1 / 18

ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PERBANTUAN. SEJARAH DESENTRALISASI.

gali
Télécharger la présentation

ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PERBANTUAN

  2. SEJARAH DESENTRALISASI • Desentralisasi, terutama desentralisasi politiktelahmenjadi tren global.MenurutCatatan Manor (1998) negara-negara demokrasi, besar atau kecil, kaya atau miskin, telah melakukan devolusi politik, desentralisasi fiskal, dan desentralisasiadministratif ke daerah-daerah • di Indonesia konsep desentralisasisebenarnya bukanlah hal baru. Ekspedisi Harian Kompas 2009 menemukan bahwa desentralisasi, yang dalam hal ini swatantra – telah dipraktikkan di beberapa tempat di Indonesia jauh sebelum negeri ini merdeka. Artinya, negeri ini memiliki pengalaman historis dalam berdesentralisasi.

  3. Rezimorbadengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak “memperkenankan” adanya pemerintahan daerah, tetapi pemerintahan “di” daerah. Kata “di” dapat ditafsirkan sebgaipraktekhegemonik-eksploitatif pusat terhadap daerah. Untuk memperhalus hegemoni itu, pemerintah pusat mengkampanyekancitra: Pusat adalah pusatnya Daerah; Daerah adalah daerahnya Pusat.

  4. “Politikdesentralisasidanotoda“ rezimorba telah membuat pemerintah daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat; sebuah kondisi yang paradoks dengan makna konsep otonomi daerah. Selain ketergantungan, banyak daerah, khususnya “pemilik” sumberdaya alam, seperti hutan dan tambang, tidak puas terhadap pusat,akibatketimpanganpembagiankeuanganantarapusatdandaerah. Gerakan reformasi membantu bangsa ini untuk memahami konsep desentralisasi dengan lebih sehatdanadil, meskiterusberusahamenyempurnakankonsep yang ideal dalampolahubunganantarapusatdandaerah

  5. PadamasapenerapanUU No. 5/1974 (UU pokok-pokokpemerintahan) dinamika hubungan pusat-daerah didominasi oleh dinamika sentripetal (kekuasaanterpusat) Eforiareformasimelahirkan UU No. 22/1999. UU ini bergerak ke pendulum yang sangat ekstrim. Tata-kelola pemerintahan daerah di negeri ini mengalami lompatan kuantum dari yang serba-sentralistik menuju ke yang serba-desentralistik (sentrifugal) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mencoba merevisi (membagisecaraproporsional) dlmpola hub. Pusatdandaerah.

  6. PENGERTIAN DESENTRALISASI Desentralisasimenurut UU No. 32 tahun 2004 adalahpenyerahanwewenangpemerintahanolehPemerintahkepadadaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistem Negara KesatuanRepublik Indonesia. Menurut Bird danVallaicort (2000) ada 3 variasaidesentralisasidalamkaitannyadenganderajatkemandirianpengambilankeputusankeputusan yang dilakukandaerah Pertama, desentralisasiberartipelepasantanggungjawab yang beradadalamlingkunganpemerintahpusatkeinstansivertikaldidaerah

  7. Kedua, delegasiberhubungandengansuatusituasi, yaitudaerahbertindaksebagaiwakilpemerintahuntukmlaksanakan fungsi2 tertentuatasnamapemerintah. Ketiga, Devolusi (pelimpahan) berhubungan dg suatusituasi yang bukansajaimplementasitetapijugakewenanganuntukmemutuskanapa yang perludikerjakandidaerah.

  8. 14 alasanperlunyadesentralisasipemerintahandalamsebuah Negara (RondinelidanCheema) Alatutkmengatasihambatanbawaanakibatperencanaannasionalygterpusat. Memotongrantaipanjangprosedurbirokrasi. Meningkatkankepekaanparapejabatttgmasalahdankebutuhanmasyarakatdaerah. MemberipeluanglebihbaikpadaPemerintahPusatutkmelakukancampurtanganpolitikdanadministrasi. Memberipeluanglebihbesarkpdperwakilankelompokpolitik, agama, etnik, dlldalammembuatkeputusanutkpembangunan.

  9. MeningkatkankemampuanPemdadanLembagaSwasta Daerah. Efisiensi pemerintahan, krn tugas rutin dilaksanakan oleh aparat di lapangan. Koordinasilintasdepartemenmenjadiefektif. Partisipasimasyarakatdapatdilembagakansecaraefektif. Melibatkanelitlokal. Administrasimenjadilebihluwes, inovatif, dankreatif. Penempatanpelayanandanfasilitaskedalamkomunitaslebihefektif. Meningkatkanstabilitaspolitikdanpersatuannasional. Efisiensimanajemenbarangdanjasapublik.

  10. DesentralisasidanOtonomi Daerah Isuotonomidaerahtidakbisadipisahkandarikonsepdesentralisasi Otonomidaerahlahirdarikebijakan, implementasidankomitmenmendesentralisasikankebijakanpusatkepadadaerah

  11. IPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAAN OTODA DI INDONESIA ImplementasiAsasDesentralisasidalampenyelenggaraanpemerintahandanpolahubunganantarapusatdandaerahsejatinyasudahberlangsungsejak lama Penyelenggaraanotonomidaerahsebagaibuktipenerapanasasdesentralisasidi Indonesia sudahadasejaktahun 1957. Beberapasistem yang sudahditerpkandapatdiiraikansebagaiberikut :

  12. I. Model Tigatingkat dg otonomiluaspada unit dasar. • UU No 22 Th 1948, UU No 1 Th 1957, dan UU No 18 Th 1965. • Pemdaterdiri 3 tingkat : PemdaTk I, PemdaTk II, danPemdaTk III.

  13. II. Model Dua Tingkat dg otonomisangatterbatas. • UU No 5 Th 1974. • Dati I (otonom) sekaliguswilayahProvinsi (wilayahadministrasi) danDati II sekaliguswilayahkaupaten/kota (wilayahadministrasi) • Asasdekonsentrasidandesentralisasipadasemuatingkat

  14. III. Model Semi Dua Tingkat dg Otonomiluaspada unit dasar • UU No 22 Th 1999 jo UU 32 Th 2004. • PemdaterbagiatasProvinsidanKabupaten/Kota. • ProvinsimenganutasasDekonsentrasidanDesentralisasiterbatas. • Kabupaten/Kota menganut asas desentralisasi. • Provinsimerupakanwilayahadministrasisekaligusdaerahotonom (terbatas). • Kabupaten/Kota merupakandaerahotonompenuh (luas).

  15. KESIMPULAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI INDONESIA Dalam era reformasikebijakandesentralisasilebihberpihakpadakemandiriandaerahdalampenyelenggaraanpemerintahan, ataupenyelenggaraanpemerintahancenderungbersifatdesentralis. Hal iniditandaidenganberlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah yang kemudiandirevisimenjadi UU Nomor 32 tahun 2004. Kebijakaninitentunyasejalandengansemangatreformasi, meskipundemikiandalamimplementasinyaternyatabelumbenar-benardapatmewujudkanotonomidaerah.

  16. Sebagianbesarurusanpemerintahantelahdiserahkankepadadaerahdisertaidengandukunganfiskalnya, tetapipengelolaannyabelumberdampaksignifikanterhadappeningkatankualitaspelayanandankesejahteraanmasyarakat. Hal inidiantaranyaterlihatdari: fenomenatingginyapolitical cost yang harusdikeluarkanuntukmembiayaiprosesdemokrasididaerah, sementaradi lain pihakterdapatfenomenamasihrendahnyatingkatpendidikanpadasebagianbesarlapisanmasyarakat, tingginyaangkakemiskinandidaerah-daerah, masihrendahnyaindekspembangunanmanusia, danterbatasnyapenyediaansaranadanprasaranapembangunandiberbagaidaerah.

  17. Sumber tulisan : • UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemda • UU No. 12 Tahun 2008 tentangperubahan ke-2 pemda • Crook, R.C. dan J. Manor. 1998. Democracy and Decentralization in South-East Asia and West Africa: Participation, Accountability, and Performance. Cambridge University Press, Cambridge. • Sadu Wasistiono,2003. Kapita Selecta MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH, Fokusmedia Bandung

  18. Tugasmandiri 1. Baca :PeraturanPemerintah RI Nomor 79 Tahun2005 tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah 2. Caridariberbagaisumber (UU,PP dan literature) tentangkonsep, prinsip, dancontohimplementasipelaksanaanasasdekonsentrasidantugasperbantuandalamsistempenyelenggaraanpemerinthandiindonesia • Nimgenapmembahastemadekonsentrasi • Nimganjilmengerjakantematugasperbantuan • Tugasharusselesaiplinglambatharirabu jam 09.00 • Hasildijadikansatu folder oleh PK

More Related