1 / 48

Sistem kesehatan daerah

Arif kurniawan. Sistem kesehatan daerah. PENDAHULUAN 1.UU.No.32 th 1999 ps.11 ay.2 Menjadikan Bid.Kes Sbg Tugas Pem yg wajib dilaks.DAERAH 2.NO.8 TH.2003 & PP.NO.9 TH.2003 Dihrpkan Rerog Din Kes sesuai dg.Kewenangan Daerah, KW & SDM

lars
Télécharger la présentation

Sistem kesehatan daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Arif kurniawan Sistem kesehatan daerah

  2. PENDAHULUAN 1.UU.No.32 th 1999 ps.11 ay.2 Menjadikan Bid.Kes Sbg Tugas Pem yg wajib dilaks.DAERAH 2.NO.8 TH.2003 & PP.NO.9 TH.2003 Dihrpkan Rerog Din Kes sesuai dg.Kewenangan Daerah, KW & SDM 3.Rek.pertemuan Sosialisasi Kebij Pemb.Kes.di SUurakarta 14 OKT ‘03 : KW.adalah: Prog.Kes,Kelembagaan Kes, Ketenagaan Kes, Pembiayaan Kes dan Sarana Kes 4.KEP.MEN.KES.RI No.004/MENKES/SK/2003 ttg. Ke bijakan & Strategi Desentralisasi Kes, langkah Kunci 20 : Fasilitasi Penataan SKD dan Manajemen Kes. 5.Isu Kebijakan & Strategic Desentralisai Bid.Kes yg di te tapkan Th 2003 perlunya disusun SKD di daerah dg mem perhatikan SKN,Renstrada,Visi daerah,Kebij.Lokal & Nas

  3. Analisis Situasi & Kecenderungan • Subsist. Upaya Kesehatan • Subsist. Pembiayaan Kesehatan • Subsist. Sumberdaya Manusia Kes. • Subsist. Sumberdaya Obat & Perbekalan Kes • Subsist. Pemberdayaan Masyarakat Kes • Subsist. Manajemen Kesehatan • Subsist.Pembangunan Kesehatan di daerah

  4. 1. Kerangka pikir • Langkah-2 penyusunan • Fase • Persiapan • Anal Situ & • Kecend. • 3.Penyusunan • 4.Penetapan Sub Sistem : 1.Upaya Kes 2.Pembiayaan 3.SDM 4.Obat & perbekalan 5.Pemberdaya 6.Manajemen Kategori Input Proses Output SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA POLDAS PROPEDA RENSTRADA

  5. ALUR PIKIR SISTEM KESEHATAN PROPINSI JATIM PARADIGMA SEHAT PEMERINTAH, MASY & SWASTA TERSEDIA, MUTU, AMAN, TERJANGKAU DAN MERATA UKP PEMBIAYAAN KESEHATAN (PRIORITAS) PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASY. JATIM LANDASAN HUKUM ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN UKKD UKM SDM KES SARANA OBAT ALKES PEMBERDAYAAN MASY MANAJEMEN KESEHATAN

  6. BAB IV : SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN PENGERTIAN TUJUAN TATANAN MENGHIMPUN UKM, UKP DAN UKKD SECARA TERPADU DAN MENDUKUNG UPAYA KESEHATAN YANG : - MERATA - TERJANGKAU - BERMUTU UNSUR-UTAMA • UKM • 2. UKP • 3. UKKD STRATA 1 : IPTEK KES DASAR STRATA 2 : IPTEK KES SPESIALISTIK STRATA 3 : IPTEK SUB SPESIALISTIK Upaya kesehatan yang merupakan suatu sistem pelayanan untuk penanganan kasus gawat darurat secara terpadu, multidisiplin, multiprofesi dan multi sektor dimulai dari tempat kejadian sampai dengan rumah sakit rujukan tertinggi dan didukung oleh subsistem komunikasi dan transportasi

  7. ARAH KEBIJAKAN LANDASAN HUKUM INSTITUSI SUB SISTEM UPAYA KESEHATAN SARANA PENUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA PEMBIAYAAN MANAJEMEN

  8. UKM = UPAYA KESH MASY UKM STRATA 1 : UKBM : Posyandu,UKS, POD, dll Ujung Tombak Penyelenggara Puskesmas ( Kesling, P2M, KIA/KB, Pengobatan Dasar, Perbaikan Gizi, Promkes UKM STRATA 2 : LINTAS SEKTOR Penanggung Jawab Dinkes Kab/Kot ( fungsi manajerial, fungsi teknis ) UKM STRATA 3 : UKM UNGGULAN IPTEK KES SUB SPESIALISTIK Penanggung Jawab Dinkes Prop ( fungsi manajerial, fungsi teknis )

  9. UKM PERIZINAN COMPLIANCE RATE QUALITY KINERJA QA PKP SERTIFIKASI SDM OBAT STANDARISASI PRO TAP FISIK ALKES

  10. KOORDINASI SASARAN LOKASI ACCESSIBILITY INFORMASI YAN “ YAN “

  11. EQUITY PEMBIAYAAN JANGKAUAN SPESIFIK FISIK NAKES STATIS KOMPETENSI DINAMIS PENYEBARAN

  12. UKP= UPAYA KESH PERORANGAN • UKP STRATA PERTAMA/TK. DASAR • Pendayagunaan IPTEK kes dasar ditujukan pada perorangan. • Penyelenggara : Pemerintah, masyarakat & swasta  diwujudkan melalui pelayanan profesional : praktik bidan, perawat, dokter, dokter gigi, poliklinik, BP, klinik 24 jam, praktik bersama & RB. • Bentuk pelayanan : pengobatan tradisional & alternatif, kebugaran dan kosmetik  di dukung yan penunjang : toko obat, apotek, lab klinik & optik. • Sistem kendali mutu  lisensi, sertifikasi dan akreditasi. • Bila sistem SJSN berkembang penyelenggara UKP strata dasar oleh masy.& swasta (konsep dokter keluarga). • 2. UKP STRATA KEDUA/TK. LANJUTAN • Pendayagunaan IPTEK keseh. spesialistik yg ditujukan pada perorangan. • Penyelenggara : Pemerintah, masyarakat & swasta  diwujudkan dalam bentuk praktik dokter & dokter gigi spesialis, klinik spesialis, BP4, BKMM, BKJM, RS kelas C dan B non pendd milik pemerintah (termasuk TNI/POLRI & BUMN) & RS swasta.

  13. UKP ( LANJUTAN ………) • Membantu sarana UKP strata pertama  yan rujukan medik (rujukan : kasus, ilmu penget. dan spesimen/bahan pemeriksaan lab.) Didukung yan penunj, apotek, lab klinik & optik • Dilakukan program kendali mutu. • 3. UKP STRATA KETIGA/TK. UNGGULAN • Pendayagunaan IPTEK kesehatan sub spesialistik yg ditujukan pada perorangan. • Penyelenggara : Pemerintah, masyarakat & swasta  diwujudkan dalam bentuk praktik dokter spesialistik konsultan, praktik dokter gigi spesialistik konsultan, klinik spesialistik konsultan, RS kelas B penddk & kelas A milik pemerintah (termasuk TNI/POLRI & BUMN) serta RSK & RS Swasta. • Membantu sarana UKP strata kedua dalam bentuk yan rujukan medik  didukung pelay. Penunjang apotek, lab klinik & optik. • Untuk menghadapi persaingan global perlu dilengkapi pelayanan unggulan (jantung, stroke, kanker dll). • Untuk meningkatkan mutu perlu program kendali mutu.

  14. UKP QUALITY Standarisasi Kinerja QA Kepatuhan Kepuasan Yan SOP Perijinan Akreditasi/ Sertifikasi Alkes SDM Fisik Customer Provider

  15. ACCESSIBILITY Gadar Pelayanan Informasi Center Lokasi Sasaran Koordinasi

  16. EQUITY Jangkauan Pembiayaan Fisik Nakes Asuransi/ JPKM Statis Dinamis Kompetensi Distribusi Mobiling Penampilan Penyebaran

  17. UKKD = UPAYA KESEHATAN KEGAWATDARURATAN SIKLUS MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT MITIGASI Pra Bencana Saat Bencana PENCEGAHAN Pasca Bencana PEMULIHAN/REHABILITASI REKONSTRUKSI

  18. Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kajian Darurat Rencana Operasional Rencana Kontinjensi Bantuan Darurat Pengkajian Peringatan dini Koordinasi Pemulihan Manajemen Informasi Mobilisasi Sumber Mitigasi Rehabilitasi Keterkaitan Nas & Int’l Perencanaan Kesiapan Pencegahan Penuntasan Pencegahan & Mitigasi Pasca Gawat Darurat Pembangunan Kembali

  19. SPGDT Sumber daya Manusia - Awam Umum - Awam Khusus Petugas Ambulans - Dokter - Perawat • Dokter Spes. - Perawat Spes. PENCEGAHAN KOMUNIKASI Quick Response TRANSPORTASI Masyarakat Aman-Sehat (SAFE COMMUNITY) Pasien Ambulans RS Kelas C RS Kelas B/A PUSKESMAS Intra RS Intra RS Pra RS - RS - Antar RS PPGD Public safety Center

  20. UKKD = UPAYA KESEHATAN KEGAWATDARURATAN SIKLUS MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT MITIGASI Pra Bencana Saat Bencana PENCEGAHAN Pasca Bencana PEMULIHAN/REHABILITASI REKONSTRUKSI

  21. BAB V. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN TUJUAN Tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat PENGERTIAN Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara efisien dan efektif. UNSUR UTAMA • - PENGGALIAN DANA • PENGALOKASIAN DANA • PEMBELANJAAN

  22. PRINSIP BENTUK POKOK • PENGGALIAN • Sumber dana pemerintah : APBN, APBD Prov, APBD kab/kota masing2 sekurang2nya 15% dari total anggaran pendapatan. • Sumberdana bersumber masy.berasal dr perorangan dan klmpk dunia usaha, serta dari lembaga non pemerintah • Penggalian dana dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku • Pengalokasian anggaran didasarkan pada paradigma sehat, komitmen global/ nasional/ regional, regulasi dan program prioritas • Pembelanjaan harus transparan, akuntabel, efisien dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

  23. BAB VI . SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN TUJUAN Tersediannya nakes yg bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil, bermanfaat secara berhasilguna & berdayaguna di Jawa Timur PENGERTIAN SDM Kesehatan tatanan yg menghimpun berbagai upaya perencanaan, diklat, pendayagunaan nakes secara terpadu & saling mendukung. UNSUR-UNSUR UTAMA • Perencanaan Tenaga Kesehatan • - Jenis tenaga kes sesuai dgn perundangan yang berlaku • - Berdasarkan perhitungan rencana keb.nakes melalui metode terpilih • - Kualifikasi menurut jenjang pendidikan sesuai kebutuhan berdasarkan metode terpilih • Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan • Upaya pengadaan dan peningkatan kompetensi sesuai standar • 3. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan • Upaya pengangkatan, penempatan, pemanfaatan, pemerataan, pembinaan dan pengawasan

  24. PRINSIP • Pengadaan nakes : jumlah, jenis dan kualifikasi sesuai dg kebutuhan. • Pendidikan dan pelatihan SDM Kes diarahkan pada penguasaan ilmu dan teknologi serta etika profesi sesuia dengan nilai dan norma yg diselenggarakan secara berkelanjutan dg melibatkan organisasi profesi • Pendayagunaan nakes :pemerataan yankesmas, kesejahteraan dan keadilan. • Pengembangan karier : obyektif, transparan, berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dg kebutuhan organisasi • Pembinaan masyarakat yg bekerja dibidang kesehatan diarahkan pada penguasaan ketrampilan sesuai dengan nilai dan norma BENTUK POKOK 1. Perencanaan Tenaga Kesehatan 2. Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan 3. Pendayagunaan tenaga kesehatan

  25. BAB VII : SUB SISTEM OBAT dan PERBEKALAN KESEHATAN, PENGERTIAN TUJUAN Tatanan ketersediaan, pemerataan, dan mutu serta keamanan terhadap obat, perbekalan kesehatan secara terpadu utk tercapai derajat kesmas Tersedianya obat, perbekalan kesehatan, dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat UNSUR-UNSUR UTAMA - Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan - Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan - Pengawasan mutu obat, perbekalan kesehatan, dan makanan - Pengembangan Obat asli Indonesia - Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya ( NAPZA)

  26. PRINSIP • Obat dan perbekalan kesehatan mrpkomoditas khusus dg fungsi sosial harus tersedia, terjangkau, bermutu dan aman • Pemerintah mengendalikan harga obat & perbekalan kesehatan, tidak sepenuhnya diserahkan mekanisme pasar serta tdk boleh dipromosikan • Penyediaan obat mengutamakan obat essensial generik bermutu • Penyediaan perbekalan kesehatan sesuai standar kualitas • Pengembangan dan peningkatan obat asli indonesia agar memperoleh obet tradisional yg bermutu tinggi, aman memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah • Pengamanan obat & perbekalan kes mell tahap produksi, distribusi & pemanfaatan • Ketersediaan Obat & perbekalan kesehatan termasuk Napza tertentu disesuaikan dg peraturan perundangan yg berlaku

  27. BENTUK POKOK • Upaya Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan • Upaya pemertaan obat dan perbekalan kesehatan • Upaya pengawasan & pengamanan mutu obat & perbekalan kesehatan • Upaya pencegahan dan penaggulangan NAPZA • Upaya pengembangan obat asli Indonesia

  28. BAB VIII : SUB SISTEM PEMBERDAYAN MASY. PENGERTIAN : TUJUAN Tatanan menghimpun berbagai upaya Perorangan, Kelompok, dan Masy Umum di bidang Kesehatan scr Terpadu & Saling Mendukung UNSUR UTAMA : PemberdayaanPerorangan, PemberdayaanKelompokPemberdayaanMasyarakat Terselenggaranya upaya Pemberdayaan, mell.kemitraan,kemandirian perorangan, kelompok dan masy dlm pemb.kesh secara berhasil guna dan berdaya guna. PRINSIP : • Berbasis Tata nilai, Sos-Bud, Kebutuhan, Potensi setempat. • Pemerintah sbg fasilatator yg akuntabel dlm penyel upaya kes berbasis masy • Pendekatan edukatif • Meningkatkan akses informasi dan kesempatan untuk berpendapat serta terlibat dalam pengambilan keputusan • Prinsip kemitraan dengan semangat kebersamaan & gotong-royong. • Pemberian penghargaan kepada perorangan, kolompok, masyarakat, lembaga yg berjasa sbg penggerak, pengabdi, dan penggagas pembangunan kesehatan.

  29. SUB SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TO SERVE U K p PER ORANG AN INDIVIDU. TOMA, KADER,  TELADAN PHBS PEMBERDA YAAN MASYARAKAT DERAJAT KESMAS SETINGGI TINGGI NYA TO ADVO CATE U K M • KELOMPOK, LEBG MASY  KELOMPK PEDULI KES • KONSIL KOMITE DEWAN PNYANTUN  PERWLIAN MASY. KELOM POK/ MASY. TO WATCH

  30. BENTUK POKOK Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan Kelompok/Masyarakat • Meningkatkan peran individu sbg pemrakarsa • Meningkatkan peran individu sbg kader/ teladan • Meningkatkan fungsi individu dlm menyurakan kehendak masy • Meningkatkan kemampuan individu 1. Atas prakarsa perorangan dan kelompok/masy. 2. Dpt juga terbentuk atas dukungan, dorongan, inspirasi kelompok. 3. Berbentuk organisasi formal atau non formal. 4. Meningkatkan fungsi kelompok dlm menyuarakan kehendak masy 5. Pendampingan dilakukan utk meningkatkan kemampuan kelompok

  31. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Dilakukan atas prakarsa perorangan/kel 2. Terbentuk atas dorongan masy 3. Meningkatkan fungsi masy 4. Memberdayakan masy 5. Pendampingan

  32. BAB IX : SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN PENGERTIAN BAGIAN DARI ADMINSITRASI KESEHATAN, SISTEM INFORMASI KESEHATAN, IPTEK KESEHATAN, HUKUM SECARA TERPADU TUJUAN TERSELENGGARANYA FUNGSI MANAJEMEN KESEHATAN • UNSUR UTAMA • ADM KESEHATAN • INFORMASI KESEHATAN • IPTEK • HUKUM KESEHATAN

  33. PRINSIP ADMINISTRASIKESEHATAN • AZAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN • KEJELASAN HUB ADM DGN BERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN • PEMBAGIAN KEWENANGAN INFO KESH • SEMUA DATA KESEHATAN YANG MENDUKUNG PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN • AKURAT. CEPAT, TEPAT WAKTU , MUTAKHIR DAN MUDAH DIAKSES • MEMPERHATIKAN ASPEK KERAHASIAAN IPTEK • IPTEK UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH ILMIAH, ETIKA DAN MORAL HUKUM KESEHATAN • TERWUJUDANYA SISTEM HUKUM KESEHATAN YANG MENCAKUP PENGEMBANGAN SUBSTANSI HUKUM , KULTUR DAN BUDAYA HUKUM.

  34. BENTUK POKOK • ADMINISTRASI KESEHATAN • INFORMASI KESEHATAN • IPTEK • HUKUM KESEHATAN

  35. TAHAP PENYUSUNAN SKD

  36. POSISI SKD THD PEMB. KES (CONTOH KAB. SAMPANG) INDONESIA SEHAT 2010 PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KOTA PROBOLINGGO JATIM SEHAT 2010 MISI: 1. ………………. ………………. 2. ………………. ………………. 3. ………………. ………………. ………………. 4. ………………. ………………. ………………. MASTER PLAN PEMB KES KAB Tul.Agung SISTEM KESEHATAN DAERAH (SKD) KABUPATEN T.agung KAB. Tulungagung SEHAT 2010 VISI

  37. VISI KAB (KOTA BATU: …………………………………………. ……………………………………………………………….) VISI KES: INDONESIA SEHAT 2010 SUPRA SYSTEM SISTEM PENDIDIKAN KOTA BATU SKP SISTEM PERTANIAN KOTA BATU SKP SKD KAB/ KOTA SKP SISTEM PEREKONOMIAN KOTA BATU SKP SKD KAB/ KOTA SISTEM DLL SKP JATIM SKD KAB/ KOTA SISTEM PERINDUSTRIAN KOTA BATU SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SUPRASISTEM) SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BATU (SUPRASISTEM)

  38. PRINSIP2 PENYUSUNAN SKD • DIDAHULUI DG ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN • (BAIK PEMBANGUNAN KES MAUPUN SISTEM KES) • MENGACU KPD KEBIJAKAN & STRATEGI PENYELENG- • GARAAN PEMBANGUNAN KES (BAIK NASIONAL MAUPUN • DAERAH • DLM KERANGKA GOOD GOVERNANCE YI MEMADUKAN • KEPENTINGAN & ASPIRASI SEMUA PIHAK (PEMERINTAH, • MASYARAKAT, DUNIA USAHA) • DIDUKUNG OLEH KEPAHAMAN TENTANG HAKIKAT • SISTEM & KEMAMPUAN DLM MELAKUKAN ANALISIS • SERTA KAJIAN THD SISTEM

  39. LANGKAH2 PENYUSUNAN SKD PER SIAP AN ANALISIS SITUASI & KECENDE RUNGAN PENYU SUNAN SKD PENETAP AN SKD EVALUASI SKD PENYE- LENGGA- RAAN SKD PENYELENGGARAAN SKD

  40. FASE PERSIAPAN PEMBENTUKAN TIM LOKAKARYA (PENYAMAAN PERSEPSI & PERSIAPAN) PEMBUATAN KERANGKA ACUAN PENGUMPULAN DATA, INFORMASI, DOKUMEN, DLL FASE ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN

  41. FASE ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN (OLEH TIM) LOKAKARYA INTERN KESEHATAN (PENYAMAAN PERSEPSI, PERUMUSAN MASALAH & ISU STRATEGIS) LOKAKARYA DG STAKEHOLDERS (PENYAMAAN PERSEPSI, PERUMUSAN MASALAH & ISU STRATEGIS) FASE PENYUSUNAN SKD

  42. SKD = KEBIJAKAN UTK MENGATASI MASALAH ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN MASALAH2 KES YG DIHADAPI DAERAH (DLM 6 SUBSISTEM) KEBIJAKAN2 UTK MENGATASI MASALAH YBS MASALAH KES (6 SUBSISTEM) KEBIJAKAN - - - - - -

  43. FASE PENYUSUNAN LOKAKARYA INTERN KES (PERUMUSAN KEBIJAKAN2) LOKAKARYA INTERN KES (PENYEMPURNAAN DRAFT SKD) LOKAKARYA DG STAKE HOLDERS (PERUMUSAN KEBIJAKAN2) LOKAKARYA DG STAKE HOLDERS (PENYEMPUR NAAN DRAFT SKD) PENULISAN DRAFT SKD OLEH TIM FINALISASI DOKUMEN SKD OLEH TIM FASE PENETAPAN SKD

  44. LANGKAH2 PENYUSUNAN SKD DAPAT DISEDERHANAKAN KRN KETERBATASAN DANA, DILAKUKAN PENYEDERHANAAN SBB. FASE PERSIAPAN FASE ANALISIS SITUASI PEMBENTUKAN TIM ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN (OLEH TIM) PEMBUATAN KERANGKA ACUAN LOKAKARYA INTERN KESEHATAN (PENYAMAAN PERSEPSI, PERUMUSAN MASALAH & PENETAPAN KEBIJAKAN) PENGUMPULAN DATA, INFORMASI, DOKUMEN, DLL

  45. LANGKAH2 PENYUSUNAN SKD (PENYEDERHANAAN, LANJUTAN) FASE PENYUSUNAN SKD PENULISAN DRAFT SKD OLEH TIM LOKAKARYA DG STAKE HOLDERS (PENYEMPUR NAAN DRAFT SKD) LOKAKARYA INTERN KES (PENYEMPURNAAN DRAFT SKD) FINALISASI DOKUMEN SKD OLEH TIM PERBAIKAN DRAFT SKD OLEH TIM FASE PENETAPAN SKD

  46. HAMBATAN DAN KENDALA 1. Kehadiran stakeholder tdk selalu lengkap & sering ganti-ganti 2. Kurangnya dana dan perlengkapan 3. Tidak semua mau berpikir serius 4. Konsultan belum siap 5. Penentuan Jadwal kegiatan

  47. SISTIMATIKA DOKUMEN SKD (1) • PENDAHULUAN • A. LATAR BELAKANG • B. MAKSUD & TUJUAN • ANALISIS SITUASI & KECENDERUNGAN • A. KEADAAN & MASALAH • B. KECENDERUNGAN • POKOK-POKOK SKD • A. PENGERTIAN • B. LANDASAN • C. PRINSIP DASAR • D. TUJUAN • E. SUBSISTEM • F. KEDUDUKAN • IV. SUBSISTEM UPAYA KES • A. PENGERTIAN • B. TUJUAN • C. UNSUR2 UTAMA • D. PRINSIP-PRINSIP • E. BENTUK POKOK

  48. SISTIMATIKA DOKUMEN SKD (2) V. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES IDEM VI. SUBSISTEM SDM KES IDEM VII. SUBSISTEM OBAT & PERBEKALAN KES IDEM VIII. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY IDEM IX. SUBSISTEM MANAJEMEN KES IDEM X. PENYELENGGARAAN SKD A. PELAKU B. PROSES PENYELENGGARAAN C. PENTAHAPAN PENUTUP

More Related