1 / 36

Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011

Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara R evisi Anggaran T ahun Anggaran 201 1 (PMK No. 49/PMK.02/2011, tanggal 17 Maret 2011). Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011. ____ ______. Pendahuluan; Ruang Lingkup Revisi Anggaran;

colt-nelson
Télécharger la présentation

Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pokok-pokokPengaturan dalam PMK tentangTata Cara Revisi Anggaran TahunAnggaran 2011 (PMK No. 49/PMK.02/2011, tanggal 17 Maret 2011) Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011

  2. ____ ______ • Pendahuluan; • Ruang Lingkup Revisi Anggaran; • Batasan Revisi Anggaran; • Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran; • Proses Bisnis Revisi Anggaran; • Batas Akhir Pengajuan Revisi Anggaran; • Hal-hal Khusus; • Penutup.

  3. 1. Pendahuluan • UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 : • Pasal 22 : Perubahan/pergeseran • Pasal 23 : PenggunaanHasilOptimalisasi • Ditetapkan oleh Pemerintah. • Perpres No. 26 Tahun 2010 ttg RABPP TA 2011: • Pasal 2 : Perubahan/pergeseran • DitetapkanolehMenteriKeuangan. Dasar Hukum Revisi Anggaran Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan; Mempercepat pencapaian kinerja; Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaananggaran yang terbatas. Tujuan Revisi Anggaran

  4. Amanah UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 : Pasal 22 • Perubahanrincianlebihlanjutdarianggaranbel. PemerintahPusatberupa: • Pergeserananggaranbelanja : • Dari BA 999.08 (Bel. Lainnya) ke BA K/L; • Antarkegiatandalamsatu Programsepanjangpergeserantsbmrphasiloptimalisasidantdkmengurangi volume keluaran(output)ygtelahdirencanakan; dan/atau • Antarjenisbelanjadlmsatukegiatan. • Perubahananggaranbelanjaygbersumberdarikelebihanrealisasidiatas target PNBP; • Perubahanpagupinjamanproyekdanhibahluarnegeridanpinjamandanhibahdalamnegeri (PHDN) sbgakibatdarilanjutandanpercepatanpenarikanpinjamanproyekdanhibahluarnegeridan PHDN, termasukhibahluarnegeri/hibahdalamnegerisetelah UU mengenai APBN ditetapkan; dan • Perubahanpagupinjamanproyekluarnegerisebagaiakibatpenguranganalokasipinjamanluarnegeri; • DitetapkanolehPemerintah.

  5. AmanahPasal 22 ….2) Penggunaan anggaran belanja yg bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PTN dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah. Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sbgmn dimaksud pd ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/ kota untuk keg yg dilaks dlm rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dlm satu provinsi untk keg yg dilaks dlm rangka Dekonsentrasi. Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sbgmn dimaksud pd ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yg dilaks oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah. Perubahan sbgmn dimaksud pd ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada DPR RI dlm APBN Perubahan TA 2011 dan/atau LKPP Tahun 2011.

  6. Amanah UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 : Pasal 23 Hasil optimalisasi sbgmn dimaksud dlm Pasal 22 ayat (1) huruf a.2) hanya dapat digunakan pada tahun anggaran 2012 untuk kegiatan dan program yg sama atau sbg kegiatan baru, kecuali untuk hal-hal yg bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yg penetapannya dilakukan oleh Pemerintah. Tata cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat, termasuk penggunaan hasil optimalisasi, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

  7. 2. RuangLingkupRevisi Anggaran Perubahanrinciananggaran yang disebabkanpenambahanataupenguranganpaguanggaranbelanjatermasukpergeseranrinciananggaranbelanjanya. • Pada level APBN; • Pada level Bagian Anggaran; • Pada level Program; • Pada level Kegiatan; • Pada level Keluaran (output); • Pada level Satuan Kerja. 1 10 jenis revisi RuangLingkup • Pada level APBN; • Pada level Bagian Anggaran; • Pada level Program; • Pada level Kegiatan; • Pada level Keluaran (output); • Pada level Satuan Kerja. Perubahanataupergeseranrinciananggaranbelanjadalamhalpaguanggarantetap. 2 24 jenis revisi Perubahan/ralatkarenaKesalahanAdministrasi. • Pada level Satuan Kerja; • Pada level Eselon I; • Pada level K/L. 3 13 jenis revisi

  8. a. Revisi AnggarandalamhalPaguAnggaranBertambah/Berkurang Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L/Pemda/BUMN/BUMD; Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh K/L; Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan; Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN; Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan SatkerBadan Layanan Umum (BLU); Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU; dan/atau Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.

  9. b. Revisi AnggarandalamhalPaguAnggaranTetap...1) Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L; Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; Pergeseran antarkegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tersebut merupakan Hasil Optimalisasi; Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan; Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker; Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker; Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama; Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah; Perubahan kurs sepanjang perubahan tsb terjadi stlh kontrak ditandatangani; Pencairan blokir (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran; Penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010;

  10. b. Revisi AnggarandalamhalPaguAnggaranTetap...2) Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi; Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana; Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil (outcome) program; Penggunaan anggaran yg harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu; Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya; Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN); Perubahanrincianbelanjasebagaiakibatdaripenyelesaiantunggakantahun yang lalusepanjangdalam Program yang sama, dananyamasihtersediadantidakmengurangiSasaranKinerja; PergeseranrinciananggaranuntukSatker BLU ygsumberdananyaberasaldari PNBP; Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran (Output) sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada; dan/atau Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran (Output) dalam satu Kegiatan.

  11. c. Revisi AnggarandalamhalRalat/KesalahanAdministratif ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan; ralatkode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); perubahannomenklaturBagianAnggarandan/atauSatuanKerjasepanjangkodetetap; ralat kode nomor register PHLN/PHDN; ralatkodekewenangan; ralatkodelokasi; perubahan Pejabat Perbendaharaan; ralatcarapenarikan PHLN/PHDN; ralatsumberdana; ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran pada RKA-K/L dan DIPA sesuai dengan dokumen RKP atau hasil kesepakatan DPR; ralat kode dan nomenklatur Satuan Kerja; ralat rumusan Keluaran (Output); dan/atau ralat rumusan selain rumusan Keluaran (Output).

  12. 3. BatasanRevisi Anggaran RevisiAnggarandapatdilakukansepanjang : TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANG-GARAN UNTUK: BiayaOperasionalSatkerkecualiuntmemenuhiBiayaOperasionalpadaSatker lain; Tunjanganprofesidantunjangankehor-matankecualiuntmemenuhitunjanganprofesidantunjangankehormatanpadaSatker lain; Kebutuhanpengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhikebutuhanpengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidanapadaSatker lain; Pembayaranberbagaitunggakan; Kegiatanygbersifatmultiyears; dan/atau Paketpekerjaanygsudahdikontrakkan/ direalisasikandananyashgmenjadi minus. TIDAK MENGUBAH SASARAN KINERJA: Mengurangi volume keluaran(output) KegiatanPrioritasNasionaldan/atauPrioritasBidang; atau Mengurangi spesifikasi Keluaran (output).

  13. 4. KewenanganPenyelesaianRevisi Anggaran BadanAnggaran DPR RI Komisi KEWENANGAN MenteriKeuangan DJA PEMERINTAH DJPBN KPA

  14. a. Revisi Anggaran yang merupakankewenangan DPR RI Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan; Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi; Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil (outcome) Program; Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu; Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya; Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN).

  15. b. Revisi Anggaran yang merupakankewenanganMenteriKeuangan Penggunaan hasil Optimalisasi pada tahun anggaran yang sama untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; realokasi rincian anggaran belanja tanggap darurat bencanadari satuan kerja pusat kepada satuan kerja di daerah atau sebaliknya dan/atau antarsatker dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana.

  16. c. Revisi Anggaran yang merupakankewenanganDirekturJenderalAnggaran Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kem. Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L/Pemda/BUMN/BUMD; Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN; Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PTN bukan Satker Badan Layanan Umum (BLU); Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi. Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L; Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran/satu Kegiatan/satu Satker; Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama; Perubahan kurs sepanjang perubahan tsb terjadi setelah kontrak ditandatangani; Pencairan blokir (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran; Penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf i sampai dengan huruf m.

  17. d. Revisi Anggaran yang merupakankewenanganDirekturJenderalPerbendaharaan Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga; Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU; Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan; Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah; Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; Perubahan rincian belanja sbg akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dlm Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja; Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf h.

  18. e. Revisi Anggaran yang merupakankewenanganKuasaPenggunaAnggaran Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker; Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran (Output) sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada; Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran (Output) dalam satu Kegiatan.

  19. 4. ProsesBisnisRevisi Anggaran Revisi yang memerlukan persetujuan DPR RI; Revisi yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan Revisi Anggaran pada DJA; Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kanwil DJPBN; Revisi Anggaran pada Satuan Kerja.

  20. a. Revisi Anggaran yang memerlukanpersetujuan DPR RI • Prosespenelaahanuntmenilai : • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 4 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L No Yes No 8a No Setuju? Menkeu Setuju? DPR 6 7 Yes Yes PenetapanRevisi RKA-K/L DJPBN 8b

  21. b. Revisi Anggaran yang memerlukanpersetujuanMenkeu • Prosespenelaahanuntmenilai : • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 4 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L No 6a Yes No Setuju? Menkeu DJPBN PenetapanRevisi RKA-K/L 6 6b Yes

  22. c. Revisi Anggaranpada DJA • Prosespenelaahanuntmenilai : • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 7 4 5 harikerja 5 Cetak DIPA Revisi PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L Setuju? No ADK RKA-KL Yes 6a PenetapanRevisi RKA-K/L 8 6b Pengesahan DIPA Revisi DJPBN 9

  23. d. Revisi Anggaranpada KP DJPBN/Kanwil DJPBN KPA melakukan Revisi RKA-Satker Cetak DIPA Revisi DJPBN 1 3 2 melakukan penelaahan ADK RKA-Satker Dokumenpendukung 4 7 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi DIPA Cetak POK No 5 harikerja Yes 6 Pengesahan DIPA Revisi

  24. e. Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA melakukan perubahan RKA-Satker sesuai dengan kewenangannya KPA DIPA berubah? Cetak POK 2 No 1 ADK RKA-Satker Yes 6 Cetak DIPA Revisi Cetak POK 2a ADK RKA-Satker 5 3 Pengesahan DIPA Revisi DJPBN 4 5 harikerja

  25. 6. Batas Akhir PengajuanUsulRevisi Anggaran TA 2011 • Batas akhir pengajuan revisi anggaran untuk APBN TA 2011adalah : • tanggal 14 Oktober 2011,untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran; • Tanggal 28 Oktober 2011,untuk Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; • Pengajuan revisi anggaran untuk PNBP, Kredit Ekspor, HLN, HDN dan/atau BA BUN mengikuti batas waktu penyampaian SPM sbgm diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran. • Pada saat pengajuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, seluruh dokumen telah diterima secara lengkap termasuk surat persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atau DPR RI.

  26. 7. Hal-halKhusus Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB/dokumen pendukung terkait lainnya dan alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, apabila sampai dengan akhir bulan Juni 2011 KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka alokasi anggaran yang diblokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2011. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses revisi, dalam hal usulan revisi anggaran yang diajukan K/L meliputi 2 kewenangan (kewenangan DJA dan DJPBN), maka penyelesaiannya dilakukan oleh Ditjen Anggaran sekaligus. Dalam hal terjadi perubahan rumusan Keluaran (Output) krn adanya perubahan tupoksi unit atau penugasan, atau dalam hal terjadi reorganisasi dan/atau dalam rangka penyempurnaan rumusan nomenklatur yang mengakibatkan perubahan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, IKU, Fungsi, IKK dan rumusan yang lainnya, maka usulan perubahan diajukan kepada DJA.

  27. 8. Penutup • Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. • Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juga dilakukan dalam hal terjadi: • Perubahan atas APBN TahunAnggaran 2011; • Penerapanpenggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja dan pemotongan pagu belanja (Reward and Punishment); • Instruksi Presiden tentang penghematan Anggaran; dan/atau • Kebijakanpemerintahlainnya. • KetentuanteknispelaksanaanTataCaraRevisiAnggaran TahunAnggaran 2011 sebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteriKeuanganiniapabila diperlukan ditetapkanlebihlanjutolehDirekturJenderalAnggarandanDirekturJenderalPerbendaharaansecarabersama-samamaupunsendiri-sendirisesuaidengankewenangannya.

  28. Data SP RKA-KL ADK RKA-KL Revisi ADK RKA-KL Revisi ADK Revisi DIPA ADK Revisi DIPA ADK Revisi RKA-KL ADK SP RKA-KL Revisi DB DJA DB DJPBN 1 9b 3 Data DRA Eselon I 2b DB KPPN 2a 9a 6 5 DB Bersama 10 8a DB DJPBN 4a 8b Satker Pusat Revisi DIPA 7 4b Satker Daerah Revisi DIPA Alurperubahan database pada DJA

  29. ADK Revisi DIPA ADK Revisi DIPA DB DJA DB DJPBN 3b DB KPPN 3a 1a DB Bersama 4 2a DB DJPBN 2b Satker Pusat Revisi DIPA 1b Satker Daerah Revisi DIPA Alurperubahan database pada DJPBN

  30. ADK POK Revisi ADK POK Revisi DB DJA DB DJPBN 3b DB KPPN 3a 1a DB Bersama 4 2a DB DJPBN 2b Satker Pusat 1b Satker Daerah Alurperubahan database pada PA/KPA

  31. TERIMA KASIH Terima Kasih Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2011

  32. Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA TA 2010 TA 2011 Sebelum Restrukturisasi Sesudah Restrukturisasi • Spesifik unt setiap eselon I sesuai Tupoksi; • Dilengkapi dg rumusan Outcome dan IKU. • Tdk spesifik; • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon I dan bbrp K/L. PROGRAM PROGRAM • Spesifik untk setiap eselon II/Satker sesuai Tupoksi; • Dilengkapi dg rumusan Output dan IKK. • Tdk spesifik; • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon II dan bbrp Satker. KEGIATAN KEGIATAN • Keluaran yg dihasilkan tdk spesifik dan terukur; • Sulit menilai efisiensinya krn isinya sangat bermacam-macam • Rumusannya sangat spesi-fik jenis dan satuannya; • Target sangat jelas dituangkan dlm volume keluaran. KELUARAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN JENIS BELANJA (AKUN 2 DIGIT) JENIS BELANJA (AKUN 4 DIGIT) • Fleksibilitas pengunaan hanya pada 2 digit terakhir. • Fleksibilitas pengunaan pada 4 digit terakhir.

  33. Keterkaitan DJA dalampengelolaan APBN (Macro Budget Process) • PembicaraanPendahuluanRancangan APBN; • Pembahasan KEM dan PPKF; • Pembahasan RKP; • PenyusunanPaguSementara (PaguAnggaran K/L); • Penelaahan RKA-K/L; • PenyusunanHimpunan RKA-K/L. Penyusunan APBN Perencanaan APBN • Perumusan draft KerangkaEkonomiMakrodanPokok-pokokKebijakanFiskal; • Exercise resources envelope; • Perumusanasumsisbg parameter APBN; • PenyesuaianangkadasarsesuaiPrakiraanMajutahunsebelumnya; • PenyusunanPaguIndikatif; • Pembahasantigapihak (trilateral meeting); • PenyusunanRancangan APBN, Nota Keuangandan RUU APBN; • PembahasandenganPanjadanBadanAnggaran; • PembahasandenganKomisi XI DPR. Pengalokasian APBN Pembahasan APBN • PenyusunanPaguDefinitif (PaguAnggaran K/L); • Penetapan SP RKA-K/L; • PenyusunanKepprestentangRincianAnggaranBelanjaPemerintahPusat. Penyusunan dan pengesahan DIPA Pelaksanaan APBN

  34. Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Target kinerja tidak berubah Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Output-1 Jenis Belanja-1 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Jenis Belanja-1 Komponen-3 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Ketentuan : Pergeseran antarkomponendalamsatu Output  tdkmnmbh honorarium dandlmjenisbelanjaygsama.

  35. Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Target kinerja tidak berubah Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Jenis Belanja-1 Output-1 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Komponen-3 Jenis Belanja-3 Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Jenis Belanja-1 Output-2 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Komponen-3 Jenis Belanja-3 Ketentuan :Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan dan dlm jenis belanja yg sama.

  36. Contoh : Pergeseran antar Komponen  kebutuhan Operasional (pengesahan DJPBN) Komponen 001 Output LayananPerkantoran Satker A Komponen 002 Kegiatan A Komponen-1 Output-2 Komponen-2 Target kinerja tidak berubah Komponen-3 Komponen 001 Output LayananPerkantoran Satker B Komponen 002 Kegiatan B Komponen-1 Output-2 Komponen-2

More Related