1 / 38

RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL REGIONAL BARAT JAKARTA, 17-20 MARET 2013

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA 2012 - 2014. Oleh dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH Menteri Kesehatan Republik Indonesia. RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL REGIONAL BARAT JAKARTA, 17-20 MARET 2013. SISTEMATIKA. MENTERI KESEHATAN.

conlan
Télécharger la présentation

RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL REGIONAL BARAT JAKARTA, 17-20 MARET 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA 2012 - 2014 Oleh dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPHMenteri Kesehatan Republik Indonesia RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL REGIONAL BARAT JAKARTA, 17-20 MARET 2013

  2. SISTEMATIKA MENTERI KESEHATAN • PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN • REFORMASI BIROKRASI MENUJU TERCAPAINYA WTP • CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 • PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG TAHUN 2015 • PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014

  3. MENTERI KESEHATAN 1. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

  4. PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN

  5. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN

  6. PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN

  7. PERSENTASE ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2013 MENTERI KESEHATAN

  8. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANDisparitas Tenaga Dokter Umum di Sumatera Utara(contoh) MENTERI KESEHATAN

  9. MENTERI KESEHATAN 2. REFORMASI BIROKRASI MENUJU TERCAPAINYA WTP

  10. MENTERI KESEHATAN OPINI KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan dengan dukungan dari Daerah  Raih WTP Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan: Kelembagaan (organisasi) Ketatalaksanaan (business process) Sumber daya manusia aparatur

  11. REFORMASI BIROKRASI MENUJU WTP MENTERI KESEHATAN • SPIP • REFORMASI • BIROKRASI • Paket UU Reformasi • Keuangan Negara • UU no 17/2003 • UU no 1/2004 • UU no 15/2004 OPINI WTP GOOD & CLEAN GOVERNANCE • Melalui: • Efektif & Efisien • Keandalan L.K. • Pengamanan Aset • Ketaatan pada Peraturan • Bebas dari KKN TUJUAN BERNEGARA

  12. KOMITMEN RAIH WTP

  13. 3. CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

  14. PEMILAHAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2010 - 2014 RPJMN MID TERM REVIEW Tercapai PerluKerjaKeras SangatSulitTercapai ISU STRATEGIS █ SIGNIFIKAN █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau” Mengurangi gapdengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”.

  15. MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN MENTERI KESEHATAN Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010

  16. 4. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG TAHUN 2015

  17. WILAYAH A : PEMBAGIAN WILAYAH PEMBANGUNAN KESEHATAN 2013 - 2014 MENTERI KESEHATAN WILAYAH A : Provinsi (dg seluruhkabupatenkotanya) ygberpenduduktinggidiatas 7,5 juta WILAYAH B : Kabupaten yg masuk kriteria DTPK (183 kab) & atau mempunyai Klaster 4 (400 PPI di 153 kab) diluar wilayah A WILAYAH C: Semua kabupaten diluar wilayah A dan B

  18. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGISPENURUNAN AKI & AKB 2013-2014

  19. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGISPENURUNAN ANGKA KELAHIRAN TOTAL 2013-2014

  20. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGISPENURUNAN KASUS HIV DAN AIDS 2013-2014

  21. ANALISA SITUASI Peningkatan Infeksi Baru Menurut Populasi Kunci

  22. Rasional Penggunaan ART MENTERI KESEHATAN Dampak Potensial dari Pengobatan Dini Persentasekumulatifpenularan HIV Tahun setelah terinfeksi HIV

  23. KONDOM TES HIV • PENCEGAHAN • PencegahanMelaluiTransmisiSeksual (PMTS) • PencegahandampakBurukNapza (PDBN) • PencegahanPenularanmelaluiIbudanAnak ( PPIA) LASS MENTERI KESEHATAN IPWL PENDIDIKAN • PENGOBATAN • Perluasan testing • Pasien IMS • Penasun • IbuHamil HIV + • PasanganSerodiskordan • Koinfeksi TB • Penderita Hepatitis B & C • Inisiasi ARV dinipadapopulasikunci, Ibuhamil, koinfeksi TB, Koinfeksi Hepatitis B & C • MORAL • AGAMA • KESPRO • BAHAYA NAPZA L K B P “PERKUAT JEJARING INTERNAL” “PERKUAT JEJARING EKSTERNAL” KPA Fasyankes Komunitas

  24. Tahapan Pengembangan Penggunaan ARV Juli 2013 MENTERI KESEHATAN Juni 2013 • Kota Tanjung Pinang • Kota Pekanbaru • Kota Padang • Kota Jambi • Kota Palembang • Kota Bandar Lampung • Kab Tangerang • Kota Cilegon • Jakpus • Jakut • Jaktim • Jaksel • Kota Bogor • Kota Semarang • Kota Surakarta • Kota Yogyakarta • Kota Malang • Kab Malang • Kota Mataram • Kota Pontianak • Kota Singkawang • Kota Jayapura • Merauke • Kota Sorong • Manokwari • Kota Timika April 2013 • Kab Deliserdang • Kota Batam • Kab Karawang • Kota Cirebon • Kab Indramayu • Kab Semarang • Kab Buleleng • Kab Jayawijaya • Kota Jayapura • Kab Fak-fak • Kota Bekasi • Kab Bekasi • Kab Cirebon • Kab Bandung • Kota Depok • Kab Bogor • Kota Tasikmalaya • Kab Subang • Kab Sumedang • Kab Banyumas • 21. Kab Batang • 22. Kab Cilacap • 23. Kab Banyuwangi • 24. Kab Sidoarjo • 25 . Kota Kediri • 26. Kab Lombok Tengah • 27. Kab Cianjur • 28. Kab Indragiri Hilir • 29. Kab Brebes • 30. Kab Bengkalis • 31. Kab Rokan Hilir • 32. Kab Labuan Batu • 33. Kab Lombok Timur • 34. Kab Tulung Agung • 35. Kab Kebumen • 36. Kota Salatiga • 37. Kab Boyolali • 38. Kab Pati • 39. Kab Jepara • Kota Denpasar • Kab Badung • Kota Jakarta Barat • Kota Surabaya • Kota Makassar • Kota Bandung • Kota Manado • Kota Medan • Kab Sorong • Kab Jayapura

  25. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS PENURUNAN KASUS MALARIA 2013-2014 MENTERI KESEHATAN

  26. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS PENURUNAN KASUS MALARIA 2013-2014

  27. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK 2013-2014

  28. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK 2013-2014

  29. MENTERI KESEHATAN 5. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014

  30. PESERTA DAN IURANJAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENTERI KESEHATAN Peserta Iuran

  31. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2012 MENTERI KESEHATAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2012

  32. CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN PER PROVINSI TAHUN 2012 MENTERI KESEHATAN

  33. JUMLAH KUNJUNGAN DAN BIAYA BERDASARKAN DIAGNOSA PENYAKIT TERTENTU TAHUN 2012

  34. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Pemerintah BPJS Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Kendali Biaya & kualitas Yankes Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulator Bayar iuran Perjanjian Kerjasama Pembayaran Klaim Ajukan klaim Penanganan keluhan Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan Memberi Pelayanan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Mencari Pelayanan Sistem Rujukan

  35. Peta Jalan Kepesertaan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) 86,4 juta PBI 2,6 PBI dr non KTP Sebagian kecil jamkesda MENTERI KESEHATAN KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 90,4juta belum jadi peserta Tingkat Kepuasan Peserta 85% 73,8 juta belum jadi peserta Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro B S K Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

  36. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN SJSN BIDANG KESEHATAN 2013-2014

  37. TERIMA KASIH

More Related