PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL

1. PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL MENTERI KESEHATAN RI Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005

2. RAKERNASSangat Penting : Sejalan dengan adanya perubahan • UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah • UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah • UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara LANGKAH STRATEGIS

3. OTONOMI DAERAH Pemerintah Daerah harus lebih tanggap terhadap kebutuhan kesehatan dari masyarakat yang berada di daerah masing-masing Pergeseran peran yang cukup signifikan : • Pengakuan Pemerintah Pusat terhadap kewenangan-kewenangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakannya dalam kerangka Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab • Pemerintah Pusat pada hakekatnya memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

4. Pembangunan Kesehatan merupakan Masalah Prioritas dalam Kabinet Indonesia Bersatu Semakin Kompleks oleh karena adanya konteks perkembangan demokrasi, desentralisasi dan globalisasi

5. UUD 1945 menetapkan bahwa sehat itu HAM Pemerintah wajib menyehatkan rakyatnya yang sakit dan mempertahankan masyarakat yang sehat tetap sehat

6. PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

7. Data SDKI tahun 2003 MenunjukkanDerajat kesehatan masyarakat miskin jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat kita yang mampu

8. UUD 45 (Pasal 28), UUNo.23/1992 Menyebutkan bahwa : Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesehatan sehingga upaya pemenuhan hak setiap insan atas kesehatan merupakan prinsip dasar pembangunan kesehatan di Indonesia

9. Pemerintah berupaya keras untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standart Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin Melalui PT.Askes (ASKESKIN)

10. ASKESKIN Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan ASKESKIN : • Mal distribution kartu ASKESKIN kepada masyarakat sasaran • Pelayanan yang belum seperti yang diinginkan • Masih banyak tenaga kesehatan yang belum tahu apa itu ASKESKIN

11. TARGET ASKESKIN ADALAH RAKYAT MISKIN Parameter : BKKBN Masyarakat Pra-Sejahtera dan Sejahtera 1

12. ASKES KABUPATEN/PEMDA KELURAHAN/DESA RT MISSING RAKYAT MISKIN

13. RS • Masyarakat miskin yang belum mendapat kartu ASKESKIN • Masyarakat miskin yang belum mempuntai KTP KLARIFIKASI Mendapat Kartu ASKESKIN

14. Pelayangan yang belum seperti yang diinginkan : • Adanya ketidak sesuaian biaya layanan pada beberapa RS • DPHO • Transportasi pasien tidak mampu

15. SOSIALISASI ASKESKIN • Media Elektronik • Media Cetak • Langsung Pada saat ini belum memadai

16. OUT BREAK POLIO DI SUKABUMI Mopping Up PIN NASIONAL ORI

17. UNTUK MENCEGAH WABAH POLIO • Pekan Imunisasi Nasional : 30 Agustus dan 27 September 2005 • Memperketat surveilans AFP dan Intensifikasi surveilans epidemiologi diseluruh Provinsi dan kabupaten/Kota • Langkah-langkah kewaspadaan dengan berbagai kegiatan, seperti pertemuan koordinasi dan melakukan kajian data RS • Sosialisasi diseluruh tenaga kesehatan • Meningkatkan cakupan imunisasi di setiap desa

18. Laporan yang dibutuhkan meliputi : • Demam Berdarah • TBC • Malaria • HIV/AIDS

19. Hal yang sangat penting untuk dicapai : • Menurunkan angka kematian Ibu • Menurunkan angka kematian Bayi • Meningkatkan umur harapan hidup • Mengurangi mal nutrisi

20. Laporan yang harus disampaikan (tiap bulan) • Angka kematian Ibu • Angka Kematian Bayi • Prevalensi gizi kurang/buruk

21. HUBUNGI 9611 UNTUK LAPORAN LANGSUNG

22. SELAMAT BEKERJASEMOGA MEMBAWA MANFAAT YANG TERBAIK