kriteria Khusus, &Kriteria Teknis. Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam APBD. Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Berupa : Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK. Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis.

15. INDIKATOR KRITERIA TEKNIS • Angka kesertaan ber-KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR); • Angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR); • Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin) terhadap jumlah keluarga; • Jumlah keluarga; • Kepadatan penduduk.

16. DATA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGUSULKAN DAK BIDANG KB INDIKATOR KRITERIA TEKNIS • Angkakesertaanber-KB (CPR); • AngkakelahiranatauChild Woman Ratio (CWR); • Persentase KPS dan KS I (keluargamiskin) terhadapjumlahkeluarga; • Jumlahkeluarga; • Kepadatanpenduduk. DATA TEKNIS • Jumlah PPLKB • Jumlah PLKB/PKB • Jumlah Klinik KB • Jumlah Desa • Jumlah Kecamatan

17. PRIORITAS LOKASI • Kab dan Kota dg pencapaian angka kesertaan ber-KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) relatif masih rendah; • Kab dan Kota dg angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR) relatif masih tinggi; • Kab dan Kota dengan persentase KPS dan KS I (keluarga miskin) terhadap jumlah keluarga relatif masih tinggi. • Kab dan Kota dengan jumlah keluarga relatif besar/banyak; • Kab dan Kota dengan kepadatan penduduk relatif tinggi.

18. PENETAPAN URUTAN KABUPATEN DAN KOTA Penetapan Skor Indikator Teknis: Indikator CPR, skor terkecil (1 = satu) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka pencapaian paling kecil (urutan pertama), skor 2 (dua) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka terkecil kedua (urutan kedua), dan seterusnya. Sementara itu indikator CWR, persentase KPS dan KS I, jumlah keluarga dan kepadatan penduduk skor terkecil (1 = satu) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka paling besar (urutan pertama), skor 2 (dua) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka terbesar kedua (urutan kedua), dan seterusnya.

19. PENETAPAN URUTAN KABUPATEN DAN KOTA (Lanjutan . . . .) • Penetapan Skor Kabupaten dan Kota: • Menjumlahkan skor 5 indikator (CPR, CWR dan persentase KPS dan KS I, jumlah keluarga dan kepadatan penduduk); • Kabupaten dan kota yang mempunyai total skor terkecil berada pada peringkat pertama, terkecil kedua berada pada peringkat kedua, dan seterusnya;

20. Wilayah Penyangga Utama • Terdiri 10 provinsi, yaitu: 1. Jawa Barat 6. Lampung • 2. Jawa Timur 7. Nusa Tenggara Barat • 3. Banten 8. Sulawesi Selatan • 4. Jawa Tengah 9. Sulawesi Barat • 5. Sumatera Utara 10. Sumatera Selatan • jumlah kab dan kota yang diusulkan = 220 • penduduk sekitar 75 % dari total nasional • Jumlah pertambahan penduduk sekitar 65 % dari total nasional; • jumlah KPS dan KS I sekitar 77 %dari total nasional

21. Wilayah Penyangga •  Terdiri 19 provinsi, yaitu: • 1. Riau 11. Kalimantan Timur • 2. Kepulauan Riau 12. Jambi • 3. NTT 13. Sulawesi Tengah • 4. Kalimantan Barat 14. Bengkulu • 5. Sumatera Barat 15.Kalimantan Tengah • 6. Kalimantan Selatan 16. Gorontalo • 7. Aceh 17. Bangka Belitung • 8. Sulawesi Tenggara 18. Maluku • 9. Papua 19. Maluku Utara • 10. Papua Barat • Jumlah kab dan kota yang diusulkan = 201 dg penduduk sekitar 17 % dari total nasional; • Jumlah pertambahan penduduk sekitar 23 % dari total nasional; • Jumlah KPS dan KS I sekitar 15 % dari total nasional.

22. Wilayah Pengembangan • Terdiri 4 provinsi, yaitu: 1. Sulawesi Utara • 2. Bali • 3. D.I. Yogyakarta • 4. DKI Jakarta (bukan provinsi DAK) • Jumlah kab dan kota yang diusulkan = 27 • Pencapaian CPR tinggi; • Fertilitas sudah rendah; • Persentase KPS dan KS I rendah.

23. DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DAK BIDANG KB 2013 YANG DIKIRIM KE KEMENKEU Dasar penetapan kabupaten dan kota yang diusulkan mendapat DAK Bidang KB Tahun 2013 adalah total score 5 (lima) indikator kriteria teknis, yaitu: 1) CPR; 2) CWR; 3) % KPS & KS I ;4) jumlah keluarga; 5) kepadatan penduduk. Total score masing-masing kabupaten dan kota dari 5 (lima) indikator teknis dimaksud berkisar antara 167 hingga 1.088. Untuk memberikan peluang kepada kabupaten dan Kota mendapatkan DAK Bidang KB tahun 2013, maka BKKBN mengusulkan sebanyak 491 Kabupaten dan kota. Bobot yang diusulkan: PKB/PLKB (30%), PPLKB (10%), Desa/Kelurahan (20%), Kec (10%) dan Klinik KB (30%).

24. KABUPATEN DAN KOTA YANG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN DAK TAHUN 2013 • KABUPATEN DAN KOTA YANG DIUSULKAN = 491 KAB DAN KOTA • JUMLAH DAK BIDANG KB TAHUN 2013 diusulkan sebesar = Rp. 572,294 milyar KABUPATEN DAN KOTA YANG DITETAPKAN MENDAPATKAN DAK BIDANG KB TAHUN 2013 BERDASARKAN SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN Nomor: S-821/PK/2012 TANGGAL 23 OKTOBER 2012 • KABUPATEN DAN KOTA YANG DAPAT = 448 KAB DAN KOTA • JUMLAH DAK BIDANG KB TAHUN 2013 disetujui sebesar = Rp.442,869 milyar

25. ALOKASI DAK BIDANG KB MENURUT MENU BERDASARKAN USULAN PROPOSAL TAHUN 2013

26. ALOKASI DAK BIDANG KB MENURUT MENU BERDASARKAN JUKNIS DAK TAHUN 2013

27. DAK BIDANG KB JAWA TENGAH

28. TREND PENERIMA & PAGU DAK JATENG 2008-2012

29. 10 KABUPATEN DAN KOTA MENDAPAT PAGU TERTINGGI DAN TERENDAH DAK BIDANG TAHUN 2013di PROVINSI JAWA TENGAH (dalamjuta)

31. KAB/KOTA YG SUDAH TERPENUHI SEMUA MENUNYA ?

32. USULAN PERENCANAAN MENU DAK BIDANG KB TAHUN 2014

33. USULAN MENU DAK TAHUN 2014 • AKAN DIUSULKAN SEMUA KABUPATEN DAN KOTA UNTUK MENDAPATKAN DAK TAHUN 2014 (KECUALI PROVINS DKI); • DIUSULKAN BEBERAPA MENU BARU YAITU : • ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (ATTG) BAGI KELOMPOK UPPKS • GEDUNG PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) • MOBIL FUNGSIONAL PENGANGKUT AKSEPTOR • GENRE KIT

34. Terima Kasih !