1 / 41

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

SISTEM KESEHATAN NASIONAL. Prof. Dr.dr . Rizanda Machmud , M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS, SUMATERA BARAT. Sistem Kesehatan Nasional. Kepmenkes RI No: 374/MENKES/SK/V/2009 RPJPK 2005-2025 dan SKN

carmelita-aguilar
Télécharger la présentation

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM KESEHATAN NASIONAL Prof. Dr.dr. RizandaMachmud, M.Kes FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS, SUMATERA BARAT

  2. SistemKesehatanNasional • Kepmenkes RI No: 374/MENKES/SK/V/2009 RPJPK 2005-2025 dan SKN adalahdokumenKebijakan Pembangunan Kesehatansebagaiacuanpenyelenggaraanpembangunankesehatan

  3. LATAR BELAKANG • TujuannasionalBangsa Indonesia dalamPembukaan UUD 1945 yang diselenggarakanmelaluipembangunannasional • Percepatanpembangunankesehatanmelalui SKN denganterobosanDesaSiaga, Jamkesmas, Program PerencanaanPersalinandanPencegahanKomplikasi (P4K) • Perubahanlingkunganstrategis: UU 32/2004 Pemerintah Daerah, UU 33/2004 PerimbanganKeuanganPemerintahPusatdanPemda, UU 25/2004 SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU 17/2007 RPJPN 2005-2025, danupayapercepatan MDGs

  4. MAKSUD DAN KEGUNAAN • Penyusunan SKN 2009 dimaksudkanuntukmenyesuaikanSKN 2004 denganberbagaiperubahandantantanganeksternaldan internal, agar dapatdipergunakansebagailandasan, arah, danpedomanpenyelenggaraanpembangunankesehatanbaikolehmasyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) serta pihak-pihak terkait lainnya

  5. SKN disusundenganmemperhatikanpendekatanrevitalisasipelayanankesehatandasar(primary health care) yang meliputi: • Cakupanpelayanankesehatanyang adildanmerata, • Pemberianpelayanankesehatan yang berpihakpadarakyat, • Kebijakanpembangunankesehatan, dan • Kepemimpinan. Pendekatanpelayanankesehatan primer secara global telahdiakuisebagaipendekatanyang tepatdalammencapaikesehatanbagisemuadenganmempertimbangkankebijakankesehatan yang responsif gender.

  6. LANDASAN SKN

  7. PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

  8. PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

  9. ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL

  10. BENTUK POKOK SISTEM KESEHATAN NASIONAL

  11. PRINSIP DASAR SKN • Perikemanusiaan • Hakasasimanusia • Adildanmerata • Pemberdayaandankemandirianmasyarakat • Kemitraan • Pengutamaan & manfaat • Tata penyelenggaraanygbaik

  12. TUJUAN SKN Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil-guna dan berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

  13. KEDUDUKAN SKN Supra Sistem SKN SKN terhadapSistemNasional Lain SKN terhadapSistemKesehatan Daerah SKN terhadapSistemKemasyarakatandanSwasta

  14. SUBSISTEM SKN • SubsistemUpayaKesehatan • SubsistemPembiayaanKesehatan • SubsistemSumberDaya ManusiaKesehatan • Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan • SubsistemPemberdayaanMasyarakat • SubsistemManajemenKesehatan

  15. POLA PIKIR SKN INPUT PROSES OUTPUT PEMBERDA-YAAN MASY SDM TUJUAN BANGKES UPAYA KESEHATAN SARANA DANA MANAJEMENKESEHATAN

  16. CARA PENYELENGGARAAN SISTEMKESEHATAN NASIONAL • A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN • B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN   • C.SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN • D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN • E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN • F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARA- KAT

  17. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN UPAYA KES UKP UKM Pem Swsta/ UKBM Pem Swasta • Puskesmas • Pos-2 Kesehatan • Puskesmas • Praktik-2 Nakes, Klinik • Apotek, Lab, toko obat, Optik, dll Strata-1 • Dinkes Kab/Kota • UPT-2 • Praktik Nakes Spes Kons • RS C & B • Apotek, Lab, Optik, T Obt • Balai-2 Kes, dll Strata-2 • Dinkes Prov • Depkes • Institut-2 Kes • Praktik Nakes Spes Kons • RS B & A • Apotek, Lab, Optik, T Obt • Pst-2 Unggulan Nas, Strata-3

  18. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN PRINSIP • UKM diselenggarakan oleh pemerintah dg peran aktif masy dan swasta. • UKP diselenggarakan oleh masy, swasta dan pemerintah. • Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial.

  19. PRINSIP • Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu. • Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan tradisional dan alternatif, harus tidak bertentangan dg kaidah ilmiah. • Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dg nilai dan norma sosial budaya serta moral dan etika profesi.

  20. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN BIAYA KES Penggalian Pengalokasian Pembelanjaan UKP UKM Penduduk Mampu Penduduk Miskin Pem Masy JaminanKesehatansukarela Jaminan Kesehatan wajib Public-Private Mix A P

  21. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN PRINSIP • Jumlah dana kesehatan harus cukup dan dikelola secara berdaya-guna, adil dan berkelanjutan, didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. • Dana pemerintah untuk pembiayaan UKM dan UKP bagi masy rentan dan keluarga miskin. • Dana masy diarahkan untuk pembiayaan UKP yg terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna melalui JPK

  22. PRINSIP • Pemberdayaan masy dalam pembiayaan kesehatan melalui penghimpunan dana sosial atau memanfaatkan dana masyarakat yg telah terhimpun • Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

  23. SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan • Jenis UKM Derajat kes.Masy yg setinggi-tingginya Diklat SDM Kes Jumlah UKP Kualifikasi Dayaguna

  24. PRINSIP • Pengadaan tenaga kesehatan mencakup jumlah, jenis dan kualifikasi Nakes disesuaikan dg kebutuhan dandinamika pasar • Pendayagunaan Nakes memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan • Pembinaan Nakes diarahkan pdpenguasaan IPTEK serta pembentukan moral dan akhlak sesuai dg ajaran agama dan etika profesi • Pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, transparan, berdasarkan prestasikerja dan disesuaikan kebutuhanpembangunan kesehatan secara nasional

  25. SUBSISTEM OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN JaminanKetersediaan JENIS JUMLAH UKM Derajat kes.Masy yg setinggi-tingginya Jaminan Pemerataan MERATA Obat & Prbkln Kes SUSTAIN UKP OBAT & PERBKLN KES Jaminan Mutu NAR & PSI TRAD

  26. PRINSIP • Tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi • Penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah • Tidakdipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan • Peredaran serta pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum, etika dan moral • Mengutamakan obat esensial generik bermutu didukung pengembangan industri bahan baku

  27. PRINSIP Lanjutan.. • Optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan keragaman produk dan keunggulan daya saing. • Disesuaikan standar formularium obat rumah sakit dan mengacu DOEN • Diselenggarakan secara rasional dengan memperhatikan aspek mutu, manfaat, harga, kemudahan diakses serta keamanan.

  28. PRINSIP Lanjutan.. Pengembangan dan peningkatan obat tradisional yg bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata dan teruji secara ilmiah. Pengamanan diselenggarakan dari tahap produksi, distribusi dan pemanfaatan Kebijaksanaan Obat Nasional ditetapkan oleh pemerintah bersama pihak terkait lainnya.

  29. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Individu,Toma • Kader/motor • /teladan PHBS To Serve Perorangan Derajat kesmas setinggi-tngginya UKM Pember- dayaan Masy • Kelompok/ • Lmbg Masy • Kelompok Peduli kes. Kelmpk To Advocate UKP Konsil/komite/Dwan Pnytun  Perwakilan Masyarakat To Watch Masy Umum

  30. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRINSIP • Berbasis masyarakat • Pemberdayaan dlm voice dan choise • Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masy. • Kemitraan dng semangat gotong royong • Pemerintah bersikap terbuka, bertanggung jawab dan tanggap

  31. SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN • Upaya Kes Informasi PembiayaanKes Derajat kes.Masy yg setinggi-tingginya Iptek Manajmn Kes AdministrasiKes Sumberdaya ManusiaKes Obat & Perbkln Kes Hukum PemberdayaanMasy

  32. SUB SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN PRINSIP • Berpedoman pd desentralisasi, dekon& tugas pembntn dlm wadah NKRI • Perlu dukungan kejelasan hubungan admin dg sektor lain serta antar unit kesehatan di berbagai jenjang • Koordinasi yg jelas dg sektor lain serta antar unit kes dlm jenjang yg sama • Adanya kejelasan kewenangan, tugas &tanggung jawab antar unit kes Administrasi Kesehatan

  33. SUB SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN PRINSIP • Mencakup seluruh data yg terkait • Mendukung proses pengambilan Keputusan • Sesuai dg kebutuhan informasi untuk pengambilankeputusan • Harus akurat, cepat dan tepat, danmendayagunakan TI • Diperoleh melalui pencatatan- pelaporan, dan survai • Memperhatikan aspek kerahasiaan di bidang kes dan kedokteran Informasi Kesehatan

  34. SUB SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN PRINSIP • Pengembangan & pemanfaatan IPTEK kes utk kepentingan masy • Pengembangan & pemanfaatan IPTEK kes tdk boleh bertentangan dg etika moral & nilai agama IPTEK Kesehatan

  35. SUB SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN PRINSIP • Dipakai sebagai acuan dlm mengembangkan peraturan perundangan kes daerah • Hukum kes mencakup peraturan perundangan, pelayanan advokasi & peningkatan kesadaran hukum • Perlu didukung oleh pembentukan dan pengembangan jaringan informasi, dokumentasi hukum kes serta pengembangan satuan unit organisasi hukum kes di Depkes Hukum Kesehatan

  36. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SISTEM

  37. Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih

More Related