Download
sistem pemerintahan daerah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

5553 Views Download Presentation
Download Presentation

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

  2. COBA ANDA BEDAKAN....... • PEMERINTAHAN (PUSAT DAN DAERAH) • PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) • OTONOMI DAERAH • DAERAH OTONOMI • DESENTRALISASI • DEKONSENTRASI • TUGAS PEMBANTUAN Memahami istilah....

  3. PEMERINTAHAN dan PEMERINTAH • Pemerintahan diartikan sebagai the governing body of nation, state, city etc (lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan negara atau kota dan sebagainya) • Pemerintah bermakna the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city ( pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya)

  4. OTONOMI DAERAH dan DAERAH OTONOM • OTONOMI DAERAH adlaah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan per-UU-an. • DAERAH OTONOM adalah kesatuan masyararkat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asprasi masyarakat dalam sistem NKRI.

  5. DESENTRALISASI • Penyerangan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI

  6. DEKONSENTRASI • Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

  7. TUGAS PEMBANTUAN • PENUGASAN dari PEMERINTAH kepada DAERAH dan/ATAU DESA dari PEMERINTAH PROVINSI kepada kabupaten/kota dan / atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

  8. MENU PILIHAN • KONSEP-KONSEP DASAR PEMERINTAHAN DAERAH(1 pertemuan) • KEWENANGAN DAERAH (1 Pertemuan) • ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (PENYUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH) (1 pertemuan) • SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DAERAH (SISTEM DAN STRUKTUR KEPEGAWAIAN DAERAH) (1 pertemuan) • KEUANGAN DAERAH (SUMBER KEUANGAN DAERAH DAN STRUKTUR ANGGARAN DAERAH) (1 pertemuan) • LEGISLATIF DAERAH (DPRD, ANGGOTA DPRD DAN ALAT KELENGKAPAN DPRD) (1 pertemuan) • PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH (FUNGSI2 PEMERINTAH SEBAGAI PELAYAN PUBLIK, MANAJEMEN PELAYANAN, ASPEK, KECENDERUNGAN DAN KENDALA PELAYANAN MASYARAKAT) (2 pertemuan) • PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH (KONSEP DASAR PENGAWASAN, PENGAWASAN DPRD, PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH) (2 pertemuan) • OTONOMI KHUSUS (OTONOMI KHUSUS NAD, PAPUA, DKI JAKARTA DAN YOGYAKARTA) (2 pertemuan)

  9. Konsep pemerintahan daerah • Pemerintahan daerah bisa disebut juga sebagai the governing body of nation, state, city etc atau badan penyelenggara pemerintahan negara, kota dan sebagainya. • BhenyaminHoessein (2001) merangkumberbagaipengertiantentanglocal governmentkedalamtigaarti, yaitupertama, berartipemerintahanlokal; kedua, berartipemerintahanlokal yang dilakukanolehpemerintahlokal; danketiga, berartidaerahotonom. Dengandemikian, Hoesseinmerujukdefinisipemerintahandaerahsebagailembaga, fungsi, dandaerahotonom. • Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (pasal 1 angka 2 UU 32/2004) • The United Nations of Public Administration-pemerintahandaerahataulocal government sebagaisubdivisipolitiknasional yang diaturolehhukumdansecarasubstansialmempunyaikontrolatasurusan-urusanlokal, termasukkekuasaanuntukmemungutpajakataumemecatpegawaiuntuktujuantertentu.

  10. Konsepdan perkembangan “Local Government” • Perkembanganpolitik di negarabaratsekitarabad ke-11 dan ke-12. • Satuan-satuanwilayahdenganbentukpemerintahankhasmunculsecara natural • Di Indonesia adalahterbentuknyakomunitas-komunitasmasyarakatdengantatakelolasendirisepertidesa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, huta di Sumatera Utara, marga di Sumatera Selatan, gampong di Aceh, kampung di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya.

  11. PerubahanParadigma • Abad ke-20 dan ke-21, pemerintahandaerah di negara Barat mengalamiperubahansangatpesat • Perubahantersebut ditandai dengan perubahan paradigmadariNew Public Management menjadiNew Public Service(mengutamakanpemerintahandaerahsebagaipelayanmasyarakat).

  12. MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ? SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.

  13. Hakekat • Pemerintahandaerahsangatdekatsekalidengankehidupankitasehari-harimulaidaripengurusanpernikahan, kelahiran, sampaikematian, kitaakanberurusandenganpemerintahandaerah

  14. KonsepTeoritisPemerintahan Daerah • Lahirdarikonsepdesentralisasi yang terbagimenjadiduaaliran, yaituliberalisdanmarxist. • Aliranliberalis, sepertidiusungoleh B.C. Smith, memandangpemerintahandaerahmerupakanwujuddukungandemokrasi liberal terhadapdesentralisasi. • AliranMarxist, desentralisasidipandangtidakakanberhasilmenciptakankondisidemokratis di daerahkarenaterhambatfaktorekonomi, politik, danekologi. Marx menempatkanpemerintahandaerahdalamdesentralisasimenjadiobyekdaridialektikaterutama di dalamhubungantatapemerintahpusatdandaerah.

  15. SiapaPemerintahan Daerah • Tergantungdaripilihanbangunannegara • Bilapemerintahanlokalataudaerahberada di dalam Negara KesatuanatauUnitary State, makapemerintahandaerahmerupakanbagiandaripemerintahansentralataupusatsehinggakeberadaannyasamasekalitidakdapatdipisahkansatusamalainnya. • Di dalambangunan Negara Federasiatau Federation State, makapemerintahpusatataubiasadisebutsebagaipemerintah federal memilikifungsisejajardenganpemerintahlokalataupemerintahnegarabagian.

  16. Lanjutan... • Pemerintah dalam arti : • Sempit  eksekutif • Luas  seluruh cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif BAGAIMANA UNTUK KONTEKS INDONESIA...? Pemerintah daerah menurut UU 32/2004 adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (pasal 19 ayat 2 “penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah (pemda) dan DPRD)

  17. PerbedaanPemerintahanDaerah(AsasdanWewenang)

  18. Asas&Kewenangan daerah dalam konteks uu 32/2004 • Asas penyelenggaraan pemerintahan (ps 20 [2 dan 3] ): PUSAT : • Asas desentralisasi • Tugas pembantuan dan dekonsentrasi DAERAH : • Asas otonomi • Tugas pembantuan Penyelenggaran pemerintahan : Pusat  pres wapres dan menteri negara Daerah  pemda dan DPRD

  19. Tugas kelompok (alokasi waktu 30 menit) BAGI 6 KELOMPOK KECIL, DISKUSIKAN DAN PRESENTASIKAN BERSAMA....!!! • BENTUK-BENTUK KEWENANGAN DAERAH DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH • BERIKAN CONTOH PADA MASING-MASING KEWENANGAN YG DIMILIKINYA • ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM KONTEKS KEWENANGAN YG DIMILIKI DAERAH DALAM HAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIPAHAMI SEBAGAI KEWENANGAN POLITIK ATAUKAH HANYA ADMINISTRATIF, JELASKAN DAN PENDAPAT SAUDARA..! REFERENSI UTAMA • Lihat UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah • Lain-lain yg relevan...

  20. Hak otonomi daerah mencakup... • Mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya • Memilih pimpinan daerah • Mengelola aparatur daerah • Mengelola kekayaan daerah • Memungut pajak daerah dan retribusi • Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan SD lainnya yg berada di daerah dan sumber2 pendapatan lain yg sah serta • Hak lainnya yg diatur dlm per-UU-an

  21. Distribusi kekuasaan PUSAT DAERAH PEMDA MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA, KECUALI URUSAN PUSAT YG DI ATUR OLEH UU Penyelenggaran urusan pemerintahan daerah berisfat WAJIB dan PILIHAN (lihat ps 13-14) • POLITIK LUAR NEGERI • PERTAHANAN • KEAMANAN • YUSTISI • MONETER DAN FISKAL NASIONAL • AGAMA

  22. PembagianKekuasaanAntarBangunan Negara