P ENILAIAN ASET DAERAH PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. PENILAIAN ASET DAERAH PERSPEKTIF STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Presented by: Dwi Martani AnggotaKomiteStandarAkuntansiPemerintahan Anggota Tim Implementasi IFRS KetuaDepartemenAkuntansi FEUI

2. Agenda StandarAkuntansiPemerintah 1 AsetTetapPemerintah 2 PenilaianAsetTetapPemerintah 3 AsetTetapUmum 4

3. AKUNTANSI PEMERINTAHAN • Akuntansiproses bukti mengidentifikasi – mencatat – melaporkan laporankeuangan • Laporankeuanganmerupakan output prosesakuntansi, yang akanmenjadiinformasibagiparapemakainyadalampengambilankeputusan.

4. JENIS - JENIS LAPORAN KEUANGAN • DISAJIKAN UNTUK TUJUAN UMUM Laporan yang menyajikaninformasi yang digunakanolehpihakpenggunalaporankeuangandiluarmanagemendalammengambilkeputusan memerlukanstandarakuntansi PSAK  Komersial, BUMN/D, BLU SAP  InstansiPemerintah • DISAJIKAN UNTUK TUJUAN KHUSUS Laporan yang menyajikaninformasi yang digunakanmanajemendalammengambilkeputusan tidakmemerlukanstandarakuntansi, disesuikandengankebutuhanmis: LK untuk merger/akuisisi.

5. PENGEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Stakeholders/Pengguna Pemerintah MasyarakatInternasional DPR StandarAkuntansiInternasional StandarAkuntansiInternasional PeraturanPerundang-undangan StandarAkuntansiPemerintahan SistemAkuntansi LPJ Keuangan

6. SAP DALAM KEUANGAN NEGARA PELAKSANAAN/ PERBENDAHARAAN PERENCANAAN SAP PEMERIKSAAN PERTANGGUNG -JAWABAN

7. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN • KerangkaKonseptualAkuntansiPemerintahan • PernyataanStandarAkuntansiPemerintahan (PSAP) PP71/2010: • PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; • PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; • PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; • PSAP Nomor 05 tentangAkuntansiPersediaan; • PSAP Nomor 06 tentangAkuntansiInvestasi; • PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; • PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; • PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; • PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; • PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

8. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN • Secara Umum : • menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan; • mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi untuk prediksi sumber daya yang dibutuhkanuntukoperasi yang berkelanjutan serta risiko dan ketidakpastian yang terkait; • pelaporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: • Indikasi penggunaan sumber daya apakah sesuai anggaran • Indikasiapakahsumberdayadiperolehdandigunakansesuaidenganketentuan

9. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN • Secara Spesifik : • menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; • menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; • menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; • menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; • menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

10. ASUMSI DASAR • Asumsikemandirianentitas • setiap unit organisasidianggapsebagai unit yang mandiridanmempunyaikewajibanuntukmenyajikanlaporankeuangansehinggatidakterjadikekacauanantar unit instansipemerintahdalampelaporankeuangan. • Asumsikesinambunganentitas • Entitaspelaporanakanberlanjutkeberadaannya. • Pemerintahdiasumsikantidakbermaksudmelakukanlikuidasiatasentitaspelaporandalamjangkapendek. • Asumsiketerukurandalamsatuanuang (monetary measurement) • entitaspelaporanharusmenyajikansetiapkegiatan yang diasumsikandapatdinilaidengansatuanuang. • Agar memungkinkandilakukannyaanalisisdanpengukurandalamakuntansi.

11. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN • Relevan; • Andal; • Dapatdibandingkan; dan • Dapatdipahami

12. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Tanggungjawabpenyusunandanpenyajianlaporankeuanganberadapadapimpinanentitas

13. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN • Basis akuntansi; • Prinsipnilaihistoris; • Prinsiprealisasi; • Prinsipsubstansimengunggulibentuk formal; • Prinsipperiodisitas; • Prinsipkonsistensi; • Prinsippengungkapanlengkap; dan • Prinsippenyajianwajar.

14. BASIS AKUNTANSI • BASIS KAS:untukpengakuanpendapatan, belanja, danpembiayaan; • BASIS AKRUAL:untukpengakuanaset, kewajiban, danekuitas; • Entitasdiperkenankanmenggunakan basis akrualsepenuhnya, namuntetapmenyajikanLaporanRealisasiAnggaranberdasarkan basis kas. “Cash towards Accrual”

15. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN • LAPORAN REALISASI ANGGARAN • NERACA • LAPORAN ARUS KAS • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UU 17 psl 30 dan 31 PSAP 01 • Komponenlaporankeuangantersebutdisajikanolehsetiapentitaspelaporan, kecualiLaporanArusKashanyadisajikanoleh unit yang mempunyaifungsiperbendaharaan (BendaharaUmum Negara/Daerah) • Selainmenyajikanlaporankeuanganpokok, entitaspelaporandiperkenankanmenyajikanLaporanKinerjaKeuanganberbasisakrualdanLaporanPerubahanEkuitas

16. LAPORAN REALISASI ANGGARAN • LRA menyajikanikhtisarsumber, alokasidanpenggunaansumberdayaekonomi yang dikelolaolehpemerintahpusat/daerahdalamsatuperiodepelaporan • Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

17. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA (Paragraf 32 s.d. 37) Diaturkhususdalam PSAP Nomor 2 • LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur : • pendapatan; PAD, transfer, pendapatan lain-lain yang syah • belanja;  operasional, modal, tak tersangka • transfer; • surplus/defisit; • pembiayaan; • sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

18. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

19. AsetLancar KasdanSetaraKas InvestasiJangkaPendek Piutang Persediaan Aset Non Lancar: InvestasiJangkaPanjang AsetTetap Dana Cadangan AsetLainnya KewajibanJangkaPendek KewajibanJangkaPanjang Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan ISI SINGKAT NERACA

20. LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LaporanArusKas diaturdalam PSAP 03

21. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diatur pada PSAP 04 • Berisikan : • Informasi umum • Kebijakan akuntansi • Penjelasan item dalam laporan • Informasi lain

22. SISTEM AKUNTANSI SKPD PPKD LRA LRA Sistem Akuntansi Satker Neraca Neraca di se rah kan CaLK Kepala Daerah LRA BUD/SKPKD LAK Neraca Sistem Akuntansi BUD CaLK LAK CaLK

23. PEMERIKSAAN & PERTANGGUNGJAWABAN DPR/DPRD Pres/Kdh BPK LK (unaudited) LK (unaudited) LK (audited) Pemeriksa LK (audited) Raperda LPJ-LK Raperda LPJ-LK LK (audited) Bahas Perda LPJ-LK

24. PERMASALAHAN LK DAERAH • Opini Audit dari BPK belummencapai10% yang mendapatkan WTP. • Kurangsinkronnyaregulasipemerintahsehinggamenimbulkanpermasalahandilapangan. • Inkonsistensipenyusun, pendapat Auditor, konsultansaatmenghadapipermasalahan. • Hasil audit menunjukkan, permasalahterkaitasettetapsangatbanyak. • Kekurangan SDM yang memahamiakuntansi

25. ASET TETAP DI DAERAH • AsettetapmerupakankomponenterbesardalamLaporanKeuanganPemda. • Permasalahanasettetap • Pengadaan • Asettidakjelassurat • Asetbelumdinilai • Rekonsilisasi data inventarisasetdan data akuntansi • Penganggaran yang kurangtepat menimbulkanasettetap • Inventarisiraset yang kurangrapi • Penilaianasettetapdilakukanolehpenilai internal ataueksternal

26. ASET TETAP PEMERINTAHPSAP NO. 07AKUNTANSI ASET TETAPBULTEK NO. 11: ASET TETAP BULTEK : NO. 05 PENYUSUTAN

27. PERAN ASET TETAP • Bagianutamaasetpemerintah, dansignifikandalampenyajianNeraca • PencatatanhasilterutamadariBelanja Modal (capital expenditures)

28. DEFINISI ASET TETAP • AsetTetapadalahasetberwujud yang mempunyaimasamanfaatlebihdari 12 (duabelas) bulanuntukdigunakandalamkegiatanpemerintahataudimanfaatkanolehmasyarakatumum. • Termasuk : asettetap yang dimilikiolehentitaspelaporantetapidimanfaatkanolehpihak lain danhakatastanah • Tidaktermasuk : aset yang dikuasaiuntukdikonsumsidalamoperasipemerintah (Persediaan)

29. KLASIFIKASI ASET TETAP • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi dalam Pengerjaan

30. PENGAKUAN ASET TETAP • Harusberwujuddanmemenuhikriteria : • Mempunyaimasamanfaatlebihdari 12 (duabelas) bulan; • Biayaperolehanasetdapatdiukursecaraandal; • Tidakdimaksudkanuntukdijualdalamoperasi normal entitas; • Diperoleh/dibangundenganmaksuduntukdigunakan. • Telahditerimaataudiserahkanhakkepemilikannya, danataupadasaatpenguasaannyaberpindah

31. PENGAKUAN ASET TETAP (1-2) Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah: SatuanKerja Dr. Belanja Modal TanahXXX Cr. Piutang dari KUN XXX BUN Dr. Belanja Modal Tanah XXX Cr. KasUmum Negara XXX

32. PENGAKUAN ASET TETAP (2-2) Jurnal standar pada saat pengakuan suatu aset tetap di neraca adalah sbb: Dr. Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi, dan jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx Cr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan.

33. PENGUKURAN ASET TETAP • Aset tetap yang diperoleh atau dibangun dinilai dengan biaya perolehan • Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar

34. KOMPONEN BIAYA • Biayaperolehansuatuasettetapterdiridarihargabelinyaataukonstruksinya, termasukbeaimpordansetiapbiaya yang dapatdiatribusikansecaralangsung yang membuatasettersebutdapatbekerjauntukpenggunaan yang dimaksudkan.

35. BiayaDiatribusikanLangsung • Biayapersiapantempat • Biayapengirimanawal (initial delivery) danbiayasimpandanbongkarmuat (handling cost) • Biayapemasangan (instalation cost) • Biayaprofesionalsepertiarsitekdaninsinyur • Biayakonstruksi

36. Biayaasettetap yang dibangunsecaraswakelola (1-2) • BiayaLangsung: • Tenagakerja • Bahanbaku • BiayaTidakLangsung: • Biayaperencanaandanpengawasan • Perlengkapan • Tenagalistrik • Sewaperalatan • dll

37. Biayaasettetap yang dibangunsecaraswakelola (2-2) • BiayaAdministrasidanbiayaumumlainnyabukanmerupakansuatukomponenbiayaasettetapsepanjangbiayatersebuttidakdapatdiatribusikansecaralangsungpadabiayaperolehanasetataumembawaasetkekondisikerjanya. • Biayapermulaan (start-up cost) danpra-produksiserupatidakmerupakanbagianbiayasuatuasetkecualibiayatersebutperluuntukmembawaasetkekondisikerjanya.

38. PENYUSUNAN NERACA AWAL • Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, nilai aset tetap di neracamenggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca tersebut disusun • Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya

39. CONTOH KASUS PEROLEHAN TANAH SatuanKerja A membelitanahdenganharga Rp30 M, dimanadiatasnyaberdiribangunansenilai Rp10 M. Untukmembuattanahtersebutsiapdigunakanmakaharusdikeluarkanlagibiayauntukpembongkaranbangunansebesar Rp2 M, pematangantanah Rp1 M, danbaliknama Rp1 M. Atastransaksiininilaitanah yang harusdiakuidineracaadalahsebesar Rp34 M (30+2+1+1)

40. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN Biayaperolehandarimasing-masingasettetap yang diperolehsecaragabunganditentukandenganmengalokasikanhargagabungantersebutberdasarkanperbandingannilaiwajarmasing-masingaset yang bersangkutan.

41. CONTOH KASUS PEROLEHAN SECARA GABUNGAN • SatuanKerja A membeli 1 set furniturruanganrapat yang terdiri 1 set mejarapatdanlemaribukudenganharga Rp15 jt. Hargapasar 1 set mejarapat Rp12 jt, sedangkan 1 buahlemaribuku Rp8 jt. • Atastransaksiinihargaperolehan 1 set mejadicatatdengannilaisebesar 12/20 x 15 jt = Rp9 jt, sedangkanlemaribukudengannilaisebesar 8/20 x 15 jt = Rp 6 jt.

42. PERTUKARAN ASET (1-2) Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut

43. PERTUKARAN ASET (2-2) • Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. • Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

44. ASET DONASI • AsetTetap yang diperolehdarisumbangan (donasi) harusdicatatsebesarnilaiwajarpadasaatperolehan. • Donasiakandicatatsebagaipendapathibah/pendapatan lain-lain (konsepinimenjadikan LRA tidakkonsisten, denganakrual basis dapatdicatatsebagaipendapatan –LO.

45. ASET BERSEJARAH • Asetbersejarahmerupakanasettetap yang dimilikiataudikuasaiolehpemerintah yang karenaumurdankondisinyaasettetaptersebutharusdilindungiolehperaturan yang berlakudarisegalamacamtindakan yang dapatmerusakasettetaptersebut • DiungkapkandalamCaLKsajatanpanilai • Beberapaasetbersejarahjugamemberikanpotensimanfaatlainnyakepadapemerintahselainnilaisejarahnya, misalnyauntukruangperkantoran. Untukkasustersebut, asetiniakanditerapkanprinsip-prinsip yang samasepertiasettetaplainnya.

46. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN • Pengeluaranbelanjauntukasettetapsetelahperolehandapatdibedakanmenjadidua: • Belanjauntukpemeliharaanuntukmempertahankankondisiasettetaptersebutsesuaidengankondisiawal • Belanjauntukpeningkatanmemberimanfaatekonomikdimasa yang akandatangdalambentukpeningkatankapasitas, masamanfaat, mutuproduksi, ataupeningkatanstandarkinerja harusdikapitalisasi • Kapitalisasiterhadappengeluaransetelahperolehandilakukandenganmemperhatikankebijakannilaisatuan minimum kapitalisasi(capitalization thresholds) yang ditetapkanolehpemerintah.

47. PENYUSUTAN • Penyusutan : penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset bukanalokasibiaya • Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut • Jurnal standar untuk penyusutan adalah sbb: • DrDiinvestasikan dalam Aset Tetap xxx • CrAkumulasi Penyusutan xxx

48. PRASYARAT PENYUSUTAN • Diketahuinilaibuku yang dapatdisusutkan • Identifikasiaset yang nilainyamenurun. • Harusdiketahuimasamanfaatnya • Kondisi yang menyebabkanpenurunanasettetap(misalnya yang mudahobsolet)

49. METODE PENYUSUTAN • Metodegarislurus (straight line method); atau • Metodesaldomenurunganda (double declining method); atau • Metode unit produksi (unit of production method) • Pemilihanmetodepenyusutantergantungdarisifatdankarakteristikasettetapmasing-masing

50. PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION) • Pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional • Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan revaluasi sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional • SelisihantaranilairevaluasidengannilaitercatatdibukukandalamekuitasdanapadaakunDiinvestasikandalamAsetTetap.