1 / 26

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM KONTEKS DANA BOS TAHUN 2011 SEBAGAI DANA TRANSFER KE DAERAH. Oleh: DIREKTUR FASILITAS DANA PERIMBANGAN. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

joel-ayers
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM KONTEKS DANA BOS TAHUN 2011 SEBAGAI DANA TRANSFER KE DAERAH Oleh: DIREKTUR FASILITASDANA PERIMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010

  2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 32/2004 UU 33/2004 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 PP 58/2005 PP 24/2005 PP 8/2006 • PERMENDAGRI 13 /2006 PKD PP 58/2005 • PERMENDAGRI 59 /2007 PERDA ttg Pokok-pokokPengelolanKeuda • PERMENDAGRI 55 /2008 OMNIBUS REGULATIONS Peraturan KDH

  3. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) PENGGUNA ANGGARAN (PA) (KEPALA SKPD) PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD) KUASA PA KUASA BUD PPTK PPK-SKPD BENDAHARA

  4. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • mempunyai kewenangan menetapkan : • kebijakan pelaksanaan APBD; • kebijakan pengelolaan barang daerah; • kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; • bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; • pejabat yang melakukan penerimaan daerah; • pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah; • pejabat yang mengelolan barang milik daerah; • pejabat yang menguji tagihan & memerintahkan pembayaran. • Kepala Daerah • pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. • mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. • Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada • SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah; • Kepala SKPKD selaku PPKD; • Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

  5. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah • Mempunyai tugas koordinasi di bidang : • penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah; • penyusunan rancangan RAPBD & RPAPBD; • penyusunan Raperda APBD, PAPBD, & pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; • tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas KEUDA; • penyusunan laporan KEUDA dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; • memimpin TAPD; • menyiapkan domlak APBD & pengelolaan barang daerah; • memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA- SKPD; dan Sekretaris Daerah Membantu KDH menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDA termasuk pengelolaan KEUDA • Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH • Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KDH

  6. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Kepala SKPKD selaku PPKD • menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KEUDA; • menyusun RAPBD dan RPAPBD; • melaksanakan pemungutan PATDA yang ditetapkan PERDA; • melaksanakan fungsi BUD; • menyusun laporan keuda; • melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH. • Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang: • menyusun kebijakan dan domlak APBD; • mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; • melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; • memberikan juknislak sistem penerimaan dan pengeluaran kasda; • melaksanakan pemungutan pajak daerah; • menetapkan SPD; • menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama PEMDA; • melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA; • menyajikan informasi KEUDA; • melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; • menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD; • bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA. PPKD melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD menyusun RAPBD/RPAPBD & melakukan dallak APBD, memungut pajak daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama PEMDA, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA, menyajikan informasi KEUDA & melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

  7. KUASA BUD • Mempunyai tugas: • menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menerbitkan SP2D; • menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; • memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; • mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; • menyimpan uang daerah; • melaksanakan penempatan uang daerah & mengelola/menatausahakan investasi daerah; • melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; • melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; • melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; • melakukan penagihan piutang daerah. • Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD

  8. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mempunyai tugas: • menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD; • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja; • melaksanakan anggaran SKPD; • menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran; • melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; • mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan; • menandatangani SPM; • mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD • mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; • menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD; • mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD; • melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.

  9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) • Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK • Kriteria penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan : kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. • PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang • PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. • Tugas PPTK : • mengendalikan pelaksanaan kegiatan; • melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan • menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan encakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

  10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD mempunyai tugas: • meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; • meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; • melakukan verifikasi SPP; • menyiapkan SPM; • melakukan verifikasi harian atas penerimaan; • melaksanakan akuntansi SKPD; dan • menyiapkan laporan keuangan SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

  11. BENDAHARA PENGELUARAN (Psl 4 Permendagri55/2008) • Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. • Bendahara pengeluaran SKPD berwenang: • mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; • menerima dan menyimpan uang persediaan; • melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; • menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; • meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; • mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

  12. Lanjutan …… • Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD. • Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang : • mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS; • menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran • melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; • menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; • meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; • mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

  13. DANA BOS 2011 “Bentuk Dana Transfer” Transfer darirekeningkasNegara kerekeningkasDaerah Dana utksatuanpendidikandasarsebagaipelaksana program wajibbelajarsembilantahundandigunakanutkmendanai keg sesuaijuknisMendiknas Stimulus bagiKab/Kota utkmenyelenggarakanfungsipendidikandi Daerah

  14. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LINGKUP PENGELOLAAN DANA BOS 2011 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

  15. MEKANISME DANA BOS 2011 Kas Umum Negara, Kemenkeu Transfer ke Rekening kas Daerah (dirinci alokasi per sekolah), secaraTriwulanan. Kas Umum Daerah Kab./Kota Tata carapemberiandanpertanggungjawabandiaturdenganPerkada (Psl 133 ayat (3) Permendagri 13/2006) Disalurkan melalui belanja SKPD Disdik sesuai alokasi per Sekolah Disalurkan melalui belanja hibah sesuai alokasi persekolah Bend. Pengel. Disdik Sekolah Negeri Sekolah Swasta Catatan: - Mekanisme pencairan melalui belanja SKPD mengacu pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

  16. DASAR HUKUM PELAKSANAAN • Psl 81 ayat (2) PP58/2005 & • Psl 162 Permen-dagri 13/2006 • Angka IV butir 6 Permendagri 37/2010 DANA BOS TA 2011 KATEGORI SBG “KEPERLUAN MENDESAK” MENDAHULUI PERDA PERUBAHAN APBD • Catatan : • Psl 81 Ayat (2) PP 58/2005: “Dalamkeadaandarurat, Pemdadptmelakukanpengeluaranygblmtersediaanggarannya, ygselanjutnyadiusulkandlmrancanganperubahan APBD, dan/ataudisampaikandlmlaporanrealisasianggaran”. • Psl162 ayat (2) Permendagri13/2006: “Dalamkeadaandarurat, Pemdadptmelakukanpengeluaranygblmtersediaanggarannya yang selanjutnyadiusulkandalamrancanganperubahanAPBD. • Ayat (5) Permendagri 13/2006 : “Pengeluaransebagaimanadimaksudayat (2) termasukbelanjautkkeperluanmendesakygkriterianyadittpkandalamPerdattg APBD”. • Ayat (6) Permendagri13/2006: “Kriteriakeperluanmendesakmencakupprog/keg yan das danbiladitundadptmerugikanyglebihbesarbagipemdadanmasy”. • Daerah dptmelaksanakan keg BOS mendahului Perda Perubahan APBD TA 2011 sebagaimanadiaturdlmket. Angka IV. Hal-halKhusus, butir 6 Permendagri 37 Tahun 2010 tentangPedomanPenyusunan APBD TA 2011.

  17. TEKNIS PENGANGGARAN DALAM APBD BAGI DAERAH YG BELUM MENGANGGARKAN DLM APBD (SesuaiPsl 81 ayat (2) PP 58/2005, Psl 162 Permendagri 13/2006, Permendagri 37/2010) PENGANGGARAN DANA BOS SBG PENERIMAAN DAERAH (PPKD) PadaKelompok: Lain-lain Pendapatan Daerah ygsah,, Jenis: Dana Penyesuaian&OTSUS, Obyek: Dana penyesuaiansertaRincianobyek: Dana BOS RKA-PPKD.1 • Menyusun RKA-PPKD utkbelanjahibah (sekolahswasta) • Menyusun RKA-SKPD Pendidikandalam 3 jenisbelanja (sekolahnegeri) • MenetapkanPerkadaPerubahanPenjabaran APBD, dbrthukankpdPimpinan DPRD. • Menyusundanmengesahkan DPA-SKPD/ DPA-PPKD PENGANGGARAN SBG BELANJA (PPKD & SKPD) RKA-PPKD2.1 • BelanjaHibah (swasta) • Belanjapegawai, barangdanjasa, belanja modal sesuaiJuknisMendiknas (negeri) RKA-SKPD 2.2.1

  18. Penggunaandana BOS dianggarkanmelaluibelanjalangsungdalambentukprog/keg pada SKPD Pendidikan-> RKA-SKPD. • Diuraikandalamjenisbelanjapegawai, barang & jasadan modal sesuaijuknisMendiknas. • Pelaksanaandilakukansesuaikondisidankebutuhanmasing-masingsekolah. • Utkpenyesuaianpenggunaansetiapjenisbelanjadilakukanmelaluimekanismeperubahan. PENGELOLA-AN DANA BOS UTK SEKOLAH NEGERI

  19. Lanjutan … • BUD mengalokasikandana BOS utksekolahswastaberdasarkan data jumlahsiswa per sekolah. • Dana BOS diberikankesekolahswastamelaluibelanjahibah, dituangkandalam NPHD sesuaidgntatacarapemberianhibahygditetapkandgnPerkada. • Kepalasekolahswastamelaporkankekuranganataukelebihananggaran per sekolahberd. Jumlahriilmuriddisekolahkpd SKPD pendidikan, utkselanjutnyadisampaikankpdkemendiknasutkdilakukanpenyesuaianalokasi per sekolah. PENGELOLA-AN DANA BOS UTK SEKOLAH SWASTA

  20. Lanjutan … • KepalaDinas Pendidikan : • menunjuk pejabat yang menangani prog/keg Dana BOS diDinasPendidikansebagai KPA . • menunjuk salah satu pegawai di Dinas Pendidikan sbg Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DANA BOS DI SKPD • KepalasekolahsbgPembantuBendaharaPengeluaranPembantu (PBPP). DI SEKOLAH NEGERI

  21. PENYALURAN DANA BOS SETIAP TRIWULAN KE SEKOLAH (NEGERI) PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN SPM-UP/GU/TU KUASA BUD PPK-SKPD BANK SP2D SPP-UP/GU/TU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI SKPD Transfer Uang 2 1 3 Transfer Uang PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP) DI SEKOLAH • Catatan : • Prosespenyelesaianpenyalurandariangka 1) s/d angka 3) kesekolah paling lama 7 harikerja; • PBPP melaporkan realisasi penggunaan danayg diterima per triwulandgnmelampirkanrekap SPJ kepada BPP diDinasPendidikan paling lambat 10 harikerjasebelumberakhirnyaTriwulanan. • Pencairan triwulan kedua & seterusnya diajukan oleh BPP denganmemperhatikanperubahanalokasi per sekolah.

  22. PENYALURAN DANA KE SEKOLAH SWASTA SP2D- LS BUD/KUASA BUD BANK SPM-LS Transfer Uang BAGIAN/FUNGSI VERIFIKASI SPP-LS Rekening SekolahSwasta (PenerimaHibah) BEND PENGELUARAN PPKD • SPD • DPA-PPKD • (BelanjaHibahkeSekolah) • Catatan : • Pengajuan SPP – LS dilakukanolehBendaharaPengeluaran PPKD sebagaialatpengajuandanaatasbelanjahibah PPKD, yang dilampiridgnSalinan SPD danlampiran Lain (DPA-PPKD, naskahhibah). • PembukuanBelanjaHibaholehBendaharaPengeluarankedalam BKU PengeluarandanBukuPembantusetelahmenerima SP2D LS dari BUD/Kuasa BUD

  23. DISKRESI PENGANGGARAN BELANJA BARANG&JASA OLEH PBPP DI SEKOLAH JadwalpengadaannyamengikutiJuknis & tidak memerlukan keterlibatan pejabat pengadaan atau panitia pengadaan, dgn ketentuan nilai belanjanya tidak melebihi Rp10.000.000,00 PenganggaranBelanja untuk pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal • Catatan : • Psl 55 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “buktipembeliandigunakanuntukpengadaanbarang/jasa yang nilainyasampaidengan 5 juta rupiah”. Ayat (3): “buktikuitansidigunakanuntukpengadaanbarang/jasa yang nilainyasampaidengan Rp10.000.000,00”.

  24. PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENCATATAN ATAS ASET TETAP DI SEKOLAH • MenyusunlaporanKeuangantermasukuntukkegiatan BOS diSekolah , mencakup: • Laporanrealisasianggaran • Catatanataslaporankeuangan • Neraca (aset SKPD) PPK-SKPD/ DinasPendidikan • Catatan : • AsetdiSekolahmerupakanasetmilikPemerintah Daerah yang disusundalamlaporanNeraca SKPD Pendidikandandicatatdalamdaftarinventarisbarangmilikdaerah.

  25. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related